Terhubung dengan kami

Batam

PT. ITS Diduga Lakukan Reklamasi Ilegal Yang Mengancam Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Bulang Lintang

Diterbitkan

pada

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,…

 

WAJAHBATAM.ID – 24/6/2019 | PT. Indo Tirta Suaka (ITS) adalah perusahaan yang memiliki belasan anak perusahaan yang bergerak dibidang peternakan, pertanian dan perikanan merupakan perusahaan yang diklaim oleh masyarakat kecamatan Bulang Lintang sebagai pihak yang telah menutup mata pencarian mereka dengan melakukan penimbunan anak marka sungai yang mengakibatkan masyarakat Tempatan kehilangan mata pencaharian yang sudah turun temurun.

JT adalah warganegara Malaysia yang berada dibelakang kegiatan penimbunan tersebut dengan melibatkan banyak anak perusahaan dibawah ITS

Tonton Videonya

 

Menurut keterangan warga setempat, salah satu sungai yang memiliki dampak sangat mengkhawatikan untuk mata pencaharian masyarakat adalah sungai pahat dimana penimbunan yang dilakukan tersebut untuk membangun lahan tambak udang, sehingga dengan tertimbunnya sungai pahat tersebut akibatkan masyarakat tidak bisa lagi mencari nafkah yang biasanya mereka bisa mendapatkan rezeki dengan hasil sebagai nelayan.

Seorang aktifis yang pernah membela masyarakat terhadap hak lingkungan masyarakat mengatakan bahwa hal ini telah berlangsung sangat lama dan bahkan masyarakat pernah melakukan aksi demo menuntut agar perusahaan membuka kembali akses perairan sungai yang ditimbun tersebut yang hingga saat ini tidak mempengaruhi sama sekali dari tuntutan tersebut.

Masyarakat Pulau Buluh mengetahui bahwa hal ini diketahui oleh instansi terkait mulai dari Lurah, Camat hingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dimasa pak DP, tapi tak pernah ambil tindakan karena hal ini dikembalikan pada pihak perusahaan tersebut, demikian pengakuan warga yang pernah memperjuangkan hal tersebut.

Disisi lain, ketika WB mengkonfirmasi ke sdr. Htm (PT. ITS) via WhatsApp nya menyatakan “Kalau urusan itu pak ada sama pak Jlnt .kalau g urusan comuditi untuk masyarakat nanti d kompor Masi Ama beliau pak aja pak” demikian Htm via WhatsApp nya ke awak media WB. (TimWb)

 

Bersambung
* Indikasi Pencemaran Lingkungan dari Sumber Peternakan serta tujuan penimbunan Marka sungai Pahat, Pulau Buluh yang berdampak kerusakan lingkungan.
* Adanya azas pembiaran dari instansi pemerintah terhadap kegiatan penimbunan Marka sungai Pahat, Pulau Buluh.
* Kajian LSM terkait Target rencana penimbunan beberapa anak sungai di Pulau Buluh.

53,548 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Batam

Ditpam BP Batam Temukan Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Duriangkang

Diterbitkan

pada

Oleh

WB-BP114 – Tim Patroli Area Tangkapan Air (ATA) Direktorat Pengamanan (Ditpam) Aset Badan Pengusahaan Batam menemukan adanya aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Daerah Tangkapan Air Duriangkang, saat melakukan patroli pengamanan di kawasan tersebut pada Jumat (29/5/2020).

Tim Patroli ATA Ditpam BP Batam yang dipimpin oleh Komandan Patroli ATA Dam Duriangkang Pius Sega, menemukan 30 batang kayu olahan dengan ukuran 10 x 20 cm dan panjang 4 meter.

Lokasi penemuan berada sekitar 2 kilometer dari Perumahan Kabil Raya atau 200 m dari genangan air Waduk Duriangkang.

Saat ini barang bukti berupa 30 batang kayu olahan sudah dievakuasi dan diamankan ke Kantor Mako Ditpam BP Batam.

Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan Ditpam BP Batam Tony Febri mengatakan, Ditpam BP Batam selalu melakukan kegiatan patroli rutin.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas illegal di daerah tangkapan air waduk Duriangkang karena akan merusak ketahanan waduk sebagai satu-satunya sumber air di Batam.

Patroli dan penertiban ini dilaksanakan oleh Ditpam BP Batam untuk menjaga dan merawat catchment area Waduk Duriangkang yang merupakan waduk terbesar dan menyumbang kebutuhan air masyarakat Batam. (cc)

Batam, 29 Mei 2020

Humas Badan Pengusahaan Batam

Email: [email protected]
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: Bpbatam
Website: www.bpbatam.go.id

10,135 kali dilihat, 151 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

MUI Minta Pemko Hapus Sanksi Dalam Draft Edaran Pembukaan Rumah Ibadah Dalam Kebijakan New Normal di Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Rencana pemberlakuan kebijakan new normal si Batam maka masyarakat dan pemwrintah harus benar-benar patuh dalam menjalankan protokol kesehatan dan ini bukan saja di tempat ibadah seperti mesjid dan musholla, tapi juga dirumah dan disemua tempat. Hal ini disampaikan oleh MUI bersama Forum Silaturahmi Pwngurus Mesjid Kota Batam dalam pertemuan halal bi halal yang diselenggarakan dibilangan Batam Centre, Rabu (27/5) lalu.

Hendri Anak Rahman, Anggota Forum Silaturahmi Pengurus Masjid Kota Batam mengatakan, pertemuan itu adalah dalam rangka silaturahmi sekaligus berdiskusi bersama MUI yang akan disampaikan kepada DPRS Batam dalam menyikapi kondisi umat Islam terkait kebijakan yang akan diambil Pemko Batam tentang kebijakan new normal disamping Hendei juga mengatakan bahwa agar pengurus mesjid memiliki panduan yang jelas dalam penyelenggaraan aktifitas ibadah di Masjid dan musholla di Batam ini’’ imbuhnya.

Silanjutkan Hendri menambahkan bahwa adanya edukasi dari MUI tentunya akan jadi acuan masyarakat Muslim dalam menyikapi, karena umumnya masyarakat sangat patuh dengan MUI sehingga akan membantu dan memudahkan pemko Batam dalam membuat kebijakan dalam hal aktifitas ibadah.

Sawindu Yuda, Ketua Forum Silaturahmi Pengurus Masjid Kota Batam juga menuturkan bahwa dalam acara tersebut juga mengundang beberapa fraksi DPRD Kota Batam agar dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemko Batam. “Alhamdulillah dalam pertemuan ini dihadiri oleh Fraksi PKS yang menyambut undangan kami” ujarnya.

“Sangat banyak yang akan kami pertanyakan, khususnya tentang beredarnya draf surat pernyataaan dari pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang khususnya tentang adanya sanksi dan tanggung jawab pengurus Masjid jika membuka Masjid tanpa protokol kesehatan, apakah hal tersebut benar?” tanya Sawindu Yuda.

Seketaris Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kota Batam, Santoso menyampaikan dalam pertemuan itu bahwa MUI selalu memantau setiap kebijakan Pemko Batam sembari mengatakan ”Insya Allah kami tahu betul apa yang terjadi. Terkait surat pernyataan yang berderar memuat adanya sanksi hukum oleh rumah ibadah yang menjalankan aktivitas ibadah tanpa protokol kesehatan, bahwa surat tersebut baru sekadar draf. Hal ini bertujuan sebagai ujud usulan dan agar dapat dijadikan tanggugjawab bersama.” Ujarnya.

Santoso juga menambahakan tentang poin sanksi yang diajukan tersebut sebaiknya dihapuskan saja. “Tadi siang Walikota menyampaikan sanksi yang akan diberlakukan hanya berupa penutupan kembali rumah ibadah, tidak ada sanksi hukum. Saya kira ini clear tidak ada konsekuensi hukum,” katanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kota Batam , Usman Ahmad pada keswmpatan ini juga megajak seluruh pengurus masjid untuk terus semangat membela agama dan menentramkan umat. “Kita adalah umat Islam dan kita juga adalah anak bangsa, kita bela agama jangan sampai merusak bangsa, kita bela bangsa jangan sampai merusak agama”, dakwahnya.

“Terkait dengan fatwa MUI, kami masih dengan fatwa yang sebelumnya yaitu mengimbau dan mengajak kaum muslim Batam agar tetap salat di rumah saja, namun dwmikian kami tidak melarang ummat untuk salat di Masjid dengan catatan tetap patuh dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan”

15,246 kali dilihat, 181 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Petugas bright PLN Batam Kembali Lakukan Baca Meter Ke Rumah Pelanggan

Diterbitkan

pada

Oleh

WB – Batam, 22 Mei 2020 – PLN Batam pastikan akan melakukan pembacaan dan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan paskabayar untuk tagihan rekening bulan Juni 2020 (pemakaian Mei 2020). Pembacaan meter dilakukan dengan tetap memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 Kementerian Kesehatan RI untuk antisipasi penyebaran COVID-19 yaitu dengan menggunakan standar APD (Alat Pelindung Diri).

“Akhir bulan Mei ini petugas kami akan kembali membaca dan mencatat meter ke rumah pelanggan untuk rekening Juni 2020. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian tagihan rekening listrik dengan penggunaan listrik oleh pelanggan.
Dengan adanya pembacaan dan pencatatan meter secara langsung ini, maka layanan baca meter melalui website dan juga WhatsApp (WA) untuk sementara ditutup hingga ada pemberitahuan selanjutnya” ungkap Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Bayu Widyarto

Untuk kemudahan pembayaran rekening listrik, pelanggan dapat melakukan pembayaran secara online melalui ATM, Internet Banking, SMS Banking atau Aplikasi pembayaran Digital lainnya.
Tidak hanya pembayaran, pelanggan juga dapat menggunakan pelayanan bright PLN Batam secara online melalui Contact Center bright PLN Batam 123 (0778-123) baik untuk layanan informasi tagihan, sambung baru, perubahan daya, penyambungan sementara maupun pengaduan pelanggan.(bright.pln)

14,697 kali dilihat, 114 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Perkembangan VIRUS CORONA

Komentar Facebook

Trending