Terhubung dengan kami

Batam

Burhanuddin: “Batam Mau Jadi Apa ?”

Diterbitkan

pada

Laporan Cak Ta’in Komari, SS.

WAJAHBATAM.ID – 30/42019
Hari ini akan menjadi sangat menentukan Batam Mau Jadi Apa? Ketika Menko Perek berani melakukan pelantikan ex-officio jabatan Kepala BP Batam oleh Walikota Batam. Entahlah apa dan bagaimana orientasi untuk pengembangan Kota Batam oleh pemerintah pusat. Kepala BP Batam diganti 3 kali selama kurun waktu 3 tahun dari Mustofa Wijaya Cs diganti Hartanto Reksodiputro Cs, diganti lagi oleh Lukita Dinarsyah Tuwo, setahun diganti lagi oleh Edy Putra Irawadi. Kini mau diganti lagi dengan ex- officio dirangkap jabatan oleh Walikota Batam.

“Batam Mau Jadi Apa?” ucap Daniel Burhanuddin pada sambutan acara Silaturrahmi dan Rapat Anggota Kawan Lama (Kalam) di Radisson Golf and Convention, 28 April 2019. Pernyataan tersebut tentu menjadi sangat menarik bagi penulis karena beberapa sudah menjadi topic dalam tulisan sebelumnya? Artinya, pertanyaan tersebut bukan hanya ada dalam benak penulis maupun Daniel Burhanuddin, tapi mayoritas masyarakat Batam, apalagi bagi para orang tua yang terlibat dalam Kalam yang merupakan mentor pembangunan Kota Batam. Di mana mereka merupakan orang-orang yang masuk ke Pulau Batam erah tahun 80-an hingga tahun 1995.

Mereka yang tergabung dalam Kalam merupakan orang yang terlibat langsung dalam peluh keringat membangun Batam dari hutan belantara menjadi sebuah kota yang memiliki daya tarik bagi rakyat Indonesia dari belahan barat sampai timur. Pembukaan lahan untuk kawasan industry dan infrastruktur menjadi implementasi pembangunan Batam sebagai kawasan industry, perdagangan, pariwisata dan alih kapal (transshipment).

Menurut Daniel, Kepemimpinan di Batam mestinya melalui fit and proper tes. Visi dan misinya harus jelas terpapar sehingga ada tolak ukur pencapaian setiap tahun berjalan dari apa yang sudah disusun dalam program kerja mereka. “Kalau setiap tahun diganti, kapan mereka akan bekerja. Baru kenalan sudah diganti.” Katanya.

Daniel lalu menceritakan bahwa dirinya tertarik ke Batam memutuskan menetap karena mendengar Batam akan dikembangkan sebagai kawasan transshipment. Sebagai kapten kapal yang telah mengaruhi berbagai belahan bumi, Daniel ingin mengembangkan bisnis forwarder karena semua orang akan berpikir bahwa Batam akan terus mengalami pertumbuhan dan akan menjadi sebuah kawasan elit yang sangat sibuk dalam lalu lintas ekonomi, meskipun kenyataan belakangan terjadi penurunan yang cukup drastis. Ratusan industry shipyard gulung tikar, para pekerjanya menjadi pengangguran. Industri elektronik juga tidak ketinggalan ikut tutup meskipun tidak sedahsyat shipyard.

Batam Mau Jadi Apa ? “Gagal Paham Soal Ex-Officio – 2”

Kondisi ini mestinya membuat semua pihak untuk saling introspeksi untuk bersama-sama berusaha memperbaiki Batam yang sedang terpuruk saat ini. Bahkan pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh angka 1,04 dua tahun lalu. Maka Perkumpulan Kawan Lama yang membentuk sebuah organisasi dari orang-orang yang punya kontribusi langsung di era tahun 80-95 itu merupakan awal yang baik. “Tinggal bagaimana dan kemana Kalam akan dibawa? Apa orientasi yang ingin dilakukan dan dicapai ke depan?”

Daniel mengingatkan bahwa Batam memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama dalam bidang transshipment di mana sebagai wilayah perbatasan dapat menjadikan Batam sebagai pintu masuk dan keluar semua alur lalu lintas barang di Indonesia. “Maka kepemimpinan yang visioner menjadi tuntutan murni, jangan lagi main tunjuk seseorang yang tidak memahami filosofi dan orientasi pembangunan Batam sejak awalnya. Mesti ada fit and proper tes, uji public dan rekomendasi dari pihak tertentu sehingga yang memimpin Batam akan tahu persis bagaimana membangun Batam ke depan” ujar Daniel.

Wacana ex-officio jabatan Kepala BP Batam oleh Walikota Batam memang telah menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, para stake holder di Batam. Selain akan terjadi pelanggaran hukum dan undang-undang, ex-officio oleh walikota justru mendegradasi status Batam yang sebelumnya satu tingkat di bawah menteri – menjadi di bawah gubernur. Maka apapun kebijakan yang akan diambil pemerintah pusat maka yang harus didahulukan adalah kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok apalagi individu. (***)

23,526 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

12,744 kali dilihat, 577 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

13,430 kali dilihat, 539 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Frans Tiwow & Roy Bawole Novan Akhirnya Jadi Tersangka Terkait Pemalsuan Dokumen Kapal MV. Seniha

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 11/7/2019 | Setelah melalui perjalanan panjang dan berbahaya, Niko Nixon Situmorang, SH sebagai Kuasa hukum Bulk Black Sea, Inc (Law Form) akhirnya berhasil menghantarkan Frans Tiwow dan Bawole Roy Novan sebagai tersangka yang diputuskan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Niko Nikson Situmorang melalui Pers Rilisnya kepada media Wajah Batam Rabu, 10/7/2019 kemarin malam.

Karena Kasus kapal MV Neha, Puluhan Kapal Batal Repair di Batam 

Raef S.Din selaku Direktur Operasional Bulk Black Sea, Inc (Pemilik Kapal MV. Seniha) yang melaporkan pemalsuan dokumen kapalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1222/XI/2017  tanggal 9 Juli 2019 akhirnya merasa lega setelah Bareskrim Mabes Polri Jakarta menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka kasus pemalsuan.

Cargo MV. Neha di Rompak Saat Dok di Batam

Dalam perjalanannya, kuasa hukum beserta team sempat mengalami masa sulit, dimana dalam proses gugatan tersebut pihak pelaku pernah melakukan pembajakan kapal MV. Seniha dan menempatkan orang suruhannya untuk mengawal kapal dengan cara yang ekstrim.

Kejadian yang sangat rumit dan terkadang berbahaya, kasus MV. Seniha telah membuat preseden buruk untuk bisnis shipyard di Indonesia secara umumnya

Perompakan NV Neha Jadi Preseden Buruk Bisnis Shipyard

Dilansir melalui surat Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/667-PD/VII/2019/Diri Tipidum bahwa Bareskrim telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan akan melakukan koordinasi dengan semua institusi hukum dalam pengembangan kasus ini.

(TimWB)

20,971 kali dilihat, 293 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending