Terhubung dengan kami

Batam

DUGAAN KECURANGAN OMBUDSMAN KEPRI KEMBALI DISOROT

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | BATAM  (27/05/2018 ) – Para peserta seleleksi KP Ombudsman RI kembali menyorot dugaan kecu8rangan yang dilakukan pansel Ombudsman RI beberapa hari lalu.
Berita Terkait : Ta’in Komari : Ada Indikasi Titipan Pejabat
 
Tain Komari. S.Sos melalui unggahannya di akun sosial media pribadinya untuk kedua kalinya mengirim Surat Terbuka yang dialamatkan kepada ketua Ombudsman RI
Bpk. Prof. Amzulian Rifai, SH. LLM. PHD (27/5/2018).
Dalam surat terbuka tersebut dinyatakan bahwa ada temuan-temuan untuk memperkuat dugaan tersebut antara lain

  1. Bahwa pada saat registrasi kehadiran untuk mengikuti TES TERTULIS tanggal 22 Mei 2018, seorang calon HERMAN PRASETYO, SE.Ak. MM. tidak mampu menunjukkan ijazah asli, dan menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan berada di Jakarta dan gak mungkin dapat ditunjukkan pada hari tersebut. LOGIKAnya Sdr. Herman Prasetyo langsung didiskualifikasi karena dalam pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 18 Mei 2018 jelas-jelas peserta diwajibkan menunjukkan KTP asli, Ijazah Asli, SKCK asli dan lainnya pada saat mau mengikuti ujian tertulis tersebut. Namun Sdr. Herman Prasetyo tetap diperkenankan mengikuti ujian tertulis, bahkan secara hitungan waktu sangat tidak mungkin mampu menunjukkan ijazah asli karena berada di jakarta, yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian TES TERTULIS dan berhak mengikuti tes selanjutnya.

Hasil penelusuran yang kami temukan bahwa Sdr. HERMAN PRASETYO adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah Provinsi Kepri dengan jabatan SEKRETARIS Kantor KESBANGPOL & LINMAS PROVINSI KEPRI. Sebuah jabatan yang cukup prestisius dalam karier sebagai ASN karena selangkah lagi dapat menduduki jabatan Kepala Dinas/OPD. Dalam hal pendapatan ‘take home pay’ dapat mencapai 20 sampai 25 juta rupiah perbulan bahkan lebih.
Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi kami peserta lainnya, mengapa Sdr. HERMAN PRASETYO yang sudah memiliki jabatan prestise dengan pendapatan cukup besar justru mengikuti seleksi jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri yang pendapatannya jauh lebih kecil berkisar 10 sampai 15 juta perbulan. Dari pandangan karier sebagai ASN, Herman Prasetyo juga masih memiliki kesempatan merai jabatan-jabatan struktural lainnya. Sangat rugi jika dibandingkan dengan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri yang hanya sampai 5 tahun.
Jadi apa orientasi Sdr. HERMAN PRASETYO ikut dalam seleksi CALON KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KEPRI sangat patut digali dan pertanyakan lebih dalam..? Apakah yang bersangkutan benar-benar menginginkan jabatan KP Ombudsman tersebut atau ada maksud lain…? Monggo silahkan, Ketua Ombudsman RI dan Komisioner lainnya menilai sendiri, jika unsur pemerintah yang menjadi Kepala Perwakilan, Ombudsman Provinsi Kepri apakah akan mampu memenuhi ekspekstasi publik dan berjalan sebagaimana mestinya..?’ karena status yang bersangkutan masih ASN, kecuali dia keluar dari ASN.

  1. Bahwa pada saat dilaksanakan TES TERTULIS tersebut, beberapa kejanggalan yang seperti disengaja PANSEL untuk memberikan ruang dan toleransi kepada seorang calon yang melanggar tata tertib ujian. Pansel sebelumnya sudah menyampaikan bahwa peserta dilarang meninggalkan tempat ujian sampai waktu ujian habis, ujian yang dilakukan dua sesi pilian dan isian akan diberikan waktu jedah istirahat selama 15 menit dengan masing-masing ujian 60 menit dan 45 menit. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal hanya diperbolehkan menyerahkan kepada Pansel dalam waktu kurang dari 5 menit dari waktu ujian berakhir.

Kenyataannya menimbulkan kejanggalan, Pansel mempercepat waktu istirahat hanya menjadi 5 menit dari yang semestinya 15 menit sebagaimana pembacaan tata tertib oleh pansel sebelum ujian dimulai. Selain itu, dua peserta mengumpulkan hasil ujian pada hitungan waktu di sekitar 10 menit sebelum waktu ujian berakhir, yakni Sdr. LAGAT PARROHA PATAR SIADARI, SE, MH. yang kemudian disusul Sdr. ARHAM.
Maka semestinya keduanya diberikan sanksi DISKUALIFIKASI karena melanggar tata tertib ujian yang sudah dibacakan Pansel sebelumnya. Nyatanya mereka berdua justru termasuk yang dinyatakan lulus TES TERTULIS dan mengikuti tes selanjutnya. Jadi ada apa dengan Pansel ini..?
Penelusuran lebih lanjut ternyata, Sdr. LAGAT PARROHA PATAR SIADARI siang itu tanggal 22 Mei 2018 harus mengikuti Tes Psikologi Seleksi CALON BAWASLU PROVINSI KEPRI di Mapolda Kepri. Sehingga ada kemungkinan Pansel yang memangkas waktu istirahat dari 15 menit menjadi hanya 5 menit dan memberikan toleransi penyerahan hasil ujian 10 menit sebelum waktu habis adalah suatu bentuk bantuan khusus Pansel kepada Sdr. LAGAT PARROHA PATAR SIADARI agar dapat segera pergi ke Mapolda Kepri untuk mengikuti Tes Psikologi seleksi Calon Bawaslu Provinsi Kepri tersebut.
Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Sdr. LAGAT PARROHA PATAR SIADARI tidak memiliki kemantapan dan keseriusan untuk menduduki Jabatan KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KEPRI, dengan menduakan niat mengikuti seleksi posisi jabatan di kelembagaan lainnya. Di Seleksi Bawaslu, Sdr. Lagat juga lulus.

  1. Sementara, Sdr. Azwardi, Ssos. MH – kami belum memiliki referensi apa-apa karena menang tidak mengenal yang bersangkutan lebih dalam.

Demikian surat pengaduan lanjutan sebagai kelengkapan laporan dan pengaduan sebelumnya tertanggal 25 Mei 2018, sehingga sebagai usulan kami dalam surat pengaduan pertama itu dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan melakukan ujian terhadap 10 calon yang sudah lolos seleksi, kecuali tiga nama yang jelas-jelas tidak melanggar dan tidak memenuhi ketentuan dipersyaratkan pansel, demikian Tain Komari, SS
Dalam hal yang sama, Amir Mahmud. SH yang juga sebagai salah satu peserta ketika media ini mengkonfirmasi bahwa Ujian tertulis yang berlangsung saat itu memang penuh kejanggalan-kejanggalan dan dirasa Pansel KP Ombudsman Kepri seharusnya di ulang demi pelaksanaan transparansi dan akuntabilitasi dalam mendapatkan KP Ombudsman yang benar-benar sesuai sebagaimana yang diharapkan.
 
 

1,280 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

12,756 kali dilihat, 589 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM – 16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

13,444 kali dilihat, 553 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Frans Tiwow & Roy Bawole Novan Akhirnya Jadi Tersangka Terkait Pemalsuan Dokumen Kapal MV. Seniha

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 11/7/2019 | Setelah melalui perjalanan panjang dan berbahaya, Niko Nixon Situmorang, SH sebagai Kuasa hukum Bulk Black Sea, Inc (Law Form) akhirnya berhasil menghantarkan Frans Tiwow dan Bawole Roy Novan sebagai tersangka yang diputuskan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Niko Nikson Situmorang melalui Pers Rilisnya kepada media Wajah Batam Rabu, 10/7/2019 kemarin malam.

Karena Kasus kapal MV Neha, Puluhan Kapal Batal Repair di Batam 

Raef S.Din selaku Direktur Operasional Bulk Black Sea, Inc (Pemilik Kapal MV. Seniha) yang melaporkan pemalsuan dokumen kapalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1222/XI/2017  tanggal 9 Juli 2019 akhirnya merasa lega setelah Bareskrim Mabes Polri Jakarta menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka kasus pemalsuan.

Cargo MV. Neha di Rompak Saat Dok di Batam

Dalam perjalanannya, kuasa hukum beserta team sempat mengalami masa sulit, dimana dalam proses gugatan tersebut pihak pelaku pernah melakukan pembajakan kapal MV. Seniha dan menempatkan orang suruhannya untuk mengawal kapal dengan cara yang ekstrim.

Kejadian yang sangat rumit dan terkadang berbahaya, kasus MV. Seniha telah membuat preseden buruk untuk bisnis shipyard di Indonesia secara umumnya

Perompakan NV Neha Jadi Preseden Buruk Bisnis Shipyard

Dilansir melalui surat Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/667-PD/VII/2019/Diri Tipidum bahwa Bareskrim telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan akan melakukan koordinasi dengan semua institusi hukum dalam pengembangan kasus ini.

(TimWB)

20,983 kali dilihat, 305 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending