Terhubung dengan kami

Batam

WB Diminta Hapus Berita Terkait Dugaan Reklamasi Ilegal PT. ITS

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – 2/7/2019 – | Belasan warga yang mengaku Tokoh Masyarakat, RT dan RW Bulang Lintang  mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Wajah Batam sekaligus menyerahkan sejenis Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh 6 RT dan 1 RW yang diserahkan langsung kepada pihak Wajah Batam dan diterima langsung oleh Suharsad sebagai pimpinan WB di bilangan Kepri Mall Batam Center lantai ll Senin, 1/7/2019 sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam pertemuan ini, warga yang hadir dan mengaku sebagai tokoh masyarakat di wilayah tersebut juga dihadiri beberapa RT dan RW, sembari mengatakan bahwa pulau Buluh berbeda dengan Bulang Lintang, dan berita yang terbit di Wajah Batam pada 24/6/2019 lalu dianggap telah merugikan mereka karena jika muncul berita terkait PT. ITS atas nama Pulau Buluh, maka mereka akan dirugikan.

Awalnya dua hari sebelum pertemuan tersebut (22/6) salah satu RT dikawasan  Bulang Lintang menghubungi dan melakukan pertemuan dengan pimpinan WB dibilangan Uniba. Pada pertemuan tersebut RT dimaksud menyatakan keberatan dengan pemberitaan dimaksud dan menerangkan tentang wilayah mereka, dimana Pulau Buluh bukanlah Bulang Lintang, dan setelah diklarifikasi oleh WB dengan melakukan perubahan redaksi, maka salah satu perwakilan RT (3 RT) yang hadir dalam pertemuan pertama mengatakan bahwa seyogyanya pihak perusahaan ingin berjumpa dengan WB dalam rangka mempertanyakan munculnya berita tersebut.

Dua hari berikut (1/7) para RT kembali mengundang WB dalam pertemuan di bilangan Kepri Mall Batam Center untuk membahas kembali pemberitaan tentang PT. ITS tersebut yang dikoordinasikan dengan ketua DPD Majelis Rakyat Kepri (Firdaus). Pada pertemuan ini pihak RT tersebut membawa belasan tokoh masyarakat yang juga dihadiri beberapa RT dan RW yang ada di pulau Bulang Lintang.

Dalam pertemuan tersebut, belasan tokoh dan RT RW yang mengatasnamakan masyarakat Bulang Lintang menyerahkan selembar surat pernyataan sikap yang berisi tentang permintaan menghapus berita yang ada di WB dengan alasan masyarakat Bulang Lintang merasa dirugikan karena pemberitaan tersebut ditulis Pulau Bulang (sudah ralat) dan tidak ada izin memberitakan hal ini dari mereka. Hal ini tentunya ditolak oleh WB karena pemberitaan yang dibuat bukan berdasarkan izin tapi sudah melalui konfirmasi dengan salah satu pejabat perusahaan berinisial “H”, tapi tidak dijawab selain mengatakan bahwa hal itu diarahkan ke sdr. “J” untuk urusan “komoditi masyarakat”.

PT. ITS Diduga Lakukan Reklamasi Ilegal Yang Mengancam Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Bulang Lintang

Hal ini juga diperkuat dengan pembahasan pada pertemuan pertama dengan 3 RT yang menawarkan agar WB bersedia bertemu dengan pihak perusahaan.

Berlanjutnya pertemuan kedua atas undangan pihak RT dan Tokoh Masyarakat tersebut, WB menerima surat pernyataan sikap yang meminta untuk menghapus berita yang sudah terbit, pihak WB menolak dengan memberikan solusi untuk membuat klarifikasi atas pemberitaan tersebut, tapi saat WB ingin lakukan wawancara, mereka menolak untuk direkam dan meminta WB hentikan saja pemberitaan tentang ITS dan biarkan ini merupakan urusan mereka saja.

Firdaus, Ketua DPD Majelis Rakyat Kepri Kota Batam

Firdaus (Ketua DPD MRK Batam) yang dalam pertemuan itu juga hadir bersama WB juga mengatakan kebingungannya dengan kejadian ini. Ketua DPD MRK Batam yg Juga Ketua LSM Forum Peduli Masyarakat Kepri (FPMK) mempertanyakan kenapa belasan tokoh dan perangkat RT RW meminta berita ini harus dihapus dan meminta dihentikan,  bukankah aktifitas yang dilakukan PT. ITS tersebut diduga sangat merugikan masyarakat yang telah terganggu mata pencahariannya sejak beberapa tahun belakangan ini, dan apakah permintaan ini murni dari masyarakat yang ada dalam wilayah bersangkutan atau merupakan utusan PT. ITS itu sendiri? Ungkap Firdaus.

Ditempat terpisah Camat Pulau Buluh ketika dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa masalah ini berlaku beberapa tahun sebelum ini, tapi belum tahu apakah aktifitas ini masih berlanjut hingga saat ini dan akan mencari informasi lebih lanjut, demikian Nasrun, Camat Bulang Kota Batam.

(TimWB)

22,291 kali dilihat, 45 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Mr.Tom: PT. HUI Buang Limbah Tengah Malam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/7/2019 | Batam yang sedang giat membangun disegala bidang akhir-akhir ini selalu heboh tentang permasalahan limbah, hingga masyarakat Batam sekarang menjuluki Batam adalah Kota Limbah. Hal ini disampaikan Mr. Tom, ketua bidang Lingkungan Hidup Majelis Rakyat Kepri (MARAK) kepada Wajah Batam di Sekretariatnya yang berlokasi di bilangan Kampung Tua Belian Batam Centre Jumat, 19/7/2019.

Dalam menjalankan kontrolnya dibidang lingkungan hidup, MARAK mendapatkan temuan dari warga yang tinggal dilingkungan PT. HUI yang berada Diseputar Batam Centre, dimana perusahaan tersebut diduga melakukan pembuangan limbah melalui saluran air yang mengalir tak jauh dari perumahan penduduk.

Tonton video

 

Tom mengatakan bahwa pembuangan sisa hasil produksi yang diduga sebagai limbah tersebut biasanya dilakukan pada tengah malam dan hal ini MARAK akan menindaklanjutinya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait segala perizinannya setelah melakukan konfirmasi dengan Mr.T sebagai Pimpinan perusahaan HUI.

Berita ini diterbitkan masih berupa informasi dan awak media WB telah mengkonfirmasi Mr.T tapi tidak bersedia menjawabnya. (TimWb)

4,422 kali dilihat, 2,031 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

15,233 kali dilihat, 1,183 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

16,162 kali dilihat, 1,240 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending