Terhubung dengan kami

Batam

Nama Pedagang Akan Dicoret Dari TPS Jika Tak Mau Bayar 50 Juta Kepada Pengusaha

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – 25/11/2019 | Permasalahan penggusuran pedagang Pasar Induk kembali dipertanyakan dalam rapat parlemen kota batam Senin,25/11/2019.

Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan diruang utama DPRD Batam yang dihadiri oleh M. Fadli dari Komisi I yang memimpin sidang, Disperindag, Tim Terpadu, Polsekta Batam Kota, Pihak Pengusaha dan 20 orang perwakilan pedagang yang juga membawa perwakilan Mahasiswa, Sapma Pemuda Pancasila Batam dan LSM Gebrak.

RDP berjalan dengan alot bahkan hingga terjadi adu mulut antara perwakilan pedagang dengan pihak pemerintah kota Batam karena dianggap menyalahi prosedur.

M. Fadli berasal dari Fraksi Pembangunan awalnya memimpin sidang hingga rapat berlangsung digantikan oleh Lik Khai dari fraksi Nasdem sempat bingung dan dan baru melai memahami tuntutan dan dasar dasar penolakan penggusuran yang dilakukan kepada para pedagang pasar induk.

Pedagang yang marah dengan perlakuan sewena wena dari pemerintah menyampaikan bahwa mereka mencurigai penggusuran tersebut bukan atas dasar penataan ataupun pembinaan. Perlakyan dan proses yang dijalankan terkesan “by order” dari pihak pengusaha karena penderitaan atas penggusuran yang dialaminya seolah bukan pemerintah yang melakukannya, tapi dilakukan oleh sekelompok preman yang brutal dengan mengatasnamakan tugas kepemerintahan.

Hampir semua yang disampaikan oleh pihak pemerintah dan dan tim terpadu dibantah oleh pedagang, dimana Imam Tohari sebagai pimpinan penggusuran mengatakan bahwa prosedur yang mereka jalankan sudah benar, sementara perwakilan pedagang menyatakan bahwa mereka tidak menerima apapun bentuk SP1 hingga SP2, Semua mereka berikan kepada bukan pedagang berhak sementara pedagang yang sebenarnya mereka abaikan.

Naomi ketua APKLI Batam, yang juga sebagai salah pengusaha dan pemasok barang juga menyampaikan kemarahannya karena disamping kena dampak penggusuran tersebut, juga ditawarkan sejumlah empat kios sebagai upaya menutup mulut agar tidak mempengaruhi pedagang.

Pada kesempatan tersebut, Kris salah satu pengusaha yang mengaku rugi ratusan juta akibat penggusuran tersebut dengan suara keras dan tangisan mengatakan bahwa mereka tidak diberi kesempatan walau 2 jam saja membenahi dagangannya,walaupun sudah memohon kepada Gustian Riau (Kadisperindag Batam) saat penggusuran itu terjadi.

Dalam RDP kedua itu terungkap bahwa pihak oknum pemerintah terkesan melakukan bukan atas dasar tugas, tapi karena sesuatu hal berdasarkan kepentingan, dan ini dibuktikan dengan adanya penawaran dari pihak perusahaan kepada pedagang untuk dapat masuk ke TPS yang dibangun pihak swasta dengan pembayaran 50 juta rupiah, dan jika tidak bersedia oknum perusahaan tersebut menyatakan pedagang tersebut dicoret dari daftar pedagang yang telah didata dan tergusur tersebut, demikian Naomi menyampaikan kepada WBtv didepan pihak kepolisian Iptu Jammaludin dan ramai petugas disperindag saat istirahat pada sidang pertama.

Pada kesempatan yang sama, Suharsad yang juga mewakili pihak pedagang yang sudah lima belas tahun memperjuangkan nasib pedagang pasar induk batam juga mengatakan bahwa penggusuran yang dilakukan itu tidak mengikuti prosedur yang benar, dan penggusuran yang dilakukan bukanlah kepada PKL tapi Pedagang yang sebagian besar berhak atas pasar induk karena 17 tahun lebih pedagang menunggu pembangunan pasar Induk tahap ke II yang lahannya saat ini sudah berpindahtangan kepada pihak swasta.

Lik Khai dan M, Fadli yang memimpin sidang dalam penutupan RDP menyatakan bahwa, DPRD Batam memutuskan dan meminta kepada pemko batam agar memberi waktu satu minggu tidak mengusik pedagang sampai permasalahan lanjutan ini dibahas dengan unsur pimpinan dan ketua DPRD Batam sebagai pimpinan sidang yang memutuskan hasil kesepakatan awal pada Jumat 8/11/2019 lalu.

TimWB

Facebook Comments

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

RUU Omnibus Law Disebut UU Cilaka

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 21/1/2020 | RUU Omnibus Law yang dianggap serikat pekerja kota Batam adalah sebagai aturan yang mengekang dan menjajah masyarakat pekerja memicu seluruh buruh di kota Batam menentang dengan menggelar aksi unjuk rasa yang diselenggarakan didepan kantor DPRD kota Batam. Berbagai organisasi dan federasi pekerja berkumpul di depan lapangan Welcome to Batam, Senin (20/1/2020).

Dari pantauan WAJAHBATAM.ID, masa pekerja mulai menuju dan berkumpul di jalan utama depan Dataran Engku Putri Batam Center, terlihat mengibarkan berbagai atribut bendera, baliho, brosur-brosur dari karton hingga mobil komando dari Federasi Buruh seluruh kota Batam.

Tonton Videonya

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127845302043892&id=106080947553661

Dalam menyampaikan aspirasinya, masa buruh yang dipimpin oleh para orator diatas mobil komandonya menyatakan menolak dan mengecam keras RUU Omnibus Law yang terkesan menjadikan para pekerja sebagai budak perusahaan. Mereka mengatakan bahwa Omnibus Law adalah UU Cilaka.

Ketua Konfeserasi Perjuangan Buruh Indonesia, Mazmur Siahaan, SH meminta kepada pemerintah pusat melalui perwakilan rakyat di kota Batam agar pemerintah tidak mempersulit hidup dan masa depan masyarakat melalui RUU ini.

Beberapa saat sebelum aksi dimulai, Wakapolres Barelang juga terlihat memimpin gelar apel persiapan untuk pengawalan dan pengamanan aksi buruh itu dan berpesan agar aparat harus menjalankan tugas dengan benar dan harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan, yang juga akan diminta pertanggungjawabannya dalam menjalankan tugasnya mengayomi masyarakat dengan baik.

Terlihat dalam aksi yang diselenggarakan di DPRD Batam bergabung beberapa organisasi seperti Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) kota Batam, Lem Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) kota Batam dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kota Batam. (Redaksi)

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Forum Panti Asuhan Kota Batam mengadakan Rapat Kerja Perdana di Tahun 2020

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Batam (20/01), Forum Daerah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak – Panti Sosial Asuhan Anak (Forda LKSA-PSAA) mengadakan Rapat Kerja Daerah pada 20 Januari 2020 di STT Lintas Budaya, Bengkong, Batam.

Rakerda yang dihadiri oleh sekitar 50 orang kepala Panti Sosial Asuhan Anak mengambil tema “Sinergitas Program Kerja Dalam Mewujudkan LKSA Maju dan Terakreditasi”.

Melalui sambutannya Ketua Forda LKSA-PSAA Kota Batam, Jefri Medi SH., MH. mengajak seluruh LKSA/Panti Asuhan untuk bersatu dalam rangka mensejahterakan anak-anak di LKSA masing-masing, ”Mari kita bersatu dalam rangka mensejaterakan anak-anak di LKSA masing-masing, kita tuangkan unek-unek yang ada di pikiran kita apa yang harus kita lakukan secara nyata.”

Acara turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Batam, Atiq Sarwo Edi yang menanggapi anggaran untuk LKSA yang sampai saat ini belum ada anggaran khusus untuk LKSA/Panti Asuhan, “Semoga nanti mengetuk hati Pak Walikota kita sehingga nanti bisa dianggarkan, kalau bisa nanti minta di perubahan 2020,” tuturnya.

Sekretaris Forda LKSA- PSAA Kota Batam, Muhammad Nasir mengingatkan dan mengusulkan agar pengurus Forda dapat aktif agar program-program dapat berjalan, “Mari kita maksimalkan kerja dari para pengurus, yaitu dengan mengisi bidang kepengurusan yang masih kosong atau mengganti beberapa pengurus yang kurang aktif supaya bisa berjalan.”

Ada beberapa keputusan yang dihasilkan dari Rakerda ini antara lain:
1. Anggota Forda LKSA-PSAA Kota Batam saat ini ada 83 LKSA.
2. Pengadaan KTA sebagai identitas keanggotaan Forda LKSA-PSAA Kota Batam.
3. Mengisi formulir untuk semua LKSA yang bergabung dalam Forda LKSA-PSAA Kota Batam.
4. Membayar iuran anggota bulanan yang disepakati lima puluh ribu rupiah.
5. Rekomendasi dari Forda untuk LKSA yang akan memperpanjang atau akreditasi LKSA.
6. Mengusulkan agar masa berlaku izin LKSA menjadi 3 Tahun yang selama ini hanya 2 tahun, dan ini akan diperjuangkan oleh Forda.

Selain itu disepakati pula beberapa poin program kerja Forda LKSA kedepannya:
1. Forda akan melakukan pertemuan bulanan secara rutin yang berlokasi di LKSA secara bergantian sebagai ajang silaturahmi antar LKSA.
2. Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) LKSA.
3. Kegiatan Camping antar LKSA.
4. Advokasi hukum untuk LKSA dengan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forda

Disepakati juga beberapa program pendanaan untuk Forda yaitu:
1. Pembayaran iuran anggota Forda LKSA-PSAA Kota Batam dibayarkan perbulan.
2. Rekomendasi Pemutihan Hutang Organisasi ASPAN yang merupakan Organisasi Forum Panti Asuhan sebelum terbentuknya Forda LKSA-PSAA Kota Batam.
3. Forda akan mengadakan kegiatan amal (charity).

Rapat kerja ditutup oleh pimpinan sidang, Pdt. Peringatan Zebua, MA, IE dan dilanjutkan dengan foto Bersama para anggota Forda LKSA-PSAA. (HAS)

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Masyarakat Batam Kecewa “Batam Bersepeda” Diselenggarakan Pada Hari Kerja

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 20/1/2020 | Viralnya penolakan masyarakat dan para karyawan-karyawan perusahaan terhadap kegiatan Batam Bersepeda yang diselenggarakan pada hari kerja Senin, 20/1/2020 membuat sororan kepada Pemko Batam sangat negatif. Hal ini dilansir dari beberapa postingan di Media Sosial Wajah Batam pada hari tersebut.

Banyak juga kalangan aktifis, praktisi, politisi dan tokoh masyarakat menyesalkan kegiatan tersebut karena merasa Walikota Batam harusnya bijak atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang pada hari tersebut terkendala.

Tonton Videonya

Sebagaimana dikutip dari tanggapan masyarakat dalam sebuah postingan video berdurasi 4.01 Menit yang disiarkan oleh Wajah Batam yang sudah berjalan 12 jam dan ditonton hampir 13.000 kali seperti dibawah ini:

Sraya Bustan : Buat KTP lama jadi
Orang pemerintah sibuk sepeda
Kata orang pemerintah : masa bodo sama masyarakat yang pentinf kita hidup sehat 😂🤣😂🤣

Rezki Sria Putra: Ini acara kelawatan, di adakan di jam berangkat kerja, banyak orang yg telat karena acara ini, knapa ga hari minggu saja, atau di jam yg bukan jam sibuk, lucu memang

Merry: Anak saya tidak masuk sekolah gara gara telat 😂😂cuman saya maklum aja Lah dibawa Happy saja tdi 😁

Hamzah M: siapa lah yang usul acara ini, macam ga ada hari lain aja.
bikin rusuh aja. minta maff dong sama masyrakat yang sudh terganggu

Andre: Menzolimi bnyak masyarakat..😂

Dari ratusan tanggapan masyarakat dengan dialeg yang beragam, hampir 100% yang menolak dan merasa kecewa dengan kegiatan tersebut. Dan berharap Walikota Batam kedepannya lebih bijak dalam melayani masyarakat, bukan dilayani, demikian tanggapan salah satu pegawai ASN yang tak ingin disebutkan namanya, juga heran kenapa mereka diharuskan hadir dalam acara ini, sementara ini adalah hari kerja dalam melayani masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, dalam kata sambutannya Walikota Batam H.M Rudi. SE mengatakan bahwa acara ibi bukanlag gagasannya, tapi juga mengatakan bahwa beliau sangat mendukung dalam menciptakan Batam sehat. (Redaksi)

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Pasang Iklan Disini

Iklan

Komentar Facebook

Trending