Terhubung dengan kami

Batam

Gugatan Rp22,5M Uang Satpol PP Ditolak Pengadilan Negeri Batam

Diterbitkan

pada

Postingan di grup FB tentang dugaan korupsi di tubuh Satpol PP

WAJAHBATAM.ID – Pengadilan Negeri Kelas 1 Batam menolak gugatan 267 Satpol PP dengan anggapan alat bukti pengangkatan sebagai honorer Satpol PP tidak ada. Hakim juga menganggap antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan hukum, demikian Ibnu Hajar.SH melalui SMS nya ke Redaksi WAJAHBATAM.ID. Sementara Walikota Batam yang dikonfirmasi via SMS ke Handphonenya belum memberikan tanggapan.

Postingan di grup FB tentang dugaan korupsi di tubuh Satpol PP

Postingan di grup FB tentang dugaan korupsi di tubuh Satpol PP | Wajah Batam


Sidang gugatan perdata 264 satpol PP di PN Batam, 15 Maret 2017 lalu menampilkan tergugat 1 Walikota Batam di PN Batam dan tergugat 2 Hendri, S.Sos ex Kasatpol PP Kota Batam serta 3 orang lainnya yang terlibat dan tergugat adalah Drs. Benny Setiawan. MH ex. Ka.BNN Kepri, Yusril koto dan Syahrial Tanjung
Sebanyak 267 satpol PP yang menggugat melalui Ormas GNPK-RI Kepri yg diketuai oleh Sumardi Noto Utomo, SH, Polma, SH, Sekprov GNPK Kepri dan Ibnu Hajar, SH sebagai Ketua Bid, Kelembagaan.
Sidang di Ketuai Hakim Syahrial. A Harahap
Anggota : Taufik Abdul Halim Naenggolan, SH dan Jassel, SH.
Perwakilan yang mewakili Walkota Batam adalah Drs. Beny Setiawan, MH
sementara 3 tergugat lain tak hadir, dan karena ketidak hadirannya, hakim ketua meminta agar memanggil melalui media masa dengan alasan alamat yg tak jelas.
Sementara dari Pihak BNN diwakili oleh:
Benny setiawan yg saat itu diminta melengkapi surat tugas.
Dari sumber DT, gugatan yang dilakukan oleh 267 Satpol PP yang sempat bertugas 2 tahun tersebut berupa Gugatan perdata dimana Walikota harus bayar tunai secara tanggung renteng dan kerugian materil Rp 22.214.000.000 (22 M÷) dengan rincian:
3,2jt x 24 bln = Rp 76.800.000
3,2jt x 2 THR = Rp 6.400.000
Jumlah penggugat : Rp 267 org
83jt x 267 = Rp 22.214.400.000
Menurut beberapa kesaksian di group sosmed Wajah Batam yang tidak ingin disebutkan namanya melalui MSN ke WAJAH BATAM, para korban sangat menyayangkan putusan yang terkesan memihak mengingat jumlah korban dan uang yang diduga dipungli tersebut sangat luar biasa, dan bahkan berencana akan mengumpulkan ratusan korban lainnya untuk melakukan class action dengan melampirkan bukti kwitansi penyetoran uang dan bukti lainnya, ironinya postingan tersebut dihapus sendiri oleh pemosting setelah viral selama 12 jam.
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Ps 378 KUHP
Selain itu Pegawai ASN yang melakukan pungli dapat diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.(WB212)

2,556 kali dilihat, 8 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Guru SD Shabilla Cabuli Siswanya

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID | Batam kembali dihebohkan dengan kejadian asusila yang terjadi disekolah dasar shabilla yang bernaung dibawah Yayasan Harapan Kasih Bunda yang beralamat di Perumahan Pesona Asri kecamatan Batam Kota.

Salah satu orang tua siswa mengatakan kepada WBtv bahwa kejadian tersebut sering didengarnya disekolah ini yang dilakukan oleh salah satu guru yang mengajar disekolah Shabilla ini, tapi entah kenapa ini seolah dibiarkan dan terkesan diabaikan.

Menurut Kepala Sekolah SD Shabilla … Kejadian yang terjadi tiga hari lalu tersebut baru dilaporkan oleh walimurid SD Shabilla pada hari Rabu, 4 sept 2019. Kejadian ini. Dan dari keterangan yang dipantau dari orang tua siswa lainnya terdata baru tiga orang siswa yang diduga menjadi korbannya.

Suharyono, pelaku yang merupakan guru konseling di sekolah Shabilla ini juga mengajar sebagai guru kelas. Peristiwa pencabulan tersebut dilakukan saat para siswa melakukan bimbingan hipnoterapi. Modus yang dilakukan dengan cara menyuruh para siswa tutup mata dan berbagai cara lainnya yang dilakukan berkelompok ataupun individu. Dalam keadaan mata tertutup pelaku melakukan aksinya dengan meraba-raba siswa bahkan sampai pada gesekan pada tempat vital siswa.

Leni Fitriana, Komisioner Perlindungan anak yang hadir saat WBtv lakukan liputan mengatakan bahwa KPAI Batam akan melakukan pendampingan dan pengawalan untuk menuntaskan kasus ini. Dan berharap kasus ini dapat sesegeranya dituntaskan pihak berwajib.

Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepala sekolah Shabilla pada Kamis, 5 September 2019 siang tadi, anggota KPPAS Kepri Mahmud Syaltut. S. Psi yang diwawancarai WBtv mengatakan bahwa KPPAD Kepri akan tindaklanjuti kejadian ini sesuai tupoksinya, dan pada kesempatan tersebut juga menerangkan modus operandi yang sering terjadi dimana para pelaku yang memakai modus operandi hipnoterapi ini sering terjadi dimana pelaku selalu memanfaatkan kedudukannya untuk memenuhi perintahnya dengan alasan bimbingan dan konseling yang tujuannya dapat leluasa melaksanakan aksinya agar terkesan hal tersebut merupakan sistem pembelajaran dan bimbingan.

3,874 kali dilihat, 818 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Sopir Trans Batam Bahayakan Keselamatan Penumpang

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Batam | Perlakuan kru sebuah bus umum Trans Batam rute Teluk Mata Ikan BP 7135 EU yang terjadi saat tujuan akhir sebuah sekolah TK di Kecamatan Batam Kota yang sedang selenggarakan kurikulum “Puncak Thema” dengan “Pengenalan Lingkungan Menaiki Transportasi Umum” kepada anak usia dini di halte depan Batara Batam Centre Jum’at 11 /10/2019 dianggap pembimbing Sekolah TK tersebut kurang manusiawi.

Bermula dari perjalanan yang diawali dari halte tersebut menuju simpang pantai melayu, rombongan salah satu sekolah Taman Kanak-kanak yang berjumlah total 39 orang yang terdiri dari 15 anak TK, 16 orang tua siswa, 5 balita dan 3 bayi menaiki sebuah bus umum Trans Batam, melakukan perjalanan dalam rangka program kurikulum untuk anak sekolah tingkat Taman Kanak-kanak.

Melalui sebuah kesepakatan antara ketua rombongan dengan sopir bis disepakati harga 2 kali lipat (one way) dengan ketentuan mengantar sampai tujuan yang berjarak sekitar setengah kilo dari jalur umum. Ketua rombongan meminta dapat dijemput kembali mengingat anak-anak dan orang tua siswa/pendamping yang juga membawa bayinya.

Setelah waktu yang ditentukan, karena sesuatu hal, maka sopir bis pertama (pengantar) mendelegasikan penjemputan kepada bis lainnya dwngan rute yang sama. Atas permintaan kru bis kedua (penjemput) juga disepakati dengan pembayaran ongkos yang sama dengan bis pertama (pulang).

Kesan pertama saat akan menaikkan anak-anak, kru bis ini secara spontan bicara didepan para siswa yang ditujukan kepada rombongan “tolong ibu-ibu anak-anaknya jangan mengotori mobil kami ya..!”

Perjalanan yang seharusnya memberikan kenyamanan dan pendidikan positif pada anak usia dini tersebut akhirnya berubah menjadi suatu permasalahan, dimana kru bis tersebut tidak mempedulikan jumlah penumpang yang seharusnya (over capacity). Kru bis umum tersebut terus menaikkan penumpang lain hingga mencapai hampir 80 penumpang yang seharusnya berkapasitas 31 sit penumpang.

Tidak sampai disitu, dalam perjalanan yang membahayakan nyawa penumpang, terlihat anak-anak yang dari awal telah membayar seharusnya menempati kursi, diminta oleh kru bis tersebut dipangku orang tua masing-masing dan ada orang tua siswa yang berdiri sambil memegang anak dan menggendong bayinya, sehingga dalam perjalanan terjadi kehebohan dan berbagai keluhan. Bahkan dalam perjalanan yang berdesakan banyak siswa TK dan anak bayi yang menagis.

Menanggapi hal tersebut, sesampai pada tujuan akhir, ketua rombongan sekolah TK menyampaikan protes, tapi kru bis umum tersebut menanggapi dengan kasar bahkan mengeluarkan kata-kata “jika mau nyaman cari mobil lain saja” sementara rombongan telah membuat kesepakatan bahkan dengan harga dua kali lipat. “perjalanan ini bukan karena sekolah tidak memiliki mobil sendiri, tapi dalam rangka program kurikulum sekolah, cetus Kepala Sekolah ini.

Ketua rombongan sekolah yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah di salah satu Taman Kanak-kanak di Batam Kota mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya, “perjalanan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan Anak Usia Dini yang seharusnya menanamkan kebanggan dan kecintaan mereka dari contoh pelayanan pemerintah kota Batam menjadi sebuah pendidikan negatif karena perlakuan kru berbaju biru tersebut. Apalagi adanya keributan antara Ketua rombongan dengan kru bis umum saat sampai tujuan akhir”

Kepala Sekolah tersebut juga menyampaikan kepada WBtv, bahwa “apa yang dikatakan oleh Walikota Batam HM. Rudi ternyata hanya slogan manis dimulut saja, dan ini kami alami langsung bahkan saat melakukan pendidikan kepada anak bangsa” kata Kepsek tersebut.

Pada kesempatan yang sama, salah satu orang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya juga mengatakan dan mengharap kepada pemerintah kota Batam agar ini menjadi perhatian, “kami ingin anak-anak kami melihat dan merasakan langsung kenyamanan layanan pemerintah, agar anak-anak kami termotifasi menjadi anak-anak yang mencintai pemerintahnya” demikian ujar orang tua siswa tersebut dengan kesal.

Sampai berita ini diterbitkan, Kepala dinas Perhubungan yang dikonfirmasi WBtv belum membwrikan jawabannya. (WBtv)

45,189 kali dilihat, 1,066 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Polemik Bebas UWT BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Batam | Direktur Riset Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya Provinsi Kepri – Tengku Jayadi Noer menyarankan agar tidak ada pihak-pihak yang mempolemikan wacana pembebasan UWT BP Batam untuk pemukiman 200 M2 ke bawah. Lebih baik semua pihak menunggu kebijakan yang diambil Kepala BP Batam dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Jayadi, biarkan Kepala BP Batam yg merupakan Walikota Batam bekerja terlebih dahulu untuk menata dan mensinkronisasi kinerja kedua lembaga menjadi satu kekuatan untuk memajukan Batam.

“Pernyataan bebas UWT ini bisa memicu pertentangan antara Kepala BP Batam dengan masyarakat Batam, satu sisi masyarakat sangat berharap bisa bebas UWT BP Batam, tapi satu sisi kita masih melihat kebijakan yg akan diambil BP Batam,” katanya kepada WB di Batam Center, 10/10/19.

Lebih lanjut Jayadi menjelaskan, BP Batam itu hanya sebuah lembaga yang menjalankan kebijakan pemerintah pusat. “Jadi pertanyaan nya, apakah Kepala BP Batam punya kewenangan untuk pembebasan UWT ini,” ujarnya.

Jayadi menambahkan, kebijakan tarif UWT selama ini acuannya adalah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) – yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Kepala BP Batam. “Artinya Kepala BP Batam masih harus berjuang untuk itu. Ini yang perlu diberikan kesempatan bekerja tanpa beban macam-macam.”

Sejauh yang dia tahu filosofi UWTO itu bukan hanya utk ngejar pendapatan dari sewa, maka awal tarif nya rendah sekali, tapi lebih kepada pengendalian lahan.

Misal untuk investor yang datang survey begitu selesai mau realisasi komponen harga tanah itu tetap, kedua bagi perencanaan dan pengembangan kota, bila dibutuhkan untuk urban renual, peremajaan kota maupun redevelopment akibat perkembangan kota, tidak perlu biaya pembebasan dan penggusuran, misalnya kampung utama sudah selayaknya jadi kawasan niaga bukan perumahan, cukup men stop uwto pada habis masanya.

Jayadi justru mengingatkan kepala BP Batam agar mempertimbangkan segala aspek terkait wacana bebas UWT BP Batam itu, di mana akan ada kepentingan dan keuntungan yang besar bagi developer dan pelaku properti di Batam. “mesti perlu kajian yang lebih mendalam lah, dan tidak ada yg berpolemik soal tersebut, apalagi terkesan mengadu domba antara Kepala BP Batam dengan masyarakat Batam..?” tambahnya. (WB)

16,708 kali dilihat, 814 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending