Terhubung dengan kami

Batam

Mangrove Pelindung Umat Manusia

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – 5/7/2019 | Penimbunan Marka anak sungai pahat Bulang Lintang Kecamatan Pulau Buluh mendapat tanggapan dari Ketua KPLHI Kota Batam Azhari Hamid dan mengingatkan bahayanya tindakan yang dilakukan oleh anak-anak Perusahaan PT. ITS yang telah melakukan penimbunan Marka anak sungai di Bulang Lintang Pulau Buluh. Tulisan ini merupakan edukasional atas bahayanya jika hutan mangrove musnah oleh tangan jahil manusia

Oleh: Azhari Hamid (Ketua KPLHI Batam)

Mencermati dugaan terjadinya reklamasi yang diduga dilakukan oleh PT. ITS atau anak perusahaannya terhadap habitat mangrove di areal Pulau Buluh tepatnya yang berdampak signifikan di sungai Pahat, Kota Batam KPLHI Kepri dan Kota Batam sangat menyayangkan hal tersebut. Karena ini menyangkut penjarahan hak hidup makhluk hidup dalam lingkungannya.

PT. ITS Diduga Lakukan Reklamasi Ilegal Yang Mengancam Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Bulang Lintang

Mangrove merupakan ekosistem yang spesifik karena pada umumnya hanya dijumpai pada pantai yang berombak relatif kecil atau bahkan terlindung dari ombak, di sepanjang delta dan estuarin yang dipengaruhi oleh masukan air dan lumpur dari daratan. Secara ringkas dapat didefinisikan bahwa hutan mangrove adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama pada pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang saat pasang dan bebas genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.

Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme (hewan dan tumbuhan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya di dalam suatu habitat mangrove. Secara umum hutan mangrove memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Tidak dipengaruhi oleh iklim, tetapi dipengaruhi oleh pasang surut air laut (tergenang air laut pada saat pasang dan bebas genangan air laut pada saat surut).

2. Tumbuh membentuk jalur sepanjang garis pantai atau sungai dengan substrat anaerob berupa lempung (firm clay soil), gambut (peat), berpasir (sandy soil) dan tanah koral.

3. Struktur tajuk tegakan hanya memiliki satu lapisan tajuk (berstratum tunggal). Komposisi jenis dapat homogen (hanya satu jenis) atau heterogen (lebih dari satu jenis). Jenis-jenis kayu yang terdapat pada areal yang masih berhutan dapat berbeda antara satu tempat dengan lainnya, tergantung pada kondisi tanahnya, intensitas genangan pasang surut air laut dan tingkat salinitas.

4. Penyebaran jenis membentuk zonasi. Zona paling luar berhadapan langsung dengan laut pada umumnya ditumbuhi oleh jenis-jenis Avicennia sp. dan Sonneratia sp. (tumbuh pada lumpur yang dalam, kaya bahan organik). Zona pertengahan antara laut dan daratan pada umumnya didominasi oleh jenis-jenis Rhizophora sp. Sedangkan zona terluar dekat dengan daratan pada umumnya didominasi oleh jenis-jenis Brugiera sp.

Fungsi mangrove secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Fungsi Fisik
– Menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi/abrasi agar tetap stabil;
– Mempercepat perluasan lahan;
– Mengendalikan intrusi air laut;
– Melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang dan angin kencang;
– Menguraikan/ mengolah limbah organik.

2. Fungsi Biologis/ Ekologis
– Tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah (spawning ground) dan tempat berkembang biak (nursery ground) berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya;
– Tempat bersarang berbagai satwa liar, terutama burung;
– Sumber plasma nutfah.

3. Fungsi Ekonomis
– Hasil hutan berupa kayu;
– Hasil hutan bukan kayu, seperti madu, bahan obat-obatan, minuman, makanan, tanin;
– Lahan untuk kegiatan produksi pangan dan tujuan lain.

https://www.wajahbatam.id/batam/wb-01072019/belasan-tokoh-dan-rt-rw-bulang-lintang-minta-berita-tentang-pt-itr-dihapus/

Dari uraian diatas kiranya kita perlu memahami dengan bijaksana bahwa begitu besar kasih sayang Allah SWT dengan memberikan mangrove pada lokasi pantai – pantai kita dengan segala manfaat dan fungsi proteksi terhadap bencana yang mungkin timbul dari laut ataupun darat.

Sangat tidak berperikemanusiaan jika mangrove dijadikan komoditas oleh pihak – pihak tertentu dalam skala besar tanpa adanya studi kelayakan dan perizinan lainnya. Aparat pemerintah jikalau memberikan izin pemanfaatn mangrove untuk kegiatan lain, sebaiknya mempelajari benar dampak negatif dan posutif nya. Tidak hanya sebatas meminta hutan pengganti yang selama ini kami ketahui jika ada industri yang akan menimbun area mangrove yang masuk dalam areal kegiatannya.

Dunia sudah menilai mangrove sebagai salah satu bagian dari konservasi terhadap lingkungan dalam proteksi terhadap berbagai bencana terutama Tsunami. Mungkin kita berbendapat bahwa wilayah Kepri tidak ada potensi tsunami, tetapi kita perlu juga memikirkan bahwa wilayah Kepri adalah areal terbuka dalam lintasan transportasi laut, disini mangrove akan berfungsi dalam penyerapan bahan – bahan beracun yang dibuang atau terlepas kelaut. Mari kita bela dan kita jaga MANGROVE kita, karena MANGROVE pasti akan menjaga kita dari bencana.

*) Ketua KPLHI Kota Batam

18,117 kali dilihat, 44 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Mr.Tom: PT. HUI Buang Limbah Tengah Malam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/7/2019 | Batam yang sedang giat membangun disegala bidang akhir-akhir ini selalu heboh tentang permasalahan limbah, hingga masyarakat Batam sekarang menjuluki Batam adalah Kota Limbah. Hal ini disampaikan Mr. Tom, ketua bidang Lingkungan Hidup Majelis Rakyat Kepri (MARAK) kepada Wajah Batam di Sekretariatnya yang berlokasi di bilangan Kampung Tua Belian Batam Centre Jumat, 19/7/2019.

Dalam menjalankan kontrolnya dibidang lingkungan hidup, MARAK mendapatkan temuan dari warga yang tinggal dilingkungan PT. HUI yang berada Diseputar Batam Centre, dimana perusahaan tersebut diduga melakukan pembuangan limbah melalui saluran air yang mengalir tak jauh dari perumahan penduduk.

Tonton video

 

Tom mengatakan bahwa pembuangan sisa hasil produksi yang diduga sebagai limbah tersebut biasanya dilakukan pada tengah malam dan hal ini MARAK akan menindaklanjutinya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait segala perizinannya setelah melakukan konfirmasi dengan Mr.T sebagai Pimpinan perusahaan HUI.

Berita ini diterbitkan masih berupa informasi dan awak media WB telah mengkonfirmasi Mr.T tapi tidak bersedia menjawabnya. (TimWb)

4,407 kali dilihat, 2,016 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

15,222 kali dilihat, 1,172 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

16,150 kali dilihat, 1,228 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending