Terhubung dengan kami

Batam

Mobil Mewah “Bodong” Menghilang Dari Jalanan

Diterbitkan

pada

Laporan Cak Ta’in Komari, SS.
Kontributor Wajah Batam; Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86

WAJAHBTAM.ID – 19/4/2019 | Sejenak kita rehat dari hiruk pikuk politik yang baru saja kita laksanakan 17 April 2019 lalu. Hasilnya semua pihak sudah memiliki gambaran dari perkembangan rekapitulasi data C1 semua TPS. Kita tunggu saja hasil resmi dari KPU nanti melalui hitungan real count digital maupun manual.

Ini kisah mobil mewah ‘bodong’ yang dua tahun belakangan ini marak kembali berkeliaran di jalanan kota Batam, namun tiba-tiba ‘menghilang’ setelah berita di WajahBatam.id menjadi viral. Berita pertama “Mobil Mewah ‘bodong’ Merugikan Negara” sudah tembus 100 ribu pembaca. Begitu juga dengan berita pengembangannya yang sudah mendekati angka 100 ribu pembaca juga. Hari-hari yang biasanya, mata kita dengan mudah menemukan mobil mewah di jalanan, kini tidak terlihat lagi pemandangan tersebut. Hanya ada satu dua unit yang parkir di pujasera atau kopitiam maupun melintas di jalan.

Mobil mewah ‘bodong’ itu kabarnya pada dikandangi para pemiliknya di garasi mobil masing-masing karena takut menjadi sorotan public. Keberadaannya memang sangat mencolok karena mobil-mobil mewah tersebut memang tampak istimewa dan sangat menarik pandangan setiap orang yang menemuinya. Mobil-mobil mewah ‘bodong’ yang menikmati jalanan yang dibangun dari uang pajak dan retribusi rakyat tanpa ikut serta itu sementara disembunyikan para pemiliknya.

Beberapa tahun lalu, sekira tahun 2015, kasus mobil mewah ‘bodong’ ini pernah mencuat dan heboh karena tanpa apa pemberitaan tapi Tim Bareskrim Mabes Polri turun ke Kota Batam. Mobil-mobil mewah ‘bodong’ itu dijemput aparat ke rumah-rumah pemiliknya dan dikumpulkan di Mapolda Kepri Batu Besar. Selama mobil-mobil itu dalam proses penyidikan aparat, para pemilik hanya diijinkan datang menghidupkan mesin agar mesin tidak rusak. Sayangnya memang penanganan kasusnya tidak tuntas sehingga tidaki tahu kisah akhirnya seperti apa?

Padahal menelusurinya jelas mudah saja, dimulai dari pemberian kuota impor oleh Menteri Perdagangan (bisa BP Batam) itupun kalau ada – mengalir ke dealer-dealer mobil mewah atau broker-broker (calo) penjual mobil mewah ‘bodong’. Anehnya mobil-mobil tersebut saat ini juga sudah tidak nampak ada di Batam, bahkan lebih mudah ditemukan di Jakarta, Bandung bahkan Surabaya.

Laporan sebelumnya:

Mobil Mewah ‘Diselundupkan’ Keluar Batam

Pulau Batam yang terbuka dan banyaknya pelabuhan tikus dijadikan alibi aparat dalam menangani kasus penyelundupan mobil ke Batam. Padahal barang itu nampak jelas, bukan barang elektronik yang gampang disembunyikan. Memasukan mobil puluhan tentu perlu gudang yang sangat besar untuk menyimpannya, sebelum mobil dibawa ke bengkel untuk dilakukan rekondisi agar mobil terlihat se0perti baru ketika dipajang di showroom.

Belakangan masuknya mobil mewah ‘bodong’ bukan hanya melalui pelabuhan tikus tapi melalui pelabuhan resmi dengan menggunakan container. Persoalan dasarnya adalah bagaimana pemeriksaan barang tersebut di pelabuhan oleh aparat Bea dan Cukai sehingga dengan mudah lolos hingga beredar bebas di jalanan, tanpa ada penindakan hukum sama sekali.

Anehnya juga meskipun berita soal mobil mewah ‘bodong’ ini viral, tidak ada sinyal bagi aparat penegak hukum atau pemerintah untuk menindaklanjuti. Keberadaan mobil mewah ‘bodong’ yang memanfaatkan jalanan umum tanpa terdaftar di Samsat dan Pembayar pajak di Dispenda – jelas telah merugikan pemerintah maupun masyarakat yang lain. Di mana kendaraan lainnya membayar pajak, sementara mobil mewah ‘bodong’ yang punya justru orang-orang yang banyak duit, yang semestinya tidak menjadi penilap pajak. Mobil mewah ‘bodong’ itu hanya menghilang sementara – karena mereka tidak mungkin menyimpan seterusnya, pasti juga pemiliknya ingin menikmati kenyamanan fasilitas mobil mewah tersebut.

Memang situasi politik pra dan pasca pemilu tentu membuat semua pihak terkonsentrasi ke sana, termasuk aparat keamanan. Tapi apapun kondisinya persoalan mobil mewah ‘bodong’ ini harus mendapatkan tindakan hukum secara nyata dan tegas, baik itu importer, dealer maupun pengguna. Mereka jelas-jelas telah melakukan pelanggaran hukum dan perundangan, minimal menilap pajak – menggunakan mobil selundupan, melakukan jual beli barang tidak legal ; semua itu masuk kategori pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum. Jadi perlu tindakan hukum yang serius agar persoalan ini tidak terus terulang. TUMAN…!

To be continue

Foto: tweeter

189,035 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

12,851 kali dilihat, 684 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

13,503 kali dilihat, 612 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Frans Tiwow & Roy Bawole Novan Akhirnya Jadi Tersangka Terkait Pemalsuan Dokumen Kapal MV. Seniha

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 11/7/2019 | Setelah melalui perjalanan panjang dan berbahaya, Niko Nixon Situmorang, SH sebagai Kuasa hukum Bulk Black Sea, Inc (Law Form) akhirnya berhasil menghantarkan Frans Tiwow dan Bawole Roy Novan sebagai tersangka yang diputuskan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Niko Nikson Situmorang melalui Pers Rilisnya kepada media Wajah Batam Rabu, 10/7/2019 kemarin malam.

Karena Kasus kapal MV Neha, Puluhan Kapal Batal Repair di Batam 

Raef S.Din selaku Direktur Operasional Bulk Black Sea, Inc (Pemilik Kapal MV. Seniha) yang melaporkan pemalsuan dokumen kapalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1222/XI/2017  tanggal 9 Juli 2019 akhirnya merasa lega setelah Bareskrim Mabes Polri Jakarta menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka kasus pemalsuan.

Cargo MV. Neha di Rompak Saat Dok di Batam

Dalam perjalanannya, kuasa hukum beserta team sempat mengalami masa sulit, dimana dalam proses gugatan tersebut pihak pelaku pernah melakukan pembajakan kapal MV. Seniha dan menempatkan orang suruhannya untuk mengawal kapal dengan cara yang ekstrim.

Kejadian yang sangat rumit dan terkadang berbahaya, kasus MV. Seniha telah membuat preseden buruk untuk bisnis shipyard di Indonesia secara umumnya

Perompakan NV Neha Jadi Preseden Buruk Bisnis Shipyard

Dilansir melalui surat Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/667-PD/VII/2019/Diri Tipidum bahwa Bareskrim telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan akan melakukan koordinasi dengan semua institusi hukum dalam pengembangan kasus ini.

(TimWB)

21,038 kali dilihat, 360 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending