Terhubung dengan kami

Batam

Bahaya Star Syndrom Dalam Pilkada

Diterbitkan

pada

Oleh : Anton Permana. (Analis Sosial Politik dan Pertahanan Alumni Lemhannas PPRA RI 58 tahun 2018)

WAJAHBATAM.ID – 20/1/2020 |

Telah melalui puluhan event Pilkada memberikan arti tersendiri bagi penulis saat ini. Berbagai macam suka dan duka telah dilalui. Mulai dari menang gemilang dan ‘menikmati’ privilege khusus dari kepala daerah yang dimenangkan sudah dirasakan. Kalah dalam pilkada lalu disalah-salahkan juga sudah dirasakan. Menang lalu dilupakan atau dikhianati dgn berbagai alasan juga sudah dirasakan. Tapi meski berbagai spektrum kondisional hasil pertarungan Pilkada yang kita alami ada satu hal yang pasti akan selalu kita dapati dan lalui yaitu ; benturan dan gesekan. Baik itu dengan sesama internal tim, dengan lawan kandidat itu, maupun malah dengan kandidat itu sendiri.

Tak peduli awalnya adalah sebagai teman dekat, saudara, guru, sohib, kerabat, atau apa saja bentuk kekerabatannya. Namun ketika berbicara tentang kepentingan politik, jarang orang yang bisa memilah dan memilih. Norma dan etika sakral bahkan tuntunan agama untuk tidak memutus silaturahmipun diabaikan. Namun itulah wajah politik kita hari ini. Output dari demokrasi liberal. Menjadikan politik jadi hal yang utama. Politik menjadi tujuan bukan lagi sarana untuk perbaikan kehidupan bernegara yg lebih baik. Idealisme politik berbasis nilai, sering kalah oleh pragmatisme kepentingan kelompok dan sponsor. Semua menjadi dilematis. Mau idealis, tapi terkendala dalam hal pendanaan dan ‘tiket partai’. Akhirnya pintu pragmatis untuk berkolaborasi dengan para taipan, sponsor, dilalui. Konsekuensi dari kolaborasi ini tentu adalah mengadaikan idealisme dan siap menjadi ‘pekerja politik’ bagi para sponsor. Apakah semuanya begitu ? Jawabannya tentu tidak. Tapi untuk konteks hari ini cenderung demikian. Walaupun ada yg istiqomah menjadi kepala daerah idealis, jumlahnya sangat sedikit. Itupun di kooptasi media agar tidak muncul di publik.

Itu baru tentang pengalaman Pilkada 3 episode yang lalu. Nah bagaimana dengan pilkada ke depan ? Disini menariknya. Ada sebuah fenomena baru yang penulis lihat mulai menjadi ‘trend’ yang semakin menjangkiti psikologi anak bangsa hari ini. Apakah saat ini eranya sosial media mania yang menjadikan setiap orang haus akan aktualisasi diri dan eksistensi diri. Atau pola kehidupan hedonisme dan populis otoritarian politik hari ini yang mengakibatkan banyak anak bangsa begitu tertarik untuk menjadi kepala daerah. Apakah itu ? Penulis menyebutnya dengan star syndrom. Yaitu semacam penyakit psikologis berupa ‘halusinasi’ merasa dirinya adalah bintang, tokoh, publik figur, sedangkan faktanya jauh dari kenyataan.

Secara formil untuk persyaratan maju Pilkada boleh-boleh saja asalkan memenuhi syarat administratif sesuai regulasi pemilu dan pilkada. Tapi akan sangat berbeda kalau kita berbicara tentang azas kepatutan, kelayakan, dan kepantasan seseorang untuk maju menjadi calon pemimpin yang akan memimpin ratusan ribu bahkan jutaan manusia. Anehnya, meskipun sudah puluhan kepala daerah yg masuk bui, tapi animo para anak bangsa ini tetap tinggi. Apa penyebab secara teori ilmiah akademisnya ? Biarlah para ahli psikologi yang menjawabnya. Kita cukup membahas fenomena ringan tentang penyakit star syndrom ini. Apakah semua calon kepala daerah ini seperti itu ? Jawabannya tentu tidak. Untuk itulah penulis mencoba mengidentifikasi dan membedah mana calon kepala daerah yang memang layak untuk maju Pilkada, atau mana yang terkena penyakit halusinasi star syndrom tersebut. Berikut identifikasinya :

1. Ada tiga tipikal calon KaDa (kepala daerah) yg mesti kita pahami. Pertama, tipikal ideologis yang maju karena tuntutan ideologisnya untuk menjadi penguasa. Agar dapat menunjang kegiatan dan aktifitas ideologis yang dia yakini. Apakah itu berbasis agama, pemikiran, politik, maupun sekte atau tanpa agama sama sekali seperti komunisme. Kedua tipikal opportunis yg maju karena syahwat pribadi ingin mendapatkan kekuasaan, fasilitas negara, harta kekayaan, aktualisasi dan eksistensi, serta ingin terkenal semata. Ketiga, tipikal dunguis yg maju karena alasan tak jelas saja. Alias ikut trend semata. Kalau dalam bahasa minang disebut kandidat ‘gadang sarawa’ alias ‘pondoh aia pondoh dadak’ (kalau mau tahu artinya silahkan tanya sama orang Minang terdekat..😀😀). Nah untuk tipikal ketiga inilah yang paling rentan terkena star syndrom itu.

2. Kalaulah kandidat tersebut mempunyai track record serta kompetensi pengalaman dalam pemerintahan, organisasi, atau institusi TNI-Polri misalnya itu masih sangat wajar. Tapi ada pula saat ini kandidat, yang tak jelas kompetensinya, sepak terjang kepemimpinannya apalagi kalau berbicara pengetahuan tentang pemerintahan dan birokrasi, tapi optimis tak menentu maju Pilkada, ini yang jadi masalah.

Hanya bermodalkan design stiker di laman sosial media, pajang photo di baliho, lalu ada komentar dukungan “ Mantappp,… Lanjutkan… Ayo kita dukung… Keerreenn… “ di Group WA atau FaceBook, lalu menjadi pijakan untuk maju Pilkada tentu akan sangat naif sekali.

Kecendrungan ini sering terjadi kepada mereka yg haus akan panggung aktualisasi diri, yang mungkin saja secara psikologis tertekan dalam keluarga, lingkungannya, kebetulan punya modal lalu mencoba mengambil jalan pintas untuk merobah atau membalik keadaan. Akhirnya yang terjadi, kandidat seperti ini akan jadi sasaran empuk bancahan para pemain politik Pilkada di lapangan. Opok-opok sedikit, punya massa, sapat uang saku lalu jalan. Bagaimana nanti hasilnya urusan belakangan.

3. Ada juga penyakit star syndrom ini terjadi pada KaDa yang sudah dua kali menjabat mau naik kelas kejenjang yang lebih tinggi. Padahal boleh dikatakan tak ada prestasi monumental yang di perbuatnya selain koleksi penghargaan yang terbuat dari print-out kertas berbingkai hasil kerja ‘EO’ (Event Organizer) semata. Namun karena tak ada pilihan lain untuk menyambung kehidupannya ke depan, ya terpaksa berjibaku maju ke jenjang berikutnya.

Kandidat seperti ini juga harus rela menipu dirinya sendiri. Dalam hatinya mungkin sadar tak layak, namun karena tahu jadi kepala daerah itu enak sekali maka cukup pejamkan mata, rancang skenario sosialisasi, lakukan lobby sana sini tapi di permukaan seolah tak berminat alias jaim. Padahal baliho bertebaran dimana-mana. Tapi inilah wajah kebanyakan masyarakat kita. Yaitu masyarakat hipokrit. Penuh dengan kepura-puraan. Si kandidat pura-pura jadi bintang (publik figur), pendukungnya pura-pura mendukung, hasilnya pun akan pura-pura. Itulah konsekuensi politik pragmatis versi demokrasi liberal hari ini.

Banyak lagi kalau ingin kita bahas tuntas. Dan silahkan bagi pembaca untuk melanjutkannya dengan kurenah masing-masing. Tapi yang jelas penyakit star syndrom ini sangat berbahaya. Karena korbannya adalah rakyat atau juga bisa si kandidat itu sendiri. Uang habis, kalah Pilkada atau kalau menangpun nanti masuk penjara. Akibat tak tahu mekanisne organisasi asal embat saja.

Untuk itu penulis mengajak kita semua. Ada 270 Pilkada yang akan berlangsung di tahun 2020 ini. Dan ini adalah episode Pilkada yg ke empat kalinya pasca reformasi. Sudah saatnya kita tidak jadi hipokrit lagi. Kasihan rakyat. Kasihan masa depan anak cucu kita. Kita sering menyalahkan keadaan atau prilaku para pejabat yang memimpin negeri ini. Tapi kadang kadang kita pun adalah bahagian yg menjadi pendukung secara tak langsung kondisi ini. Yaitu berdiam diri ketika melihat kejanggalan atau kemungkaran yang terjadi.

Mari kita bersama menjaga diri kita, harga diri kita, untuk tidak jadi pelacur dalam politik pragmatis. Pilihlah para kandidat yg memang berdasarkan ideogis dan kapasitasnya. Bukan embel- embel lainnya. Agar lahir para pemimpin yang amanah dan berintegritas. InsyaAllah.

Jakarta, 19 Januari 2020.

1,371 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Batam

Menko Perekonomian Setujui KEK Nongsa Digital Park dan MRO Batam Aero Technic

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP137 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park dan Maintenance Repair Overhaul (MRO) Batam Aero Technic.

Hal tersebut disampaikan langsung pada Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui rapat dalamjaringan (daring), pada Jumat (10/7/2020).

Kesepakatan tersebut diperoleh setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan jejak pendapat bersama beberapa Keementerian Lembaga yang berkaitan dengan pengembangan KEK, antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Kepala BAPPENAS, dan Kepala BP Batam.

“Pada dasarnya, usulan pembentukan KEK di Batam mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Namun memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama mengenai insentif kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk calon investor,” ujar Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, BP Batam akan berkomitmen untuk mengawal proses administrasi hingga akhir, agar pembentukan dua KEK di Batam tersebut tidak menemui kendala.

“Kami akan berupaya secara maksimal untuk mengawal proses administrasi usulan pembentukan KEK Nongsa Digital Park dan MRO Batam Aero Technic selama satu atau dua bulan ke depan, sehingga diharapkan program ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Muhammad Rudi. (rud)

Batam, 10 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

2,331 kali dilihat, 554 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di Lingkungan BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP136 | Direktorat Pengamanan Aset BP Batam melaksanakan kegiatan Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di lingkungan BP Batam, pada Kamis, 9 Juli 2020.

Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obvitnas ini dibuka oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Drs. Hari Prasodjo, MH di Marketing Data Center Room Gedung A Pusat Data Teknologi Informasi BP Batam, Batam Centre.

Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri menyampaikan asistensi ini bertujuan agar pengelolaan objek vital nasional lebih baik dan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan perekonomian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Ada lima langkah yang akan kita cek yang harus dipenuhi oleh objek vital tersebut dan ada 118 kriteria yang harus di penuhi. Langkah-langkah tersebut ialah supervisi, asistensi, verifikasi, dan kemudian akan dilaksanakan audit,” kata Hari Prasodjo.

Adapun materi terkait Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di Lingkungan BP Batam dan Sosialisasi Perpol 07/2019 dipaparkan oleh Auditor Profesional Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, M. Roy Kusumawardhana.

Perencanaan lokasi dari BP Batam yang akan ditetapkan menjadi Obvitnas, antara lain Gedung PDSI BP Batam, Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Batu Ampar, 2 Terminal Ferry, dan 7 Waduk di Batam.

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan langsung ke obyek vital nasional di lingkungan BP Batam.

Hadir dalam kegiatan ini Dirpam Obvit Polda Kepri, Ketua Korwil HKI Kepri, Pimpinan Pengelola Kawasan Industri, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Perusahaan Gas Negara Persero, Tbk Batam, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Pertamina DPPU MOR I Hang Nadim, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Semen Bosowa Indonesia Batam dan sejumlah pejabat di lingkungan BP Batam.

Batam, 9 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

3,421 kali dilihat, 545 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Jaga Keamanan Aset, BP Batam Teken MoU Bersama Polri dan Polda Kepri

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP134 | Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kerja sama di bidang pengamanan dan penegakan hukum.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara BP Batam dan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, pada Kamis pagi (9/7/2020), bertempat di Balairungsari BP Batam, Batam Centre, Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengatakan, sebagai pemilik lahan di Batam secara utuh, sudah semestinya BP Batam melakukan upaya pengamanan terhadap aset-aset yang dikelola oleh BP Batam.

“Saat ini yang melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset BP Batam adalah Direktorat Pengamanan Aset. Namun tentu kami menemukan kendala dan keterbatasan pada setiap kegiatannya, karena wilayah kerja BP Batam ini cukup besar. Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menjaga aset-aset tersebut,” kata Muhammad Rudi.

Ia melanjutkan, dukungan tersebut dibutuhkan BP Batam karena proses pembangunan ke depan akan terus dilakukan, sebagai sarana penunjang kegiatan penanaman modal dan investasi di Batam.

“Sesuai amanat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, BP Batam diberikan tugas untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Batam. Kami menargetkan pada tahun 2020 ini, investasi yang masuk ke Batam mencapai USD 1 Milyar. Tentunya, jika Batam ingin menjadi Kota Investasi, maka seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh oleh investor wajib kami selesaikan,” ujar Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.

“Kegiatan ini adalah upaya strategis dari BP Batam untuk menghadapi tantangan ke depannya, karena Batam menargetkan nilai investasi yang cukup besar. Tentunya diperlukan kondisi keamanan yang baik, guna memperlancar kegiatan berusaha di Batam,” kata Irjen Herry Rudolf Nahak.

Lebih lanjut, Irjen. Pol. Herry Rudolf merinci ruang lingkup yang tertuang pada Nota Kesepahaman, antara lain pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatakan kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta bidang-bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Batam dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) tentang Pelaksanaan Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Aris Budiman.

Kedua perjanjian tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum bagi satuan kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang melanggar peraturan, dengan cara merusak aset-aset BP Batam.

Turut hadir dalam acara penandatanganan, Plt. Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum; Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto; Kakamla Zona Maritim Barat Bakamla, Laksma Bakamla Eko Murwanto; Danrem 033/Wira Pratama Kolonel Inf Harnoto; Karo Kerma KL Sops Polri Brigjen Polisi Drs Komarul Zaman, Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Yerry Oskag; Kapolresta Barelang, Danlanud Batam, dan jajaran TNI Polri lainnya, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad, dan Direktur Pengamanan Aset BP Batam Brigjen Pol Moch. Badrus.

Batam, 9 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

4,954 kali dilihat, 560 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Perkembangan VIRUS CORONA

Komentar Facebook

Trending