Terhubung dengan kami

Batam

Bright PLN Jelaskan Penyebab Tagihan Listrik Melonjak

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – Batam | right PLN Batam menyatakan bahwa tarif dasar listrik seluruh golongan tarif tidak mengalami kenaikan pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut menanggapi adanya keluhan sejumlah pelanggan yang mengaku pembayaran listriknya lebih mahal dibandingkan biasanya.

“Sekali lagi saya sampaikan tidak ada kenaikan tarif listrik di masa pandemi ini, bahkan sejak tahun 2017 tidak ada kenaikan,” ujar General Manager Unit Business Services (GM UBS) bright PLN Batam, Fransis Al Zauhari, pada Rabu, 03 Juni 2020.

Menurut Fransis kenaikan tagihan listrik yang dialami sejumlah pelanggan selama masa pandemi Covid-19 disebabkan beberapa hal. Salah satunya karena tidak adanya pengecekan meteran pemakaian listrik ke rumah-rumah oleh pertugas bright PLN Batam akibat Covid-19 beberapa bulan sebelumnya. Penyebab lainnya, ada perubahan perilaku pelanggan yang lebih banyak di rumah selama masa Pandemi ditambah umat muslim menjalankan ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri mayoritas di rumah saja, tidak melaksanakan tradisi pulang kampung.

Fransis menambahkan bright PLN Batam tidak bisa menaikkan tarif listrik semena-mena, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini. “Tidak semata-mata PLN Batam bisa menaikkan tarif listrik semena-mena setiap saat, apalagi saat kondisi seperti ini, sangat tidak relevan,” tutup Fransis.

Seperti yang diketahui, untuk membantu memutus rantai penyebaran Covid-19 bright PLN Batam tidak melakukan pembacaan stand kWh meter pelanggan pada akhir bulan Maret dan akhir bulan April, sebagai gantinya pelanggan menyampaikan foto stand kWh meter secara mandiri ke PLN Batam. Apabila pelanggan tidak menyampaikan stand pembacaan kWh secara mandiri maka bright PLN Batam akan menghitung berdasarkan pemakaian rata – rata tiga bulan sebelumnya, dimana saat itu kondisi masih normal (sebelum ada pandemi).

Berdasarkan data dari Manbill (manajemen billing) bright PLN Batam, rata – rata pemakaian listrik pelanggan yang tidak mengirimkan foto stand kWh meter pada bulan Maret dan April adalah data pemakaian listrik sebelum kondisi Covid-19 merebak, sehingga pemakaian listrik pada saat itu kemungkinan masih rendah. Sesuai saran dari Ombudsman dan Komisi 3 DPRD Kepri, pada tanggal 27 sampai dengan 31 Mei 2020 kembali dilakukan pembacaan secara manual ke rumah-rumah pelanggan oleh petugas bright PLN Batam. Setelah dilakukan pengecekan secara langsung oleh petugas catat meter, pemakain listrik pelanggan yang tidak mengirimkan foto stand kWh meter pada bulan Maret dan April tersebut tidak sesuai dengan realisasi sesungguhnya.

Pelanggan dapat membandingkan angka stand meter yang ada pada info rekening listrik (https://www.plnbatam.com/info-tagihan/) dengan angka stand meter saat ini di rumah pelanggan. Apabila angka stand meter yang ada di rumah pelanggan lebih besar dari angka di info rekening listrik, maka tagihan listrik tersebut dapat diyakini sudah benar. Namun bila angka pada stand kWh meter di rumah saat ini masih lebih kecil dari angka pemakaian di info rekening listrik, maka dapat dilakukan dikoreksi sesuai angka stand kWh meter saat ini. Untuk melakukan koreksi rekening pelanggan dapat menghubung Contact Center 123 (0778 123). Kemudian bright PLN Batam juga menyediakan saluran tambahan untuk menanggapi keluhan atau komplain pelanggan melalui nomor-nomor di bawah ini :

• Area Pelayanan Batam Centre 085264140077
• Area Pelayanan Nagoya 082170049509
• Area Pelayanan Batu Aji 089609845534
• Area Pelayanan Tiban 085284000611

Manajemen bright PLN Batam mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan bright PLN Batam tetap berkomitmen untuk selalu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Pulau Batam. Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir. (bright)

56,573 kali dilihat, 12 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Batam

Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di Lingkungan BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP136 | Direktorat Pengamanan Aset BP Batam melaksanakan kegiatan Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di lingkungan BP Batam, pada Kamis, 9 Juli 2020.

Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obvitnas ini dibuka oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Drs. Hari Prasodjo, MH di Marketing Data Center Room Gedung A Pusat Data Teknologi Informasi BP Batam, Batam Centre.

Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri menyampaikan asistensi ini bertujuan agar pengelolaan objek vital nasional lebih baik dan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan perekonomian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Ada lima langkah yang akan kita cek yang harus dipenuhi oleh objek vital tersebut dan ada 118 kriteria yang harus di penuhi. Langkah-langkah tersebut ialah supervisi, asistensi, verifikasi, dan kemudian akan dilaksanakan audit,” kata Hari Prasodjo.

Adapun materi terkait Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di Lingkungan BP Batam dan Sosialisasi Perpol 07/2019 dipaparkan oleh Auditor Profesional Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, M. Roy Kusumawardhana.

Perencanaan lokasi dari BP Batam yang akan ditetapkan menjadi Obvitnas, antara lain Gedung PDSI BP Batam, Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Batu Ampar, 2 Terminal Ferry, dan 7 Waduk di Batam.

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan langsung ke obyek vital nasional di lingkungan BP Batam.

Hadir dalam kegiatan ini Dirpam Obvit Polda Kepri, Ketua Korwil HKI Kepri, Pimpinan Pengelola Kawasan Industri, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Perusahaan Gas Negara Persero, Tbk Batam, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Pertamina DPPU MOR I Hang Nadim, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Semen Bosowa Indonesia Batam dan sejumlah pejabat di lingkungan BP Batam.

Batam, 9 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

260 kali dilihat, 260 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Jaga Keamanan Aset, BP Batam Teken MoU Bersama Polri dan Polda Kepri

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP134 | Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kerja sama di bidang pengamanan dan penegakan hukum.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara BP Batam dan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, pada Kamis pagi (9/7/2020), bertempat di Balairungsari BP Batam, Batam Centre, Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengatakan, sebagai pemilik lahan di Batam secara utuh, sudah semestinya BP Batam melakukan upaya pengamanan terhadap aset-aset yang dikelola oleh BP Batam.

“Saat ini yang melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset BP Batam adalah Direktorat Pengamanan Aset. Namun tentu kami menemukan kendala dan keterbatasan pada setiap kegiatannya, karena wilayah kerja BP Batam ini cukup besar. Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menjaga aset-aset tersebut,” kata Muhammad Rudi.

Ia melanjutkan, dukungan tersebut dibutuhkan BP Batam karena proses pembangunan ke depan akan terus dilakukan, sebagai sarana penunjang kegiatan penanaman modal dan investasi di Batam.

“Sesuai amanat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, BP Batam diberikan tugas untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Batam. Kami menargetkan pada tahun 2020 ini, investasi yang masuk ke Batam mencapai USD 1 Milyar. Tentunya, jika Batam ingin menjadi Kota Investasi, maka seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh oleh investor wajib kami selesaikan,” ujar Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.

“Kegiatan ini adalah upaya strategis dari BP Batam untuk menghadapi tantangan ke depannya, karena Batam menargetkan nilai investasi yang cukup besar. Tentunya diperlukan kondisi keamanan yang baik, guna memperlancar kegiatan berusaha di Batam,” kata Irjen Herry Rudolf Nahak.

Lebih lanjut, Irjen. Pol. Herry Rudolf merinci ruang lingkup yang tertuang pada Nota Kesepahaman, antara lain pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatakan kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta bidang-bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Batam dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) tentang Pelaksanaan Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Aris Budiman.

Kedua perjanjian tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum bagi satuan kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang melanggar peraturan, dengan cara merusak aset-aset BP Batam.

Turut hadir dalam acara penandatanganan, Plt. Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum; Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto; Kakamla Zona Maritim Barat Bakamla, Laksma Bakamla Eko Murwanto; Danrem 033/Wira Pratama Kolonel Inf Harnoto; Karo Kerma KL Sops Polri Brigjen Polisi Drs Komarul Zaman, Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Yerry Oskag; Kapolresta Barelang, Danlanud Batam, dan jajaran TNI Polri lainnya, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad, dan Direktur Pengamanan Aset BP Batam Brigjen Pol Moch. Badrus.

Batam, 9 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

1,928 kali dilihat, 364 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Mohd Dali: Banyak Pendaftar Melebihi RDT pada PPDB 2020. Masyarakat Masih Anggap Sekolah Favorit Adalah Tujuan,

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Batam | Sistem zonasi dalam PPDB T.A 2020-2021 kembali menjadi gejolak ditengah masyarakat yang khawatir anak mereka tidak bisa sekolah. Hal ini terlihat dengan berduyun-duyunnya para orang tua siswa yang mendatangi kantor perwakilan Gubernur Kepri di Graha Kepri hingga di sekolah-sekolah Negeri di Kota Batam.

Salah satu orang tua siswa yang tak ingin namanya disebutkan mengatakan pada WB bahwa anaknya tidak diterima di semua pilihan dan mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri lainnya karena data anak-anak mereka tertahan dalam sistem Dinas Pendidikan.

(Saksikan Video Pernyataan Orang Tua segera tayang di WAJAH BATAM)

Hari ini, Kamis (9/7) orang para wali murid berbondong-bondong mendatangi dua sekolah faporit di Kota Batam (SMK 1 Putri Tujuh dan SMA 3 Batam Kota). Mereka mendatangi sekolah karena merasa tidak ada kepastian nasib pendidikan anak-anak mereka dan ingin meminta kejelasan terhadap sistem dan apa yang harus mereka lakukan agar anak mereka bisa melanjutkan pendidikannya.

SMK 1 Putri Tujuh Batam

SMK 1 Putri Tujuh Batu Aji

Ditempat terpisah, WB mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau, Mohd Dali mengatakan bahwa sistem zonasi yang diterapkan tujuannya untuk pemerataan dan pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin memenuhi fasilitas pendidikan itu. Khususnya di Batam  Mohd Dali mengakui banyak lekurangan dalam fasilitas dan infrastruktur, tapi masyarakat juga diharapkan dapat memahami hal itu.

SMAN 3 Batam Kota

SMAN 3 Batam Kota

“Banyaknya pendaftar melebihi RDT pada PPDB 2020. Masyarakat masih saja menganggap sekolah-sekolah favorit adalah tujuan, sementara masih banyak sekolah swasta yang bisa menampung siswa baru”, ungkap Mohd Dali kepada WB.

“Sebagai pejabat pemerintah Kami menyadari bahwa dimasa pandemi ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, dan ini adalah alasan utama masyarakat menjadikan Sekolah Negeri sebagai tujuannya melanjutkan sekolah anak mereka. Tapi pemerintah juga memiliki kemampuan terbatas dalam pengadaan fasilitas bangunan sekolah dan lainnya. Itulah alasan kenapa setiap tahun selalu terjadi permasalahan ini, dan sebagai pejabat yang baru menjabat dua tahun Kami menyadari benar hal itu”.

Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan agar kedepan anak-anak bangsa dapat memenuhi hak pendidikannya“, lanjut Mohd Dali menutup pembicaraannya. (Aji)

5,455 kali dilihat, 567 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Perkembangan VIRUS CORONA

Komentar Facebook

Trending