Terhubung dengan kami

Batam

Batam Mau Jadi Apa ? “Gagal Paham Soal Ex-Officio – 2”

Diterbitkan

pada

Oleh Cak Ta’in Komari, SS – Batam Mau Jadi Apa?

WAJAHBATAM.ID – 28/4/2019

Bagi Masyarakat Batam, ex-officio Kepala BP Batam oleh Walikota Batam adalah akan dibebaskannya UWTO. Pertanyaannya, mungkinkah itu dapat dilakukan? Siapa atau lembaga mana sesungguhnya yang memiliki kewenangan menerapkan UWTO, ataupun akan menghapuskannya? Bisakah seorang Kepala BP Batam membuat kebijakan penghapusan UWTO ini?

Tentu membahas masalah ini harus dikembalikan kepada koridor hukum dan peraturan perundangan. Tidak bisa bicara, pokok’e bebas UWTO. Wacana bebas UWTO mulai menjadi mimpi masyarakat Batam berasal dari janji politik ‘kampanye’ Walikota Batam, Muhammad Rudi menjelang Pilkada 2016 yang menjanjikan akan membebaskan UWTO kalau terpilih sebagai Walikota Batam. Masyarakat antusias menyambut janji kampanye tersebut sehingga Rudi yang berpasangan dengan Amsakar Ahmad memenangi Pilkada hampir 60 persen.

Batam Mau Jadi Apa? “GAGAL PAHAM SOAL EX-OFFICIO”

Setelah terpilih dan menjadi Walikota Batam, bebas UWTO masih sebatas mimpi karena membebaskan UWTO bukan kewenangan walikota. Rudi dan jajarannya kabarnya sudah beberapa kali menyampaikan dan mengusulkan dalam rapat-rapat di Kementerian Perekonomian (Menko Perek) – namun usulan tersebut ditolak mentah-mentah bahkan tidak boleh lagi dibahas karena tidak mungkin dilakukan dan disetujui.

Sejak akhir tahun 2018, muncul wacana ex-officio Kepala BP Batam dirangkap jabatan oleh Walikota Batam. Saat itu optimis pelantikan akan dilakukan sebelum tahun baru 2019 – nyatanya meleset hingga dilakukan rapat koordinasi di Menko Perek tanggal 7 Januari 2019 yang kabarnya akan dilakukan pelantikan ex-officio, namun yang dilantik justru staf khusus Menko Perek, Edy Putra Irawadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala BP Batam. Menko Perek menjanjikan akan melakukan pelantikan ex-officio pada 30 April 2019. Mungkinkah hal itu akan dilaksanakan mengingat situasi politik belum diketahui siapa yang akan menjadi Presiden RI. Kalau Jokowi yang memimpin Indonesia kembali, mungkin ex-officio akan dilakukan karena memang wacana itu muncul apada era tersebut. Bagaimana kalau ternyata yang menjadi presiden Prabowo?

Oke, anggap saja ex-officio nekad dilaksanakan dan dilakukan pelantikan pada 30 April 2019. Apakah Kepala BP Batam punya otoritas untuk melakukan pembebasan UWTO? Jawabnya pasti tidak. UWTO diberlakukan melekat pada kelembagaan Otorita Batam sejak berdiri. Otorita Batam yang kemudian menjadi BP Batam berdiri atas Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Pemerintah (PP), sehingga kalau mau membebaskan UWTO di Kota Batam maka diperlukan Kepres atau PP yang mengatur hal tersebut. Jadi kewenangan pembebasan UWTO bukan menjadi kewenangan Kepala BP Batam tapi Presiden RI. Jadi kita harus bangun dari tidur supaya tidak terus bermimpi.

Apakah Walikota Batam tidak mengetahui hal tersebut? Rasanya tidak mungkin tidak tahu. Di Pemko Batam ada staf ahli, ada bagian hukum, dan bisa minta pendapat ahli hukum dan pemerintahan lainnya dari pusat – sehingga tidak masuk akal kalau tidak paham persoalan UWTO ataupun ex-officio. Apakah ex-officio tidak boleh? Boleh saja, asal tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya. Yang hampir pasti menjadi ganjalan adalah larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Tulisan pembuka Batam Mau jadi Apa ini, penulis mulai dengan membahas isu paling panas belakangan ini yakni rencana ex-officio Kepala BP Batam oleh Walikota Batam. Hal ini bisa berimbas pada status Batam maupun implementasi/konsekuensi hukum yang ada, yang akan penulis bahas pada bagian selanjutnya. Termasuk apa kepentingan dan agenda tersembunyi dengan ngototnya jabatan ex-officio tersebut. Penulis coba pada awal-awal ini untuk membatasi panjang tulisan agak tidak terlalu menimbulkan kejenuhan, cukup 6-8 paragraf sampai pada waktunya akan mengalir dengan sendirinya meskipun cukup panjang.

To be continie

(keterangan gambar: jpnn.com

16,721 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Iklan
1 Komentar

1 Komentar

  1. Eddy kartika

    29 April 2019 di 21:56

    Janji tingal janji

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

12,766 kali dilihat, 599 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

13,451 kali dilihat, 560 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Frans Tiwow & Roy Bawole Novan Akhirnya Jadi Tersangka Terkait Pemalsuan Dokumen Kapal MV. Seniha

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 11/7/2019 | Setelah melalui perjalanan panjang dan berbahaya, Niko Nixon Situmorang, SH sebagai Kuasa hukum Bulk Black Sea, Inc (Law Form) akhirnya berhasil menghantarkan Frans Tiwow dan Bawole Roy Novan sebagai tersangka yang diputuskan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Niko Nikson Situmorang melalui Pers Rilisnya kepada media Wajah Batam Rabu, 10/7/2019 kemarin malam.

Karena Kasus kapal MV Neha, Puluhan Kapal Batal Repair di Batam 

Raef S.Din selaku Direktur Operasional Bulk Black Sea, Inc (Pemilik Kapal MV. Seniha) yang melaporkan pemalsuan dokumen kapalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1222/XI/2017  tanggal 9 Juli 2019 akhirnya merasa lega setelah Bareskrim Mabes Polri Jakarta menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka kasus pemalsuan.

Cargo MV. Neha di Rompak Saat Dok di Batam

Dalam perjalanannya, kuasa hukum beserta team sempat mengalami masa sulit, dimana dalam proses gugatan tersebut pihak pelaku pernah melakukan pembajakan kapal MV. Seniha dan menempatkan orang suruhannya untuk mengawal kapal dengan cara yang ekstrim.

Kejadian yang sangat rumit dan terkadang berbahaya, kasus MV. Seniha telah membuat preseden buruk untuk bisnis shipyard di Indonesia secara umumnya

Perompakan NV Neha Jadi Preseden Buruk Bisnis Shipyard

Dilansir melalui surat Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/667-PD/VII/2019/Diri Tipidum bahwa Bareskrim telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan akan melakukan koordinasi dengan semua institusi hukum dalam pengembangan kasus ini.

(TimWB)

20,989 kali dilihat, 311 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending