Terhubung dengan kami

Berita Utama

Dua Dari Tujuh Nama Anggota KPID Kepri Dipaksakan Lolos

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID- Batam-14/03/2018 – Pelantikan Komisi Penyiaran Daerah Kepri disinyalir ada permainan politik antara DPRD Kepri dwngan Pemerintah Propinsi Kepri yaitu dengan menentukan Komisioner-komisioner tidak mengindahkan PKPI No. 01/P/KPI/07/2014 pasal 25 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana rilis yang masuk ke media ini pada tanggal 13/03/2018 pikul 21.00 WIB dibawah ini.
Dua Dari Tujuh Nama Anggota KPID Kepri Dipaksakan Lolos
Proses seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tanpa ada keterbukaan, terutama dalam proses usulan penetapan tujuh nama komisioner oleh DPRD Kepri dan pelantikan tujuh anggota KPID Kepri oleh Gubernur. Pasalnya gubernur kepri tidak mengumumkan informasi komisioner yang lolos berdasarkan rangking dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD kepri kepada publik. Awak media hanya mengetahui tujuh nama yang lolos lewat bocoran dari instansi pemprov dan tidak diumumkan secara resmi. Masyarakat hanya tahu nama-nama yang lolos satu hari menjelan pelantikan. Maka timbul pertanyaan, kenapa pemerintah provinsi kepri dibawa gubernur Nurdin Basirun menyembunyikan proses penetapan dan pelantikan komisioner KPID Kepri Periode 2018 – 2021.

Selain itu, penetapan tujuh nama anggota KPID Kepri begitu sangat lama, tidak sesuai dengan perintah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014, pasal 26 ayat (2), Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan. Padahal fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon KPID dilakukan pada tanggal 23-24 Oktober oleh DPRD Kepri.
Mestinya pada bulan november atau desember 2017, penetapan tujuh nama anggota KPID sudah selesai. Tapi faktanya berlarut sampai bulan februari – maret 2018. Maka publik memepertanyakan kinerja dari perwakilan rakyat (DPRD) Kepri dibawa kepemimpinan Jumaga Nadeak, kenapa proses penetapan tujuh nama anggota KPID berlarut larut.
Dengan tindakan gubernur kepri yang tertutup dan terlambatnya proses usulan penetapan tujuh anggota KPID kepri oleh Ketua DPRD, tentu masyarakat kepri menaruh curiga bahwa dalam penetapan tujuh nama sudah diluar dari hasil rangking fit and proper test. Dan publik mengindikasikan bahwa dari tujuh nama yang lolos KPID Kepri ada dua nama yang tidak masuk dalam tujuh besar yang direkomendasikan DPRD Kepri. Sebab dari informasi yang tersebar di media, bahwa DPRD kepri sudah merekomendasikan 9 nama calon KPID Kepri kepada gubernur pada tanggal 26 oktober 2017 dengan surat DPRD kepri nomor : 73/162/Kom.III/X/2017 (dimuat pada media Batamtoday.com) pada Selasa | 27-02-2018 | 16:38 WIB.
Urutan nama yang diusulkan DPRD kepri itu sudah sesuai hasil rangking fit and proper test komisi III DPRD Kepri. Sebagai mana ungkapan ketua DPRD kepri Jumaga Nadeak di Media Batam Pos, dengan judul: Keputusan DPRD Kepri Keliru, diposting pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 11:59 WIB.
Pada pemberitaan batam pos dengan judul; Seleksi KPID Dituding Nepotisme, diposting pada senin 5 februari 2018 pukul 09: 43 WIB. Tarik ulurnya penetapan tujuh komisioner Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Kepri oleh DPRD Kepri menuai kritik dari Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka. Endri menduga, keputusan seleksi sarat dengan nepotisme.
“Ada sesuatu yang janggal tentunya. Karena tahapan seleksinya sudah rampung berbulan-bulan. Tetapi kenapa DPRD Kepri tak kunjung menyampaikan tujuh nama ke Gubernur,” ujar Endri menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.
Menurut Endri, situasi yang terjadi sekarang ini sangat disayangkan. Ditegaskannya, jika DPRD Kepri membuat keputusan mengarah pada kepentingan politiknya, maka lembaga yang bertugas sebagai pengawasan penyiaran tersebut tidak akan bisa bekerja secara independen dan transparan. Masih kata Endri, beberapa waktu lalu, dirinya sudah mendapat kabar DPRD Kepri sudah menyerahkan sembilan nama ke Gubernur.
Masih di Media Batam Pos, proses penetapan tujuh nama jelas tidak sesuai hasil rangking fit and propertes. Seperti yang dimuat Batam pos pada Rabu, 28 Feb 2018 – 15:08 WIB, dengan judul : DPRD Rombak Hasil Seleksi KPID.
Dengan demikian jelas bahwa dua nama Anggota KPID Kepri yang dilantik oleh Gubernur Kepri pada hari kami 8 Maret 2018 tidak sesuai dengan sistem rangking. Dan melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014, pasal 25 :
(1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking).
(2) Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan.
Diketahui hasil rangking fit and proper test nama nomor urut 1 dan 5 tidak masuk dalam 7 komisioner KPID Kepri terpilih. Sedangkan nomor 8 dan 9 masuk dalam 7 anggota KPID Kepri. Maka jelas bahwa komisioner KPID sekarang inkonstitusional dan gubernur maupun DPRD Kepri Harus menetapkan tujuh Anggota KPID Kepri sesuai rangking berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Mahayuddin)

1,144 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Utama

7 Tahun Kasus Dugaan Korupsi Bansos 66 Panti Asuhan Dipertanyakan (Bag l)

Diterbitkan

pada

Oleh

Laporan: Suharsad (Direktur LSM FKPN & Ketum LSM PPKM)

CV. TIGA PILAR ABADI (TPA) yang tujuh tahun lalu memenangkan tender pengadaan sembako senilai 1,3 Milyar untuk 66 panti asuhan di Kota Batam yang diduga telah melakukan praktek korupsi atas penyediaan sembako yang berbuntut percobaan bunuh diri dari salah satu penyedia barang yang juga mengaku sebagai korban (Nelly) kembali dipertanyakan oleh korban yang merasa keadilan belum sepenuhnya berjalan dalam kasus yang dialaminya. Hal ini terungkap setelah Nelly (Mey Mey) adakan pertemuan dengan belasan LSM yang tergabung dalam Majelis Rakyat Kepri yang dimotori oleh Firdaus dari LSM Peduli Masyarakat Kepri di bilangan Batam Center Kota Batam

WAJAHBATAM.ID – 12/6/2019 | Nelly yang saat ini dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan sembako untuk 66 panti asuhan di Batam mengatakan bahwa dirinya merasa terzalimi oleh banyak pihak yang menurutnya merupakan sekelompok orang yang berusaha bermain-main dalam mengelola keuangan daerah Batam.

Kronologis:
Nelly diminta untuk memodali proyek pengadaan sembako 66 panti asuhan SE kota Batam oleh PT. Tiga Pilar Abadi (TPA) yang saat itu melalui seorang oknum Polisi R dengan menyatakan jaminannya adalah ‘seragam’ nya. Hal tersebut diucapkan oleh  R didepan L yang yang saat itu sebagai komandan salah satu kesatuan B dan beberapa orang dari Dinas Sosial  dengan Daud sebagai pemodal yang diajak kerjasama oleh Nelly.

Pada bulan Oktober 2012  Nellydihubungi oleh R agar membagikan sembako dalam waktu empat hari jika ingin pembayaran tidak dilakukan tahun depan (2013). Pekerjaan tersebut selesai dibagikan pada tanggal 8 Oktober 2012 dan pada tanggal 9 Oktober R kembali menghubungi bahwa sembako yang dibagikan tersebut tak memenuhi spech tender dan meminta diambil kembali, sementara sebelum sembako tersebut didistribusikan, Dinas Sosial Batam sudah melakukan pememeriksaan termasuk pemeriksaan kedua oleh Dinas sosial (Hr dan Rn) setelah dilakukan perbaikan.

Nelly juga mengatakan bahwa saat R menyampaikan sembako tersebut tidak sesuai spech tendernya, justru pihak panti belum membuka paket kirimannya. Hal ini membuat Nelly heran bahkan saat kejaksaan ingin mempersekusinya yang saat itu dikantor kejaksaan dengan tindakan arogan dan akan menahannya dengan borgol, Nelly merasakan ada yang aneh yaitu saat Nelly melawan dengan meminta saat itu juga melakukan pemeriksaan ke panti asuhan, justru jaksa tersebut kabur dan diganti dengan jaksa yang lain.

Nelly juga pernah akan membawa kasus ini ke KPK di Jakarta, tapi pihak DPRD saat itu merujuk bahwa tak perlu ke KPK dan berjanji menyelesaikannya. Sementara pada tempat terpisah juga ada oknum LSM yang berusaha membantu dan telah diberi puluhan juta rupiah agar masalah ini bisa selesai tapi belum menampakkan perkembangannya.

Hingga banyak keanehan-keanehan yang akan ditulis di media ini hingga beberapa babak/episode berikut dari tulisan yang pada intinya Nelly seolah-olah dijadikan bulan-bulanan oleh hampir semua pihak hingga wakil walikota yang saat itu adalah H.M Rudi (sekarang Walikota Batam) mengeluarkan kata-kata “jika saya tak mau bayar anda mau apa ?”

Tulisan ini akan diterbitkan dalam beberapa bagian mulai dari apa yg terjadi dengan LSM, DPRD Batam, Kejaksaan, Pemko Batam, Kesediaan Ketua ASPAN (Assosiasi Panti Asuhan) yang ingin membantu dan bersedia memberi kesaksian tapi hingga 7 tahun kasus ini masih mengendap di kejaksaan hingga jumlah sebenarnya dari panti asuhan yang real menurut Nelly saat mendistribusikan bantuan sosial tersebut yang diprediksi hanya 22 panti asuhan serta jumlah paket sebenarnya yang diserahkan ke 66 panti asuhan tersebut sampai ancaman pembunuhan hingga percobaan bunuh diri yang dilakukan Nelly karena depresi yang dialaminya. Sementara sudah 13 pengacara yang terlibat pendampingan kasusnya tapi tidak mampu menyelesaikan perkara ini.

Terkait berhentinya kasus ini setelah 7 tahun, penulis sudah mengkonfirmasi ke Walikota Batam via WhatsApp nya dan Tasmuji sebagai ketua Aspan saat itu belum mendapat jawaban, bahkan mantan ketua Aspan saat itu langsung memblokir WhatsApp penulis sementara Firdaus yang diminta Nelly sebagai pendampingnya dalam kasus ini mengingatkan pemerintah kota Batam dan Kejaksaan Negeri Batam dapat kooperatif serta konsisten dengan kesepakatan yang sudah tertuang dalam kontrak kerjanya, demikian Firdaus menyampaikan melalui media WB ini jika tidak ingin masalah ini dibawa ke KPK di Jakarta.

Bersambung

17,354 kali dilihat, 24 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Benarkah Hendri. S.Sos, Mantan Kakansatpol PP Batam Tak Bisa Ditemukan ?

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 9/6/2019 | Laporan atas dugaan penipuan Hendri, S.Sos (Kakansatpol PP) Batam yang dilaporkan oleh Suharsad sebagai pelapor di unit 2 Polresta Barelang hingga saat ini belum memperlihatkan hasil setelah 2,5 tahun melalui bermacam proses yang dilakukan oleh pelapor. Hal ini disampaikan pelapor setelah berulang kali menindaklanjuti laporannya tersebut ke Reskrim unit 2  Polresta Barelang Batam.

Konfirmasi terakhir dilakukan lebih kurang satu bulan lalu dan saat itu Kanit 2 memperlihatkan surat berwarna kuning yang bertuliskan penetapan Hendri. S.Sos sebagai tersangka yang belum ditandatangani pimpinan bersangkutan.

Sebelum proses penetapan terlapor menjadi tersangka, pelapor pernah dimediasi oleh seorang oknum yang mengaku dari Intel kejaksaan (Hs) yang juga mengaku sebagai saudara terlapor, hingga mediasi yang dilakukan terindikasi hanya sebagai dalih menghindari delik laporan dari pidana menjadi perdata, hal tersebut memang telah berjalan tapi terlapor menduga hal tersebut juga memunculkan delik pidana baru dimana salah satu oknum dari kejaksaan negeri Batam terlibat dalam “negosiasi” yang disinyalir tidak dibenarkan oleh hukum.

Dalam pertemuan terakhir tersebut Kanit 2 menyatakan bahwa sulit mendapatkan Hendri. S.Sos (terlapor) dengan dalih keberadaan terlapor yang tidak diketahui, sementara Hendri berstatus ASN di Pemko Batam yang berdomisili di Batam dan masih berstatus sebagai pegawai aktif di Pemko Batam.

Saat itu Kanit 2 juga meminta informasi kepada pelapor tentang keberadaannya, sementara pelapor tidak punya akses dalam mendapatkan informasi tersebut, dan beberapa kali memberikan informasi bahwa Hendri. S.Sos masih ada di Batam.

Dugaan penipuan ini Hendri. S.Sos sebagai terlapor disinyalir telah menggunakan tangan-tangan lain untuk mempolitisir kasusnya, mulai dari kejadian dugaan penipuan hingga dugaan penetapan sebagai tersangka tersebut sangat banyak pembohongan-pembohongan kepada pelapor yang dilakukannya dalam kurun waktu 3 tahun hingga sebelum proses penetapan terlapor menjadi tersangka, pelapor pernah dimediasi oleh seorang oknum yang mengaku dari Intel kejaksaan (Hs) yang juga mengaku sebagai saudara terlapor, hingga mediasi yang dilakukan terindikasi hanya sebagai dalih menghindari delik laporan dari pidana menjadi perdata, hal tersebut memang telah berjalan tapi terlapor menduga hal tersebut juga memunculkan delik pidana baru dimana ada oknum kejaksaan yang terlibat dalam “negosiasi” yang disinyalir tidak dibenarkan oleh hukum karena kasusnya sudah masuk keranah kejaksaan (P21) dimana juga mengabaikan hasil kesepakatan dari mediasi yang dilakukan.

https://m.facebook.com/groups/433540643332237?view=permalink&id=1485171878169103

Ketika awak media ini mencoba mencari informasi ke beberapa pegawai (ASN), hampir rata-rata menjawab tidak tahu dan pelapor menduga kesannya dilindungi. “Kok ASN tak tahu keberadaan seorang pejabatnya yang pernah menjabat sebagai salah satu Kepala Dinas di jajaran Pemerintahan Kota Batam, dan herannya kenapa polisi tidak bisa mencari informasi yang sangat gampang untuk kapasitasnya tersebut ?” demikian Suharsad mempertanyakan hal yang membingungkan tersebut. (TimWB)

Bersambung

Selanjutnya:  Proses mediasi oknum kejaksaan dengan terlapor.

58,206 kali dilihat, 17 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Mudik Tradisi Lebaran Di Indonesia

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID-8/5/2019| Setelah satu bulan lamanya kita menjalankan bulan suci Ramadhan maka, kita memasuki bulan penuh kemenangan yaitu bulan Syawal yang di awali dengan 1 Syawal yang merupakan Hari Raya umat Islam sedunia di mana kehangatannya sudah mulai kita rasakan di awal awal Ramadhan.
Tentu banyak hal – hal yang di lakukan umat Islam yang menjadi tradisi turun temurun sampai saat ini masih di lakukan di antaranya adalah:

●MUDIK
Tradisi mudik biasanya menjadi satu agenda yang rutin di lakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang terkenal dengan Perantau ini.walau dengan suasana yang berdesak – desakan, melelahkan, ribet dan harga tiket yang melambung dari alat transportasi, tidak menyurutkan tekad mereka untuk sekedar pulang bersilahturahmi dengan handai dan tolan di Hari Raya Idul Fitri ini.
dan banyak diantara mereka sudah membeli tiket mudik jauh sebelum lebaran di mulai bahkan sampai 3 bulan sebelumnya, tentu saja itu merupakan solusi agar mereka tidak terlalu mahal mendapatkan tiket jika di bandingkan membelinya di dekat Lebaran.

Memang tak bisa di pungkiri silaturahmi dan juga bertemu dengan orang tua dan sanak keluarga akan menjadi sebuah pemandangan wajib yang kita temui setiap kali momen Lebaran datang. Hal ini seolah menjadi sebuah tradisi yang begitu kental dan telah menjadi hal wajib yang kita jalankan secara turun temurun seakan ada yang kurang rasanya jika kita tidak mudik di hari Lebaran apalagi jika kita masih mempunyai keluarga yang lengkap di kampung halaman,
sakan rindu sangat menyesakan dada jika tidak bisa bertemu dengan orang orang yang kita cintai tersebut.

Mudik memang sebuah tradisi yang sangat luar biasa dan menakjubkan yang melanda sebahagian masyarakat Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, dimana untuk mencapai ke kampung halaman mereka harus melalui perjalanan panjang.
dan Indonesia adalah negara yang paling banyak melakukan tradisi mudik jika kita bandingkan dengan negara Islam lainnya.
Tidak tanggung-tanggung, puluhan juta orang akan bepergian dan menyeberang pulau yang satu ke pulau lainnya, bayangkan betapa mudik telah menjadi sebuah tradisi yang sangat besar dan masih selalu dijalankan hingga saat ini.

Indonesia merupan Negara yang luas, karena itu merantau banyak memisahkahkan mereka dari sanak saudara setahun atau bertahun tahun sehingga Lebaran merepakan satu momen yang di tunggu olah mereka untuk bertemu kembali dengan keluarga mereka.
Selain itu libur lebaran juga cukup panjang bagi mereka untuk melakukan perjalanan yang jauh.

Dan biasa setelah 3 hari Lebaran ini mereka akan kembali ke lota masing masing setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman dan arus balik biasanya akan memuncak di H-1 mereka masuk kerja atau mulai aktifitas kembali.

Semoga Lebaran 1 Syawal 1440 H memberikan rasa yang membekas bagi anda yang bisa berkumpul di keluarga di kampung halaman. Aamiin…

Dan untuk tulisan berikutnya saya akan tulis lagi tradisi apa saya yang biasanya di lakukan oleh Umat Islam Indonesia setiap  Hari Raya Idul Fitri yang penuh kehangatan ini.

To be Continue…
( Rina Silfya).

16,751 kali dilihat, 16 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending