Terhubung dengan kami

Batam

Surat Terbuka Untuk Pemimpin Kota Batam

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | BATAM  –  Direktur Lembaga Sosial Masyarakat Forum Komunikasi Pendidikan Nasional (LSM FKPN) yang selama ini sangat kritis dalam menyikapi dan memperjuangkan aspirasi pendidikan masyarakat hari ini (Minggu, 15/7/2018) membuat surat terbuka untuk pemimpin kota Batam yang dialamatkan kepada Walikota Batam terkait kisruhnya pelaksanaan pendidikan di kota Batam yang menurut pantauannya setiap tahun pelaksanaan PPDB tidak pernah terselesaikan, demikian Suharsad (red)
SURAT TERBUKA U/ PEMIMPIN BATAM
Kepada Yth:
Walikota Batam
Di-
Engku Putri Batam
Penerimaan Siswa Baru sudahpun selesai dan apa yang dikhawatirkan masyarakat khususnya masyarakar yang kurang beruntung dan ekonomi pas-pasan terbukti, karena terindikasi merupakan tradisi tahunan yang menjadi momok pendidikan masyarakat khususnya orang tua yang akan memasukkan anaknya sekolah di sekolah negeri.
Kisruh tahunan tentang PPDB ini terjadi hampir disemua sekolah dan hal ini ternyata terbukti dengan terjaringnya dalam OTT Saber Pungli salah satu ketua Komite SMPN 10 Sei Panas. Hal ini tentunya dapat dijadikan sebagai acuan dan kajian untuk membenahi sistem penyelwnggaraan PPDB yang setiap tahun tak kunjung selesai.
Kejadian tersebut tentu dapat dijadikan sebagai contoh dan gambaran bagaimana hancurnya sistem yg selama ini “dipelihara” oleh pihak2 yg tak ingin sistem itu berjalan dengan sesungguhnya. Dan setiap tahun hal ini terindikasi secara masive berjalan “aman-aman” saja seolah adanya pembiaran oleh walikora Batam sebagai pemimpin di Kota batam ini.
WAJAH BATAM yang hingga saat ini memilki 478.000an member dan sebagai media sosial yang merupakan wadah aspirasi langsung masyarakat dengan tanpa terlibat dengan intervensi dari pihak manapun telah banyak mendapat pengaduan dan aspirasi publik yang perlu disikapi oleh pemerintah kota batam khususnya dalam hal pendidikan.
Dalam hal ini, Pemerintah kota batam harus membenahi sistem dengan konsekwen dan konsisten agar hak pendidikan masyarakat benar-benar dimilikinya untuk kemajuan bangsa secara umumnya.
Menyikapi hal tersebut disamping hebohnya sekolah-sekolah dalam penerimaan siswa baru, masyarakat juga dihadapkan dengan anjuran walikota Batam H. M. Rudi untuk mendemo BP Batam dimana Pemko Batam kesulitan mendapatkan lahan untuk membanguan sekolah.
DASAR HUKUM BERDIRINYA KOTA BATAM
Mengacu pada UU nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentykan kota Batam jelas mengatur semua kewenangan daerah devenitif tanpa kecuali masalah pendidikan. Untuk hal tersebut walikota memiliki kewenangn dalam mentikapi hal tentang pendidikan dan infrastrukturnya, oleh karenanya hal tersebut tidaklah etis walikira menfanjurkan masyarakatnya mendemo BP Batam yang norabenenya juga secara vertikal menantang presiden secara jabatan, karena apapun negosiasi yang pernah dibicarakan dengan pihak BP Batam adalah merupakan keputusan pemwrintah RI secara khusus.
Mengkaji dalam permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa walikota bertindak seperti seorang aktifis dan andaikan hal ini tetap merupakan “suara” walikota batam, kenapa harus tanggung2.. bukankah scr kebijakan walikota batam dapat melakukan kajian dg melibatkan aktifis, lsm, tokoh dan stakeholder lainnya yg hasilnya diserahkan ke Presiden untuk dikaji ulang dan secara ekstrimnya lagi kenapa tidak menghimbau masyarakat untuk demo pembubaran BP saja agar selesai polemik tahunan ini..?
Maka untuk hal tersebut diatas dengan ini masyarakat atas pemegang kekuasaan tertinggi (UUD 45) memerintahkan Walikota Batam untuk melaksanakan aturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tegas, Murni dan Konsekuen yaitu dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menentukan kebijakan serta menentukan pejabat penyelenggara pendidikan yang bersih dan menjaga Batam menjadi kota yang kondusif dengan tanpa intrik apapun.
Semoga tahun berikutnya tidak ada lagi masyarakat yang “terzalimi” dalam memperoleh hak pendidikan anaknya dan Batam dapat menjadi kota besar yang maju dikemudian hari.
Ttd,
Dir. FKPN – Suharsad

1,655 kali dilihat, 25 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Guru SD Shabilla Cabuli Siswanya

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID | Batam kembali dihebohkan dengan kejadian asusila yang terjadi disekolah dasar shabilla yang bernaung dibawah Yayasan Harapan Kasih Bunda yang beralamat di Perumahan Pesona Asri kecamatan Batam Kota.

Salah satu orang tua siswa mengatakan kepada WBtv bahwa kejadian tersebut sering didengarnya disekolah ini yang dilakukan oleh salah satu guru yang mengajar disekolah Shabilla ini, tapi entah kenapa ini seolah dibiarkan dan terkesan diabaikan.

Menurut Kepala Sekolah SD Shabilla … Kejadian yang terjadi tiga hari lalu tersebut baru dilaporkan oleh walimurid SD Shabilla pada hari Rabu, 4 sept 2019. Kejadian ini. Dan dari keterangan yang dipantau dari orang tua siswa lainnya terdata baru tiga orang siswa yang diduga menjadi korbannya.

Suharyono, pelaku yang merupakan guru konseling di sekolah Shabilla ini juga mengajar sebagai guru kelas. Peristiwa pencabulan tersebut dilakukan saat para siswa melakukan bimbingan hipnoterapi. Modus yang dilakukan dengan cara menyuruh para siswa tutup mata dan berbagai cara lainnya yang dilakukan berkelompok ataupun individu. Dalam keadaan mata tertutup pelaku melakukan aksinya dengan meraba-raba siswa bahkan sampai pada gesekan pada tempat vital siswa.

Leni Fitriana, Komisioner Perlindungan anak yang hadir saat WBtv lakukan liputan mengatakan bahwa KPAI Batam akan melakukan pendampingan dan pengawalan untuk menuntaskan kasus ini. Dan berharap kasus ini dapat sesegeranya dituntaskan pihak berwajib.

Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepala sekolah Shabilla pada Kamis, 5 September 2019 siang tadi, anggota KPPAS Kepri Mahmud Syaltut. S. Psi yang diwawancarai WBtv mengatakan bahwa KPPAD Kepri akan tindaklanjuti kejadian ini sesuai tupoksinya, dan pada kesempatan tersebut juga menerangkan modus operandi yang sering terjadi dimana para pelaku yang memakai modus operandi hipnoterapi ini sering terjadi dimana pelaku selalu memanfaatkan kedudukannya untuk memenuhi perintahnya dengan alasan bimbingan dan konseling yang tujuannya dapat leluasa melaksanakan aksinya agar terkesan hal tersebut merupakan sistem pembelajaran dan bimbingan.

3,910 kali dilihat, 854 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Sopir Trans Batam Bahayakan Keselamatan Penumpang

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Batam | Perlakuan kru sebuah bus umum Trans Batam rute Teluk Mata Ikan BP 7135 EU yang terjadi saat tujuan akhir sebuah sekolah TK di Kecamatan Batam Kota yang sedang selenggarakan kurikulum “Puncak Thema” dengan “Pengenalan Lingkungan Menaiki Transportasi Umum” kepada anak usia dini di halte depan Batara Batam Centre Jum’at 11 /10/2019 dianggap pembimbing Sekolah TK tersebut kurang manusiawi.

Bermula dari perjalanan yang diawali dari halte tersebut menuju simpang pantai melayu, rombongan salah satu sekolah Taman Kanak-kanak yang berjumlah total 39 orang yang terdiri dari 15 anak TK, 16 orang tua siswa, 5 balita dan 3 bayi menaiki sebuah bus umum Trans Batam, melakukan perjalanan dalam rangka program kurikulum untuk anak sekolah tingkat Taman Kanak-kanak.

Melalui sebuah kesepakatan antara ketua rombongan dengan sopir bis disepakati harga 2 kali lipat (one way) dengan ketentuan mengantar sampai tujuan yang berjarak sekitar setengah kilo dari jalur umum. Ketua rombongan meminta dapat dijemput kembali mengingat anak-anak dan orang tua siswa/pendamping yang juga membawa bayinya.

Setelah waktu yang ditentukan, karena sesuatu hal, maka sopir bis pertama (pengantar) mendelegasikan penjemputan kepada bis lainnya dwngan rute yang sama. Atas permintaan kru bis kedua (penjemput) juga disepakati dengan pembayaran ongkos yang sama dengan bis pertama (pulang).

Kesan pertama saat akan menaikkan anak-anak, kru bis ini secara spontan bicara didepan para siswa yang ditujukan kepada rombongan “tolong ibu-ibu anak-anaknya jangan mengotori mobil kami ya..!”

Perjalanan yang seharusnya memberikan kenyamanan dan pendidikan positif pada anak usia dini tersebut akhirnya berubah menjadi suatu permasalahan, dimana kru bis tersebut tidak mempedulikan jumlah penumpang yang seharusnya (over capacity). Kru bis umum tersebut terus menaikkan penumpang lain hingga mencapai hampir 80 penumpang yang seharusnya berkapasitas 31 sit penumpang.

Tidak sampai disitu, dalam perjalanan yang membahayakan nyawa penumpang, terlihat anak-anak yang dari awal telah membayar seharusnya menempati kursi, diminta oleh kru bis tersebut dipangku orang tua masing-masing dan ada orang tua siswa yang berdiri sambil memegang anak dan menggendong bayinya, sehingga dalam perjalanan terjadi kehebohan dan berbagai keluhan. Bahkan dalam perjalanan yang berdesakan banyak siswa TK dan anak bayi yang menagis.

Menanggapi hal tersebut, sesampai pada tujuan akhir, ketua rombongan sekolah TK menyampaikan protes, tapi kru bis umum tersebut menanggapi dengan kasar bahkan mengeluarkan kata-kata “jika mau nyaman cari mobil lain saja” sementara rombongan telah membuat kesepakatan bahkan dengan harga dua kali lipat. “perjalanan ini bukan karena sekolah tidak memiliki mobil sendiri, tapi dalam rangka program kurikulum sekolah, cetus Kepala Sekolah ini.

Ketua rombongan sekolah yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah di salah satu Taman Kanak-kanak di Batam Kota mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya, “perjalanan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan Anak Usia Dini yang seharusnya menanamkan kebanggan dan kecintaan mereka dari contoh pelayanan pemerintah kota Batam menjadi sebuah pendidikan negatif karena perlakuan kru berbaju biru tersebut. Apalagi adanya keributan antara Ketua rombongan dengan kru bis umum saat sampai tujuan akhir”

Kepala Sekolah tersebut juga menyampaikan kepada WBtv, bahwa “apa yang dikatakan oleh Walikota Batam HM. Rudi ternyata hanya slogan manis dimulut saja, dan ini kami alami langsung bahkan saat melakukan pendidikan kepada anak bangsa” kata Kepsek tersebut.

Pada kesempatan yang sama, salah satu orang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya juga mengatakan dan mengharap kepada pemerintah kota Batam agar ini menjadi perhatian, “kami ingin anak-anak kami melihat dan merasakan langsung kenyamanan layanan pemerintah, agar anak-anak kami termotifasi menjadi anak-anak yang mencintai pemerintahnya” demikian ujar orang tua siswa tersebut dengan kesal.

Sampai berita ini diterbitkan, Kepala dinas Perhubungan yang dikonfirmasi WBtv belum membwrikan jawabannya. (WBtv)

45,225 kali dilihat, 1,102 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Polemik Bebas UWT BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Batam | Direktur Riset Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya Provinsi Kepri – Tengku Jayadi Noer menyarankan agar tidak ada pihak-pihak yang mempolemikan wacana pembebasan UWT BP Batam untuk pemukiman 200 M2 ke bawah. Lebih baik semua pihak menunggu kebijakan yang diambil Kepala BP Batam dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Jayadi, biarkan Kepala BP Batam yg merupakan Walikota Batam bekerja terlebih dahulu untuk menata dan mensinkronisasi kinerja kedua lembaga menjadi satu kekuatan untuk memajukan Batam.

“Pernyataan bebas UWT ini bisa memicu pertentangan antara Kepala BP Batam dengan masyarakat Batam, satu sisi masyarakat sangat berharap bisa bebas UWT BP Batam, tapi satu sisi kita masih melihat kebijakan yg akan diambil BP Batam,” katanya kepada WB di Batam Center, 10/10/19.

Lebih lanjut Jayadi menjelaskan, BP Batam itu hanya sebuah lembaga yang menjalankan kebijakan pemerintah pusat. “Jadi pertanyaan nya, apakah Kepala BP Batam punya kewenangan untuk pembebasan UWT ini,” ujarnya.

Jayadi menambahkan, kebijakan tarif UWT selama ini acuannya adalah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) – yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Kepala BP Batam. “Artinya Kepala BP Batam masih harus berjuang untuk itu. Ini yang perlu diberikan kesempatan bekerja tanpa beban macam-macam.”

Sejauh yang dia tahu filosofi UWTO itu bukan hanya utk ngejar pendapatan dari sewa, maka awal tarif nya rendah sekali, tapi lebih kepada pengendalian lahan.

Misal untuk investor yang datang survey begitu selesai mau realisasi komponen harga tanah itu tetap, kedua bagi perencanaan dan pengembangan kota, bila dibutuhkan untuk urban renual, peremajaan kota maupun redevelopment akibat perkembangan kota, tidak perlu biaya pembebasan dan penggusuran, misalnya kampung utama sudah selayaknya jadi kawasan niaga bukan perumahan, cukup men stop uwto pada habis masanya.

Jayadi justru mengingatkan kepala BP Batam agar mempertimbangkan segala aspek terkait wacana bebas UWT BP Batam itu, di mana akan ada kepentingan dan keuntungan yang besar bagi developer dan pelaku properti di Batam. “mesti perlu kajian yang lebih mendalam lah, dan tidak ada yg berpolemik soal tersebut, apalagi terkesan mengadu domba antara Kepala BP Batam dengan masyarakat Batam..?” tambahnya. (WB)

16,744 kali dilihat, 850 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending