Terhubung dengan kami

Batam

Kurai: Sembako Murah Bukan Untuk Kampanye Terselubung

Diterbitkan

pada

Bukan Untuk Kampanye, Penyaluran Sembako Murah Untuk Menyambut Bulan Suci Ramadhan 2019

WAJAHBATAM.ID – 25/2/2019 | Pembagian sembako murah yang dianggarkan oleh APBD Kota Batam yang rencananya akan dibagikan ke masyarakat kota Batam adalah untuk tujuan agar masyarakat yang kurang mampu dapat menyambut lebaran atau bulan ramadhan pada tahun 2019 ini (Mei-Juni 2019), hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Pembangunan Erizal, SE dan M. Yunus sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Batam di ruang Fraksi Pembangunan siang ini Senin, 25/2/2019.

Dalam pertemuan dengan media Wajah Batam, Erizal T, SE mengungkapkan bahwa telah mendengar dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya pembagian sembako murah yang diselenggarakan oleh para Lurah atas nama Pemerintah Kota Batam menimbulkan pertanyaan yang sangat besar, disini Erizal T, SE mengakui bahwa ada program pembagian sembako murah untuk masyarakat Batam yang telah disepakati untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri tahun 2019 ini, tapi sangat disayangkan sekali dengan adanya pengaduan masyarakat pembagian tersebut akan dibagikan pada bulan Maret 2019 (17 April, pra pemilu 2019 tegasnya).

Hal ini dipertegas Erizal.T yang akrab dipanggil Kurai ini bahwa pembagian tersebut melalui tangan para Lurah dan sekaligus mengingatkan para Lurah di Kota Batam agar “jangan main-main dengan hak masyarakat yang berhak menerimanya, karena informasi yang valid diterima bahwa adanya penjualan kupon paket sembako murah seharga 50.000/kupon harus dengan syarat foto copy KTP dan Nomor Handphone pribadi… Ini untuk apa ?” tegas Kurai.

Kurai juga menyampaikan pada WB bahwa anggaran yang mencapai 4 Miliar lebih yang dianggarkan APBD Kota Batam ini harus bisa dipertanggung jawabkan Walikota Batam, dan akan mengajukan pengauditan atas hasil jual beli kupon yang Rp 50.000/kupon tersebut apakah dananya ada dipertanggungjawabkan atau tidak, yaitu apakah dana tersebut diputar kembali untuk menggilir sembako murah untuk masyarakat yang mungkin belum terjangkau, lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi Demokrat M.Yunus juga angkat bicara, dimana pembagian sembako murah itu ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu agar dapat menikmati bulan Ramadhan dan hari Raya Idhul Fitri, tapi kenyataan yang ada kenapa harus dibagikan pada bulan Maret, apakah ini ada kaitannya untuk sebuah suksesi dalam pemenangan sebuah partai pengusung (Walikota, red) sehingga tidak memikirkan lagi bagaimana masyarakat dapat menyambut bulan Suci Ramadhan / Aidil Fitri ? (red: setelah pemilu).

M. Yunus juga menambahkan bahwa pembelian sembako telah dibahas di tingkat DPRD Kota Batam dan juga sudah disepakati dalam paripurna bahwa pembagian sembako murah dimaksud akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dalam menyambut bulan suci Ramadhan dan Idhul Fitri tahun 2019 ini, dan ini harus disalurkan kepada orang yang berhak dan membutuhkan. Sehingga RT dan RW hendaknya harus bijak dalam menyalurkannya agar pembagian tersebut tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan sehingga masyarakat yang kurang mampu benar-benar siap menyambut bulan Suci Ramadhan dan Idhul Fitri, tutup M.Yunus mengakhiri pembicaraan. (Shd)

Commingsoon: Kesaksian Masyarakat atas penyaluran sembako murah oleh Pemko Batam.

3,624 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Iklan
1 Komentar

1 Komentar

  1. Eddy kartika

    25 Februari 2019 di 21:15

    Informasi yg saya dengar.yg mau beli sembako murah.apa harus mencantumkan,poto kopi ktp dan kk….

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

12,829 kali dilihat, 662 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

13,482 kali dilihat, 591 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Frans Tiwow & Roy Bawole Novan Akhirnya Jadi Tersangka Terkait Pemalsuan Dokumen Kapal MV. Seniha

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 11/7/2019 | Setelah melalui perjalanan panjang dan berbahaya, Niko Nixon Situmorang, SH sebagai Kuasa hukum Bulk Black Sea, Inc (Law Form) akhirnya berhasil menghantarkan Frans Tiwow dan Bawole Roy Novan sebagai tersangka yang diputuskan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Niko Nikson Situmorang melalui Pers Rilisnya kepada media Wajah Batam Rabu, 10/7/2019 kemarin malam.

Karena Kasus kapal MV Neha, Puluhan Kapal Batal Repair di Batam 

Raef S.Din selaku Direktur Operasional Bulk Black Sea, Inc (Pemilik Kapal MV. Seniha) yang melaporkan pemalsuan dokumen kapalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1222/XI/2017  tanggal 9 Juli 2019 akhirnya merasa lega setelah Bareskrim Mabes Polri Jakarta menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka kasus pemalsuan.

Cargo MV. Neha di Rompak Saat Dok di Batam

Dalam perjalanannya, kuasa hukum beserta team sempat mengalami masa sulit, dimana dalam proses gugatan tersebut pihak pelaku pernah melakukan pembajakan kapal MV. Seniha dan menempatkan orang suruhannya untuk mengawal kapal dengan cara yang ekstrim.

Kejadian yang sangat rumit dan terkadang berbahaya, kasus MV. Seniha telah membuat preseden buruk untuk bisnis shipyard di Indonesia secara umumnya

Perompakan NV Neha Jadi Preseden Buruk Bisnis Shipyard

Dilansir melalui surat Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/667-PD/VII/2019/Diri Tipidum bahwa Bareskrim telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan akan melakukan koordinasi dengan semua institusi hukum dalam pengembangan kasus ini.

(TimWB)

21,020 kali dilihat, 342 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending