Terhubung dengan kami

Batam

Mobil Mewah ‘Diselundupkan’ Keluar Batam

Diterbitkan

pada

Laporan : Cak Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86;
Kontributor Wajah Batam

WAJAHBATAM.ID – 14/4/2019 | Fasilitas FTZ yang dimanfaatkan untuk memasukkan mobil mewah ke Batam, ada indikasi diteruskan ke daerah lain alias ‘diselundupkan’ ke luar wilayah Batam. Bukan hanya yang baru masuk 2-3 tahun belakangan, tapi mobil berbagai tahun yang sejak 2000-an ternyata sudah menghilang dari Batam.

Mobil Mewah ‘Bodong’ Hasil Kong Kalingkong

Mobil Toyota Land Cruiser, Mitsubisi Pajero, Toyota Prado, Mitsubisi Strom, Alfard, Land Rover, Rover Ranger, dan lainnya, buatan sekitar tahun 1997 hingga 2010 yang berada di Batam itu sudah menghilang sejak beberapa waktu lalu. Mobil tersebut justru banyak ditemukan di Jakarta, Bandung, Sumatera, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Bagaimana mobil tersebut bisa menghilang dari Batam? Jawabannya, mobil-mobil tersebut telah diselundupkan.? Hebatnya, mobil-mobil tersebut telah berplat nopol daerah tertentu tanpa membayar apapun terkait melepaskan statusnya dari Batam.

Kasus mobil mewah ‘bodong’ beberapa tahun lalu sempat heboh karena melibatkan seorang tokoh politik yang sedang menuju suksesi kepemimpinan – Tim Mabes Polri sempat turun menangani masalah ini sekitar tahun 2015 – namun hingga kini perkembangan dan penyelesaian kasusnya tidak diketahui ujungnya. Saat ini mobil mewah kembali marak berkeliaran di Kota Batam, namun ketika nopolnya dicek dalam system online Dispenda Kepri, nopol tersebut tidak ditemukan alias tidak terdaftar alias ‘bodong’. Indikasi lainnya mobil mewah ‘bodong’ lainnya juga diduga telah ‘diselundupkan’ ke luar kawasan Batam seperti Toyota Land Cruiser, Prado, Jeep Rubicon, Jeep Wrangler, Mercedes benz, BMW, Porce, Mini Cooper/Morris, dll.

Berdasarkan pengembangan informasi dari beberapa mantan pemain mobil era tahun 2000-an, pemain mobil mewah ini masihlah orang-orang lama. Sentralnya berada di kawasan Sei Panas – Jl. Laksamana Bintan, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Para ’mafia’ mobil mewah tersebut mengatur alur kedatangan dan pengiriman dikendalikan dari kawasan tersebut. Mobil mewah second dari Singapura, Malaysia bahkan Jepang direkondisi terlebih dahulu di bengkel tersebut sehingga terlihat seperti baru (brand new) sebelum masuk ke dealer-dealer mobil CBU dan dikirim ke daerah lain.

Mafia mobil mewah ini memiliki jaringan yang sangat luas hampir di semua instansi pemerintah baik administratif maupun penegakan hukum, lokal maupun nasional. Mereka dapat mengirimkan mobil dari Batam ke luar daerah dengan sangat mudah karena sudah ada konspirasi jaringan yang dipersiapkan sebelumnya. Bahkan ada indikasi permainan dengan penempatan aparatur tertentu di daerah-daerah tujuan agar mempermudah persoalan administrasi maupun perlindungan hukum.

Keberadaan mobil mewah di Batam yang masuknya secara resmi dan sesuai dengan ketentuan secara hukum memang tidak ada yang dilanggar, tapi beberapa di antaranya yang tidak terdaftar di dispenda tentu tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada pemerintah daerah. Pajak mobil mewah umumnya berada di kisaran angka Rp. 15 hingga 30-an juta pertahun, bahkan lebih besar hingga ratusan juta untuk mobil sport Ferrary, Mustang, Lamborgini dan mobil sport lainnya yang nampak beberapa berkeliaran di jalanan di Kota Batam.

Selain itu, fasilitas bebas bea masuk yang nilainya bisa 2-3 kali lipat dari harga mobil, bebas PPN dan PPnBM tentu menimbulkan potensial loss bagi negara- sementara mobil mewah tersebut bukannya hal yang mampu mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan FTZ tersebut. Fasilitas tersebut hanya menguntungkan dan dinikmati segelintir orang. Oleh karena itu, selayaknya patut dievaluasi kembali oleh pemerintah pusat.

Celah, bebas beberapa kewajiban tersebut ternyata dimanfaatkan beberapa oknum yang tergabung dalam jaringan mafia mobil mewah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selain membiarkan mobil mewah berkeliaran di jalanan tanpa membayar pajak – mobil-mobil mewah lainnya diduga sudah diselundupkan ke daerah lain. Sayangnya persoalan dugaan penyelundupan mobil mewah tidak pernah ada tindakan hukum yang serius.

Mungkinkah penegakan hukum bisa berjalan berkeadilan, kalau para pembesar dengan seenaknya melanggar aturan? Rakyat kecil dikejar-kejar soal pajak dan retribusi daerah – sementara orang-orang yang secara ekonomi mampu dan banyak duit justru tidak melaksanakan kewajiban namun tidak ada tindakan hukum yang benar. Tapi apapun itu, segala bentuk tindakan yang melanggar dan melawan hukum harus terus disuarakan ke public. Masyarakat bisa dengan mudah mengecek jika menemukan mobil mewah dengan nopol tertentu, apakah terdaftar di dispenda atau tidak alias ‘bodong’.

To be contonue

Foto copyright: ‘throttle.ortizaku’

290,212 kali dilihat, 16 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Hadiri RDP Bersama Komisi VI DPR RI

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rabu (26/2) sore, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN BP Batam Tahun Anggaran 2019 dan Roadmap BP Batam Tahun Anggaran 2020 S/d 2024.

Turut hadir, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto, beserta jajarannya.

Rapat ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua/F-PGolkar GDE Sumarjaya Linggih didampingi Wakil Ketua/F-PNasdem Martin Manurung, dan dihadiri oleh para anggota Komisi VI DPR RI.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam kesempatan pertama menjelaskan realisasi penyerapan anggaran BP Batam Tahun 2018 S/d 2019 yang mengalami peningkatan kepada para anggota Komisi VI DPR RI.

“Untuk Tahun Anggaran 2019 realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP Batam sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.565 miliar atau 75,83 persen dari alokasi awal yakni Rp 2.064 miliar. Realisasi tersebut lebih tinggi 14,35 persen dari realisasi tahun 2018, yakni 66,90 persen,” ujar Purwiyanto wakil ketua BP BATAM.

Sedangkan menurut data dari Online Single Submission (OSS), tercatat sebanyak 83 perusahaan dengan total investasi US$ 229,3 juta, yang menyerap lebih dari 7.600 tenaga kerja untuk Investasi Baru Tahun 2019.

Adapun penyebab kurang maksimalnya daya serap anggaran pada Tahun Anggaran 2019 dikatakan Purwiyanto didasari oleh beberapa hal, yakni adanya penghematan belanja pegawai BP Batam dan beberapa anggaran di antaranya merupakan anggaran proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Laut, Bandara Internasional Hang Nadim, serta pengembangan Sewerage System.

Oleh karena itu, Purwiyanto mengatakan, Kepala BP Batam beserta para Deputi telah menyusun roadmap 2020-2024 BP Batam sebagai langkah strategis guna memaksimalkan daya serap anggaran BP Batam. Adapun roadmap tersebut berlandaskan agenda kelima Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu Transformasi Ekonomi yang berfokus kepada upaya transformasi dari sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

“Fokus pengembangan kami terdapat pada empat sektor strategis. Pertama, industri manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri smartphone dan kedirgantaraan. Kedua, industri jasa seperti Maintenance Repair Overhaul (MRO) pesawat dan kapal, serta shipyard. Ketiga, pengembangan logistik, seperti e-commerce dan transshipment. Dan yang terakhir, industri pariwisata,” terang Purwiyanto.

Sumber/foto : badan pengusaha Batam ( BP Batam )

Selama RDP berlangsung, BP Batam tak luput dari masukan yang disampaikan para Anggota Komisi VI DPR RI, baik mengenai pengelolaan lahan di Batam, realisasi target investasi, hingga optimalisasi aset.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, mengatakan BP Batam telah melakukan langkah-langkah strategis, dua di antaranya adalah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepala (Perka) Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, serta akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai optimalisasi implementasi OSS di Batam.

“Baru saja kemarin (Rabu, 26/02) kami melakukan sosialiasi Perka BP Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, yang memuat proses untuk mendapatkan lahan dan membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) yang baru,” kata Rudi ( sebagai kepala BP BATAM )

Ia melanjutkan, sebelum Perka BP Batam ini terbit, ada empat belas dokumen yang harus dilengkapi oleh Pemohon untuk mendapatkan lahan di Batam. Namun kini, pesyaratan tersebut telah disederhanakan dan dipermudah. Selain itu, proses dokumen dapat dilakukan secara mobile, sehingga Pemohon dapat melacak dokumen melalui perangkat telepon genggam.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan BKPM untuk melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proses OSS agar bisa terhubung langsung dengan BP Batam, dan mudah-mudahan dapat terlaksana untuk mempermudah proses investasi di Batam,” tambahnya.

BP Batam juga telah melakukan lelang Bandara Hang Nadim, yang saat ini sebanyak tujuh perusahaan telah lolos Prakualifikasi Lelang. Rudi juga mengungkapkan, pada Bulan Mei mendatang pemenang tender sudah bisa diumumkan untuk pelaksanaan pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim. Selain itu, Pelabuhan Bongkar Muat Batu Ampar juga diproyeksikan Bulan Maret mendatang akan memulai proses revitalisasi, sebagai hasil kesepakatan antara BP Batam dengan Konsorsium PT Pelindo II bersama PT Pelindo I dan PT Persero.

“Kami berharap kritik dan masukan yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman kami untuk membangun Batam menjadi kota tujuan investasi kita bersama,” tutup Rudi. (rud)

Jakarta, 26 Februari 2020

WAJAHBATAM.ID | 27/02/20-BP Batam Hadiri RDP Bersama Komisi VI DPR RI

895 kali dilihat, 894 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Diduga Kadishub Batam Simpan 3 Unit Armada Untuk Kepentingan Pribadi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 25/2/2020 | Sebanyak tiga unit mobil Trans Batam berkapasitas 40 sit dan beberapa armada berkapasitas kecil yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Batam diduga dikelola secara pribadi oleh oknum pejabat diinstansi tersebut, Hal ini terungkap saat WB lakukan wawancara dengan beberapa sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya di bilangan Mega Legenda Batam Centre 15/11/2019 lalu.

Dari pantauan WB dalam beberapa bulan sejak November 2019 lalu, pengoperasian armada yang disimpan oknum tersebut sudah berjalan sangat lama dari OPD sebelumnya, tapi baru sekarang masalah ini mencuat kepermukaan setelah kru WB melakukan dialog dan tatap muka dengan beberapa sumber terkait persoalan transportasi di Kota Batam.

Armada Trans Batam yg dioperasikan tersebut disinyalir berjumlah 3 unit bus dan disewakan olehnya hampir setiap hari dan bukan diserahkan kepada operator untuk kepentingan umum.

Armada tersebut diduga disewa-sewakan (rental) kepada orang yang membutuhkannya dan belum diketahui kemana setoran keuangannya

Tiga bulan lalu Kru WB pernah meminta klarifikasi via WhatsApp Kepala kepada Kadis Perhubungan Batam Rustam Effendi, dan saat itu diminta datang ke Kantor Dishub Batam. Saat kru WB mengunjunginya, petugas jaga dikantor tersebut mengatakan Kadis lagi rapat dan saat itu tidak diizinkan masuk (18/11/2019) pukul 13.00 WIB. Dan setelah 3 bulan berlalu, salah satu kru WB yang bertemu dalam sebuah RDP dengan beliau kembali meminta klarifikasi atas berita tersebut, karena sejak konfirmasi awal (3 bulan lalu), komunikasi terputus yang diperkirakan terjadi pemblokiran nomor Kru WB tersebut.

Klarifikasi Kadis Perhubungan Batam

Kepala Dinas Perhubungan Rustam Effendi saat dikonfirmasi kru WB melalui WhatsApp nya membantah dan mengatakan bahwa hal itu tak benar;

(22/2/2020)*Ttg adanya 3 unit bus yg disimpan untuk disewakan bkn diserah kan ke operator?*

1. Bus yg ada dikntr bkn disimpn untk disewakan, akan ttp bus trsbt merupakan bus kelebihan dr sejumlah bus yg diserhkn ke Oprator krn pengalokasian bus tsbt disesuaikan dgn kebutuhan dijalur dn anggaran yg tersedia. Bus trsebut dpakai apabila.
– terjadi lonjakan penumpang dijalur pd hari2 tertntu dn bus yg tersedia dijalur tdk mencukupi mk bus Standby akan di jalankan.
– jika terjadi kerusakan bus dijalur dlm wktu lama mkn bus yg standby akan dijalankan.

Apakah benar dn apakah hasil sewanya mask sbg PAD?

1. Bus standby tdk pernah diswakan, tp dipinjam pakaikan *MURNI* untk kepentingan sosial kemasyaraktn sekali lg *TDK* *DISEWAKAN*
2. Sekrg kita sedang membuat perwako dgn berkoordinasi dgn KPKNL ( Kantr Pelayanan Kekayaan negara dn Lelang) ttg pemanfaatan aset Trans Batam ( iklan body bus, iklan Video dlm Bus, iklan dihalte dn sewa menyewa bus ) yg hasilnya akan dimasukan semua sebagai PAD Kota Batam.

Pemakaian bus Trans batam pd acara peresmian Masjid Sulthan armada dikerahkan untk pasilitas panitia..

1. Panitia punya kenderaan masing2 jd tdk ada bus yg dipakai untk panitia.
2. Untk mobilisasi massa ada bantuan dr perusahaan Travel dibatam sebanyak 30 unit bus untk menjangkau pelosok2 yg tdk dilalui Jalur Trans Batam, jadi trans batam ttp dijalur dn jika ada penumpang yg menuju dn dr Masjid agung itu murni penumpang umum dan ttp kita kasih Ticket. demikian Rustam Effendi, Kadishub Kota Batam. (Bersambung)

25,445 kali dilihat, 25,015 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Diduga Mafia BBM Suplay Pertamini Hingga Batu Aji Langka Minyak Jenis Premium

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAH BATAM.ID – Batam 26/02 | Telah terjadi antrean panjang di SPBU tg.Uncang – Kota BATAM.

Sejauh satu kilometer antren di SPBU tanjung uncang itu di duga karena banyaknya pemasok liar BBM sejenis premium.

Salah satu warga PJB 2 Batu Aji, Sutresno mengatakan bahwa “keadaan ini hampir setiap hari terjadi, apalagi setiap saya isi BBM premium pasti ada motor Suzuki Thunder dan mobil sejenis Cary. Mobil tersebut bukan sejenis mobil angkot pak tapi sejenis mobil pribadi. Bahkan terkadang ada yang isi pakek jerigen pak. Saya berharap agar pemerintah terus memantau semua SPBU di daerah batu aji”-ujarnya kepada kru WB Rabu, 26/02/20

Hal ini juga banyak dikeluhkan masyarakat melalui sosmed seperti yang diunggah oleh akun facebook bernama Robin Gintinh Munte, “di Batam ada 8 SPBU dan 1 tutup di samping gor. Tapi kok Premiun cepat banget Habisnya, sementara mobil Ex Taxsi dan mobil Cerry dan motor Suzuki Tunder ( Alap-Alap ) lalu lalang turut anteri layaknya sepeda motor lainya. Dan membuat sy heran motor itu berkeliaran cuma seputar SPBU di Batu Aji. 

Pertamina Mini yang diduga ilegal tumbuh dengan subur diseputaran jalan Batuaji Batam, dan disinyalir ada pensuplay yang bersumber dari Pertamina jenis Premium ke Pertamina Mini.

Kok premium Pertamina mini ada terus.
Mohon Disperindak turun ke lapangan ,beserta Pertamina, tolong kalian awasi sekali setiap SPBU. Masyarakat dah merasa terusik dengan kehadiran alap-alap dan permainan mafia BBM di Batam.
Ini dah lama loh.” Ujar robin Ginting munte dari akun FB nya,(AES)

12,687 kali dilihat, 9,251 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Pasang Iklan Disini

Iklan

Komentar Facebook

Trending