Terhubung dengan kami

Batam

Batam Ini Sakit, Perlu Diobati Bukan Dirias

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | BATAM 23 Maret 2018,
Sebuah tulisan yang mengharapkan Batam Kembali Pulih oleh seorang aktifis dan penulis yang dikirim ke WB 22/03/2018.

Oleh Cak Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86
Kalau muka pucat karena sakit kritis mestinya bukan sekedar merias muka, tapi harus melakukan diagnose penyakitnya, sehingga dapat diambil tindakan untuk mengobatinya. Itu adalah tindakan menipu yang mencoba menutupi keadaan yang sebenarnya untuk sementara agar tetap kelihatan cantik dan menarik. Pertanyaannya sampai kapan…?
Analogi di atas bisa untuk menggambarkan kondisi BP Batam bahkan Kota Batam secara keseluruhan. Batam sedang mengalami sakit, hampir semua orang mengakui dan merasakan itu. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam bahkan mungkin ‘zero’ selama tahun tahun 2017 – dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berada pada angka di bawah 2 persen. Masyarakat dan pengusaha, sama-sama merasakan kesulitan yang sangat luar biasa. Bahkan saking beratnya kondisi yang dihadapi sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Batam sudah meninggalkan kota ini.
Sejak pergantian jajaran pimpinan BP Batam dari Mustofa Cs ke Hatanto Cs tahun 2015 kondisi ekonomi Batam terus mengalami penurunan. Sampai akhir 2017, pimpinan BP Batam diganti lagi oleh Lukita. Sudah melampau target kerja 100 hari, namun tidak juga mengalami kemajuan apapun. Kondisi Batam bagai orang sakit yang mukanya nampak pucat. Semua orang tahu Batam sedang mengalami penderitaan dengan berbagai kesulitan yang ada. Hampir semua masyarakat Batam mengalami rasa sakit tersebut.
Kondisi tersebut bukan tidak mungkin menimbulkan kepanikan dan kebingungan, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Batam. Lalu muncullah beberapa usulan ide untuk membuat Batam supaya terlihat bergeliat, Batam masih bergairah, Batam masih mempunyai masa depan. Batam mau dikembangkan menjadi kota pariwisata.
Maka dibuatlah beberapa even yang diorientasi untuk menggairahkan pariwisata tersebut. Even pertama adalah carnaval budaya yang diselenggarakan sangat mewah di Nagoya Hill. Ramaikah? Sangat ramai. Wong peserta yang ikut datang dari Vietnam dan lain-lain. Sukses acaranya? Sangat sukses. Itu acara yang sangat luar biasa. Tapi coba lihat berapa anggaran yang digunakan untuk menggelar kegiatan tersebut. Kabarnya menghabiskan dana mencapai Rp. 2,5 miliar.
Even selanjutnya dibuat adalah lomba lari marathon 10 km Barelang, yang menyediakan hadiah ratusan juta – untuk penyelenggaraannya mungkin menghabiskan setengah miliaran. Kemudian ada acara car free day, dan terakhir car free night yang diperkirakan juga menghabiskan anggaran satu miliar lebih.
Even yang lebih dahsyat bakal digelar adalah Batam menari. Targetnya untuk memecahkan rekor Muri yang akan diikuti sekitar 16 ribu penari. Sebenarnya bukan penari, tapi masyarakat, pegawai BP Batam, pegawai Pemko Batam, dan pelajar yang diajari menari secara simultan, juga kelompok masyarakat.
Pertanyaannya, berapa anggaran yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan kegiatan Batam menari tersebut? Melihat Event Organizer pelaksananya yang berasal dari Jakarta, yang dipimpin Guruh Seokarnoputra, tentu perlu anggaran besar. Beberapa orang memperkirakan 5 sampai 10 miliar. Pertanyaannya lagi, untuk apa? Apa yang mau dicapai oleh BP Batam sebagai pemilik program.
Kabarnya juga pada saat pelaksanaan Batam Menari akan dihadirkan kelompok musik Wali Band dan penyanyi dangdut Saskia Gotik. Wali Band pasarannya untuk ke Batam sekitar Rp. 150 – 200 juta, sementara Saskia Gotik juga punya tarif selangit sekitar Rp. 150 jutaan. Itu belum termasuk kalau melibatkan kesenian tradisional atau lainnya untuk pengisi acara yang tentu juga perlu dapat honor.
Apakah berbagai kemasan even yang diselenggarakan untuk menunjukkan bahwa Batam tidak sedang sakit itu dengan berbagai hiasan tersebut kemudian mampu menyembuhkan penyakitnya. Melihat penampilan Batam yang cantik, bergelorah dan bersemangat itu tentu akan membuat banyak orang senang dan terhibur. Tapi apakah itu dapat dilaksanakan secara terus menerus selamanya?
Apa sebenarnya ingin dicapai BP Batam dengan merias Batam dengan berbagai even tersebut? Apakah even-even tersebut memang akan mampu menyembuhkan penyakit kronis yang diderita Batam? Apakah sebelum melaksanakan berbagai kegiatan kepariwisataan itu, sudah melakukan kajian secara komprehensif, akademis dan teknis – sehingga itu memang solusi yang harus diambil. Target apa yang ingin dicapai dengan membuang puluhan miliar itu? Mengapa mereka tidak lebih focus kepada tupoksi kerja lembaga tersebut sehingga visi dan misi pembangunan Batam sebagai kawasan khusus dapat diwujudkan?
Pelaksanaan even kepariwisataan yang dilaksanakan BP Batam itu juga menunjukkan overlapping tupoksi kelembagaan dengan Pemko Batam.
Sementara Pemko Batam justru memaksakan diri melaksanakan tugas BP Batam dengan membangun infrastruktur pelebaran jalan yang merupakan asset BP Batam/negara. Bukannya ini terbulak balik? BP Batam mungkin enak saja karena mempunyai anggaran non bujeter yang cukup dilaporkan kepada kementerian keuangan. Sementara bagaimana pertanggungjawaban Pemko Batam pada tataran administrasi saja pasti masalah.
Okelah kita memang harus berpikir positif dan mendorong upaya Pemko Batam dan BP Batam untuk menghidupkan kembali pergerakan ekonomi masyarakat Batam. Tapi setidaknya mereka harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat sehingga semua dapat memahami kondisi ini. Karena pelaksana dan leading sectornya adalah lembaga negara ada aturan dan procedural yang mesti mereka taati karena negara kita masih negara hukum.
Perlu juga dijelaskan manfaat apa yang akan diperoleh masyarakat jangka pendek dan panjangnya dengan berbagai even pariwisata itu. Pengaruh apa dan bagaimana kegiatan itu dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi masyarakat? Sejauh ini berbagai even kegiatan hanya memberikan manfaat dan keuntungan kepada pelaksana dan pihak yang terlibat saja.
Masyarakat Batam sekarang ini sedang menderita, sakit kritis. Iklim usaha tidak mendukung untuk perkembangan, pengangguran terus meningkat karena beberapa industry menutup aktivitasnya, sector riil ekonomi makropun sedang sekarat – apalagi tempat berusaha sudah disapu bersih oleh Pemko Batam – tanpa diberikan alternative tempat pengganti. Bukan sebaliknya justri dimatikan sehingga mereka terpaksa pulang kampong atau pindah tempat berusaha.
BP Batam itu dihadirkan untuk mempercepat mewujudkan Batam sebagai salah satu motor ekonomi nasional dengan status khusus dan berbagai fasilitas khusus. Tupoksi kerjanya jelas tertuang dalam regulasi keberadaan lembaga tersebut. Pergantian pimpinan BP Batam dua kali yang langsung dikendalikan pemerintah pusat mestinya mampu memberikan perbaikan kondisi secara signifikan. Amanah tersebut ada pada pundak pimpinan BP Batam yang baru. Mereka harus mampu melakukan pembenahan dalam lembaga, dan terpenting adalah membangun iklim investasi yang kondusif.
Pertanyaannya apakah Batam masih punya daya saing dibandingkan dengan kawasan serupa di luar negeri, seperti Malaysia, Filiphina, Vietnam, Thailand, bahkan China dan India. Mereka terus mengalami pertumbuhan, sementara Batam justru terjun bebas. Kita harus akui bahwa Batam sedang menderita, sakit kritis. Karena sakit perlu didiagnosa apa penyakitnya kemudian diobati. Kalau tidak ada obatnya maka kalau perlu ya diamputasi sekalian. Jadi bukan dirias supaya seolah kelihatan cantik tapi tetap menderita.
*** Batam, 20 Maret 2018 ***

3,593 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Iklan

Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Menko Perekonomian Setujui KEK Nongsa Digital Park dan MRO Batam Aero Technic

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP137 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park dan Maintenance Repair Overhaul (MRO) Batam Aero Technic.

Hal tersebut disampaikan langsung pada Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui rapat dalamjaringan (daring), pada Jumat (10/7/2020).

Kesepakatan tersebut diperoleh setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan jejak pendapat bersama beberapa Keementerian Lembaga yang berkaitan dengan pengembangan KEK, antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Kepala BAPPENAS, dan Kepala BP Batam.

“Pada dasarnya, usulan pembentukan KEK di Batam mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Namun memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama mengenai insentif kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk calon investor,” ujar Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, BP Batam akan berkomitmen untuk mengawal proses administrasi hingga akhir, agar pembentukan dua KEK di Batam tersebut tidak menemui kendala.

“Kami akan berupaya secara maksimal untuk mengawal proses administrasi usulan pembentukan KEK Nongsa Digital Park dan MRO Batam Aero Technic selama satu atau dua bulan ke depan, sehingga diharapkan program ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Muhammad Rudi. (rud)

Batam, 10 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

2,348 kali dilihat, 571 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di Lingkungan BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP136 | Direktorat Pengamanan Aset BP Batam melaksanakan kegiatan Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di lingkungan BP Batam, pada Kamis, 9 Juli 2020.

Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obvitnas ini dibuka oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Drs. Hari Prasodjo, MH di Marketing Data Center Room Gedung A Pusat Data Teknologi Informasi BP Batam, Batam Centre.

Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri menyampaikan asistensi ini bertujuan agar pengelolaan objek vital nasional lebih baik dan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan perekonomian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Ada lima langkah yang akan kita cek yang harus dipenuhi oleh objek vital tersebut dan ada 118 kriteria yang harus di penuhi. Langkah-langkah tersebut ialah supervisi, asistensi, verifikasi, dan kemudian akan dilaksanakan audit,” kata Hari Prasodjo.

Adapun materi terkait Asistensi Pendampingan Rencana Penetapan Obyek Vital Nasional di Lingkungan BP Batam dan Sosialisasi Perpol 07/2019 dipaparkan oleh Auditor Profesional Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, M. Roy Kusumawardhana.

Perencanaan lokasi dari BP Batam yang akan ditetapkan menjadi Obvitnas, antara lain Gedung PDSI BP Batam, Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Batu Ampar, 2 Terminal Ferry, dan 7 Waduk di Batam.

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan langsung ke obyek vital nasional di lingkungan BP Batam.

Hadir dalam kegiatan ini Dirpam Obvit Polda Kepri, Ketua Korwil HKI Kepri, Pimpinan Pengelola Kawasan Industri, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Perusahaan Gas Negara Persero, Tbk Batam, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Pertamina DPPU MOR I Hang Nadim, Pimpinanan Pengelola Obvitnas PT Semen Bosowa Indonesia Batam dan sejumlah pejabat di lingkungan BP Batam.

Batam, 9 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

3,435 kali dilihat, 559 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Jaga Keamanan Aset, BP Batam Teken MoU Bersama Polri dan Polda Kepri

Diterbitkan

pada

Oleh

 

WB-BP134 | Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kerja sama di bidang pengamanan dan penegakan hukum.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara BP Batam dan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, pada Kamis pagi (9/7/2020), bertempat di Balairungsari BP Batam, Batam Centre, Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengatakan, sebagai pemilik lahan di Batam secara utuh, sudah semestinya BP Batam melakukan upaya pengamanan terhadap aset-aset yang dikelola oleh BP Batam.

“Saat ini yang melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset BP Batam adalah Direktorat Pengamanan Aset. Namun tentu kami menemukan kendala dan keterbatasan pada setiap kegiatannya, karena wilayah kerja BP Batam ini cukup besar. Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menjaga aset-aset tersebut,” kata Muhammad Rudi.

Ia melanjutkan, dukungan tersebut dibutuhkan BP Batam karena proses pembangunan ke depan akan terus dilakukan, sebagai sarana penunjang kegiatan penanaman modal dan investasi di Batam.

“Sesuai amanat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, BP Batam diberikan tugas untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Batam. Kami menargetkan pada tahun 2020 ini, investasi yang masuk ke Batam mencapai USD 1 Milyar. Tentunya, jika Batam ingin menjadi Kota Investasi, maka seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh oleh investor wajib kami selesaikan,” ujar Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.

“Kegiatan ini adalah upaya strategis dari BP Batam untuk menghadapi tantangan ke depannya, karena Batam menargetkan nilai investasi yang cukup besar. Tentunya diperlukan kondisi keamanan yang baik, guna memperlancar kegiatan berusaha di Batam,” kata Irjen Herry Rudolf Nahak.

Lebih lanjut, Irjen. Pol. Herry Rudolf merinci ruang lingkup yang tertuang pada Nota Kesepahaman, antara lain pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatakan kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta bidang-bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Batam dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) tentang Pelaksanaan Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Aris Budiman.

Kedua perjanjian tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum bagi satuan kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang melanggar peraturan, dengan cara merusak aset-aset BP Batam.

Turut hadir dalam acara penandatanganan, Plt. Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum; Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto; Kakamla Zona Maritim Barat Bakamla, Laksma Bakamla Eko Murwanto; Danrem 033/Wira Pratama Kolonel Inf Harnoto; Karo Kerma KL Sops Polri Brigjen Polisi Drs Komarul Zaman, Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Yerry Oskag; Kapolresta Barelang, Danlanud Batam, dan jajaran TNI Polri lainnya, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad, dan Direktur Pengamanan Aset BP Batam Brigjen Pol Moch. Badrus.

Batam, 9 Juli 2020

Biro Humas Promosi dan Protokol

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id
Youtube: BP Batam

4,968 kali dilihat, 574 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Perkembangan VIRUS CORONA

Komentar Facebook

Trending