Terhubung dengan kami

Berita Utama

7 Tahun Kasus Dugaan Korupsi Bansos 66 Panti Asuhan Dipertanyakan (Bag l)

Diterbitkan

pada

Laporan: Suharsad (Direktur LSM FKPN & Ketum LSM PPKM)

CV. TIGA PILAR ABADI (TPA) yang tujuh tahun lalu memenangkan tender pengadaan sembako senilai 1,3 Milyar untuk 66 panti asuhan di Kota Batam yang diduga telah melakukan praktek korupsi atas penyediaan sembako yang berbuntut percobaan bunuh diri dari salah satu penyedia barang yang juga mengaku sebagai korban (Nelly) kembali dipertanyakan oleh korban yang merasa keadilan belum sepenuhnya berjalan dalam kasus yang dialaminya. Hal ini terungkap setelah Nelly (Mey Mey) adakan pertemuan dengan belasan LSM yang tergabung dalam Majelis Rakyat Kepri yang dimotori oleh Firdaus dari LSM Peduli Masyarakat Kepri di bilangan Batam Center Kota Batam

WAJAHBATAM.ID – 12/6/2019 | Nelly yang saat ini dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan sembako untuk 66 panti asuhan di Batam mengatakan bahwa dirinya merasa terzalimi oleh banyak pihak yang menurutnya merupakan sekelompok orang yang berusaha bermain-main dalam mengelola keuangan daerah Batam.

Kronologis:
Nelly diminta untuk memodali proyek pengadaan sembako 66 panti asuhan SE kota Batam oleh PT. Tiga Pilar Abadi (TPA) yang saat itu melalui seorang oknum Polisi R dengan menyatakan jaminannya adalah ‘seragam’ nya. Hal tersebut diucapkan oleh  R didepan L yang yang saat itu sebagai komandan salah satu kesatuan B dan beberapa orang dari Dinas Sosial  dengan Daud sebagai pemodal yang diajak kerjasama oleh Nelly.

Pada bulan Oktober 2012  Nellydihubungi oleh R agar membagikan sembako dalam waktu empat hari jika ingin pembayaran tidak dilakukan tahun depan (2013). Pekerjaan tersebut selesai dibagikan pada tanggal 8 Oktober 2012 dan pada tanggal 9 Oktober R kembali menghubungi bahwa sembako yang dibagikan tersebut tak memenuhi spech tender dan meminta diambil kembali, sementara sebelum sembako tersebut didistribusikan, Dinas Sosial Batam sudah melakukan pememeriksaan termasuk pemeriksaan kedua oleh Dinas sosial (Hr dan Rn) setelah dilakukan perbaikan.

Nelly juga mengatakan bahwa saat R menyampaikan sembako tersebut tidak sesuai spech tendernya, justru pihak panti belum membuka paket kirimannya. Hal ini membuat Nelly heran bahkan saat kejaksaan ingin mempersekusinya yang saat itu dikantor kejaksaan dengan tindakan arogan dan akan menahannya dengan borgol, Nelly merasakan ada yang aneh yaitu saat Nelly melawan dengan meminta saat itu juga melakukan pemeriksaan ke panti asuhan, justru jaksa tersebut kabur dan diganti dengan jaksa yang lain.

Nelly juga pernah akan membawa kasus ini ke KPK di Jakarta, tapi pihak DPRD saat itu merujuk bahwa tak perlu ke KPK dan berjanji menyelesaikannya. Sementara pada tempat terpisah juga ada oknum LSM yang berusaha membantu dan telah diberi puluhan juta rupiah agar masalah ini bisa selesai tapi belum menampakkan perkembangannya.

Hingga banyak keanehan-keanehan yang akan ditulis di media ini hingga beberapa babak/episode berikut dari tulisan yang pada intinya Nelly seolah-olah dijadikan bulan-bulanan oleh hampir semua pihak hingga wakil walikota yang saat itu adalah H.M Rudi (sekarang Walikota Batam) mengeluarkan kata-kata “jika saya tak mau bayar anda mau apa ?”

Tulisan ini akan diterbitkan dalam beberapa bagian mulai dari apa yg terjadi dengan LSM, DPRD Batam, Kejaksaan, Pemko Batam, Kesediaan Ketua ASPAN (Assosiasi Panti Asuhan) yang ingin membantu dan bersedia memberi kesaksian tapi hingga 7 tahun kasus ini masih mengendap di kejaksaan hingga jumlah sebenarnya dari panti asuhan yang real menurut Nelly saat mendistribusikan bantuan sosial tersebut yang diprediksi hanya 22 panti asuhan serta jumlah paket sebenarnya yang diserahkan ke 66 panti asuhan tersebut sampai ancaman pembunuhan hingga percobaan bunuh diri yang dilakukan Nelly karena depresi yang dialaminya. Sementara sudah 13 pengacara yang terlibat pendampingan kasusnya tapi tidak mampu menyelesaikan perkara ini.

Terkait berhentinya kasus ini setelah 7 tahun, penulis sudah mengkonfirmasi ke Walikota Batam via WhatsApp nya dan Tasmuji sebagai ketua Aspan saat itu belum mendapat jawaban, bahkan mantan ketua Aspan saat itu langsung memblokir WhatsApp penulis sementara Firdaus yang diminta Nelly sebagai pendampingnya dalam kasus ini mengingatkan pemerintah kota Batam dan Kejaksaan Negeri Batam dapat kooperatif serta konsisten dengan kesepakatan yang sudah tertuang dalam kontrak kerjanya, demikian Firdaus menyampaikan melalui media WB ini jika tidak ingin masalah ini dibawa ke KPK di Jakarta.

Bersambung

18,153 kali dilihat, 9 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Stikom Muhammadiyah Batam dan Wajah Batam Jalin Jaringan Kerjasama Informasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 3/8/2019 | Gaung untuk menjadi kampus berkelas terus digalakkan oleh seluruh sivitas Stikom Muhammadiyah Batam (SMB). Menjadi bagian dari belasan kampus yang ada di Batam pada tahun 2019 tidaklah mudah, sehingga Stikom SMB Menerima yang menjalankan kurikulum, web, jaringan, android dan Robotik dan bergerak di jurusan TEKNIK INFORMATIKA (TI) yang beralamatkan di Jln.Prof Dr.Hamka Kompleks pusat muhammdiyah Asean terus berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya media mainstream dan media sosial ternama di Kepulauan Riau.

Dalam upaya memperkenalkan diri kedalam kancah pendidikan khususnya Batam dan Kepulauan Riau, Stikom menggalang kerjasama dan hubungan jaringan dengan Wajah Batam (WB), sebuah media sosial dan portal untuk memperkenalkan Stikom sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki visi masa depan berbasis ROBOTIK yang berkedudukan di Kota Batam.

 

Dalam pertemuan dan perbincangan Suharsad (management WB) dengan Mohd.Iqbal. ST.Mkom (Ketua SMB) – Jum’at, 2/8/2019 membahas kerjasama ini dan segera memulai program-program dalam mengembangkan kampus SMB berbasis Robotik yang ada di kurikulum SMB ini.

Mohd. Iqbal, ST.Mkom mengatakan bahwa SMB harus lebih gencar memanfaatkan media sosial dalam memperkenalkan SMB ke masyarakat Batam dan Kepri secara meluas.

“Semoga kami mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan bangsa Indonesia,” papar Iqbal

Suharsad juga mengatakan bahwa persaingan yang semakin tinggi, SMB harus lebih intens dan cepat jika tidak ingin tertinggal. (TimWb)

16,536 kali dilihat, 68 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Jaswar Koto Disebut-sebut Duduki Menristek RI

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 1/8/2019 | Profesor Jaswar Koto yang belum lama berselang sempat mencuri perhatian masyarakat Indonesia dengan kepiawaiannya di bidang teknologi, sekarang muncul dan digadang-gadangkan sebagai salah satu kandidat menteri riset dan teknologi republik Indonesia (Menristek RI).

Jaswar Koto yang bukan insan politik dan independent dalam berpolitik tentunya sangat dibutuhkan negara ini untuk ikut serta membangun tata kelola dibidang teknologi dan digital yang diharapkan dapat memajukan Indonesia dibidang ya.

Jaswar Koto yang disebut-sebut sebagai ahli pengembangan perangkat lunak biometrik (biometric software development), beliau juga disebut-sebut dari beberapa referensi bahwa spesialisasinya ada di bidang perkapalan, kilang minyak lepas pantai, juga kelautan dan aerospace (kedigantaraan).

Yang lebih membanggakan bahwa dalam situsweb milik International Society of Ocean, Mechanical & Aerospace (ISOMAse) menyebut bahwa Jaswar Koto adalah presiden mereka. Jaswar juga menjabat President of Ocean and Aerospace Research Institute Indonesia.

Dalam situs Research Gate Jaswar Koto juga disebutkan seorang yang ahli dibidang kelautan, teknik offshore, dan aerospace, sehingga namanya tercatat pula sebagai profesor di Ocean & Aerospace Research Institute, sebagaimana dilansir dari situs www.tirto.id

“Keahlian saya adalah HPC (High Perfomance Computing) sekaligus Biometric Software development. Saya mengajar di Institute Technology Malaysia. Saya juga menjadi kepala dari HPC Centre Technology,” kata Jaswar saat memperkenalkan dirinya dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Mengutip situs ISOMAse.org, Jaswar Koto merupakan ahli bidang perkapalan dan pengeboran minyak lepas pantai dan juga merupakan President of Ocean and Aerospace Research Institute, Indonesia; President of International Society of Ocean, Mechanical & Aerospace (ISOMAse).

Jaswar Koto adalah sarjana di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) pada 1994 dengan Studi Fisika. Gelar Magister Manajemen didapatkannya dari Notre Dame University, Australia, pada tahun 2000, sementara gelar doktor didapatkan dari saka Prefecture University, Jepang pada tahun 2004 dalam bidang Engineering, Aerospace and Ocean Engineering, School of Engineering.

Gelar magister manajemen dan doktornya didapatkan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk jurusan Fisika Komputasi.

Melihat panjangnya perjalanan karir dan pendidikannya, maka selayaknyalah putra Minang ini dapat memberikan kontribusi kepada negeri ini kedepan sehingga Indonesia pada era globalisasi teknologi dan digital bukan lagi negara tertinggal dan diperhitungkan negara-negara lain di seluruh dunia.(Shd)

Jaswar Koto Menristek RI masa depan, menunggu dukungan anda
https://pollingkita.com/polling26109-polling-siapa-yang-tepat-menjabat-menristek-dikti-kabinet-jokowi-ke2-untuk-indonesia-kerja-maju-dan-hebat?ref=wa

36,853 kali dilihat, 13 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Benarkah Hendri. S.Sos, Mantan Kakansatpol PP Batam Tak Bisa Ditemukan ?

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 9/6/2019 | Laporan atas dugaan penipuan Hendri, S.Sos (Kakansatpol PP) Batam yang dilaporkan oleh Suharsad sebagai pelapor di unit 2 Polresta Barelang hingga saat ini belum memperlihatkan hasil setelah 2,5 tahun melalui bermacam proses yang dilakukan oleh pelapor. Hal ini disampaikan pelapor setelah berulang kali menindaklanjuti laporannya tersebut ke Reskrim unit 2  Polresta Barelang Batam.

Konfirmasi terakhir dilakukan lebih kurang satu bulan lalu dan saat itu Kanit 2 memperlihatkan surat berwarna kuning yang bertuliskan penetapan Hendri. S.Sos sebagai tersangka yang belum ditandatangani pimpinan bersangkutan.

Sebelum proses penetapan terlapor menjadi tersangka, pelapor pernah dimediasi oleh seorang oknum yang mengaku dari Intel kejaksaan (Hs) yang juga mengaku sebagai saudara terlapor, hingga mediasi yang dilakukan terindikasi hanya sebagai dalih menghindari delik laporan dari pidana menjadi perdata, hal tersebut memang telah berjalan tapi terlapor menduga hal tersebut juga memunculkan delik pidana baru dimana salah satu oknum dari kejaksaan negeri Batam terlibat dalam “negosiasi” yang disinyalir tidak dibenarkan oleh hukum.

Dalam pertemuan terakhir tersebut Kanit 2 menyatakan bahwa sulit mendapatkan Hendri. S.Sos (terlapor) dengan dalih keberadaan terlapor yang tidak diketahui, sementara Hendri berstatus ASN di Pemko Batam yang berdomisili di Batam dan masih berstatus sebagai pegawai aktif di Pemko Batam.

Saat itu Kanit 2 juga meminta informasi kepada pelapor tentang keberadaannya, sementara pelapor tidak punya akses dalam mendapatkan informasi tersebut, dan beberapa kali memberikan informasi bahwa Hendri. S.Sos masih ada di Batam.

Dugaan penipuan ini Hendri. S.Sos sebagai terlapor disinyalir telah menggunakan tangan-tangan lain untuk mempolitisir kasusnya, mulai dari kejadian dugaan penipuan hingga dugaan penetapan sebagai tersangka tersebut sangat banyak pembohongan-pembohongan kepada pelapor yang dilakukannya dalam kurun waktu 3 tahun hingga sebelum proses penetapan terlapor menjadi tersangka, pelapor pernah dimediasi oleh seorang oknum yang mengaku dari Intel kejaksaan (Hs) yang juga mengaku sebagai saudara terlapor, hingga mediasi yang dilakukan terindikasi hanya sebagai dalih menghindari delik laporan dari pidana menjadi perdata, hal tersebut memang telah berjalan tapi terlapor menduga hal tersebut juga memunculkan delik pidana baru dimana ada oknum kejaksaan yang terlibat dalam “negosiasi” yang disinyalir tidak dibenarkan oleh hukum karena kasusnya sudah masuk keranah kejaksaan (P21) dimana juga mengabaikan hasil kesepakatan dari mediasi yang dilakukan.

https://m.facebook.com/groups/433540643332237?view=permalink&id=1485171878169103

Ketika awak media ini mencoba mencari informasi ke beberapa pegawai (ASN), hampir rata-rata menjawab tidak tahu dan pelapor menduga kesannya dilindungi. “Kok ASN tak tahu keberadaan seorang pejabatnya yang pernah menjabat sebagai salah satu Kepala Dinas di jajaran Pemerintahan Kota Batam, dan herannya kenapa polisi tidak bisa mencari informasi yang sangat gampang untuk kapasitasnya tersebut ?” demikian Suharsad mempertanyakan hal yang membingungkan tersebut. (TimWB)

Bersambung

Selanjutnya:  Proses mediasi oknum kejaksaan dengan terlapor.

58,883 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending