Terhubung dengan kami

Berita Utama

Pasca 22 Mei, KPPAD Kepri Himbau Masyarakat dan Stakeholder Ikut Serta Lakukan Advokasi Hukum Atas Kekerasan Pada Anak

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – 26/5/2019 | Adanya korban anak-anak yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam peristiwa demo damai di Bawaslu RI Jakarta 22/5/2019 lalu membuat KPPAD Kepri angkat bicara, setelah mengunjungi langsung korban anak (alm. Harun Rasyid) yang meninggal dunia dikediamannya (Red)

Eri Syahrial: Ketua KPPAD Kepri

Pers Rilis KPPAD Kepri

Dukungan KPPAD Provinsi Kepri terhadap Upaya KPAI Terkait Penanganan 3 Korban Anak Meninggal dan Luka-luka pada Kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau menyikapi adanya beberapa korban anak pada peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 lalu.

KPAI sudah turun ke lapangan, mengumpulkan data dan informasi terkait jumlah korban anak meninggal sebanyak 3 orang, banyaknya anaknya luka-luka dan masih ada yang dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta dan masih ada beberapa orangtua mencari anak-anaknya karena belum ditemukan. Kejadian serupa juga terjadi Pontianak Kalimantan Barat sehingga seorang siswa SMK meninggal.

 

Kunjungan KPPAD Kepri di kediaman Alm. Harusn Rasyid, korban anak Jakarta

Atas peristiwa yang menyebabkan korban anak tersebut, Kami Komisioner KPPAD Provinsi Kepri menyatakan sikap sbb;

1. KPPAD Provinsi Kepri sangat menyayangkan terjadinya peristiwa kerusuhan yang terjadi sehingga menimbulkan kekerasan dan korban terhadap anak. Menilai kekerasan yang terjadi pada korban anak merupakan pelanggaran hak-hak anak dan perlindungan anak sehingga harus menjadi perhatian semua pihak.

2. KPPAD Provinsi Kepri Meminta Kapolri untuk melakukan pengusutan secara tuntas terhadap tewasnya 3 korban anak di jakarta dan beberapa anak lainnya luka-luka, serta 1 korban anak SMK tewas di Pontianak. Termasuk menindaklanjuti laporan orangtua terkait masih adanya beberapa anak yang belum ditemukan.

3. KPPAD Provinsi Kepri Memberikan dukungan kepada KPAI untuk terus bekerja mengumpulkan data dan informasi, berkoordinasi dengan pihak kepolisian, mengadvokasi kasus tersebut supaya menjadi atensi penanganan dan mengawasi proses hukum yang berjalan hingga tuntas.

4. KPPAD Provinsi Kepri meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah terjadi kerusuhan memberikan trauma healling dan pendampingan pemulihan psikologis kepada korban anak yang mengalami atau melihat kekerasan kerusuhan tersebut sehingga menimbulkan trauma, serta memberikan layanan pengobatan gratis kepada korban anak.

5. Meminta dukungan semua stakeholder perlindungan anak baik yang ada di pemerintahan dan peran serta masyarakat untuk turut serta mengadvokasi terciptanya keadilan untuk korban dan keluarganya, membantu upaya pemulihan para korban untuk mendapatkan hak-haknya.

6. Melihat situasi keamanan yang belum kondusif dan ditenggarai masih terjadi pengumpulan massa maka diharapkan para orangtua mengawasi anaknya (berusia di bawah 18 tahun) supaya menjauh dari lokasi dan tidak ikut-ikutan melihat dan berkumpul karena berpotensi membahayakan nyawa anak.

7. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan, pihak kepolisian diminta tidak represif dan tidak melakukan kekerasan pada warga yang patut diduga berusia berusia anak karena setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Terhadap anak harus dilakukan upaya yang persuasif dan ramah anak, meski dalam kondisi yang situasi yang sulit.

Demikian penyataan sikap kami kepada semua pihak terkait adanya korban anak pada peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 lalu.

Tanjungpinang, 25 Mei 2019
Ketua Komisi Pengawasan dan perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri

ttd
Eri Syahrial, S.Pd, M.Pd.I

12,866 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Stikom Muhammadiyah Batam dan Wajah Batam Jalin Jaringan Kerjasama Informasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 3/8/2019 | Gaung untuk menjadi kampus berkelas terus digalakkan oleh seluruh sivitas Stikom Muhammadiyah Batam (SMB). Menjadi bagian dari belasan kampus yang ada di Batam pada tahun 2019 tidaklah mudah, sehingga Stikom SMB Menerima yang menjalankan kurikulum, web, jaringan, android dan Robotik dan bergerak di jurusan TEKNIK INFORMATIKA (TI) yang beralamatkan di Jln.Prof Dr.Hamka Kompleks pusat muhammdiyah Asean terus berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya media mainstream dan media sosial ternama di Kepulauan Riau.

Dalam upaya memperkenalkan diri kedalam kancah pendidikan khususnya Batam dan Kepulauan Riau, Stikom menggalang kerjasama dan hubungan jaringan dengan Wajah Batam (WB), sebuah media sosial dan portal untuk memperkenalkan Stikom sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki visi masa depan berbasis ROBOTIK yang berkedudukan di Kota Batam.

 

Dalam pertemuan dan perbincangan Suharsad (management WB) dengan Mohd.Iqbal. ST.Mkom (Ketua SMB) – Jum’at, 2/8/2019 membahas kerjasama ini dan segera memulai program-program dalam mengembangkan kampus SMB berbasis Robotik yang ada di kurikulum SMB ini.

Mohd. Iqbal, ST.Mkom mengatakan bahwa SMB harus lebih gencar memanfaatkan media sosial dalam memperkenalkan SMB ke masyarakat Batam dan Kepri secara meluas.

“Semoga kami mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan bangsa Indonesia,” papar Iqbal

Suharsad juga mengatakan bahwa persaingan yang semakin tinggi, SMB harus lebih intens dan cepat jika tidak ingin tertinggal. (TimWb)

15,911 kali dilihat, 427 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Jaswar Koto Disebut-sebut Duduki Menristek RI

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 1/8/2019 | Profesor Jaswar Koto yang belum lama berselang sempat mencuri perhatian masyarakat Indonesia dengan kepiawaiannya di bidang teknologi, sekarang muncul dan digadang-gadangkan sebagai salah satu kandidat menteri riset dan teknologi republik Indonesia (Menristek RI).

Jaswar Koto yang bukan insan politik dan independent dalam berpolitik tentunya sangat dibutuhkan negara ini untuk ikut serta membangun tata kelola dibidang teknologi dan digital yang diharapkan dapat memajukan Indonesia dibidang ya.

Jaswar Koto yang disebut-sebut sebagai ahli pengembangan perangkat lunak biometrik (biometric software development), beliau juga disebut-sebut dari beberapa referensi bahwa spesialisasinya ada di bidang perkapalan, kilang minyak lepas pantai, juga kelautan dan aerospace (kedigantaraan).

Yang lebih membanggakan bahwa dalam situsweb milik International Society of Ocean, Mechanical & Aerospace (ISOMAse) menyebut bahwa Jaswar Koto adalah presiden mereka. Jaswar juga menjabat President of Ocean and Aerospace Research Institute Indonesia.

Dalam situs Research Gate Jaswar Koto juga disebutkan seorang yang ahli dibidang kelautan, teknik offshore, dan aerospace, sehingga namanya tercatat pula sebagai profesor di Ocean & Aerospace Research Institute, sebagaimana dilansir dari situs www.tirto.id

“Keahlian saya adalah HPC (High Perfomance Computing) sekaligus Biometric Software development. Saya mengajar di Institute Technology Malaysia. Saya juga menjadi kepala dari HPC Centre Technology,” kata Jaswar saat memperkenalkan dirinya dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Mengutip situs ISOMAse.org, Jaswar Koto merupakan ahli bidang perkapalan dan pengeboran minyak lepas pantai dan juga merupakan President of Ocean and Aerospace Research Institute, Indonesia; President of International Society of Ocean, Mechanical & Aerospace (ISOMAse).

Jaswar Koto adalah sarjana di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) pada 1994 dengan Studi Fisika. Gelar Magister Manajemen didapatkannya dari Notre Dame University, Australia, pada tahun 2000, sementara gelar doktor didapatkan dari saka Prefecture University, Jepang pada tahun 2004 dalam bidang Engineering, Aerospace and Ocean Engineering, School of Engineering.

Gelar magister manajemen dan doktornya didapatkan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk jurusan Fisika Komputasi.

Melihat panjangnya perjalanan karir dan pendidikannya, maka selayaknyalah putra Minang ini dapat memberikan kontribusi kepada negeri ini kedepan sehingga Indonesia pada era globalisasi teknologi dan digital bukan lagi negara tertinggal dan diperhitungkan negara-negara lain di seluruh dunia.(Shd)

Jaswar Koto Menristek RI masa depan, menunggu dukungan anda
https://pollingkita.com/polling26109-polling-siapa-yang-tepat-menjabat-menristek-dikti-kabinet-jokowi-ke2-untuk-indonesia-kerja-maju-dan-hebat?ref=wa

36,761 kali dilihat, 44 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Berita Utama

7 Tahun Kasus Dugaan Korupsi Bansos 66 Panti Asuhan Dipertanyakan (Bag l)

Diterbitkan

pada

Oleh

Laporan: Suharsad (Direktur LSM FKPN & Ketum LSM PPKM)

CV. TIGA PILAR ABADI (TPA) yang tujuh tahun lalu memenangkan tender pengadaan sembako senilai 1,3 Milyar untuk 66 panti asuhan di Kota Batam yang diduga telah melakukan praktek korupsi atas penyediaan sembako yang berbuntut percobaan bunuh diri dari salah satu penyedia barang yang juga mengaku sebagai korban (Nelly) kembali dipertanyakan oleh korban yang merasa keadilan belum sepenuhnya berjalan dalam kasus yang dialaminya. Hal ini terungkap setelah Nelly (Mey Mey) adakan pertemuan dengan belasan LSM yang tergabung dalam Majelis Rakyat Kepri yang dimotori oleh Firdaus dari LSM Peduli Masyarakat Kepri di bilangan Batam Center Kota Batam

WAJAHBATAM.ID – 12/6/2019 | Nelly yang saat ini dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan sembako untuk 66 panti asuhan di Batam mengatakan bahwa dirinya merasa terzalimi oleh banyak pihak yang menurutnya merupakan sekelompok orang yang berusaha bermain-main dalam mengelola keuangan daerah Batam.

Kronologis:
Nelly diminta untuk memodali proyek pengadaan sembako 66 panti asuhan SE kota Batam oleh PT. Tiga Pilar Abadi (TPA) yang saat itu melalui seorang oknum Polisi R dengan menyatakan jaminannya adalah ‘seragam’ nya. Hal tersebut diucapkan oleh  R didepan L yang yang saat itu sebagai komandan salah satu kesatuan B dan beberapa orang dari Dinas Sosial  dengan Daud sebagai pemodal yang diajak kerjasama oleh Nelly.

Pada bulan Oktober 2012  Nellydihubungi oleh R agar membagikan sembako dalam waktu empat hari jika ingin pembayaran tidak dilakukan tahun depan (2013). Pekerjaan tersebut selesai dibagikan pada tanggal 8 Oktober 2012 dan pada tanggal 9 Oktober R kembali menghubungi bahwa sembako yang dibagikan tersebut tak memenuhi spech tender dan meminta diambil kembali, sementara sebelum sembako tersebut didistribusikan, Dinas Sosial Batam sudah melakukan pememeriksaan termasuk pemeriksaan kedua oleh Dinas sosial (Hr dan Rn) setelah dilakukan perbaikan.

Nelly juga mengatakan bahwa saat R menyampaikan sembako tersebut tidak sesuai spech tendernya, justru pihak panti belum membuka paket kirimannya. Hal ini membuat Nelly heran bahkan saat kejaksaan ingin mempersekusinya yang saat itu dikantor kejaksaan dengan tindakan arogan dan akan menahannya dengan borgol, Nelly merasakan ada yang aneh yaitu saat Nelly melawan dengan meminta saat itu juga melakukan pemeriksaan ke panti asuhan, justru jaksa tersebut kabur dan diganti dengan jaksa yang lain.

Nelly juga pernah akan membawa kasus ini ke KPK di Jakarta, tapi pihak DPRD saat itu merujuk bahwa tak perlu ke KPK dan berjanji menyelesaikannya. Sementara pada tempat terpisah juga ada oknum LSM yang berusaha membantu dan telah diberi puluhan juta rupiah agar masalah ini bisa selesai tapi belum menampakkan perkembangannya.

Hingga banyak keanehan-keanehan yang akan ditulis di media ini hingga beberapa babak/episode berikut dari tulisan yang pada intinya Nelly seolah-olah dijadikan bulan-bulanan oleh hampir semua pihak hingga wakil walikota yang saat itu adalah H.M Rudi (sekarang Walikota Batam) mengeluarkan kata-kata “jika saya tak mau bayar anda mau apa ?”

Tulisan ini akan diterbitkan dalam beberapa bagian mulai dari apa yg terjadi dengan LSM, DPRD Batam, Kejaksaan, Pemko Batam, Kesediaan Ketua ASPAN (Assosiasi Panti Asuhan) yang ingin membantu dan bersedia memberi kesaksian tapi hingga 7 tahun kasus ini masih mengendap di kejaksaan hingga jumlah sebenarnya dari panti asuhan yang real menurut Nelly saat mendistribusikan bantuan sosial tersebut yang diprediksi hanya 22 panti asuhan serta jumlah paket sebenarnya yang diserahkan ke 66 panti asuhan tersebut sampai ancaman pembunuhan hingga percobaan bunuh diri yang dilakukan Nelly karena depresi yang dialaminya. Sementara sudah 13 pengacara yang terlibat pendampingan kasusnya tapi tidak mampu menyelesaikan perkara ini.

Terkait berhentinya kasus ini setelah 7 tahun, penulis sudah mengkonfirmasi ke Walikota Batam via WhatsApp nya dan Tasmuji sebagai ketua Aspan saat itu belum mendapat jawaban, bahkan mantan ketua Aspan saat itu langsung memblokir WhatsApp penulis sementara Firdaus yang diminta Nelly sebagai pendampingnya dalam kasus ini mengingatkan pemerintah kota Batam dan Kejaksaan Negeri Batam dapat kooperatif serta konsisten dengan kesepakatan yang sudah tertuang dalam kontrak kerjanya, demikian Firdaus menyampaikan melalui media WB ini jika tidak ingin masalah ini dibawa ke KPK di Jakarta.

Bersambung

18,120 kali dilihat, 19 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending