Terhubung dengan kami

Batam

Ketua DPD Organda Kepri Akomodir Pengusaha Taksi Konvensional Batam

Diterbitkan

pada

Ketua DPC Organda Batam, Suhardi Sam, tidak mengakomodir pengusaha angkutan taksi konvensional di Batam, sehingga membuat pengusaha taksi konvensional  meminta pengurus DPD Organda untuk memfasilitasi pertemuan terkait kisruh taksi online yang selama ini mereka  tidak pernah dilibatkan oleh DPC Organda Batam.
Menanggapi permasalahan DPC Organda Batam dengan anggotanya, maka ketua DPD Organda Kepri, Syaiful. SE, membuat pernyataan sebagai berikut :
Menanggapi surat dari badan usaha taksi resmi / konvensional dikota Batam bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam membahas kisruh taksi online , sementara rapat tersebut sudah beberapa kali diselenggarakan dan hanya melibatkan persatuan sopir dan salah satu pengusaha yg  sedang mengurus izin angkutan non trayek yg akan bermitra dengan perusahaan aplikasi.
Atas kondisi ini kami dari organda Kepri sangat  prihatin, kok bisa demikian ? Padahal semua sudah ada regulasi / aturan dan dasar hukumnya diatur dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ,  Kepmenhub km 35 , peraturan mentri perhubungan nomor 32 bahwa penyelenggara transportasi angkutan umum tersebut adalah Perusahaan Angkutan Umum yang  berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni berbentuk:
– Badan Usaha Milik Negara
– Badan Usaha Milik Daerah
– Perseroan Terbatas,  atau Koperasi
 
 Perlu diketahui, Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin memiliki kewajiban :
– melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan.
– mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal.
– melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
– menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa.
– melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan.
– melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.
 Jadi jelas ya bahwa menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tersebut  bisa dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum dengan memperoleh izin, tidak bisa oleh orang pribadi (perseorangan seperti sopir ) tegas Syaiful
  Dengan adanya taxol sekarang ini jelas yg terancam itu perusahaan / badan usaha taksi resmi tersebut bisa terancam tutup seperti kejadian di jakarta sudah puluhan perusahaan taksi telah tutup.
 Kok setiap rapat yg diundang malah hanya sopir  ,dengan demikian  berarti  pak jamhur ini tidak memahami mekanisme transportasi angkutan umum dan kemitraan kerja.
 “Kami turut prihatin dengan kualitas SDM  Kadishub Kepri sekarang ini” ungkap syaiful.
 Sementara itu ditempat yg sama Julianta selaku kadiv mas DPD ORGANDA KEPRI juga menyayangkan sikap Hardisam  sebagai ketua organda Batam Seperti dalam surat yang disampaikan teman – teman pimpinan badan usaha taksi resmi tersebut bahwa saudara Hardisyam harun hadir mengatasnamakan atau mewakili  organda.
 Dalam hal ini kami sampaikan bahwa Hardisyam  tidak bisa mewakili organda dalam pertemuan membahas taksi online tersebut, apa yang disampaikan teman – teman badan usaha tersebut benar adanya bahwa dia merupakan salah satu perusahaan yang mengajukan izin angkutan non trayek yang akan bermitra  dengan perusahaan apkikasi mengelola taxol.
 Di organda itu ada aturan dan mekanismenya tidak bisa seenaknya saja bersikap
Jika dia hardisyam  menghadiri rapat dg Dishub kepri mengatasnamakan organda dia  harusnya  gelar pertemuan dulu dg pengurus dan badan usaha taxi resmi yg ada dikota batam , dengar dulu aspirasi mereka.
Jangan mentang – mentang  jadi ketua organda berbuat seenaknya , organda itu merupakan perkumpulan badan usaha atau perusahaan transportasi angkutan umum, organda harus memperjuangkan aspirasi mereka.
 Atas tindakan semena – semena saudara Hardisyam harun tersebut, organda kepri akan membuat teguran keras kepada ketua DPD organda batam tersebut.
Kami juga telah menerima bukti tayangan video rapat dengan kadishub kepri yg seolah olah dia malah melecehkan organda didepan rapat sehingga menjadi bahan tertawaan peserta rapat.
jika benar demikian berarti beliau telah melanggar AD/ART dan peraturan organisasi hal tersebut bisa terjadi pemecatan, ungkap julianta mitra humas DPD ORGANDA
 Kemudian pada  poin berikutnya yang disampaikan badan usaha tersebut bahwa mereka  mencurigai adanya kongkalikong antara bos PT. Suluh dengan kadishub kepri.
kamipun dari organda kepri punya firasat demikian , pantas saja organda kepripun sekarang ini tidak dilibatkan dalam pembahasan taxol.
Kami juga mencurigai ada yg tidak beres .
 Kami menyangkal pernyataan kadishub kepri dibeberapa media bahwa dia hanya melibatkan organda batam karna permasalahannya ada dikota batam.
Sekali lagi kami sampaikan bahwa pernyataan pak jamhur sebagai kadishub kepri itu sangat keliru dan keliatan sekali beliau tidak menguasai pekerjaan yg dibidangi dan kemitraannya.
 Padahal ruanglingkup kerjanya mencakupi seluruh wilayah di provinsi kepri dan dan mitra kerja dishub tersebut instansi dan organisasi setingkat provinsi.
Seperti mitra dengan kepolisian itu adalah polda kepri begitu juga dengan jasaraharja setingkat provinsi, masak yang gituan harus diajari lagi…hmmm.
Untuk diketahui bahwa Organda merupakan organisasi resmi perkumpulan perusahaan / pengusaha  transportasi angkutan darat yang didirikan oleh mentri perhubungan semenjak tahun 1962 dan sampai sekarang masih exsis dan selalu bermitra dan berdampingan dengan pemerintaha dalam membahas urusan transportasi.
Organda kepri sering undang oleh mentri perhubungan dan dirjend perhubungan dalam membahas transportasi dan revisi permenhub 32 menjadi permenhub 108 DPD organda kepri sudah 3 kali diundang yang dihadiri Syaiful selaku ketua DPD ORGANDA KEPRI.
 Terkait izin angkutan non trayek yg akan diterbitkan bahwa angkutan umum tersebut bebas melintasi seluruh wilayah kepri artinya kendaraan tersebut bisa dari batam ke tanjungpinang dan kebintan bawa penumpang.
 Atau bebas  lintas kabupaten dan kota , bukan angkutan kota atau angkutan, angdes atau angkutan sekitar kabupaten hal tersebut perizinannya cukup diterbitkan oleh walikota atau bupati tegas julianta
 Atas kondisi seperti ini kami dari organda kepri akan melaporkan kejadian ini kepada komisi 3 DPRD Provinsi Kepri sekaligus minta jadwal RDP dorganda beserta badan usaha dengan komisi 3 DPRD provinsi kepri dan juga kami akan audiensi dengan bapak gubernur kepulauan riau , karena tidak bisa dibiarkan berlarut – larut dan konflik berkepanjangan kata julianta mengakhiri.

2,001 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Polling PILWAKO

Diterbitkan

pada

Oleh

Andai Hari Ini Pilwako Batam, Siapakah Pilihan Anda ?

14,123 kali dilihat, 609 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

BP Batam Terus Perang Melawan Sampah Yang Ancam Ketersediaan Air di Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 3/12/2019 | BP Batam terus melakukan Penanganan sampah dan lumpur di bangunan sedimentasi trap dan trash rack, salah satunya di lokasi depan kepri mall Batam Centre.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelamatan pendangkalan dan sampah2 yang memasuki kawasan waduk duriangkang

STTR (sedimentasi trap dan trash rack) di lokasi depan kepri mall yang dibangun sejak tahun 2017 hingga saat ini terus berlanjut dan tak pernah berhenti melakukan pengantisipasian dalam penanggulangan dini dalam pengawalan lebutuhan air bersih.

Pada tahun ini, BP Batam juga sedang membangun STTR tahap II pada tahun 2019. ini dibangun didepan perumahan duta mas dan direncanakan selesai pada bulan desember 2019 ini.

Disamping hal tersebut, BP Batam juga memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bergerak / IPLT Mobile. BP Batam dalam hal ini juga sdh melaksanakan pengurasan septic tank di kawasan Kepri Mall dan sekitarnya (Tim)

9,494 kali dilihat, 452 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Eceng Gondok Ancaman Kelestarian dan Manfaat Waduk Untuk Penyediaan Air Berkualitas Secara Berkelanjutan di Kota Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

“Eceng Gondok sebagai ancaman kelestarian fungsi dan manfaat waduk untuk penyediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan di Kota Batam”

WAJAHBATAM.ID – Eceng gondok adalah vegetasi yang memberikan informasi bahwa suatu sumber air berupa waduk, danau, kolam sudah tercemar. Bahkan Eceng gondok akan mati dengan sendirinya apabila air tersebut bersih. Sebagai contoh kita dapat lihat di Waduk Sei Ladi justru bebas dari Eceng gondok krn airnya relatif bersih dari berbagai inflow berupa limbah rumah tangga dan industri. Inflow limbah dari rumah tangga saat ini sedang secara bertahap dikurangi melalui proyek The Sewerage System.

Dengan adanya beban limbah berupa pupuk berupa nitrigen dan fosfor yang ada di daerah tangkapan air, dari kegiatan pertanian ilegal yang tercuci akibat erosi dan sedimentasi ke dalam waduk, mengakibatkan Eceng gondok tumbuh dengan subur dan sangat cepat. Ditambah adanya limbah yang berasal dari keramba jaring apung dan inflow waduk yang berasal dari rumah tangga mengakibatkan beban limbah yang menjadi nutrisi Eceng gondok semakin besar.

Tumbuhnya Eceng gondok akan mengakibatkan berkurangnya genangan waduk secara cepat akibat pengaruh evapotranspirasi/penguapan melalui daun Eceng gondok, yang mengakibatkan berkurangnya sumber air di waduk mencapai 13 kali lebih lebih banyak dari kondisi tanpa Eceng gondok di genangan waduk. Bahaya lainnya adalah Eceng gondok melalui sistem perakarannya dapat menagkap sedimentasi dan mengendapkannya sehingga secara cepat mendangkalkan waduk.

Pertumbuhannya yang cepat akan mengurangi tinggi muka  air baku sekaligus mengurangi volume tampungan waduk. Pada gilirannya tanpa upaya serius waduk akan terdegredasi secara cepat menjafi semakin tercemar dan berkurang volumenya. Ini merupakan ancaman serius karena sumber air untuk waduk di Batam hanya berasal dari curah hujan bukan sungai yang mengalir sepanjang tahun.

Pembuatan pupuk kompos hanyalah upaya memanfaatkan sampah Eceng gondok yang sudah terangkut. Adapun pemanfaatan lain sebagai usaha bisnis akan mengakibatkan upaya para pihak untuk melanggengkan “sumber bahan baku produksi” yang berakibat terhadap upaya mempertahankan gulma Eceng gondok di genangan waduk tersebut. Hal ini berbahaya untuk kelangsungan ketersediaan air baku dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang baik.

Upaya mengatasinya akan dilakukan dengan dua cara yaitu mencegah masuknya limbah /nutrient baik dari saluran rumah tangga dan industri di genangan waduk serta menghentikan kegiatan pertanian ilegal du sekeliling waduk serta kegiatan keramba jaring apung. Hal lainnya melakukan pembersihan Eceng gondok itu sendiri secara signifikan serta tetap melakukan upaya pembersihan rutin pasca upaya pembersihan “besar” terhadap Eceng gondok tersebut.

Bukti kerusakan dan kehilangan waduk sudah terjadi di Batam yaitu di Waduk Baloi dimana sekeliling waduk tersebut sudah menjadi permukiman yang tidak terkendali dan menghasilkan limbah rumah tangga ke dalam waduk tiap detiknya. Eceng gondok pun tumbuh dan berkembang serta waduk semakin dangkal sehingga kualitas air menjadi sangat kotor (too dirty). Kota Batam sudah kehilangan 30 l /det yang merupakan suatu kehilangan yang besar.

Saat ini Kota Batam dengan 1.300.000 penduduk telah memanfaatkan air baku sebanyak  3.500 liter/detik dari total 3.850 liter/detik yang dapat dimanfaatkan saat ini. Pada tahun 2045 di Kota Batam dibutuhkan ketersediaan air baku sampai dengan 7.000 liter/detik, sehingga ketersediaan air baku yang ada saat ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Upaya penyediaan tambahan air baku tersebut dapat dipenuhi melalui pemanfaatan bauran air baku yang ada melalui konsep Batam Integrated Total Water Management (BITWM). Upaya pemanfaatan air hujan secara langsung maupun di waduk-waduk, sea water reverse osmosis (SWRO), sewerage water/pemanfaatan air limbah serta sumber air dari surplus air baku di pulau-pulau terdekat, termasuk konsep “waduk laut”.

Dibutuhkan tindakan penertiban kegiatan pertanian ilegal. dan keramba jaring apung oleh “Pihak  Berwajib” sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta mengunakan  “heart ware” berupa kesadaran dari hati seluruh masyarakat Kota Batam demi keberlanjutan penyediaan air baku yang berkualitas yang saat ini diambang krisis.

Waduk Duriangkang sebagai waduk yang terbesar (70 % sumber air di Batam) merupakan pilihan kepentingan yang sangat kritis  bagi seluruh stake holder di Kota Batam untuk menjadi salah satu obyek vital nasional yang harus dipertahankan fungsi dan manfaatnya untuk kemaslahatan penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri Kota Batam. (bp_batam)

11,949 kali dilihat, 452 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending