Terhubung dengan kami

Batam

Mobil Mewah ‘Diselundupkan’ Keluar Batam

Diterbitkan

pada

Laporan : Cak Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86;
Kontributor Wajah Batam

WAJAHBATAM.ID – 14/4/2019 | Fasilitas FTZ yang dimanfaatkan untuk memasukkan mobil mewah ke Batam, ada indikasi diteruskan ke daerah lain alias ‘diselundupkan’ ke luar wilayah Batam. Bukan hanya yang baru masuk 2-3 tahun belakangan, tapi mobil berbagai tahun yang sejak 2000-an ternyata sudah menghilang dari Batam.

Mobil Mewah ‘Bodong’ Hasil Kong Kalingkong

Mobil Toyota Land Cruiser, Mitsubisi Pajero, Toyota Prado, Mitsubisi Strom, Alfard, Land Rover, Rover Ranger, dan lainnya, buatan sekitar tahun 1997 hingga 2010 yang berada di Batam itu sudah menghilang sejak beberapa waktu lalu. Mobil tersebut justru banyak ditemukan di Jakarta, Bandung, Sumatera, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Bagaimana mobil tersebut bisa menghilang dari Batam? Jawabannya, mobil-mobil tersebut telah diselundupkan.? Hebatnya, mobil-mobil tersebut telah berplat nopol daerah tertentu tanpa membayar apapun terkait melepaskan statusnya dari Batam.

Kasus mobil mewah ‘bodong’ beberapa tahun lalu sempat heboh karena melibatkan seorang tokoh politik yang sedang menuju suksesi kepemimpinan – Tim Mabes Polri sempat turun menangani masalah ini sekitar tahun 2015 – namun hingga kini perkembangan dan penyelesaian kasusnya tidak diketahui ujungnya. Saat ini mobil mewah kembali marak berkeliaran di Kota Batam, namun ketika nopolnya dicek dalam system online Dispenda Kepri, nopol tersebut tidak ditemukan alias tidak terdaftar alias ‘bodong’. Indikasi lainnya mobil mewah ‘bodong’ lainnya juga diduga telah ‘diselundupkan’ ke luar kawasan Batam seperti Toyota Land Cruiser, Prado, Jeep Rubicon, Jeep Wrangler, Mercedes benz, BMW, Porce, Mini Cooper/Morris, dll.

Berdasarkan pengembangan informasi dari beberapa mantan pemain mobil era tahun 2000-an, pemain mobil mewah ini masihlah orang-orang lama. Sentralnya berada di kawasan Sei Panas – Jl. Laksamana Bintan, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Para ’mafia’ mobil mewah tersebut mengatur alur kedatangan dan pengiriman dikendalikan dari kawasan tersebut. Mobil mewah second dari Singapura, Malaysia bahkan Jepang direkondisi terlebih dahulu di bengkel tersebut sehingga terlihat seperti baru (brand new) sebelum masuk ke dealer-dealer mobil CBU dan dikirim ke daerah lain.

Mafia mobil mewah ini memiliki jaringan yang sangat luas hampir di semua instansi pemerintah baik administratif maupun penegakan hukum, lokal maupun nasional. Mereka dapat mengirimkan mobil dari Batam ke luar daerah dengan sangat mudah karena sudah ada konspirasi jaringan yang dipersiapkan sebelumnya. Bahkan ada indikasi permainan dengan penempatan aparatur tertentu di daerah-daerah tujuan agar mempermudah persoalan administrasi maupun perlindungan hukum.

Keberadaan mobil mewah di Batam yang masuknya secara resmi dan sesuai dengan ketentuan secara hukum memang tidak ada yang dilanggar, tapi beberapa di antaranya yang tidak terdaftar di dispenda tentu tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada pemerintah daerah. Pajak mobil mewah umumnya berada di kisaran angka Rp. 15 hingga 30-an juta pertahun, bahkan lebih besar hingga ratusan juta untuk mobil sport Ferrary, Mustang, Lamborgini dan mobil sport lainnya yang nampak beberapa berkeliaran di jalanan di Kota Batam.

Selain itu, fasilitas bebas bea masuk yang nilainya bisa 2-3 kali lipat dari harga mobil, bebas PPN dan PPnBM tentu menimbulkan potensial loss bagi negara- sementara mobil mewah tersebut bukannya hal yang mampu mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan FTZ tersebut. Fasilitas tersebut hanya menguntungkan dan dinikmati segelintir orang. Oleh karena itu, selayaknya patut dievaluasi kembali oleh pemerintah pusat.

Celah, bebas beberapa kewajiban tersebut ternyata dimanfaatkan beberapa oknum yang tergabung dalam jaringan mafia mobil mewah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selain membiarkan mobil mewah berkeliaran di jalanan tanpa membayar pajak – mobil-mobil mewah lainnya diduga sudah diselundupkan ke daerah lain. Sayangnya persoalan dugaan penyelundupan mobil mewah tidak pernah ada tindakan hukum yang serius.

Mungkinkah penegakan hukum bisa berjalan berkeadilan, kalau para pembesar dengan seenaknya melanggar aturan? Rakyat kecil dikejar-kejar soal pajak dan retribusi daerah – sementara orang-orang yang secara ekonomi mampu dan banyak duit justru tidak melaksanakan kewajiban namun tidak ada tindakan hukum yang benar. Tapi apapun itu, segala bentuk tindakan yang melanggar dan melawan hukum harus terus disuarakan ke public. Masyarakat bisa dengan mudah mengecek jika menemukan mobil mewah dengan nopol tertentu, apakah terdaftar di dispenda atau tidak alias ‘bodong’.

To be contonue

Foto copyright: ‘throttle.ortizaku’

292,900 kali dilihat, 24 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Iklan

Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Menko Perekonomian Setujui KEK Nongsa Digital Park dan MRO Batam Aero Technic

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP137 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park dan Maintenance Repair Overhaul (MRO) Batam Aero Technic.

Hal tersebut disampaikan langsung pada Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui rapat dalamjaringan (daring), pada Jumat (10/7/2020).

Kesepakatan tersebut diperoleh setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan jejak pendapat bersama beberapa Keementerian Lembaga yang berkaitan dengan pengembangan KEK, antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Kepala BAPPENAS, dan Kepala BP Batam.

“Pada dasarnya, usulan pembentukan KEK di Batam mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Namun memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama mengenai insentif kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk calon investor,” ujar Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, BP Batam akan berkomitmen untuk mengawal proses administrasi hingga akhir, agar pembentukan dua KEK di Batam tersebut tidak menemui kendala.

“Kami akan berupaya secara maksimal untuk mengawal proses administrasi usulan pembentukan KEK Nongsa Digital Park dan MRO Batam Aero Technic selama satu atau dua bulan ke depan, sehingga diharapkan program ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Muhammad Rudi. (rud)

Batam, 10 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

2,367 kali dilihat, 590 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di Lingkungan BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP136 | Direktorat Pengamanan Aset BP Batam melaksanakan kegiatan Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di lingkungan BP Batam, pada Kamis, 9 Juli 2020.

Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obvitnas ini dibuka oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Drs. Hari Prasodjo, MH di Marketing Data Center Room Gedung A Pusat Data Teknologi Informasi BP Batam, Batam Centre.

Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri menyampaikan asistensi ini bertujuan agar pengelolaan objek vital nasional lebih baik dan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan perekonomian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Ada lima langkah yang akan kita cek yang harus dipenuhi oleh objek vital tersebut dan ada 118 kriteria yang harus di penuhi. Langkah-langkah tersebut ialah supervisi, asistensi, verifikasi, dan kemudian akan dilaksanakan audit,” kata Hari Prasodjo.

Adapun materi terkait Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di Lingkungan BP Batam dan Sosialisasi Perpol 07/2019 dipaparkan oleh Auditor Profesional Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, M. Roy Kusumawardhana.

Perencanaan lokasi dari BP Batam yang akan ditetapkan menjadi Obvitnas, antara lain Gedung PDSI BP Batam, Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Batu Ampar, 2 Terminal Ferry, dan 7 Waduk di Batam.

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan langsung ke obyek vital nasional di lingkungan BP Batam.

Hadir dalam kegiatan ini Dirpam Obvit Polda Kepri, Ketua Korwil HKI Kepri, Pimpinan Pengelola Kawasan Industri, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Perusahaan Gas Negara Persero, Tbk Batam, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Pertamina DPPU MOR I Hang Nadim, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Semen Bosowa Indonesia Batam dan sejumlah pejabat di lingkungan BP Batam.

Batam, 9 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

3,460 kali dilihat, 584 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Jaga Keamanan Aset, BP Batam Teken MoU Bersama Polri dan Polda Kepri

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP134 | Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kerja sama di bidang pengamanan dan penegakan hukum.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara BP Batam dan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, pada Kamis pagi (9/7/2020), bertempat di Balairungsari BP Batam, Batam Centre, Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengatakan, sebagai pemilik lahan di Batam secara utuh, sudah semestinya BP Batam melakukan upaya pengamanan terhadap aset-aset yang dikelola oleh BP Batam.

“Saat ini yang melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset BP Batam adalah Direktorat Pengamanan Aset. Namun tentu kami menemukan kendala dan keterbatasan pada setiap kegiatannya, karena wilayah kerja BP Batam ini cukup besar. Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menjaga aset-aset tersebut,” kata Muhammad Rudi.

Ia melanjutkan, dukungan tersebut dibutuhkan BP Batam karena proses pembangunan ke depan akan terus dilakukan, sebagai sarana penunjang kegiatan penanaman modal dan investasi di Batam.

“Sesuai amanat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, BP Batam diberikan tugas untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Batam. Kami menargetkan pada tahun 2020 ini, investasi yang masuk ke Batam mencapai USD 1 Milyar. Tentunya, jika Batam ingin menjadi Kota Investasi, maka seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh oleh investor wajib kami selesaikan,” ujar Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.

“Kegiatan ini adalah upaya strategis dari BP Batam untuk menghadapi tantangan ke depannya, karena Batam menargetkan nilai investasi yang cukup besar. Tentunya diperlukan kondisi keamanan yang baik, guna memperlancar kegiatan berusaha di Batam,” kata Irjen Herry Rudolf Nahak.

Lebih lanjut, Irjen. Pol. Herry Rudolf merinci ruang lingkup yang tertuang pada Nota Kesepahaman, antara lain pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatakan kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta bidang-bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Batam dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) tentang Pelaksanaan Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Aris Budiman.

Kedua perjanjian tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum bagi satuan kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang melanggar peraturan, dengan cara merusak aset-aset BP Batam.

Turut hadir dalam acara penandatanganan, Plt. Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum; Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto; Kakamla Zona Maritim Barat Bakamla, Laksma Bakamla Eko Murwanto; Danrem 033/Wira Pratama Kolonel Inf Harnoto; Karo Kerma KL Sops Polri Brigjen Polisi Drs Komarul Zaman, Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Yerry Oskag; Kapolresta Barelang, Danlanud Batam, dan jajaran TNI Polri lainnya, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad, dan Direktur Pengamanan Aset BP Batam Brigjen Pol Moch. Badrus.

Batam, 9 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

4,987 kali dilihat, 593 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Perkembangan VIRUS CORONA

Komentar Facebook

Trending