Terhubung dengan kami

Berita

Sanksi Tak Bayar Upah Lembur Pekerja saat Libur Pilkada

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | JAKARTA (27/06/2018 ) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan perusahaan yang tak membayarkan upah lembur  saat mempekerjakan karyawan saat libur Pilkada dapat terkena sanksi. Sanksi tersebut berupa pidana kurungan maksimal 12 bulan dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
FX Watratan, Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pengupahan Kemenaker menjelaskan bahwa pihaknya bakal menindak tegas perusahaan yang tak membayarkan upah lembur bekerja saat libur Pilkada.
“Akan diberi peringatan lewat nota pemeriksaan sampai dua kali, lalu ikuti sanksi yang berlaku,” ujar Franky, sapaan akrabnya, kepada CNNIndonesia.com.
Dalam UU Ketenegakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada hari libur resmi wajib membayarkan upah lembur.
Sesuai ketentuan Kemenakertrans, besaran upah lembur untuk pekerja dengan waktu kerja enam hari (40 jam) seminggu adalah dua kali upah sejam pada tujuh jam pertama. Kemudian tiga kali upah pada jam kedelapan dan kesembilan, serta empat kali upah pada jam kesepuluh.
Sedangkan besaran upah untuk pekerja dengan waktu kerja lima hari (40 jam) seminggu adalah dua kali upah sejam pada delapan jam pertama. Kemudian tiga kali pada jam kesembilan dan kesepuluh, serta empat kali upah pada jam kesebelas.
Jika tak mengindahkan aturan tersebut, sesuai pasal 187 UU ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 12 bulan dan/atau denda maksimal Rp100 juta.
Adapun sanksi tersebut, sesuai pasal 189, tak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atay ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.
CNN

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

BP Batam & ATB Wajib Perlakukan Air Sebagai Hak Manusia

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 30/3/2019 | “Air adalah kebutuhan fital dari kehidupan makhluk hidup didunia ini, dan anugerah yang sangat besar dari Allah. SWT itu tidak boleh dimanipulasi oleh makluk manapun termasuk manusia-manusia yang memperjualbelikannya atas nama hukum yang dapat memusnahkan hidup sekelompok manusia belum beruntung” (Rina Silfya, S.Pd)

Seperti halnya pada sebuah rilis yang dikonfirmasi dari Uba Inga Sigalingging sebagai berikut:

Pesan untuk BP Batam dan PT. ATB.

Ada begitu banyak warga miskin kota di Batam yang tidak dan belum mendapatkan Hak atas air (bersih). Namun BP Batam dan PT ATB tidak peduli sama sekali.

Ada dua hal yang diabaikan BP Batam dan PT ATB, Pertama; meniadakan Hak atas air (bersih) bagi warga miskin kota dan kedua; melakukan diskriminasi terhadap rakyat miskin di Batam.

Mudah-mudahan melalui Hari Air Sedunia, BP Batam dan PT ATB memiliki kepedulian akan Hak atas air (bersih) warga miskin di Batam. (Uba Inga Sigalingging)

5,282 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Suharsad: 72 CPNS 2013 Diduga Palsukan Dokument Untuk Lulus Jadi PNS Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 27/2/2019 / Buntut dari demo yang diselenggarakan oleh CPNS K2 yang dinyatakan dibatalkan Pemko Batam menguak indikasi-indikasi kecurangan dan aroma korupsi dengan melapornya para pendemo ke team Saber Pungli Polresta Barelang Kota Batam. Hal ini disampaikan oleh beberapa orang korban CPNS K2 ke Wajah Batam hari ini Selasa 27/2/2019 via WhatsApp ketika media ini mengkonfirmasi langsung kepada mereka.

Enam Tahun Dinyatakan Lulus Oleh BKN, 93 CPNS Akan Demo Karena Dinyatakan Batal Oleh Pemko Batam

Dari pembicaraan online tersebut, Suharsad sebagai Pendiri Medsos WAJAH BATAM yang bernaung dibawah LSM Forum Komunikasi Pendidikan Nasional dan diberi kepercayaan oleh para guru tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 72 CPNS yang dinyatakan lulus adalah peserta yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat), dan dalam proses yang panjang, peserta tersebut harus melengkapi salah satu dokumen berupa SK (surat keputusan) sebagai guru dan mengajar minimal terhitung per 1 Januari tahun 2005. Sementara keterangan yang kami peroleh bahwa mayoritas dari 72 CPNS tersebut belum pernah mengajar, berhenti, mengajar terputus bahkan ada pekerja PT yang bisa mengantongi SK mengajar dari sekolah Negeri, sehingga kami menduga mayoritas 72 peserta tersebut telah memalsukan SK mengajar mereka sebagai guru yang ironisnya terbit dari sekolah Negeri. Disinilah dapat diduga bahwa pejabat dan pekerja di ASN Pemko Batam ini kurang profesional atau bahkan ada pembiaran disengaja, dan dari keterangan para guru masalah ini sudah pernah masuk ke Kejaksaan Negeri Batam, tapi hingga kini tak ada tindak lanjutnya” ungkap Suharsad.

Terbongkar: Ada Iuran Puluhan Juta Dari Penerimaan CPNS Batam

Kepala BKD Syahir yang dihubungi media ini via WA hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawabann. (wb212)

Sebagian Data Yang Diduga Palsukan SK:

  1. Wrsy, SD 013 sagulung
  2. SHM, SMP 38 Tj. Uncang
  3. DI, Disnaker
  4. HY, SDN 002 batu aji
  5. HB, SDN 07 Batam kota
  6. YR, SDN 002 batu aji
  7. R, SD 01 batu aji
  8. S, SD 01 Batu aji
  9. S, SMK 1
  10. N
  11. R
  12. RP
  13. M, 04 Batu Ampar
  14. IP, SMK 1
  15. AT, SK terputus
  16. EB, SMPN 31
  17. NN, SMPN 50
  18. RN, SMK 3 NIP th 2014 SK tidak jelas
  19. TD, SMKN 4
  20. M, SMP 35
  21. M, SMK 2
  22. H, SMP 20
  23. LAD, SMK 3
  24. M, SK Pindahan Medan diragukan
  25. MJ, Kerja PT, SK pertahun dr Propinsi.
  26. S
  27. S
  28. GSW, SMP 25
  29. NS, SMP 25
  30. KM, SMP 20
  31. N, SMP 20
  32. A, SMP 3
  33. IY, SMP 35

34.YS, SMPN 44

diterangkan bahwa data yang belum terangkum segera kami kumpulkan, tutup Suharsad yang juga sebagai Ketua Umum LSM FKPN ini. (wb212)

10,602 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Porter Bandara: Omset Kami Turun 75%

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 31/1/2019 | Kenaikan harga tiket pesawat dan penghapusan muatan bagasi yang mulai berlaku berdampak sangat signifikan pada buruh penyedia jasa angat barang (porter) bandara Hang Nadim Batam, demikian cerita salah satu porter kepada WB yang tak ingin disebutkan namanya, kamis 31/1/2019 di pelantaran parkir Hang Nadim Batam.

Penurunan penghasilan tersebur sangat jauh sekali yaitu hampir 75% dan dengan pendapatan tersebut mereka juga harus membayar kewajiban mulai dari Asuransi Kecelakaan, Parkir hingga setor uang mangkal sebesar Rp 15.000/hari.

Dari pantauan WB penghasilan kotor mereka selama ini rata-rata Rp 200.000/hari. Sejak kenaikan harga tiket pesawat dan ditiadakannya bagasi gratis, pendapatan uang jasa porter diperkirakan rata-rata Rp 50.000/hari. (Shd)

10,154 kali dilihat, 11 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending