Terhubung dengan kami

Berita Utama

Dua Dari Tujuh Nama Anggota KPID Kepri Dipaksakan Lolos

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID- Batam-14/03/2018 – Pelantikan Komisi Penyiaran Daerah Kepri disinyalir ada permainan politik antara DPRD Kepri dwngan Pemerintah Propinsi Kepri yaitu dengan menentukan Komisioner-komisioner tidak mengindahkan PKPI No. 01/P/KPI/07/2014 pasal 25 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana rilis yang masuk ke media ini pada tanggal 13/03/2018 pikul 21.00 WIB dibawah ini.
Dua Dari Tujuh Nama Anggota KPID Kepri Dipaksakan Lolos
Proses seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tanpa ada keterbukaan, terutama dalam proses usulan penetapan tujuh nama komisioner oleh DPRD Kepri dan pelantikan tujuh anggota KPID Kepri oleh Gubernur. Pasalnya gubernur kepri tidak mengumumkan informasi komisioner yang lolos berdasarkan rangking dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD kepri kepada publik. Awak media hanya mengetahui tujuh nama yang lolos lewat bocoran dari instansi pemprov dan tidak diumumkan secara resmi. Masyarakat hanya tahu nama-nama yang lolos satu hari menjelan pelantikan. Maka timbul pertanyaan, kenapa pemerintah provinsi kepri dibawa gubernur Nurdin Basirun menyembunyikan proses penetapan dan pelantikan komisioner KPID Kepri Periode 2018 – 2021.

Selain itu, penetapan tujuh nama anggota KPID Kepri begitu sangat lama, tidak sesuai dengan perintah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014, pasal 26 ayat (2), Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan. Padahal fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon KPID dilakukan pada tanggal 23-24 Oktober oleh DPRD Kepri.
Mestinya pada bulan november atau desember 2017, penetapan tujuh nama anggota KPID sudah selesai. Tapi faktanya berlarut sampai bulan februari – maret 2018. Maka publik memepertanyakan kinerja dari perwakilan rakyat (DPRD) Kepri dibawa kepemimpinan Jumaga Nadeak, kenapa proses penetapan tujuh nama anggota KPID berlarut larut.
Dengan tindakan gubernur kepri yang tertutup dan terlambatnya proses usulan penetapan tujuh anggota KPID kepri oleh Ketua DPRD, tentu masyarakat kepri menaruh curiga bahwa dalam penetapan tujuh nama sudah diluar dari hasil rangking fit and proper test. Dan publik mengindikasikan bahwa dari tujuh nama yang lolos KPID Kepri ada dua nama yang tidak masuk dalam tujuh besar yang direkomendasikan DPRD Kepri. Sebab dari informasi yang tersebar di media, bahwa DPRD kepri sudah merekomendasikan 9 nama calon KPID Kepri kepada gubernur pada tanggal 26 oktober 2017 dengan surat DPRD kepri nomor : 73/162/Kom.III/X/2017 (dimuat pada media Batamtoday.com) pada Selasa | 27-02-2018 | 16:38 WIB.
Urutan nama yang diusulkan DPRD kepri itu sudah sesuai hasil rangking fit and proper test komisi III DPRD Kepri. Sebagai mana ungkapan ketua DPRD kepri Jumaga Nadeak di Media Batam Pos, dengan judul: Keputusan DPRD Kepri Keliru, diposting pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 11:59 WIB.
Pada pemberitaan batam pos dengan judul; Seleksi KPID Dituding Nepotisme, diposting pada senin 5 februari 2018 pukul 09: 43 WIB. Tarik ulurnya penetapan tujuh komisioner Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Kepri oleh DPRD Kepri menuai kritik dari Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka. Endri menduga, keputusan seleksi sarat dengan nepotisme.
“Ada sesuatu yang janggal tentunya. Karena tahapan seleksinya sudah rampung berbulan-bulan. Tetapi kenapa DPRD Kepri tak kunjung menyampaikan tujuh nama ke Gubernur,” ujar Endri menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.
Menurut Endri, situasi yang terjadi sekarang ini sangat disayangkan. Ditegaskannya, jika DPRD Kepri membuat keputusan mengarah pada kepentingan politiknya, maka lembaga yang bertugas sebagai pengawasan penyiaran tersebut tidak akan bisa bekerja secara independen dan transparan. Masih kata Endri, beberapa waktu lalu, dirinya sudah mendapat kabar DPRD Kepri sudah menyerahkan sembilan nama ke Gubernur.
Masih di Media Batam Pos, proses penetapan tujuh nama jelas tidak sesuai hasil rangking fit and propertes. Seperti yang dimuat Batam pos pada Rabu, 28 Feb 2018 – 15:08 WIB, dengan judul : DPRD Rombak Hasil Seleksi KPID.
Dengan demikian jelas bahwa dua nama Anggota KPID Kepri yang dilantik oleh Gubernur Kepri pada hari kami 8 Maret 2018 tidak sesuai dengan sistem rangking. Dan melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014, pasal 25 :
(1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking).
(2) Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan.
Diketahui hasil rangking fit and proper test nama nomor urut 1 dan 5 tidak masuk dalam 7 komisioner KPID Kepri terpilih. Sedangkan nomor 8 dan 9 masuk dalam 7 anggota KPID Kepri. Maka jelas bahwa komisioner KPID sekarang inkonstitusional dan gubernur maupun DPRD Kepri Harus menetapkan tujuh Anggota KPID Kepri sesuai rangking berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Mahayuddin)

678 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Utama

Prabowo Subianto Diduga Terlibat Lakukan Makar

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Selasa, 21/5/2019 |
Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra diduga terlibat melakukan makar dan disinyalir merupakan salah satu terlapor yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus makar yang menjerat Eggi Sudjana beberapa hari lalu. Kabar tersebut  juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sebelum adanya klarifikasi bahwa Prabowo memang akan mulai diperiksa tapi tidak menjadi saksi ataupun terlapor.

“Kami sudah terima, dikirim tadi pukul 01.30 WIB. Salinan itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut,” kata Dasco melalui sambungan telepon yang dilansir WB dari CNNIndonesia.com Selasa (21/5).

Dalam salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo selaku terlapor dibuat pada 19 April lalu. Lantas, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SPDP pada 17 Mei.

Menurut isi salinan SPDP itu, pasal yang dituduhkan adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.
SPDP perkara dugaan makar. (Dok. Istimewa)

Penyidik menyatakan Prabowo bersama-sama dengan Eggi sudjana diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara / makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.

Sufmi Dasco Ahmad membantah penerbitan SPDP itu dibuat sebagai bentuk dimulainya penyidikan terhadap Prabowo terkait kasus makar.

Dasco mengatakan yang benar adalah SPDP atas nama Eggi Sudjana. Menurut dia, Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor dalam kasus Eggi Sudjana. Namun, status Prabowo bukan tersangka.

“Pak Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor, tapi statusnya bukan tersangka bahkan juga bukan saksi,” ujarnya.

Catatan Redaksi CNNIndonesia.co: Judul berita ini direvisi setelah klarifikasi pihak terkait.(timwb/ayp/ayp)

14,607 kali dilihat, 14,607 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Ombudsman RI Minta Pemerintah Batalkan Rencana Penunjukan Rudi Sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/5/2019 | Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah pelanggaran administratif, atas penunjukan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai Ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam (BP KPBPB Batam).

Setelah Lukita Dinarsyah Tuwo diberhentikan Desember 2018 lalu dan diisi sementara oleh Edy Putra Irawady, jabatan tersebut menjadi seksi dan tak lepas dari keinginan Rudi (Walikota Batam saat ini) yang jauh-jauh hari sudah terdengar akan menjabat rangkap sebagai ex-officio pimpinan BP Batam. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya spanduk-spanduk tandingan yang beredar dukung Rudi yang bertaburan dibeberapa daerah, sebut saja di seputaran jodoh, batu ampar pasca demo yang berlangsung 9/5/2019 lalu, demikian ungkap warga yang dijumpai awak media ini diseputar spanduk dukungan tersebut siang ini 10/5 di Jodoh Batam.

Mengamati hal tersebut, sebagaimana yang dilansir dari IDNNews.id bahwa Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, Ombudsman RI dalam dua bulan terakhir telah mengamati dan mengkaji penunjukan Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam dari sisi hukumnya.Ternyata, penunjukannya sarat maladministrasi karena ada beberapa undang-undang yang dilanggar,

“Penunjukkan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam dilakukan tanpa melakukan kajian dan tinjauan hukum yang komperhensif sehingga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar Laode sebagaimana dilansir Kompas, Rabu (8/5/2019).

Laode mengatakan, penunjukkan Ex officio mulanya disebabkan adanya wacana dualisme pengelolaan Batam. Dalam rapat kabinet akhirnya diputuskan untuk menunjuk Rudi menempati posisi tersebut.

Faktanya, kata Laode, kajian Ombudsman menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya dualisme yang dimaksud. Terkait dugaan maladministrasi, masalah pertama yang disorot Ombudsman adalah latar belakang Rudi yang merupakan Wali Kota Batam, orang yang punya jabatan politis. Ia merupakan Sekretaris DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau.

Pasal 33 ayat 1 PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Badan Layanan Umum menyatakan, pejabat pengelola BLU terdiri dari PNS atau tenaga profesional. Kepala BP Batam termasuk dalam pejabat BLU.

Kemudian, aturan itu ditegaskan juga melalui Peraturan Dewan Kawasan PBPB Batam Nomor 1 Tahun 2014, di mana disebutkan bahwa pejabat BP Batam harus menanggalkan jabatan kepala daerah maupun jabatan politis lainnya.

Laode mengatakan, BP Batam sejatinya lembaga yang tidak tercampur dengan jabatan politik. Sebab, posisi Wali Kota Batam sebagai Anggota Dewam Kawasan merupakan posisi strategis untuk pengawasan BP Batam.

 

Komisioner Ombudsman Laode Ida “Maka menjadi sebuah kemunduran dalam tata kelola BP Batam yang profesional jika kebijakan penunjukan Wali Kota sebagai ex officio Kepala BP Batam dilakukan,” ujar Laode.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala BP Batam selaku pimpinan lembaga adalah pengguna anggraan. Sementara jabatan Wali Kota bukan merupakan pengguna anggaran.

Jika diberlakukan kebijakan Ex Officio, maka Wali Kota Batam akan menjadi pengguna anggaran. Padahal, pengguna anggaran bukan pejabat yang dihasilkan dari sebuah proses pemilihan umum.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan negara,” kata Loade.
Penunjukan Ex Officio BP Batam merupakan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan juga Dewan Kawasan. Masukan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo yang kemudian menyetujuinya.

Sebelum diresmikan, Ombudsman meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penunjukan Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam.

“Pelanggaran ada pada Dewan Kawasan dan Kemenko Perekonomian. Seolah ini benar tapi itu pelanggaran, sudah ada aturannya dalam undang-undang. Itu aturannya Dewan Kawasan tapi dilanggar sendiri oleh mereka,” terang Laode.(*/kcm/timwb)

64,747 kali dilihat, 3,333 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemprov Kepri “Terlantarkan” Komisi Informasi Kepri

Diterbitkan

pada

Oleh

Laporan: Suharsad (AdminWB)

Kerja besar Komisi Informasi (KI) Kepri yang sempat menempati prestasi ditingkat Nasional beberapa tahun lalu pada akhir-akhir ini kandas karena kurangnya perhatian dari pemerintah propinsi kepulauan Riau.

WAJAHBATAM.ID – 7/5/2019 | Sidang penyelesaian senketa informasi yang diajukan oleh Suharsad pada bulan Februari 2019 lalu sempat terkendala diakibatkan tidak adanya anggaran yang dipersiapkan oleh APBD Kepri. hal ini terungkap dalam persidangan yang diselenggarakan pada selasa (7/5) di gedung Bersama Pemko Batam Centre yang diungkapkan oleh Feri Manalu, salah satu komisioner KI Propinsi Kepri dalam persidangan yang sedang berlangsung.

Sidang Sengketa Informasi Terkait Polemik Penerbitan e-KTP Di Batam

Hal tersebut disampaikan Feri Manalu menjawab balasan surat keberatan atas penyelenggaraan persidangan di Tanjung Pinang, sementara pemohon berdomisili di Batam, dan seyogyanya dijamin dengan biaya murah, efektif dan tidak membebani masyarakat serta tidak bertele-tele.

Dalam kejadian ini, dapat dinilai bahwa Gubernur Kepri sebagai pemerintah yang melaksanakan aturan keterbukaan informasi terkesan mengabaikan keberadaan KI Informasi Kepri yang dibuktikan dengan tidak menganggarkan anggaran untuk kebutuhan dan berjalannya sistem keterbukaan dan transparansi informasi public di kepri sehingga KI Kepri berjalan dengan biaya pribadi dari setiap komisi. (wb212)

15,503 kali dilihat, 2,993 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending