Terhubung dengan kami

Batam

KPLHI Akan Bawa Pengusaha Batako Berbahan Baku Limbah Ke Pengadilan

Diterbitkan

pada

Sebuah tulisan tentang Limbah yang dirobah jadi bahan bangunan dan akan dibawa ke hukum oleh KPLHI Kepri dan Batam.

KONSPIRASIMINIMALISIR COST LIMBAH

Sebuah perusahaan pengelolaan limbah yang berada di KPLI Kabil melakukan pengolahan limbah Acetylene (limbah karbit) dan Spent Bleaching Earth (SBE) yang materialnya diperoleh dari industri yang berada di seputaran Sekupang, Tanjung Uncang (untuk Acetylene) dan Kabil (untuk SBE).

Kedua limbah tersebut masuk dalam kategori LIMBAH B3  sebagaimana termaktub dalam Permen LH No. 101 Tahun 2014 seperti telihat dalam matrik dibawah ini :

Tabel 3. Daftar Limbah B3 dari Sumber Spsesifik Umum KODE INDUSTRI/ KEGIATAN JENIS KODE LIMBAH BERBAHAYA 56 Gas Industri Manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilena dan hydrogen B356-1 Limbah Carbide-residu2B356-2 Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas2 lampiran

Azhari: Batako Berbahan Limbah B3 Ancam Kesehatan Masyarakat Batam

Proses industri oleochemical dan/ atau pengolahan minyak hewani atau nabati Kedua jenis limbah B3 diatas dikelola oleh PT. Haikki Green dan dioleh/ diproduksi menjadi bahan bangunan berupa BATAKO yang sudah dipasarkan kepada konsumen baik kepada pihak pengembang Properti dan masyarakat umum.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh KPLHI Kepri dan KPLHI Kota Batam menemukan dibeberapa titik pembangunan ruko diantaranya dikomplek Mega Legenda, Niaga Mas Sukajadi dan Lucky Plaza di Nagoya.

KPLHI sudah melayangkan surat dan bertanya tentang izin pemanfaat bagi kedua material tersebut atas dasar kecurigaan. Tidak signifikannya volume limbah Acetylene di KPLI Kabil sementara limbah SBE dalam volume besar setiap hari masuk ke lokasi pengumpulan PT. HaikkiGreen.

Sehingga tidak memberikan solusi dalam mengurang volume limbah Acetylene yang sudah bertahun tahun dikumpulkan di KPLI Kabil.

Dari hasil uji komposisi yang dilakukan oleh KPLHI di Laboratorium Kimia Analitik MIPAUGM terhadap contoh yang disampling di lokasi pembangunan Ruko di Mega Legenda dapat disimpulkan bahwa materi yang dipergunakan untuk membuat Batako tersebut dominan (± 70%- 75%) mengandung Silika (SiO2) yang equivalen dengan kimia penyusun SBE sedangkan Acetylene dominan tersusun dari kimia Kapur (CaO).

KPLHI mensinyalir ada pembohongan public yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut dalam pengelolaan limbah B3 ini karena sampai saat ini belum menjawab surat kami tentang izin pemanfaat terhadap kedua material tersebut sebagai bahan baku pembuatan Batako. Persoalan tersebut KPLHI akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian dari pada legalitas Batako yang diproduksi oleh PT. Haikki Green agar konsumen dapat terlindungi dari kejahatan lingkungan dalam proses pemanfaat limbah Acetylene dan SBE oleh PT. Haikki Green dan akan meminta pihak Kepolisian untuk menyelidiki konspirasi produksi Batako ini terhadap produsen limbah Batako yaitu beberapa perusahaan pengolahan minyak sawit  yang menjadi klain PT. Haikki Green.

Patut diduga pemilik limbah melakukan kerjasama untuk meminimalkan cost pengelolaan  limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya jika harus dikelola ke lokasi pengumpul di Cileungsi. KPLHI pada prinsipnya tidak keberatan dengan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan akan tetapi prosedur dan regulasi harus ditaati dengan baik.

Semoga menjadi peringatan bagi usaha/ kegiatan lain bahwa produksi yang anda lakukan punya dampak negative dan wajib dikelola dengan baik sesuai aturan. Sampai bertemu di Pengadilan  buat  siapapun yang melakukan tindak pidana lingkungan (KPLHI)

37,317 kali dilihat, 20 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Mr.Tom: PT. HUI Buang Limbah Tengah Malam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/7/2019 | Batam yang sedang giat membangun disegala bidang akhir-akhir ini selalu heboh tentang permasalahan limbah, hingga masyarakat Batam sekarang menjuluki Batam adalah Kota Limbah. Hal ini disampaikan Mr. Tom, ketua bidang Lingkungan Hidup Majelis Rakyat Kepri (MARAK) kepada Wajah Batam di Sekretariatnya yang berlokasi di bilangan Kampung Tua Belian Batam Centre Jumat, 19/7/2019.

Dalam menjalankan kontrolnya dibidang lingkungan hidup, MARAK mendapatkan temuan dari warga yang tinggal dilingkungan PT. HUI yang berada Diseputar Batam Centre, dimana perusahaan tersebut diduga melakukan pembuangan limbah melalui saluran air yang mengalir tak jauh dari perumahan penduduk.

Tonton video

 

Tom mengatakan bahwa pembuangan sisa hasil produksi yang diduga sebagai limbah tersebut biasanya dilakukan pada tengah malam dan hal ini MARAK akan menindaklanjutinya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait segala perizinannya setelah melakukan konfirmasi dengan Mr.T sebagai Pimpinan perusahaan HUI.

Berita ini diterbitkan masih berupa informasi dan awak media WB telah mengkonfirmasi Mr.T tapi tidak bersedia menjawabnya. (TimWb)

4,403 kali dilihat, 2,012 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

15,218 kali dilihat, 1,168 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

16,146 kali dilihat, 1,224 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending