Terhubung dengan kami

Batam

Batam Mau Jadi Apa? “GAGAL PAHAM SOAL EX-OFFICIO”

Diterbitkan

pada

Oleh Cak Ta’in Komari, SS.

WAJAHBATAM.ID – 27/4/2019; Kata ex-officio tiba-tiba menjadi sangat popular bagi masyarakat Kota Batam sejak akhir tahun 2018 lalu. Pasalnya, tidak ada angin tidak ada hujan – tiba-tiba Menko Perek Darmin Nasution mengatakan jabatan Kepala BP Batam akan di-ex-officio oleh Walikota Batam. Alasannya, perintah Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan di Kota Batam maka perlu dilakukan rangkap jabatan dengan cara menyatukan kepemimpinan.

Gerakan mendukung dan menolakpun muncul seolah akan ada pertarungan kekuasaan untuk menang dan kalah, padahal diterapkan ex-officio atau tidak – bukan persoalan dapat dukungan atau tidak dari publik tapi soal regulasi dan prosedur hukum. Kelompok public terpecah tanpa memahami makhluk apa “ex-officio” itu; yang mendukung dengan kepentingan dan manfaat yang langsung didapat atau dijanjikan akan didapat, sementara yang menolak juga kepentingan dan manfaat (pendukungnya juga demi mendapatkan dana operasional) atau kepentingan lainnya.

Gerakan yang mendukung ex-officio adalah LSM dengan kepentingan personal maupun masyarakat yang hanya berpikir bahwa kalau Kepala BP Batam UWTO akan dihapuskan sesuai janji kampanye Walikota Batam selama suksesi pilkada. Menjadi olahan subyek politik yang akan terus digunakan untuk meninabobokan masyarakat setiap ada momentum agar tetap mendapatkan simpati dan dukungan, seolah-olah berpihak pada kepentingan masyarakat (detailnya pada edisi khusus berikutnya karena persoalan kewenangan melekat di dalamnya). Sebaliknya kelompok yang terang-terang menolak dimotori oleh Kadin, meskipun secara diam-diam juga banyak yang tidak setuju (terutama BP Batam).

Sayangnya sikap keduanya bukan berdasar pada pemahaman subtansi apa sesungguhnya ex-officio itu dari sudut urgensi maupun hukum? Apakah boleh ex-officio atau tidak? Boleh saja sepanjang ada regulasi hukum yang dapat dijadikan rujukan (juru prudensi) untuk mengambil kebijakan penerapan ex-officio tersebut. Persoalannya, tidak ditemukan satupun regulasi hukum yang dapat dijadikan dasar mengeluarkan penetapan jabatan Kepala BP Batam ex-officio Walikota Batam. Sebaliknya, jika dipaksakan ex-officio akan terjadi tindakan mal-administrasi dan pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana.

Benarkah ada dualisme kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan selama ini di Kota Batam sehingga mendesak untuk dilakukan penyatuan dengan ex-officio? Penulis dengan tegas mengatakan tidak ada. Yang ada yakni dua lembaga pemerintahan; BP Batam sebagai representative pemerintahan pusat dengan segala kewenangan pemerintahan pusat, dan Pemko Batam sebagai pemerintahan otonom yang menjalankan kewenangan pemerintahan daerah tingkat II.

Sesungguhnya tidak ada tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Masing-masing lembaga punya koridor hukum dalam kewenangan, BP Batam berdiri atas UU No.44 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau lebih dikenal dengan sebutan FTZ (free trade zone) – sementara Pemko berdiri atas UU No.59 Tahun 1999 yang kewenangan ada pada UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang terjadi selama ini, sudah terlanjur ditanamkan dalam pikiran (mainset) masyarakat Batam dan umumnya seolah-olah di Batam ada dualisme kewenangan dalam dua lembaga, yang seharusnya saling bersinergi memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

Coba sebutkan kalau memang ada tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam? Kewenangan Pemko Batam sebagai daerah otonom yang mana dijalankan oleh BP Batam, begitu sebaliknya adakah kewenangan BP Batam yang dijalankan oleh Pemko Batam? Yang ada bahwa masyarakat Batam, Kepri bahkan Indonesia umumnya telah diracuni otaknya dengan para pejabat berkepentingan seolah-olah terjadi dualisme kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan, hingga semua orang berpikir sesat seperti itu.

Kalaulah kedua lembaga BP Batam bekerja benar sesuai dengan kewenangan masing-masing dan saling mendukung antar lembaga, maka kemajuan Kota Batam dipastikan akan melesat dengan sangat cepat. Pertumbuhan ekonomi juga mungkin akan mampu menembus angka dua digit. Yang terjadi sesungguhnya adalah ego sektoral masing-masing lembaga dan kepentingan personal pejabat dan kelompoknya. Masing-masing hanya berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan personal sebesar-besarnya, satu pihak iri dengan pihak lainnya yang dilihat ada pada lahan basah – sehingga pihak lainnya cenderung menghambat, bahkan terkadang kebijakan yang dibuat menjadi tidak sinkron dan tidak saling menguatkan apalagi saling mengisi kekuarangan.

Terus tiba-tiba muncul wacana ex-officio oleh Menko Perek pada akhir tahun 2018 lalu, walikotapun sudah terlanjur berkoar akan segera dilantik dari akhir tahun ke awal tahun, sekarang mau masuk ke pertengahan tahun. Berharap-harap cemas ataupun optimis, katanya tanggal 30 April 2019 akan dilakukan pelantikan ex-officio. Yang menjadi pertanyaan, benarkah itu akan dilakukan? Bukankah pada tanggal 7 Januari 2019 lalu justru semua pihak sudah siap dilaksanakan pelantikan ex-officio, namun tiba-tiba Menko Perek justru melantik pejabat sementara (pjs) Edy Putra Irawadi dengan mencopot Lukita Dinarsyah Tuwo yang seharusnya menjabat 5 tahun. Bisik-bisiknya sih katanya untuk persiapan segala hal terkait ex-officio. Loh, kok persiapan transisi disiapkan pjs. Kepala BP Batam bukannya Dewan Kawasan yang juga Menko Perek?

Dalam situasi politik nasional yang masih belum ada kepastian pemenang pilpres 2019 oleh KPU, apa mungkin Menko Perek berani mengambil kebijakan nyeleneh melantik Walikota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam pada 30 April. Bukankah DPR RI melalui Fachry Hamzah, Fadli Zon, Firman Subagio, bahkan Ketua DPR Bambang Soesetyo telah mengingatkan rencana ex-officio itu melanggar undang-undang. Ombudsmen RI juga kabarnya telah menyurati Presiden RI soal ex-officio yang berpotensi sebagai kebijakan mal-administrasi bahkan mal-hukum.

To be continue…!

11,536 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

12,833 kali dilihat, 666 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

13,486 kali dilihat, 595 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Frans Tiwow & Roy Bawole Novan Akhirnya Jadi Tersangka Terkait Pemalsuan Dokumen Kapal MV. Seniha

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 11/7/2019 | Setelah melalui perjalanan panjang dan berbahaya, Niko Nixon Situmorang, SH sebagai Kuasa hukum Bulk Black Sea, Inc (Law Form) akhirnya berhasil menghantarkan Frans Tiwow dan Bawole Roy Novan sebagai tersangka yang diputuskan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Niko Nikson Situmorang melalui Pers Rilisnya kepada media Wajah Batam Rabu, 10/7/2019 kemarin malam.

Karena Kasus kapal MV Neha, Puluhan Kapal Batal Repair di Batam 

Raef S.Din selaku Direktur Operasional Bulk Black Sea, Inc (Pemilik Kapal MV. Seniha) yang melaporkan pemalsuan dokumen kapalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1222/XI/2017  tanggal 9 Juli 2019 akhirnya merasa lega setelah Bareskrim Mabes Polri Jakarta menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka kasus pemalsuan.

Cargo MV. Neha di Rompak Saat Dok di Batam

Dalam perjalanannya, kuasa hukum beserta team sempat mengalami masa sulit, dimana dalam proses gugatan tersebut pihak pelaku pernah melakukan pembajakan kapal MV. Seniha dan menempatkan orang suruhannya untuk mengawal kapal dengan cara yang ekstrim.

Kejadian yang sangat rumit dan terkadang berbahaya, kasus MV. Seniha telah membuat preseden buruk untuk bisnis shipyard di Indonesia secara umumnya

Perompakan NV Neha Jadi Preseden Buruk Bisnis Shipyard

Dilansir melalui surat Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/667-PD/VII/2019/Diri Tipidum bahwa Bareskrim telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan akan melakukan koordinasi dengan semua institusi hukum dalam pengembangan kasus ini.

(TimWB)

21,024 kali dilihat, 346 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending