Terhubung dengan kami

Batam

Surat Terbuka Untuk Pemimpin Kota Batam

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | BATAM  –  Direktur Lembaga Sosial Masyarakat Forum Komunikasi Pendidikan Nasional (LSM FKPN) yang selama ini sangat kritis dalam menyikapi dan memperjuangkan aspirasi pendidikan masyarakat hari ini (Minggu, 15/7/2018) membuat surat terbuka untuk pemimpin kota Batam yang dialamatkan kepada Walikota Batam terkait kisruhnya pelaksanaan pendidikan di kota Batam yang menurut pantauannya setiap tahun pelaksanaan PPDB tidak pernah terselesaikan, demikian Suharsad (red)
SURAT TERBUKA U/ PEMIMPIN BATAM
Kepada Yth:
Walikota Batam
Di-
Engku Putri Batam
Penerimaan Siswa Baru sudahpun selesai dan apa yang dikhawatirkan masyarakat khususnya masyarakar yang kurang beruntung dan ekonomi pas-pasan terbukti, karena terindikasi merupakan tradisi tahunan yang menjadi momok pendidikan masyarakat khususnya orang tua yang akan memasukkan anaknya sekolah di sekolah negeri.
Kisruh tahunan tentang PPDB ini terjadi hampir disemua sekolah dan hal ini ternyata terbukti dengan terjaringnya dalam OTT Saber Pungli salah satu ketua Komite SMPN 10 Sei Panas. Hal ini tentunya dapat dijadikan sebagai acuan dan kajian untuk membenahi sistem penyelwnggaraan PPDB yang setiap tahun tak kunjung selesai.
Kejadian tersebut tentu dapat dijadikan sebagai contoh dan gambaran bagaimana hancurnya sistem yg selama ini “dipelihara” oleh pihak2 yg tak ingin sistem itu berjalan dengan sesungguhnya. Dan setiap tahun hal ini terindikasi secara masive berjalan “aman-aman” saja seolah adanya pembiaran oleh walikora Batam sebagai pemimpin di Kota batam ini.
WAJAH BATAM yang hingga saat ini memilki 478.000an member dan sebagai media sosial yang merupakan wadah aspirasi langsung masyarakat dengan tanpa terlibat dengan intervensi dari pihak manapun telah banyak mendapat pengaduan dan aspirasi publik yang perlu disikapi oleh pemerintah kota batam khususnya dalam hal pendidikan.
Dalam hal ini, Pemerintah kota batam harus membenahi sistem dengan konsekwen dan konsisten agar hak pendidikan masyarakat benar-benar dimilikinya untuk kemajuan bangsa secara umumnya.
Menyikapi hal tersebut disamping hebohnya sekolah-sekolah dalam penerimaan siswa baru, masyarakat juga dihadapkan dengan anjuran walikota Batam H. M. Rudi untuk mendemo BP Batam dimana Pemko Batam kesulitan mendapatkan lahan untuk membanguan sekolah.
DASAR HUKUM BERDIRINYA KOTA BATAM
Mengacu pada UU nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentykan kota Batam jelas mengatur semua kewenangan daerah devenitif tanpa kecuali masalah pendidikan. Untuk hal tersebut walikota memiliki kewenangn dalam mentikapi hal tentang pendidikan dan infrastrukturnya, oleh karenanya hal tersebut tidaklah etis walikira menfanjurkan masyarakatnya mendemo BP Batam yang norabenenya juga secara vertikal menantang presiden secara jabatan, karena apapun negosiasi yang pernah dibicarakan dengan pihak BP Batam adalah merupakan keputusan pemwrintah RI secara khusus.
Mengkaji dalam permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa walikota bertindak seperti seorang aktifis dan andaikan hal ini tetap merupakan “suara” walikota batam, kenapa harus tanggung2.. bukankah scr kebijakan walikota batam dapat melakukan kajian dg melibatkan aktifis, lsm, tokoh dan stakeholder lainnya yg hasilnya diserahkan ke Presiden untuk dikaji ulang dan secara ekstrimnya lagi kenapa tidak menghimbau masyarakat untuk demo pembubaran BP saja agar selesai polemik tahunan ini..?
Maka untuk hal tersebut diatas dengan ini masyarakat atas pemegang kekuasaan tertinggi (UUD 45) memerintahkan Walikota Batam untuk melaksanakan aturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tegas, Murni dan Konsekuen yaitu dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menentukan kebijakan serta menentukan pejabat penyelenggara pendidikan yang bersih dan menjaga Batam menjadi kota yang kondusif dengan tanpa intrik apapun.
Semoga tahun berikutnya tidak ada lagi masyarakat yang “terzalimi” dalam memperoleh hak pendidikan anaknya dan Batam dapat menjadi kota besar yang maju dikemudian hari.
Ttd,
Dir. FKPN – Suharsad

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Terbongkar: Ada Iuran Puluhan Juta Dari Penerimaan CPNS Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/2/209 | Dibatalkannya 97 CPNS yang dinyatakan lulus oleh BKN Pusat membuat para CPNS membuka mulut, dimana ada pungutan yang dilakukan secara kolektif berjumlah rata@rata 10 juta oleh beberapa oknum secara berantai yang juga merupakan peserta CPNS dan telah lulus serta mendapatkan SK nya sebagai PNS. Ini diungkapkan perwakilan guru kepada kru WB di bilangan Batam Centre pada hari Senin, 11/2/2019.

Baca:

Enam Tahun Dinyatakan Lulus Oleh BKN, 93 CPNS Akan Demo Karena Dinyatakan Batal Oleh Pemko Batam

“Pengumpulan uang tersebut dilakukan oleh oknum CPNS berinisial ‘Mw dan ‘Rh yang lulus dan menukar SK swastanya menjadi SK Negeri di rumah Mw” Tika melanjutkan dengan nada kesal sembari menunggu perwakilan mereka koordinasikan rencana demo ke Polresta Barelang Batam Tika mengatakan “sudah kepalang basah, kita bongkar saja sekalian..” dan diaminkan guru-guru dengan koor “setujuu..” dalam pertemuan dengan Suharsad selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Nasional (FKPN).

Bassau Makassau, aktifis pendidikan yang menjabat sebagai Ketua Investigasi FKPN mengungkapkan bahwa FKPN akan selalu mendampingi guru-guru CPNS yang nyata telah diluluskan ileh BKN Pusat. Pendampingan guru-guru akan selalu kami lakukan dan akan selalu kawal sampai status hukumnya diberlakukan”.

Demikian juga tanggapan dari Firdaus Ketua Forum Peduli Masyarakat Kepri (FPM Kepri) bahwa beliau sangat prihatin dengan pencedraan pada diri guru-guru. Dan ini harus dipertanggung jawabkan dalam hal ini FPM Kepri meminta aparat dan pemerintah kota Batam mengusut dan menyelesaikan secara tuntas secara hukum. Apapun bentuk jenis korupsi harus diberantas dan FPM Kepri akan selalu kawal masalah seperti ini” demikian lanjutnya.

Wajah Batam telah mengkorfimansikan kebenaran informasi ini ke Syahir Kepala BKD via WhatsApp, tapi hingga saat ini tidak bersedia memberi menjawaban. (wb212)

(Bersambung)

Lanjutkan Membaca

Batam

Enam Tahun Dinyatakan Lulus Oleh BKN, 93 CPNS Akan Demo Karena Dinyatakan Batal Oleh Pemko Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/2/209 | Pemerintah kota Batam membatalkan 93 status PNS guru-guru honorer yang sudah enam tahun dinyatakan lulus dalam test resmi CPNS pada tahun 2013, dan sudah enam tahun mereka tidak menerima hak kesejahteraan sementara 381 dari 93 telah menerima kesejahteraan yang diberikan oleh negara, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Tika perwakilan guru tersebut kepada Wajah Batam, Minggu 10/2/2019 di Batam Centre.

Dari kenyataan tersebut, selama enam tahun perwakilan guru telah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak mereka. “Kami sudah mendatangi mulai dari BKN dijakarta, Ombudsman Kepri, bahkan hingga meminta keterangan ke Kantor Regional XII di Pekan Baru. Dari informasi yang kami rangkum, kami memahami bahwa ada hal yang tidak beres dan terindikasi adanya mall administrasi dan pembiaran yang berlaku atas hak-hak kami sebagai PNS yang dinyatakan lulus oleh BKN Pusat.di

93 PNS Yang Dibatalkan Pemko Batam Tuntut Haknya

WAJAHBATAM.ID – 10/2/209 | Pemerintah kota Batam membatalkan 93 status PNS guru-guru honorer yang sudah enam tahun dinyatakan lulus dalam test resmi CPNS pada tahun 2013, dan sudah enam tahun mereka tidak menerima hak kesejahteraan sementara 381 dari 93 telah menerima kesejahteraan yang diberikan oleh negara, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan guru tersebut kepada Wajah Batam, Minggu 10/2/2019 di Batam Centre.

Dari kenyataan tersebut, selama enam tahun perwakilan guru telah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak mereka. “Kami sudah mendatangi mulai dari BKN dijakarta, Ombudsman Kepri, bahkan hingga meminta keterangan ke Kantor Regional XII di Pekan Baru.

“Dari informasi yang kami kumpulkan, kami memahami bahwa ada hal yang tidak beres dan terindikasi adanya mall administrasi dan pembiaran atas hak-hak CPNS yang dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Negara yang berlaku di Pemko Batam. Hal ini terkesan adanya pengkotak-kotakkan kelulusan sementara status kami sama-sama dinyatakan lulus oleh BKN Pusat” ungkap Tika.

Masalah ini telah lama diperjuangkan hingga pada hari ini Senin, 11/2/2019 perwakilan 93 guru telah mengadakan dialog dengan Walikota Batam di lantai IV gedung Pemko Batam yang dihadiri langsung oleh pak Rudi, Pak Syahir (ka.BKD) dan pejabat tinggi lainnya di pemko Batam, lanjut Tika menyampaikan bahwa adanya pertemuan pada hari dimaksud.

Karena kurang puas dari hasil pertemuan tersebut, perwakilan guru mendatangi Polresta Barelang memasukkan surat pemberitahuan untuk adakan demontrasi damai yang rujukannya diberitahu pihak Intelkam Polresta Barelang aksi demo damai tersebut dapat dilaksanakan pada hari Senin,18/2/2019″, ucap perwakilan guru tersebut mengakhiri pembicaraannya.

Hingga tulisan ini diterbitkan, awak media ini telah mengkonfirmasi via WhatsApp kepada Kepala Syahir Kepada BPKSDM BKD Pemko Batam dan belum mendapat tanggapan.
(wb212)

 

Lanjutkan Membaca

Batam

Ijazah Anak Hilang di SMPN 20 Tiban, “Satu Truk Tentara Ibu Bawakan Kemaripun, Saya Takkan Gentar”

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 9/2/2019 |
Dua siswa lulusan SMPN 20 hingga saat ini belum menerima ijazah yang ketika dikonfirmasi pada Kepala Sekolahnya menyatakan telah hilang dan sedang dalam pencarian, demikian pengakuan kedua orang tua siswa melaporkan hal ini pada WAJAH BATAM  Sabtu, 9/2/2019 di Batam Centre.

AN adalah siswa lulusan SMPN 20 Tiban pada tahun 2016, setelah hampir 3 tahun hingga saat ini belum menerima ijazahnya. Hal ini terjadi karena saat itu pihak sekolah mengatakan ijazah tersebut harus menyesuaikan data dan sidik jari siswa. Namun setelah lembaran ijazah dan SKHU diserahkan pada para lulusan ternyata AN yang diwakili orang tuanya karena sedang mondok disalah satu Boarding School di kota Batam tidak menerima ijazahnya.

Hingga saat ini orang tua AN telah 4 kali mendatangi sekolah tersebut tapi pihak sekolah selalu memberikan alasan dalam proses pencarian.

Ketika awak media ini mengkonfirmasi kepada Ibu Puspa (wakil kepala sekolah. Red), beliau juga masih berupaya mencari diruangan tempat penyimpanan berkas dan ijazah.

Karena tidak menemukannya, maka pihak sekolah meminta siswa alumni SMPN 20 Tiban tersebut dapat hadir, tapi setelah pada hari berikutnya AN hadir disekolah, ditanggapi oleh pegawai yang ditunjuk dengan mengatakan ijazah tersebut sudah tidak ada.

Karena selalu mendapatkan jawaban yang tidak bisa memberikan kepastian selama setelah 2 tahun terombang ambing, maka Bapak siswa memutuskan untuk memberitakan masalah ini melalui media WAJAH BATAM.

Kejadian Yang Sama Tahun 2010

Lain halnya dengan ibu Maysarah, ijazah SD anaknya (RW)yang juga merupakan saudara sepupu dari AN juga dihilangkan oleh pihak sekolahnya yang mana saat masuk ke SDN 20 Tiban (2006) pihak sekolah meminta dan menahan ijazahnya karena pindahan dari propinsi.

Setelah RW selesaikan pendidikannya di SMPN 20 Tiban tahun ajaran 2009-2010, Bapak Dian (Kepsek) pada saat itu, tidak bisa mengembalikannya dan saat itu pernah terjadi pertengkaran dimana waktu itu kepala sekolah sempat melontarkan kata “satu truk tentara ibu bawakan kemari pun, saya takkan gentar“… Ujar kepsek saat itu.

Dari keterangan yang diperoleh dari Ibu May (orang tua RW.red) di bilangan wilayah Tiban Lama, ibu yang memiliki 3 orang anak ini mengungkapkan bahwa ijazah SD anaknya sampai detik ini tidak di temukan oleh pihak sekolah SMP 20 Negeri Tiban Batam.

Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Nasional (FKPN) Suharsad ketika diminta pendapatnya mengatakan bahwa dalam kasus 2 izajah ini Pemerintah Kota Batam harus bertanggung jawab, jika hal ini tidak diselesaikan maka FKPN akan membawa kasus ini ke Komisi IV agar dapat diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat.

(Sauthi)

Lanjutkan Membaca

Trending