Terhubung dengan kami

Berita Utama

Tak Terdaftar PDPT Ribuan Sarjana Batal Ikut CPNS

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | BATAM  – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dikabarkan akan berlangsung awal Agustus mendatang, membawa keresahan bagi para sarjana yang berasal dari setiap daerah di Indonesia yang belum terdaftar Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).
Proses pendaftaran CPNS 2018 nanti bisa diakses melalui situs resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKN), sscn bkn.go.id. BKN menerapkan persyaratan bagi para calon pelamar yang ingin mengikuti seleksi CPNS  harus memiliki ijasah yang telah diverifikasi.
“Kami tidak mentolerir pelamar CPNS yang tidak terdaftar di PDPT meski memiliki ijasah” ujar Benny Selano, Kepala  Badan Kepegawaian Daerah (BKN) Ambon, dikutip dari laman kumparan, Senin 30/7/2018.
Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi para calon pelamar seleksi CPNS, pasalnya meski telah beberapa tahun lulus dari Universitas namun status mahasiswa aktif di PDPT.
“Masih banyak teman – teman lain di berbagai daerah Indonesia yang mengeluhkan status mereka di kampus” ujar @Achele xxxx Mahasiswa Universitas Pattimura Ambon, di laman facebook miliknya. syarifah xxxx juga berkomentar “kalu modelnya begini, lulusan kampus lain ikut tes PNS kita hanya sebagai penonton saja”.

725 kali dilihat, 15 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Ombudsman RI Minta Pemerintah Batalkan Rencana Penunjukan Rudi Sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/5/2019 | Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah pelanggaran administratif, atas penunjukan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai Ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam (BP KPBPB Batam).

Setelah Lukita Dinarsyah Tuwo diberhentikan Desember 2018 lalu dan diisi sementara oleh Edy Putra Irawady, jabatan tersebut menjadi seksi dan tak lepas dari keinginan Rudi (Walikota Batam saat ini) yang jauh-jauh hari sudah terdengar akan menjabat rangkap sebagai ex-officio pimpinan BP Batam. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya spanduk-spanduk tandingan yang beredar dukung Rudi yang bertaburan dibeberapa daerah, sebut saja di seputaran jodoh, batu ampar pasca demo yang berlangsung 9/5/2019 lalu, demikian ungkap warga yang dijumpai awak media ini diseputar spanduk dukungan tersebut siang ini 10/5 di Jodoh Batam.

Mengamati hal tersebut, sebagaimana yang dilansir dari IDNNews.id bahwa Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, Ombudsman RI dalam dua bulan terakhir telah mengamati dan mengkaji penunjukan Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam dari sisi hukumnya.Ternyata, penunjukannya sarat maladministrasi karena ada beberapa undang-undang yang dilanggar,

“Penunjukkan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam dilakukan tanpa melakukan kajian dan tinjauan hukum yang komperhensif sehingga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar Laode sebagaimana dilansir Kompas, Rabu (8/5/2019).

Laode mengatakan, penunjukkan Ex officio mulanya disebabkan adanya wacana dualisme pengelolaan Batam. Dalam rapat kabinet akhirnya diputuskan untuk menunjuk Rudi menempati posisi tersebut.

Faktanya, kata Laode, kajian Ombudsman menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya dualisme yang dimaksud. Terkait dugaan maladministrasi, masalah pertama yang disorot Ombudsman adalah latar belakang Rudi yang merupakan Wali Kota Batam, orang yang punya jabatan politis. Ia merupakan Sekretaris DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau.

Pasal 33 ayat 1 PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Badan Layanan Umum menyatakan, pejabat pengelola BLU terdiri dari PNS atau tenaga profesional. Kepala BP Batam termasuk dalam pejabat BLU.

Kemudian, aturan itu ditegaskan juga melalui Peraturan Dewan Kawasan PBPB Batam Nomor 1 Tahun 2014, di mana disebutkan bahwa pejabat BP Batam harus menanggalkan jabatan kepala daerah maupun jabatan politis lainnya.

Laode mengatakan, BP Batam sejatinya lembaga yang tidak tercampur dengan jabatan politik. Sebab, posisi Wali Kota Batam sebagai Anggota Dewam Kawasan merupakan posisi strategis untuk pengawasan BP Batam.

 

Komisioner Ombudsman Laode Ida “Maka menjadi sebuah kemunduran dalam tata kelola BP Batam yang profesional jika kebijakan penunjukan Wali Kota sebagai ex officio Kepala BP Batam dilakukan,” ujar Laode.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala BP Batam selaku pimpinan lembaga adalah pengguna anggraan. Sementara jabatan Wali Kota bukan merupakan pengguna anggaran.

Jika diberlakukan kebijakan Ex Officio, maka Wali Kota Batam akan menjadi pengguna anggaran. Padahal, pengguna anggaran bukan pejabat yang dihasilkan dari sebuah proses pemilihan umum.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan negara,” kata Loade.
Penunjukan Ex Officio BP Batam merupakan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan juga Dewan Kawasan. Masukan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo yang kemudian menyetujuinya.

Sebelum diresmikan, Ombudsman meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penunjukan Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam.

“Pelanggaran ada pada Dewan Kawasan dan Kemenko Perekonomian. Seolah ini benar tapi itu pelanggaran, sudah ada aturannya dalam undang-undang. Itu aturannya Dewan Kawasan tapi dilanggar sendiri oleh mereka,” terang Laode.(*/kcm/timwb)

61,250 kali dilihat, 143 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemprov Kepri “Terlantarkan” Komisi Informasi Kepri

Diterbitkan

pada

Oleh

Laporan: Suharsad (AdminWB)

Kerja besar Komisi Informasi (KI) Kepri yang sempat menempati prestasi ditingkat Nasional beberapa tahun lalu pada akhir-akhir ini kandas karena kurangnya perhatian dari pemerintah propinsi kepulauan Riau.

WAJAHBATAM.ID – 7/5/2019 | Sidang penyelesaian senketa informasi yang diajukan oleh Suharsad pada bulan Februari 2019 lalu sempat terkendala diakibatkan tidak adanya anggaran yang dipersiapkan oleh APBD Kepri. hal ini terungkap dalam persidangan yang diselenggarakan pada selasa (7/5) di gedung Bersama Pemko Batam Centre yang diungkapkan oleh Feri Manalu, salah satu komisioner KI Propinsi Kepri dalam persidangan yang sedang berlangsung.

Sidang Sengketa Informasi Terkait Polemik Penerbitan e-KTP Di Batam

Hal tersebut disampaikan Feri Manalu menjawab balasan surat keberatan atas penyelenggaraan persidangan di Tanjung Pinang, sementara pemohon berdomisili di Batam, dan seyogyanya dijamin dengan biaya murah, efektif dan tidak membebani masyarakat serta tidak bertele-tele.

Dalam kejadian ini, dapat dinilai bahwa Gubernur Kepri sebagai pemerintah yang melaksanakan aturan keterbukaan informasi terkesan mengabaikan keberadaan KI Informasi Kepri yang dibuktikan dengan tidak menganggarkan anggaran untuk kebutuhan dan berjalannya sistem keterbukaan dan transparansi informasi public di kepri sehingga KI Kepri berjalan dengan biaya pribadi dari setiap komisi. (wb212)

12,489 kali dilihat, 19 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Berita Utama

Sidang Sengketa Informasi Terkait Polemik Penerbitan e-KTP Di Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID7/5/2019 | Komisi Informasi Publik Kepri menyelenggarakan sidang sengketa informasi yang diajukan oleh Suharsad (WB) melawan Pemerintah Kota Batam terkait informasi dan data Blanko e-KTP dan Pendistribusiannya ke Masyarakat.

Informasi dan data ini sangat dibutuhkan masyarakat karena banyaknya kejanggalan dan kesulitan dalam masyarakat untuk memperoleh e-KTP sementara dikalangan tertentu sangat mudah memperolehnya, demikian Suharsad mengatakan dalam sidang tersebut.

Sidang diselenggarakan di Ruang sidang BPSK Gedung Bersama lantai-5 Batam Centre dipimpin oleh Komisioner KIP Kepri Feri Manalu (Ketua Majelis), Hamdani (Anggota), Mhd Djauhari (Anggota) dan
Imamudin Atas (Panitera pengganti). Sidang ini dihadiri oleh Suharsad (Pelapor), Yulidasril, Kabid. Informasi dan Data/PPID Batam (Terlapor)
(Rina Silfya)

11,919 kali dilihat, 20 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending