Terhubung dengan kami

Berita Utama

Dua Dari Tujuh Nama Anggota KPID Kepri Dipaksakan Lolos

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID- Batam-14/03/2018 – Pelantikan Komisi Penyiaran Daerah Kepri disinyalir ada permainan politik antara DPRD Kepri dwngan Pemerintah Propinsi Kepri yaitu dengan menentukan Komisioner-komisioner tidak mengindahkan PKPI No. 01/P/KPI/07/2014 pasal 25 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana rilis yang masuk ke media ini pada tanggal 13/03/2018 pikul 21.00 WIB dibawah ini.
Dua Dari Tujuh Nama Anggota KPID Kepri Dipaksakan Lolos
Proses seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tanpa ada keterbukaan, terutama dalam proses usulan penetapan tujuh nama komisioner oleh DPRD Kepri dan pelantikan tujuh anggota KPID Kepri oleh Gubernur. Pasalnya gubernur kepri tidak mengumumkan informasi komisioner yang lolos berdasarkan rangking dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD kepri kepada publik. Awak media hanya mengetahui tujuh nama yang lolos lewat bocoran dari instansi pemprov dan tidak diumumkan secara resmi. Masyarakat hanya tahu nama-nama yang lolos satu hari menjelan pelantikan. Maka timbul pertanyaan, kenapa pemerintah provinsi kepri dibawa gubernur Nurdin Basirun menyembunyikan proses penetapan dan pelantikan komisioner KPID Kepri Periode 2018 – 2021.

Selain itu, penetapan tujuh nama anggota KPID Kepri begitu sangat lama, tidak sesuai dengan perintah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014, pasal 26 ayat (2), Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan. Padahal fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon KPID dilakukan pada tanggal 23-24 Oktober oleh DPRD Kepri.
Mestinya pada bulan november atau desember 2017, penetapan tujuh nama anggota KPID sudah selesai. Tapi faktanya berlarut sampai bulan februari – maret 2018. Maka publik memepertanyakan kinerja dari perwakilan rakyat (DPRD) Kepri dibawa kepemimpinan Jumaga Nadeak, kenapa proses penetapan tujuh nama anggota KPID berlarut larut.
Dengan tindakan gubernur kepri yang tertutup dan terlambatnya proses usulan penetapan tujuh anggota KPID kepri oleh Ketua DPRD, tentu masyarakat kepri menaruh curiga bahwa dalam penetapan tujuh nama sudah diluar dari hasil rangking fit and proper test. Dan publik mengindikasikan bahwa dari tujuh nama yang lolos KPID Kepri ada dua nama yang tidak masuk dalam tujuh besar yang direkomendasikan DPRD Kepri. Sebab dari informasi yang tersebar di media, bahwa DPRD kepri sudah merekomendasikan 9 nama calon KPID Kepri kepada gubernur pada tanggal 26 oktober 2017 dengan surat DPRD kepri nomor : 73/162/Kom.III/X/2017 (dimuat pada media Batamtoday.com) pada Selasa | 27-02-2018 | 16:38 WIB.
Urutan nama yang diusulkan DPRD kepri itu sudah sesuai hasil rangking fit and proper test komisi III DPRD Kepri. Sebagai mana ungkapan ketua DPRD kepri Jumaga Nadeak di Media Batam Pos, dengan judul: Keputusan DPRD Kepri Keliru, diposting pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 11:59 WIB.
Pada pemberitaan batam pos dengan judul; Seleksi KPID Dituding Nepotisme, diposting pada senin 5 februari 2018 pukul 09: 43 WIB. Tarik ulurnya penetapan tujuh komisioner Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Kepri oleh DPRD Kepri menuai kritik dari Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka. Endri menduga, keputusan seleksi sarat dengan nepotisme.
“Ada sesuatu yang janggal tentunya. Karena tahapan seleksinya sudah rampung berbulan-bulan. Tetapi kenapa DPRD Kepri tak kunjung menyampaikan tujuh nama ke Gubernur,” ujar Endri menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.
Menurut Endri, situasi yang terjadi sekarang ini sangat disayangkan. Ditegaskannya, jika DPRD Kepri membuat keputusan mengarah pada kepentingan politiknya, maka lembaga yang bertugas sebagai pengawasan penyiaran tersebut tidak akan bisa bekerja secara independen dan transparan. Masih kata Endri, beberapa waktu lalu, dirinya sudah mendapat kabar DPRD Kepri sudah menyerahkan sembilan nama ke Gubernur.
Masih di Media Batam Pos, proses penetapan tujuh nama jelas tidak sesuai hasil rangking fit and propertes. Seperti yang dimuat Batam pos pada Rabu, 28 Feb 2018 – 15:08 WIB, dengan judul : DPRD Rombak Hasil Seleksi KPID.
Dengan demikian jelas bahwa dua nama Anggota KPID Kepri yang dilantik oleh Gubernur Kepri pada hari kami 8 Maret 2018 tidak sesuai dengan sistem rangking. Dan melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014, pasal 25 :
(1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking).
(2) Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan.
Diketahui hasil rangking fit and proper test nama nomor urut 1 dan 5 tidak masuk dalam 7 komisioner KPID Kepri terpilih. Sedangkan nomor 8 dan 9 masuk dalam 7 anggota KPID Kepri. Maka jelas bahwa komisioner KPID sekarang inkonstitusional dan gubernur maupun DPRD Kepri Harus menetapkan tujuh Anggota KPID Kepri sesuai rangking berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Mahayuddin)

171 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Utama

Gubernur Kepri Ingkar Janji Soal Penetapan UMK

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 21/3/2019 | Aliansi Buruh dan Pekerja sekota Batam lakukan aksi demo damai dalam menuntut janji Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang akan tetapkan Upah Minimum Kota Batam dan Kepri pada bulan Februari 2019 lalu.

Janji tersebut disampaikan oleh Asisten I Gubernur Kepri dengan mengatakan bahwa UMK akan ditetapkan pada bulan Februari tahun 2019, semrntara sudah satu bulan kami menunggu belum ada jawaban dan kepastian.

Dalam aksi siang ini demo berjalan damai dan dikawal oleh pihak kepolisian yang dengan tertib dan bersahabat.

Demo ini dilakukan oleh Aliansi Buruh dan Pekerja yang tergabung dari serikat dan federasi pekerja di Batam dengan menurunkan sekitar 500 orang. Dan jika janji ini tidak mendapat kepastian maka Aliansi akan terus mengadakan aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar, demikian Ramon sebagai Dewan Pengupahan menyampaikan ke media WB. Saat berita ini diterbitkan WB dwmo masih berlangsung dwngan tertib.(Shd)

7,512 kali dilihat, 7,512 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pembinaan Paskibraka Sekolah Selenggarakan Pembinaan Karakter Generasi Muda Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 15/3/2019 | Alun-alun Engku Putri setiap Sabtu sore dan Minggu pagi terlihat ramai dengan para pelajar yang mengikuti pelatihan karakter yang diselenggarakan oleh Pembinaan Paskibraka Sekolah (PPS), seperti hari ini Sabtu, 16/3/2019.

PPS Kota Batam telah berdiri dari tahun 2014 ini sempat vakum selama dua tahun (2017-2018) dan tahun 2019 kembali aktif melakukan pelatihan. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk mendidik karakter, jiwa dan fisik siswa dan pemuda agar dapat menjadi generasi masa depan yang berkarya, berwibawa dan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat dibanggakan dikemudian hari, demikian disampaikan oleh Ketua PPS Vicxel Nababan pada Wajah Batam yang didampingi oleh Wakil Zalius, Sekretaris Sonya Ramadani dan Ajie Pangestu serta Bendahara Rizki Ramadhani dan Deyril.

Pelatihan yang dimulai awal Januari lalu hingga April 2019 ini diikuti sekitar 365 orang siswa hingga saat ini masih bertahan berkisar 250an siswa yang terdiri dari berbagai SMU se kota Batam. (shd)

32,686 kali dilihat, 1,800 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Berita Utama

Minggu Depan Demo Aliansi Mahasiswa Batam Jilid-4 Tuntut Pencopotan Sekdako Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 15/3/2019 | Aliansi Mahasiswa Batam dalam waktu dekat berencana adakan aksi demo tuntut Sekdako Batam Jefridin Hamid di copot dari jabatannya dan mempertanyakan tindaklanjut nota kesepakatan antara Walikota Batam dan DPRD Batam, sebagaimana dituturkan Ketua pergerakan Aliansi Mahasiswa Batam yang mantan mahasiswa Ibnu Sina Kamal Yusuf kepada Wajah Batam via WhatsApp nya Jum’at, 15/3/2019 sekitar pukul 21.00 WIB malam ini.

Kamal mengatakan bahwa aksi demo damai jilid-4 akan segera kami lanjutkan mengingat tuntutan yang sudah kami lakukan tidak ada kabar berita sudah sejauh mana prosesnya, demonstrasi ini juga sekaligus menyambut 3 tahun kepemimpinan Rudi-Amsakar tahun 2019 ini.

Dalam pergerakan tersebut pihak Aliansi Mahasiswa Batam akan terus melakukan konsolidasi dengan kampus-kampus seluruh Batam dan kami akan turun dengan jumlah yang lebih besar, demikian Kemal Yusuf kepada Wajah Batam.

Pada saat yang sama, Kordum Aksi jilid-3 lalu Ibrahim Harahap melalui WhatsAppnya kepada Wajah Batam membenarkan aksi yang akan mereka lakukan dalam waktu secepatnya.

Tuntutan pencopotan Sekdako Batam Jefridin Hamid tertuang dalam nota kesepakatan antara DPRD Batam dan Walikota Batam yang sudah diterima tapi belum memperlihatkan pelaksanaannya, demikian Ibrahim Harahap yang langsung menginformasikan ke WB begitu rapat koordinasi Aliansi berlangsung dibilangan Batam Kota malam ini Jumat, 15/3. (shd)

36,984 kali dilihat, 2,575 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending