Terhubung dengan kami

Batam

Gugatan Rp22,5M Uang Satpol PP Ditolak Pengadilan Negeri Batam

Diterbitkan

pada

Postingan di grup FB tentang dugaan korupsi di tubuh Satpol PP

WAJAHBATAM.ID – Pengadilan Negeri Kelas 1 Batam menolak gugatan 267 Satpol PP dengan anggapan alat bukti pengangkatan sebagai honorer Satpol PP tidak ada. Hakim juga menganggap antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan hukum, demikian Ibnu Hajar.SH melalui SMS nya ke Redaksi WAJAHBATAM.ID. Sementara Walikota Batam yang dikonfirmasi via SMS ke Handphonenya belum memberikan tanggapan.

Postingan di grup FB tentang dugaan korupsi di tubuh Satpol PP

Postingan di grup FB tentang dugaan korupsi di tubuh Satpol PP | Wajah Batam


Sidang gugatan perdata 264 satpol PP di PN Batam, 15 Maret 2017 lalu menampilkan tergugat 1 Walikota Batam di PN Batam dan tergugat 2 Hendri, S.Sos ex Kasatpol PP Kota Batam serta 3 orang lainnya yang terlibat dan tergugat adalah Drs. Benny Setiawan. MH ex. Ka.BNN Kepri, Yusril koto dan Syahrial Tanjung
Sebanyak 267 satpol PP yang menggugat melalui Ormas GNPK-RI Kepri yg diketuai oleh Sumardi Noto Utomo, SH, Polma, SH, Sekprov GNPK Kepri dan Ibnu Hajar, SH sebagai Ketua Bid, Kelembagaan.
Sidang di Ketuai Hakim Syahrial. A Harahap
Anggota : Taufik Abdul Halim Naenggolan, SH dan Jassel, SH.
Perwakilan yang mewakili Walkota Batam adalah Drs. Beny Setiawan, MH
sementara 3 tergugat lain tak hadir, dan karena ketidak hadirannya, hakim ketua meminta agar memanggil melalui media masa dengan alasan alamat yg tak jelas.
Sementara dari Pihak BNN diwakili oleh:
Benny setiawan yg saat itu diminta melengkapi surat tugas.
Dari sumber DT, gugatan yang dilakukan oleh 267 Satpol PP yang sempat bertugas 2 tahun tersebut berupa Gugatan perdata dimana Walikota harus bayar tunai secara tanggung renteng dan kerugian materil Rp 22.214.000.000 (22 M÷) dengan rincian:
3,2jt x 24 bln = Rp 76.800.000
3,2jt x 2 THR = Rp 6.400.000
Jumlah penggugat : Rp 267 org
83jt x 267 = Rp 22.214.400.000
Menurut beberapa kesaksian di group sosmed Wajah Batam yang tidak ingin disebutkan namanya melalui MSN ke WAJAH BATAM, para korban sangat menyayangkan putusan yang terkesan memihak mengingat jumlah korban dan uang yang diduga dipungli tersebut sangat luar biasa, dan bahkan berencana akan mengumpulkan ratusan korban lainnya untuk melakukan class action dengan melampirkan bukti kwitansi penyetoran uang dan bukti lainnya, ironinya postingan tersebut dihapus sendiri oleh pemosting setelah viral selama 12 jam.
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Ps 378 KUHP
Selain itu Pegawai ASN yang melakukan pungli dapat diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.(WB212)

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Terbongkar: Ada Iuran Puluhan Juta Dari Penerimaan CPNS Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/2/209 | Dibatalkannya 97 CPNS yang dinyatakan lulus oleh BKN Pusat membuat para CPNS membuka mulut, dimana ada pungutan yang dilakukan secara kolektif berjumlah rata@rata 10 juta oleh beberapa oknum secara berantai yang juga merupakan peserta CPNS dan telah lulus serta mendapatkan SK nya sebagai PNS. Ini diungkapkan perwakilan guru kepada kru WB di bilangan Batam Centre pada hari Senin, 11/2/2019.

Baca:

Enam Tahun Dinyatakan Lulus Oleh BKN, 93 CPNS Akan Demo Karena Dinyatakan Batal Oleh Pemko Batam

“Pengumpulan uang tersebut dilakukan oleh oknum CPNS berinisial ‘Mw dan ‘Rh yang lulus dan menukar SK swastanya menjadi SK Negeri di rumah Mw” Tika melanjutkan dengan nada kesal sembari menunggu perwakilan mereka koordinasikan rencana demo ke Polresta Barelang Batam Tika mengatakan “sudah kepalang basah, kita bongkar saja sekalian..” dan diaminkan guru-guru dengan koor “setujuu..” dalam pertemuan dengan Suharsad selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Nasional (FKPN).

Bassau Makassau, aktifis pendidikan yang menjabat sebagai Ketua Investigasi FKPN mengungkapkan bahwa FKPN akan selalu mendampingi guru-guru CPNS yang nyata telah diluluskan ileh BKN Pusat. Pendampingan guru-guru akan selalu kami lakukan dan akan selalu kawal sampai status hukumnya diberlakukan”.

Demikian juga tanggapan dari Firdaus Ketua Forum Peduli Masyarakat Kepri (FPM Kepri) bahwa beliau sangat prihatin dengan pencedraan pada diri guru-guru. Dan ini harus dipertanggung jawabkan dalam hal ini FPM Kepri meminta aparat dan pemerintah kota Batam mengusut dan menyelesaikan secara tuntas secara hukum. Apapun bentuk jenis korupsi harus diberantas dan FPM Kepri akan selalu kawal masalah seperti ini” demikian lanjutnya.

Wajah Batam telah mengkorfimansikan kebenaran informasi ini ke Syahir Kepala BKD via WhatsApp, tapi hingga saat ini tidak bersedia memberi menjawaban. (wb212)

(Bersambung)

Lanjutkan Membaca

Batam

Enam Tahun Dinyatakan Lulus Oleh BKN, 93 CPNS Akan Demo Karena Dinyatakan Batal Oleh Pemko Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/2/209 | Pemerintah kota Batam membatalkan 93 status PNS guru-guru honorer yang sudah enam tahun dinyatakan lulus dalam test resmi CPNS pada tahun 2013, dan sudah enam tahun mereka tidak menerima hak kesejahteraan sementara 381 dari 93 telah menerima kesejahteraan yang diberikan oleh negara, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Tika perwakilan guru tersebut kepada Wajah Batam, Minggu 10/2/2019 di Batam Centre.

Dari kenyataan tersebut, selama enam tahun perwakilan guru telah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak mereka. “Kami sudah mendatangi mulai dari BKN dijakarta, Ombudsman Kepri, bahkan hingga meminta keterangan ke Kantor Regional XII di Pekan Baru. Dari informasi yang kami rangkum, kami memahami bahwa ada hal yang tidak beres dan terindikasi adanya mall administrasi dan pembiaran yang berlaku atas hak-hak kami sebagai PNS yang dinyatakan lulus oleh BKN Pusat.di

93 PNS Yang Dibatalkan Pemko Batam Tuntut Haknya

WAJAHBATAM.ID – 10/2/209 | Pemerintah kota Batam membatalkan 93 status PNS guru-guru honorer yang sudah enam tahun dinyatakan lulus dalam test resmi CPNS pada tahun 2013, dan sudah enam tahun mereka tidak menerima hak kesejahteraan sementara 381 dari 93 telah menerima kesejahteraan yang diberikan oleh negara, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan guru tersebut kepada Wajah Batam, Minggu 10/2/2019 di Batam Centre.

Dari kenyataan tersebut, selama enam tahun perwakilan guru telah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak mereka. “Kami sudah mendatangi mulai dari BKN dijakarta, Ombudsman Kepri, bahkan hingga meminta keterangan ke Kantor Regional XII di Pekan Baru.

“Dari informasi yang kami kumpulkan, kami memahami bahwa ada hal yang tidak beres dan terindikasi adanya mall administrasi dan pembiaran atas hak-hak CPNS yang dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Negara yang berlaku di Pemko Batam. Hal ini terkesan adanya pengkotak-kotakkan kelulusan sementara status kami sama-sama dinyatakan lulus oleh BKN Pusat” ungkap Tika.

Masalah ini telah lama diperjuangkan hingga pada hari ini Senin, 11/2/2019 perwakilan 93 guru telah mengadakan dialog dengan Walikota Batam di lantai IV gedung Pemko Batam yang dihadiri langsung oleh pak Rudi, Pak Syahir (ka.BKD) dan pejabat tinggi lainnya di pemko Batam, lanjut Tika menyampaikan bahwa adanya pertemuan pada hari dimaksud.

Karena kurang puas dari hasil pertemuan tersebut, perwakilan guru mendatangi Polresta Barelang memasukkan surat pemberitahuan untuk adakan demontrasi damai yang rujukannya diberitahu pihak Intelkam Polresta Barelang aksi demo damai tersebut dapat dilaksanakan pada hari Senin,18/2/2019″, ucap perwakilan guru tersebut mengakhiri pembicaraannya.

Hingga tulisan ini diterbitkan, awak media ini telah mengkonfirmasi via WhatsApp kepada Kepala Syahir Kepada BPKSDM BKD Pemko Batam dan belum mendapat tanggapan.
(wb212)

 

Lanjutkan Membaca

Batam

Ijazah Anak Hilang di SMPN 20 Tiban, “Satu Truk Tentara Ibu Bawakan Kemaripun, Saya Takkan Gentar”

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 9/2/2019 |
Dua siswa lulusan SMPN 20 hingga saat ini belum menerima ijazah yang ketika dikonfirmasi pada Kepala Sekolahnya menyatakan telah hilang dan sedang dalam pencarian, demikian pengakuan kedua orang tua siswa melaporkan hal ini pada WAJAH BATAM  Sabtu, 9/2/2019 di Batam Centre.

AN adalah siswa lulusan SMPN 20 Tiban pada tahun 2016, setelah hampir 3 tahun hingga saat ini belum menerima ijazahnya. Hal ini terjadi karena saat itu pihak sekolah mengatakan ijazah tersebut harus menyesuaikan data dan sidik jari siswa. Namun setelah lembaran ijazah dan SKHU diserahkan pada para lulusan ternyata AN yang diwakili orang tuanya karena sedang mondok disalah satu Boarding School di kota Batam tidak menerima ijazahnya.

Hingga saat ini orang tua AN telah 4 kali mendatangi sekolah tersebut tapi pihak sekolah selalu memberikan alasan dalam proses pencarian.

Ketika awak media ini mengkonfirmasi kepada Ibu Puspa (wakil kepala sekolah. Red), beliau juga masih berupaya mencari diruangan tempat penyimpanan berkas dan ijazah.

Karena tidak menemukannya, maka pihak sekolah meminta siswa alumni SMPN 20 Tiban tersebut dapat hadir, tapi setelah pada hari berikutnya AN hadir disekolah, ditanggapi oleh pegawai yang ditunjuk dengan mengatakan ijazah tersebut sudah tidak ada.

Karena selalu mendapatkan jawaban yang tidak bisa memberikan kepastian selama setelah 2 tahun terombang ambing, maka Bapak siswa memutuskan untuk memberitakan masalah ini melalui media WAJAH BATAM.

Kejadian Yang Sama Tahun 2010

Lain halnya dengan ibu Maysarah, ijazah SD anaknya (RW)yang juga merupakan saudara sepupu dari AN juga dihilangkan oleh pihak sekolahnya yang mana saat masuk ke SDN 20 Tiban (2006) pihak sekolah meminta dan menahan ijazahnya karena pindahan dari propinsi.

Setelah RW selesaikan pendidikannya di SMPN 20 Tiban tahun ajaran 2009-2010, Bapak Dian (Kepsek) pada saat itu, tidak bisa mengembalikannya dan saat itu pernah terjadi pertengkaran dimana waktu itu kepala sekolah sempat melontarkan kata “satu truk tentara ibu bawakan kemari pun, saya takkan gentar“… Ujar kepsek saat itu.

Dari keterangan yang diperoleh dari Ibu May (orang tua RW.red) di bilangan wilayah Tiban Lama, ibu yang memiliki 3 orang anak ini mengungkapkan bahwa ijazah SD anaknya sampai detik ini tidak di temukan oleh pihak sekolah SMP 20 Negeri Tiban Batam.

Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Nasional (FKPN) Suharsad ketika diminta pendapatnya mengatakan bahwa dalam kasus 2 izajah ini Pemerintah Kota Batam harus bertanggung jawab, jika hal ini tidak diselesaikan maka FKPN akan membawa kasus ini ke Komisi IV agar dapat diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat.

(Sauthi)

Lanjutkan Membaca

Trending