Terhubung dengan kami

Batam

WB Bentuk TPF Soal Mobil Mewah ‘Bodong’

Diterbitkan

pada

Laporan Cak Ta’in Komari, SS.

WAJAHBATAM.ID – 28/4/2019
Aktivis Wajah Batam (WB) akhirnya membentuk Tim Pancari Fakta (TPF) untuk menelusuri mobil mewah ‘bodong’ di Kota Batam. Kesepakatan tersebut diambil berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Batam Center, Sabtu (27/4) malam. Keberadaan mobil mewah tersebut diduga telah banyak menyalahi ketentuan bahkan pelanggaran perundangan, sehingga perlu diberikan tindakan dan hukuman agar tidak terulang dan terulang kembali.

Tuman, Pemain Mobil ‘Bodong’ Harus Dihukum

TPF akan menginventarisir mobil-mobil mewah di Batam, apakah mobil tersebut terdaftar di Dispenda Kepri atau tidak? Kalau yang tidak terdaftar, pada disearching secara online jawabannya invalid – nomor kendaraan salah maka dapat diambil kesimpulan mobil tersebut diduga kuat ‘bodong’. Sementara mobil yang terdaftar, diklarifikasi apakah pembayar pajak yang taat atau tidak – termasuk apakah nilai pajak yang dibayarkan ada manipulasi angka yang lebih murah atau standar.

Misalnya, ditemukannya sebuah mobil Toyota Kijang Innova tahun 2015 yang pajaknya hanya Rp. 1 juta – sementara Toyota Ayanza dengan tahun yang sama pajaknya sudah di atas Rp. 1 juta. Ada dugaan mobil orang-orang tertentu nilai angka pajaknya direndahkan tidak sesuai dengan kewajiban yang semestinya.

TPF rencananya juga akan menggandeng aktivis lainnya untuk bekerja sama mengungkap segala permasalahan mobil mewah ‘bodong’ dan mobil-mobil yang tidak membayar pajak – namun kendaraan tersebut berkeliaran secara bebas tanpa ada tindakan hukum. Keberadaan mereka tentu merugikan para pengguna jalan yang taat membayar pajak.

Saat ini diduga ada ribuan kendaraan mobil dan motor yang bebas berlalu lalang di jalanan tanpa membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB), sementara sebagian besar melaksanakan bayar pajak. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan terus karena ke depan tentu akan menimbulkan permasalahan transportasi menjadi semakin rumit.

Meskipun focus TPF terhadap kendaraan mobil mewah ‘bodong’ yang bekalangan ini menghilang dari jalanan di Kota Batam – TPF juga menginvestarisir semua persoalan transportasi. Mobil mewah ‘bodong’ maupun mobil mewah lainnya juga ada indikasi manipulasi data dengan melakukan rekondisi mobil seken serta tahun di plat nomor polisi.

Hasil dari investigasi dan kajian TPF Wajah Batam nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri terkait keberadaan mobil dan motor tidak membayar pajak, sementara terkait dugaan manipulasi data kendaraan sampai pada persoalan mobil mewah ‘bodong’ akan disampaikan kepada Kapolda Kepri untuk dilakukan tindakan hukum.

Menghilangnya mobil mewah dari jalanan di Kota Batam semakin memperkuat dugaan mobil-mobil mewah tersebut memang ‘bodong’ merupakan hasil penyelundupan dan rekondisi mobil seken. Mobil-mobil mewah yang sekarang jarang terlihat di jalanan terutama Jeep Rubikon, Toyota Land Cruiser, Alpard/Velvire, Porce, Mini Cooper/Morris, BMW, Mercedes Benz, dan lainnya. Mobil-mobil tersebut diduga dikandangkan pemiliknya di garasi mobil rumah atau disembunyikan di suatu tempat untuk menghindari sorotan public belakangan ini.

TPF juga akan membuka hotline yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk memberikan informasi terkait keberadaan mobil-mobil mewah ‘bodong’ tersebut. Tekhnis investigasi dan metode inventarisir masalah terpaksa dirahasiakan sampai pada saatnya harus dipresentasikan di depan aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Kepri.

To be contonue

9,919 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

12,821 kali dilihat, 654 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

13,474 kali dilihat, 583 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Frans Tiwow & Roy Bawole Novan Akhirnya Jadi Tersangka Terkait Pemalsuan Dokumen Kapal MV. Seniha

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 11/7/2019 | Setelah melalui perjalanan panjang dan berbahaya, Niko Nixon Situmorang, SH sebagai Kuasa hukum Bulk Black Sea, Inc (Law Form) akhirnya berhasil menghantarkan Frans Tiwow dan Bawole Roy Novan sebagai tersangka yang diputuskan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Niko Nikson Situmorang melalui Pers Rilisnya kepada media Wajah Batam Rabu, 10/7/2019 kemarin malam.

Karena Kasus kapal MV Neha, Puluhan Kapal Batal Repair di Batam 

Raef S.Din selaku Direktur Operasional Bulk Black Sea, Inc (Pemilik Kapal MV. Seniha) yang melaporkan pemalsuan dokumen kapalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1222/XI/2017  tanggal 9 Juli 2019 akhirnya merasa lega setelah Bareskrim Mabes Polri Jakarta menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka kasus pemalsuan.

Cargo MV. Neha di Rompak Saat Dok di Batam

Dalam perjalanannya, kuasa hukum beserta team sempat mengalami masa sulit, dimana dalam proses gugatan tersebut pihak pelaku pernah melakukan pembajakan kapal MV. Seniha dan menempatkan orang suruhannya untuk mengawal kapal dengan cara yang ekstrim.

Kejadian yang sangat rumit dan terkadang berbahaya, kasus MV. Seniha telah membuat preseden buruk untuk bisnis shipyard di Indonesia secara umumnya

Perompakan NV Neha Jadi Preseden Buruk Bisnis Shipyard

Dilansir melalui surat Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/667-PD/VII/2019/Diri Tipidum bahwa Bareskrim telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan akan melakukan koordinasi dengan semua institusi hukum dalam pengembangan kasus ini.

(TimWB)

21,012 kali dilihat, 334 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending