Terhubung dengan kami

Berita Utama

Minggu Depan Demo Aliansi Mahasiswa Batam Jilid-4 Tuntut Pencopotan Sekdako Batam

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – 15/3/2019 | Aliansi Mahasiswa Batam dalam waktu dekat berencana adakan aksi demo tuntut Sekdako Batam Jefridin Hamid di copot dari jabatannya dan mempertanyakan tindaklanjut nota kesepakatan antara Walikota Batam dan DPRD Batam, sebagaimana dituturkan Ketua pergerakan Aliansi Mahasiswa Batam yang mantan mahasiswa Ibnu Sina Kamal Yusuf kepada Wajah Batam via WhatsApp nya Jum’at, 15/3/2019 sekitar pukul 21.00 WIB malam ini.

Kamal mengatakan bahwa aksi demo damai jilid-4 akan segera kami lanjutkan mengingat tuntutan yang sudah kami lakukan tidak ada kabar berita sudah sejauh mana prosesnya, demonstrasi ini juga sekaligus menyambut 3 tahun kepemimpinan Rudi-Amsakar tahun 2019 ini.

Dalam pergerakan tersebut pihak Aliansi Mahasiswa Batam akan terus melakukan konsolidasi dengan kampus-kampus seluruh Batam dan kami akan turun dengan jumlah yang lebih besar, demikian Kemal Yusuf kepada Wajah Batam.

Pada saat yang sama, Kordum Aksi jilid-3 lalu Ibrahim Harahap melalui WhatsAppnya kepada Wajah Batam membenarkan aksi yang akan mereka lakukan dalam waktu secepatnya.

Tuntutan pencopotan Sekdako Batam Jefridin Hamid tertuang dalam nota kesepakatan antara DPRD Batam dan Walikota Batam yang sudah diterima tapi belum memperlihatkan pelaksanaannya, demikian Ibrahim Harahap yang langsung menginformasikan ke WB begitu rapat koordinasi Aliansi berlangsung dibilangan Batam Kota malam ini Jumat, 15/3. (shd)

38,403 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Iklan
2 Komentar

1 Komentar

  1. Eddy kartika

    16 Maret 2019 di 00:35

    Sekdako batam.mmang hrs d copot dari jabatan nya.jlas ada alasan yg kuat knapa mahasiswa sampai mlakukan demo menuntut di copot nya sekdako batam

  2. Pingback: Mulyadi, SE MM: "Demo Menuntut Sekda Dicopot Jilid-4 Diselenggarakan Oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)" » Wajah Batam

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Utama

Prabowo Subianto Diduga Terlibat Lakukan Makar

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Selasa, 21/5/2019 |
Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra diduga terlibat melakukan makar dan disinyalir merupakan salah satu terlapor yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus makar yang menjerat Eggi Sudjana beberapa hari lalu. Kabar tersebut  juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sebelum adanya klarifikasi bahwa Prabowo memang akan mulai diperiksa tapi tidak menjadi saksi ataupun terlapor.

“Kami sudah terima, dikirim tadi pukul 01.30 WIB. Salinan itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut,” kata Dasco melalui sambungan telepon yang dilansir WB dari CNNIndonesia.com Selasa (21/5).

Dalam salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo selaku terlapor dibuat pada 19 April lalu. Lantas, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SPDP pada 17 Mei.

Menurut isi salinan SPDP itu, pasal yang dituduhkan adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.
SPDP perkara dugaan makar. (Dok. Istimewa)

Penyidik menyatakan Prabowo bersama-sama dengan Eggi sudjana diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara / makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.

Sufmi Dasco Ahmad membantah penerbitan SPDP itu dibuat sebagai bentuk dimulainya penyidikan terhadap Prabowo terkait kasus makar.

Dasco mengatakan yang benar adalah SPDP atas nama Eggi Sudjana. Menurut dia, Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor dalam kasus Eggi Sudjana. Namun, status Prabowo bukan tersangka.

“Pak Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor, tapi statusnya bukan tersangka bahkan juga bukan saksi,” ujarnya.

Catatan Redaksi CNNIndonesia.co: Judul berita ini direvisi setelah klarifikasi pihak terkait.(timwb/ayp/ayp)

14,905 kali dilihat, 14,905 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Ombudsman RI Minta Pemerintah Batalkan Rencana Penunjukan Rudi Sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/5/2019 | Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah pelanggaran administratif, atas penunjukan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai Ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam (BP KPBPB Batam).

Setelah Lukita Dinarsyah Tuwo diberhentikan Desember 2018 lalu dan diisi sementara oleh Edy Putra Irawady, jabatan tersebut menjadi seksi dan tak lepas dari keinginan Rudi (Walikota Batam saat ini) yang jauh-jauh hari sudah terdengar akan menjabat rangkap sebagai ex-officio pimpinan BP Batam. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya spanduk-spanduk tandingan yang beredar dukung Rudi yang bertaburan dibeberapa daerah, sebut saja di seputaran jodoh, batu ampar pasca demo yang berlangsung 9/5/2019 lalu, demikian ungkap warga yang dijumpai awak media ini diseputar spanduk dukungan tersebut siang ini 10/5 di Jodoh Batam.

Mengamati hal tersebut, sebagaimana yang dilansir dari IDNNews.id bahwa Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, Ombudsman RI dalam dua bulan terakhir telah mengamati dan mengkaji penunjukan Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam dari sisi hukumnya.Ternyata, penunjukannya sarat maladministrasi karena ada beberapa undang-undang yang dilanggar,

“Penunjukkan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam dilakukan tanpa melakukan kajian dan tinjauan hukum yang komperhensif sehingga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar Laode sebagaimana dilansir Kompas, Rabu (8/5/2019).

Laode mengatakan, penunjukkan Ex officio mulanya disebabkan adanya wacana dualisme pengelolaan Batam. Dalam rapat kabinet akhirnya diputuskan untuk menunjuk Rudi menempati posisi tersebut.

Faktanya, kata Laode, kajian Ombudsman menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya dualisme yang dimaksud. Terkait dugaan maladministrasi, masalah pertama yang disorot Ombudsman adalah latar belakang Rudi yang merupakan Wali Kota Batam, orang yang punya jabatan politis. Ia merupakan Sekretaris DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau.

Pasal 33 ayat 1 PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Badan Layanan Umum menyatakan, pejabat pengelola BLU terdiri dari PNS atau tenaga profesional. Kepala BP Batam termasuk dalam pejabat BLU.

Kemudian, aturan itu ditegaskan juga melalui Peraturan Dewan Kawasan PBPB Batam Nomor 1 Tahun 2014, di mana disebutkan bahwa pejabat BP Batam harus menanggalkan jabatan kepala daerah maupun jabatan politis lainnya.

Laode mengatakan, BP Batam sejatinya lembaga yang tidak tercampur dengan jabatan politik. Sebab, posisi Wali Kota Batam sebagai Anggota Dewam Kawasan merupakan posisi strategis untuk pengawasan BP Batam.

 

Komisioner Ombudsman Laode Ida “Maka menjadi sebuah kemunduran dalam tata kelola BP Batam yang profesional jika kebijakan penunjukan Wali Kota sebagai ex officio Kepala BP Batam dilakukan,” ujar Laode.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala BP Batam selaku pimpinan lembaga adalah pengguna anggraan. Sementara jabatan Wali Kota bukan merupakan pengguna anggaran.

Jika diberlakukan kebijakan Ex Officio, maka Wali Kota Batam akan menjadi pengguna anggaran. Padahal, pengguna anggaran bukan pejabat yang dihasilkan dari sebuah proses pemilihan umum.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan negara,” kata Loade.
Penunjukan Ex Officio BP Batam merupakan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan juga Dewan Kawasan. Masukan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo yang kemudian menyetujuinya.

Sebelum diresmikan, Ombudsman meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penunjukan Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam.

“Pelanggaran ada pada Dewan Kawasan dan Kemenko Perekonomian. Seolah ini benar tapi itu pelanggaran, sudah ada aturannya dalam undang-undang. Itu aturannya Dewan Kawasan tapi dilanggar sendiri oleh mereka,” terang Laode.(*/kcm/timwb)

64,824 kali dilihat, 3,410 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemprov Kepri “Terlantarkan” Komisi Informasi Kepri

Diterbitkan

pada

Oleh

Laporan: Suharsad (AdminWB)

Kerja besar Komisi Informasi (KI) Kepri yang sempat menempati prestasi ditingkat Nasional beberapa tahun lalu pada akhir-akhir ini kandas karena kurangnya perhatian dari pemerintah propinsi kepulauan Riau.

WAJAHBATAM.ID – 7/5/2019 | Sidang penyelesaian senketa informasi yang diajukan oleh Suharsad pada bulan Februari 2019 lalu sempat terkendala diakibatkan tidak adanya anggaran yang dipersiapkan oleh APBD Kepri. hal ini terungkap dalam persidangan yang diselenggarakan pada selasa (7/5) di gedung Bersama Pemko Batam Centre yang diungkapkan oleh Feri Manalu, salah satu komisioner KI Propinsi Kepri dalam persidangan yang sedang berlangsung.

Sidang Sengketa Informasi Terkait Polemik Penerbitan e-KTP Di Batam

Hal tersebut disampaikan Feri Manalu menjawab balasan surat keberatan atas penyelenggaraan persidangan di Tanjung Pinang, sementara pemohon berdomisili di Batam, dan seyogyanya dijamin dengan biaya murah, efektif dan tidak membebani masyarakat serta tidak bertele-tele.

Dalam kejadian ini, dapat dinilai bahwa Gubernur Kepri sebagai pemerintah yang melaksanakan aturan keterbukaan informasi terkesan mengabaikan keberadaan KI Informasi Kepri yang dibuktikan dengan tidak menganggarkan anggaran untuk kebutuhan dan berjalannya sistem keterbukaan dan transparansi informasi public di kepri sehingga KI Kepri berjalan dengan biaya pribadi dari setiap komisi. (wb212)

15,563 kali dilihat, 3,053 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending