Terhubung dengan kami

Batam

Batam Ini Sakit, Perlu Diobati Bukan Dirias

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | BATAM 23 Maret 2018,
Sebuah tulisan yang mengharapkan Batam Kembali Pulih oleh seorang aktifis dan penulis yang dikirim ke WB 22/03/2018.

Oleh Cak Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86
Kalau muka pucat karena sakit kritis mestinya bukan sekedar merias muka, tapi harus melakukan diagnose penyakitnya, sehingga dapat diambil tindakan untuk mengobatinya. Itu adalah tindakan menipu yang mencoba menutupi keadaan yang sebenarnya untuk sementara agar tetap kelihatan cantik dan menarik. Pertanyaannya sampai kapan…?
Analogi di atas bisa untuk menggambarkan kondisi BP Batam bahkan Kota Batam secara keseluruhan. Batam sedang mengalami sakit, hampir semua orang mengakui dan merasakan itu. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam bahkan mungkin ‘zero’ selama tahun tahun 2017 – dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berada pada angka di bawah 2 persen. Masyarakat dan pengusaha, sama-sama merasakan kesulitan yang sangat luar biasa. Bahkan saking beratnya kondisi yang dihadapi sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Batam sudah meninggalkan kota ini.
Sejak pergantian jajaran pimpinan BP Batam dari Mustofa Cs ke Hatanto Cs tahun 2015 kondisi ekonomi Batam terus mengalami penurunan. Sampai akhir 2017, pimpinan BP Batam diganti lagi oleh Lukita. Sudah melampau target kerja 100 hari, namun tidak juga mengalami kemajuan apapun. Kondisi Batam bagai orang sakit yang mukanya nampak pucat. Semua orang tahu Batam sedang mengalami penderitaan dengan berbagai kesulitan yang ada. Hampir semua masyarakat Batam mengalami rasa sakit tersebut.
Kondisi tersebut bukan tidak mungkin menimbulkan kepanikan dan kebingungan, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Batam. Lalu muncullah beberapa usulan ide untuk membuat Batam supaya terlihat bergeliat, Batam masih bergairah, Batam masih mempunyai masa depan. Batam mau dikembangkan menjadi kota pariwisata.
Maka dibuatlah beberapa even yang diorientasi untuk menggairahkan pariwisata tersebut. Even pertama adalah carnaval budaya yang diselenggarakan sangat mewah di Nagoya Hill. Ramaikah? Sangat ramai. Wong peserta yang ikut datang dari Vietnam dan lain-lain. Sukses acaranya? Sangat sukses. Itu acara yang sangat luar biasa. Tapi coba lihat berapa anggaran yang digunakan untuk menggelar kegiatan tersebut. Kabarnya menghabiskan dana mencapai Rp. 2,5 miliar.
Even selanjutnya dibuat adalah lomba lari marathon 10 km Barelang, yang menyediakan hadiah ratusan juta – untuk penyelenggaraannya mungkin menghabiskan setengah miliaran. Kemudian ada acara car free day, dan terakhir car free night yang diperkirakan juga menghabiskan anggaran satu miliar lebih.
Even yang lebih dahsyat bakal digelar adalah Batam menari. Targetnya untuk memecahkan rekor Muri yang akan diikuti sekitar 16 ribu penari. Sebenarnya bukan penari, tapi masyarakat, pegawai BP Batam, pegawai Pemko Batam, dan pelajar yang diajari menari secara simultan, juga kelompok masyarakat.
Pertanyaannya, berapa anggaran yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan kegiatan Batam menari tersebut? Melihat Event Organizer pelaksananya yang berasal dari Jakarta, yang dipimpin Guruh Seokarnoputra, tentu perlu anggaran besar. Beberapa orang memperkirakan 5 sampai 10 miliar. Pertanyaannya lagi, untuk apa? Apa yang mau dicapai oleh BP Batam sebagai pemilik program.
Kabarnya juga pada saat pelaksanaan Batam Menari akan dihadirkan kelompok musik Wali Band dan penyanyi dangdut Saskia Gotik. Wali Band pasarannya untuk ke Batam sekitar Rp. 150 – 200 juta, sementara Saskia Gotik juga punya tarif selangit sekitar Rp. 150 jutaan. Itu belum termasuk kalau melibatkan kesenian tradisional atau lainnya untuk pengisi acara yang tentu juga perlu dapat honor.
Apakah berbagai kemasan even yang diselenggarakan untuk menunjukkan bahwa Batam tidak sedang sakit itu dengan berbagai hiasan tersebut kemudian mampu menyembuhkan penyakitnya. Melihat penampilan Batam yang cantik, bergelorah dan bersemangat itu tentu akan membuat banyak orang senang dan terhibur. Tapi apakah itu dapat dilaksanakan secara terus menerus selamanya?
Apa sebenarnya ingin dicapai BP Batam dengan merias Batam dengan berbagai even tersebut? Apakah even-even tersebut memang akan mampu menyembuhkan penyakit kronis yang diderita Batam? Apakah sebelum melaksanakan berbagai kegiatan kepariwisataan itu, sudah melakukan kajian secara komprehensif, akademis dan teknis – sehingga itu memang solusi yang harus diambil. Target apa yang ingin dicapai dengan membuang puluhan miliar itu? Mengapa mereka tidak lebih focus kepada tupoksi kerja lembaga tersebut sehingga visi dan misi pembangunan Batam sebagai kawasan khusus dapat diwujudkan?
Pelaksanaan even kepariwisataan yang dilaksanakan BP Batam itu juga menunjukkan overlapping tupoksi kelembagaan dengan Pemko Batam.
Sementara Pemko Batam justru memaksakan diri melaksanakan tugas BP Batam dengan membangun infrastruktur pelebaran jalan yang merupakan asset BP Batam/negara. Bukannya ini terbulak balik? BP Batam mungkin enak saja karena mempunyai anggaran non bujeter yang cukup dilaporkan kepada kementerian keuangan. Sementara bagaimana pertanggungjawaban Pemko Batam pada tataran administrasi saja pasti masalah.
Okelah kita memang harus berpikir positif dan mendorong upaya Pemko Batam dan BP Batam untuk menghidupkan kembali pergerakan ekonomi masyarakat Batam. Tapi setidaknya mereka harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat sehingga semua dapat memahami kondisi ini. Karena pelaksana dan leading sectornya adalah lembaga negara ada aturan dan procedural yang mesti mereka taati karena negara kita masih negara hukum.
Perlu juga dijelaskan manfaat apa yang akan diperoleh masyarakat jangka pendek dan panjangnya dengan berbagai even pariwisata itu. Pengaruh apa dan bagaimana kegiatan itu dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi masyarakat? Sejauh ini berbagai even kegiatan hanya memberikan manfaat dan keuntungan kepada pelaksana dan pihak yang terlibat saja.
Masyarakat Batam sekarang ini sedang menderita, sakit kritis. Iklim usaha tidak mendukung untuk perkembangan, pengangguran terus meningkat karena beberapa industry menutup aktivitasnya, sector riil ekonomi makropun sedang sekarat – apalagi tempat berusaha sudah disapu bersih oleh Pemko Batam – tanpa diberikan alternative tempat pengganti. Bukan sebaliknya justri dimatikan sehingga mereka terpaksa pulang kampong atau pindah tempat berusaha.
BP Batam itu dihadirkan untuk mempercepat mewujudkan Batam sebagai salah satu motor ekonomi nasional dengan status khusus dan berbagai fasilitas khusus. Tupoksi kerjanya jelas tertuang dalam regulasi keberadaan lembaga tersebut. Pergantian pimpinan BP Batam dua kali yang langsung dikendalikan pemerintah pusat mestinya mampu memberikan perbaikan kondisi secara signifikan. Amanah tersebut ada pada pundak pimpinan BP Batam yang baru. Mereka harus mampu melakukan pembenahan dalam lembaga, dan terpenting adalah membangun iklim investasi yang kondusif.
Pertanyaannya apakah Batam masih punya daya saing dibandingkan dengan kawasan serupa di luar negeri, seperti Malaysia, Filiphina, Vietnam, Thailand, bahkan China dan India. Mereka terus mengalami pertumbuhan, sementara Batam justru terjun bebas. Kita harus akui bahwa Batam sedang menderita, sakit kritis. Karena sakit perlu didiagnosa apa penyakitnya kemudian diobati. Kalau tidak ada obatnya maka kalau perlu ya diamputasi sekalian. Jadi bukan dirias supaya seolah kelihatan cantik tapi tetap menderita.
*** Batam, 20 Maret 2018 ***

771 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Mr.Tom: PT. HUI Buang Limbah Tengah Malam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/7/2019 | Batam yang sedang giat membangun disegala bidang akhir-akhir ini selalu heboh tentang permasalahan limbah, hingga masyarakat Batam sekarang menjuluki Batam adalah Kota Limbah. Hal ini disampaikan Mr. Tom, ketua bidang Lingkungan Hidup Majelis Rakyat Kepri (MARAK) kepada Wajah Batam di Sekretariatnya yang berlokasi di bilangan Kampung Tua Belian Batam Centre Jumat, 19/7/2019.

Dalam menjalankan kontrolnya dibidang lingkungan hidup, MARAK mendapatkan temuan dari warga yang tinggal dilingkungan PT. HUI yang berada Diseputar Batam Centre, dimana perusahaan tersebut diduga melakukan pembuangan limbah melalui saluran air yang mengalir tak jauh dari perumahan penduduk.

Tonton video

 

Tom mengatakan bahwa pembuangan sisa hasil produksi yang diduga sebagai limbah tersebut biasanya dilakukan pada tengah malam dan hal ini MARAK akan menindaklanjutinya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait segala perizinannya setelah melakukan konfirmasi dengan Mr.T sebagai Pimpinan perusahaan HUI.

Berita ini diterbitkan masih berupa informasi dan awak media WB telah mengkonfirmasi Mr.T tapi tidak bersedia menjawabnya. (TimWb)

4,405 kali dilihat, 2,014 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

15,220 kali dilihat, 1,170 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

16,148 kali dilihat, 1,226 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending