Terhubung dengan kami

Batam

Ketua DPD Organda Kepri Akomodir Pengusaha Taksi Konvensional Batam

Diterbitkan

pada

Ketua DPC Organda Batam, Suhardi Sam, tidak mengakomodir pengusaha angkutan taksi konvensional di Batam, sehingga membuat pengusaha taksi konvensional  meminta pengurus DPD Organda untuk memfasilitasi pertemuan terkait kisruh taksi online yang selama ini mereka  tidak pernah dilibatkan oleh DPC Organda Batam.
Menanggapi permasalahan DPC Organda Batam dengan anggotanya, maka ketua DPD Organda Kepri, Syaiful. SE, membuat pernyataan sebagai berikut :
Menanggapi surat dari badan usaha taksi resmi / konvensional dikota Batam bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam membahas kisruh taksi online , sementara rapat tersebut sudah beberapa kali diselenggarakan dan hanya melibatkan persatuan sopir dan salah satu pengusaha yg  sedang mengurus izin angkutan non trayek yg akan bermitra dengan perusahaan aplikasi.
Atas kondisi ini kami dari organda Kepri sangat  prihatin, kok bisa demikian ? Padahal semua sudah ada regulasi / aturan dan dasar hukumnya diatur dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ,  Kepmenhub km 35 , peraturan mentri perhubungan nomor 32 bahwa penyelenggara transportasi angkutan umum tersebut adalah Perusahaan Angkutan Umum yang  berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni berbentuk:
– Badan Usaha Milik Negara
– Badan Usaha Milik Daerah
– Perseroan Terbatas,  atau Koperasi
 
 Perlu diketahui, Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin memiliki kewajiban :
– melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan.
– mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal.
– melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
– menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa.
– melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan.
– melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.
 Jadi jelas ya bahwa menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tersebut  bisa dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum dengan memperoleh izin, tidak bisa oleh orang pribadi (perseorangan seperti sopir ) tegas Syaiful
  Dengan adanya taxol sekarang ini jelas yg terancam itu perusahaan / badan usaha taksi resmi tersebut bisa terancam tutup seperti kejadian di jakarta sudah puluhan perusahaan taksi telah tutup.
 Kok setiap rapat yg diundang malah hanya sopir  ,dengan demikian  berarti  pak jamhur ini tidak memahami mekanisme transportasi angkutan umum dan kemitraan kerja.
 “Kami turut prihatin dengan kualitas SDM  Kadishub Kepri sekarang ini” ungkap syaiful.
 Sementara itu ditempat yg sama Julianta selaku kadiv mas DPD ORGANDA KEPRI juga menyayangkan sikap Hardisam  sebagai ketua organda Batam Seperti dalam surat yang disampaikan teman – teman pimpinan badan usaha taksi resmi tersebut bahwa saudara Hardisyam harun hadir mengatasnamakan atau mewakili  organda.
 Dalam hal ini kami sampaikan bahwa Hardisyam  tidak bisa mewakili organda dalam pertemuan membahas taksi online tersebut, apa yang disampaikan teman – teman badan usaha tersebut benar adanya bahwa dia merupakan salah satu perusahaan yang mengajukan izin angkutan non trayek yang akan bermitra  dengan perusahaan apkikasi mengelola taxol.
 Di organda itu ada aturan dan mekanismenya tidak bisa seenaknya saja bersikap
Jika dia hardisyam  menghadiri rapat dg Dishub kepri mengatasnamakan organda dia  harusnya  gelar pertemuan dulu dg pengurus dan badan usaha taxi resmi yg ada dikota batam , dengar dulu aspirasi mereka.
Jangan mentang – mentang  jadi ketua organda berbuat seenaknya , organda itu merupakan perkumpulan badan usaha atau perusahaan transportasi angkutan umum, organda harus memperjuangkan aspirasi mereka.
 Atas tindakan semena – semena saudara Hardisyam harun tersebut, organda kepri akan membuat teguran keras kepada ketua DPD organda batam tersebut.
Kami juga telah menerima bukti tayangan video rapat dengan kadishub kepri yg seolah olah dia malah melecehkan organda didepan rapat sehingga menjadi bahan tertawaan peserta rapat.
jika benar demikian berarti beliau telah melanggar AD/ART dan peraturan organisasi hal tersebut bisa terjadi pemecatan, ungkap julianta mitra humas DPD ORGANDA
 Kemudian pada  poin berikutnya yang disampaikan badan usaha tersebut bahwa mereka  mencurigai adanya kongkalikong antara bos PT. Suluh dengan kadishub kepri.
kamipun dari organda kepri punya firasat demikian , pantas saja organda kepripun sekarang ini tidak dilibatkan dalam pembahasan taxol.
Kami juga mencurigai ada yg tidak beres .
 Kami menyangkal pernyataan kadishub kepri dibeberapa media bahwa dia hanya melibatkan organda batam karna permasalahannya ada dikota batam.
Sekali lagi kami sampaikan bahwa pernyataan pak jamhur sebagai kadishub kepri itu sangat keliru dan keliatan sekali beliau tidak menguasai pekerjaan yg dibidangi dan kemitraannya.
 Padahal ruanglingkup kerjanya mencakupi seluruh wilayah di provinsi kepri dan dan mitra kerja dishub tersebut instansi dan organisasi setingkat provinsi.
Seperti mitra dengan kepolisian itu adalah polda kepri begitu juga dengan jasaraharja setingkat provinsi, masak yang gituan harus diajari lagi…hmmm.
Untuk diketahui bahwa Organda merupakan organisasi resmi perkumpulan perusahaan / pengusaha  transportasi angkutan darat yang didirikan oleh mentri perhubungan semenjak tahun 1962 dan sampai sekarang masih exsis dan selalu bermitra dan berdampingan dengan pemerintaha dalam membahas urusan transportasi.
Organda kepri sering undang oleh mentri perhubungan dan dirjend perhubungan dalam membahas transportasi dan revisi permenhub 32 menjadi permenhub 108 DPD organda kepri sudah 3 kali diundang yang dihadiri Syaiful selaku ketua DPD ORGANDA KEPRI.
 Terkait izin angkutan non trayek yg akan diterbitkan bahwa angkutan umum tersebut bebas melintasi seluruh wilayah kepri artinya kendaraan tersebut bisa dari batam ke tanjungpinang dan kebintan bawa penumpang.
 Atau bebas  lintas kabupaten dan kota , bukan angkutan kota atau angkutan, angdes atau angkutan sekitar kabupaten hal tersebut perizinannya cukup diterbitkan oleh walikota atau bupati tegas julianta
 Atas kondisi seperti ini kami dari organda kepri akan melaporkan kejadian ini kepada komisi 3 DPRD Provinsi Kepri sekaligus minta jadwal RDP dorganda beserta badan usaha dengan komisi 3 DPRD provinsi kepri dan juga kami akan audiensi dengan bapak gubernur kepulauan riau , karena tidak bisa dibiarkan berlarut – larut dan konflik berkepanjangan kata julianta mengakhiri.

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Para Tokoh Muda Minang Batam Kecewa Aksi Tutup Judi Berkedok Gelper Dibatalkan

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 14/1/2020 | Aksi tutup judi berkedok gelper yang rencananya akan digelar Senin,13/1/2020 lalu akhirnya diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini diucapkan oleh M.Al Ichsan (Ketua Harian IKSB) melalui video singkatnya yang beredar di sosial media Batam.

Hal senada juga disampaikan oleh Antoni Lendra (Ketua Umum Gema Minang) “Batalnya pelaksanaan aksi ini mengingat Batam memerlukan kekondusifan dalam mewujudkan cita-cita Bandar Dunia Madani” ungkapnya saat WB mengkonfirmasi via Handphonenya pagi ini Selasa, 14/1/2020.

Berbeda tanggapan yang viral ditubuh masyarakat Minang sendiri, terlebih diinternal organisasi Gema Minang. Banyak yang menyesalkannya, karena judi yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang belum ada satupun organisasi di Batam yang mampu untuk merealisasikan pemberantadannya. Hal ini diungkapkan oleh Donny Chan salah satu tokoh pemuda Minang Bengkong yang ikut saat rapat penyusunan rencana tersebut. “Minang identik dengan Melayu yang memiliki pondasi adat yang sama. oleh karenanya Adat Bersandi Sara, Sara Bersandi Kitabullah itu harus benar-benar dijalankan dalam membangun Batam sebagai Bandar Dunia Madani” lanjutnya.

Rizal, juga salah satu tokoh pemuda Minang diwilayah Nongsa juga menyesalkan hal tersebut, “penyelenggara gelper sudah sangat merajalela dan terkesan menguasai semua sistem di Kota Batam ini. Untuk hal itu, Pemuda-pemuda Minang harus eksis dalam membangun Batam sesuai dengan kultur peradabannya” lanjut Rizal.

Ujang, yang juga salah satu Tokoh Senior Gema Minang mengatakan keprihatinannya, dimana batalnya demo tersebut telah mencoreng marwah orang Minang yang ada di Kota Batam. Sementara beliau juga mengatakan bahwa salah satu kontribusi terbesar dari Gema Minang kedepan adalah dengan menghentikan penyakit masyarakat yang berkedok gelper ini.

Yulianto salah satu sesepuh di Gema Minang yang sedang berada di luar kota juga mengatakan pada kru WB bahwa
masyarakat tidak punya kepentingan dalam hal ini, tapi berharap juga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Edo Ketua Gema Minang Batam Kota juga menyampaikan kekecewaannya, tapi tetap mengharap kepada semua elemen yang terlibat agar patuh pada putusan yang diambil Ketua IKSB.

Koordinator aksi, Amri Piliang juga menyesalkan hal ini, sebagaimana dikatakan bahwa karena Ketua IKSB M.Al Ichsan menenggarai pertemuan dengan pihak aparat, sebagai orang Minang yang menjaga adat yang harus menghargai orang tua, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebagai koordinator yang ditunjuk dalam rencana aksi tersebut Amri Piliang tetap konsisten akan terus memantau dan siap melakukan aksi setelah koordinasi dilakukan, “Kami akan mendukung jika pendiri gema Minang Allan Suharsad yg akan memimpin Aksi”
tambahnya.

Ditempat terpisah pendiri Gema Minang yang juga sebagai Penasehat IKSB Kota Batam juga angkat suara, disamping menenangkan gejolak ditubuh Gema Minang, Suharsad juga mengatakan takjub dan memuji rencana aksi berani tersebut.

“Kondusifitas Batam memang harus dijaga. Bukan saja dari hal-hal yang mengancam keamanan Batam, tapi juga dijaga dari penyakit masyarakat yang berbau judi, prostitusi dan berbagai kegiatan-kegiatan ilegal lainnya mulai dari yang merugikan negara hingga masyarakat secara menyeluruh”.

Lebih jauh Suharsad yang juga sebagai Pendiri dan Penggagas Forum Komunikasi Sosmed Wajah Batam menyampaikan pada kru WB, bahwa untuk sementara beliau mengaminkan langkah yang diambil IKSB dan tidak masalah aksi tersebut diundur, tapi beliau juga tidak ingin melihat gelper itu buka kembali setelah tutup beberapa hari ini pra aksi yang diundur tersebut.

“Aksi Damai untuk menyampaikan aspirasi dilindungi Undang-undang, sejauh tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Saya yang akan memimpin sebuah aksi ke depan jika mengetahui penyelenggara gelper  itu bandel dan mengoperasikan kembali usahanya” demikian Suharsad mengatakan sambil berpesan, “Mari kita jaga Batam sebagai tempat kita hidup dan menggantungkan masa depan !” tuturnya saat ngopi bareng dengan beberapa tokoh pemuda kota Batam salah satunya Edi Kartika Tokoh Pemuda Blitar Jawa Timur yang sangat mendukung penuh judi berkedok gelper ini ditutup. (Redaksi)

Lanjutkan Membaca

Batam

Kegiatan Istri Kepala BP Batam Merupakan Ramah Tamah Selaku Ketua PIKORI BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 13/1/2020 | Heboh kegiatan ramah tamah istri Kepala BP Batam, Humas BP Batam mengeluarkan siaran pers sebagai bentuk klarifikasi dan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mempolemikkan kehadirannya dalam kegiatan resmi tersebut, sebagaimana Pers Rilis yang dikirimkan Humas BP Batam ke Redaksi Wajah Batam Minggu, 12/1/2020 via WhatsApp nya. (Red)

Siaran Pers
Nomor : 6/SP-A5.3/1/2020

*Kegiatan Istri Kepala BP Batam Merupakan Ramah Tamah Selaku Ketua PIKORI BP Batam*

Sehubungan dengan adanya pembicaraan di media sosial tentang kegiatan Ibu Hj. Marlina Agustina, isteri Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, yang mengaitkan kegiatan ramah tamah Persatuan Istri Karyawan Otorita Batam (PIKORI) Badan Pengusahaan Batam di Ballroom Hotel Harmoni One, Batam Center pada Jumat (10/1) siang memiliki unsur politik, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan Ibu Hj. Marlina Agustina selaku Ketua Persatuan Isteri Karyawan Otorita Batam / BP Batam untuk bersilaturahmi dengan para isteri karyawan BP Batam.

Kegiatan ini diikuti oleh 600 orang yang terdiri dari isteri para pejabat eselon dan karyawan BP Batam. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antaristri karyawan BP Batam.

Selain itu, kegiatan ini adalah untuk pertama kalinya Ketua PIKORI BP Batam, Marlina Agustina Rudi bertatap muka dengan seluruh anggota PIKORI BP Batam. Dalam kesempatan ini Marlina Agustina menyampaikan salam hangat dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota PIKORI BP Batam yang telah hadir dalam acara tersebut.

Ia juga mengharapkan kerja sama serta dukungan dari seluruh pengurus dan anggota PIKORI yang baru saja dipimpinnya agar bisa lebih baik dan lebih aktif dalam berorganisasi ke depannya.

“Saya harap, kita semua harus terus bersatu dalam membangun rencana program PIKORI ke depan. Kita akan adakan pertemuan setiap satu bulan, sehingga organisasi ini menjadi utuh dan aktif,” begitu pesan Marlina Agustina Rudi dalam ramah tersebut.

Batam, 12 Januari 2019
Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam
Youtube    : BP Batam
Email        : humas@bpbatam.go.id
Twitter      : @bp_batam
Facebook  : BIFZA
Instagram : Bpbatam
Website     : www.bpbatam.go.id

Lanjutkan Membaca

Batam

Kapolresta Barelang: Masyarakat Batam Perlu Merawat Kenyamanan Batam Sebagai Daerah Pariwisata

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 11/1/2020 | Kondusifitas Kota Batam sebagai salah satu kota pariwisata andalan ke 3 dari 505 kota dan kabupaten diseluruh Indonesia yang dikutip berdasarkan hasil survey yang mengacu pada Travel and Toursm Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) adalah merupakan suatu kebanggaan tersendiri masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau umumnya.

Untuk merawat dan menjaga hal itu, Kapolresta Barelang Batam, Kombespol Prasetyo Rahmad Purboyo selalu mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat Batam agar bersama-sama menjaga stabilitas keamanan demi kesejahteraan bersama. Hal ini disimpulkan media WB setelah berbincang via whatsappnya Sabtu, 11/1/2020.

Kombespol Prasetyo Rahmad Purboyo juga menyampaikan dalam menjaga kenyamanan pariwisata Batam juga mengamanahkan bahwa keamanan dan stabilitas kondisional Kota Batam sangat bergantung kepada peran dan fungsi tokoh masyarakat serta segenap stake holder yang dapat memahami tugas kepolisian. Pihak kepolisian tidak main-main dengan hal-hal yang dapat menimbulkan segala isu perpecahan yang sampai tidak terkendali yang bisa menyebabkan perpecahan masyarakat di kota Batam.

Pada kesempatan yang sama, lebih jauh Kapolresta Barelang, Kombespol Prasetyo Rahmad Purboyo mengatakan jika hal ini tidak sesuai harapan maka kepolisian Barelang meminta pertanggung jawaban bagi siapa saja yang menimbulkan permasalahan yang tidak baik khususnya yang menjurus pada unsur sara’, dan menghimbau seluruh masyarakat agar jangan mudah terpancing dan hati-hati dengan berita-berita yang belum diketahui kebenarannya, demikian disampaikan kepada WB. (Red)

Lanjutkan Membaca

Pasang Iklan Disini

Iklan

Trending