Terhubung dengan kami

Berita

Sanksi Tak Bayar Upah Lembur Pekerja saat Libur Pilkada

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | JAKARTA (27/06/2018 ) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan perusahaan yang tak membayarkan upah lembur  saat mempekerjakan karyawan saat libur Pilkada dapat terkena sanksi. Sanksi tersebut berupa pidana kurungan maksimal 12 bulan dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
FX Watratan, Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pengupahan Kemenaker menjelaskan bahwa pihaknya bakal menindak tegas perusahaan yang tak membayarkan upah lembur bekerja saat libur Pilkada.
“Akan diberi peringatan lewat nota pemeriksaan sampai dua kali, lalu ikuti sanksi yang berlaku,” ujar Franky, sapaan akrabnya, kepada CNNIndonesia.com.
Dalam UU Ketenegakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada hari libur resmi wajib membayarkan upah lembur.
Sesuai ketentuan Kemenakertrans, besaran upah lembur untuk pekerja dengan waktu kerja enam hari (40 jam) seminggu adalah dua kali upah sejam pada tujuh jam pertama. Kemudian tiga kali upah pada jam kedelapan dan kesembilan, serta empat kali upah pada jam kesepuluh.
Sedangkan besaran upah untuk pekerja dengan waktu kerja lima hari (40 jam) seminggu adalah dua kali upah sejam pada delapan jam pertama. Kemudian tiga kali pada jam kesembilan dan kesepuluh, serta empat kali upah pada jam kesebelas.
Jika tak mengindahkan aturan tersebut, sesuai pasal 187 UU ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 12 bulan dan/atau denda maksimal Rp100 juta.
Adapun sanksi tersebut, sesuai pasal 189, tak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atay ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.
CNN

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Porter Bandara: Omset Kami Turun 75%

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 31/1/2019 | Kenaikan harga tiket pesawat dan penghapusan muatan bagasi yang mulai berlaku berdampak sangat signifikan pada buruh penyedia jasa angat barang (porter) bandara Hang Nadim Batam, demikian cerita salah satu porter kepada WB yang tak ingin disebutkan namanya, kamis 31/1/2019 di pelantaran parkir Hang Nadim Batam.

Penurunan penghasilan tersebur sangat jauh sekali yaitu hampir 75% dan dengan pendapatan tersebut mereka juga harus membayar kewajiban mulai dari Asuransi Kecelakaan, Parkir hingga setor uang mangkal sebesar Rp 15.000/hari.

Dari pantauan WB penghasilan kotor mereka selama ini rata-rata Rp 200.000/hari. Sejak kenaikan harga tiket pesawat dan ditiadakannya bagasi gratis, pendapatan uang jasa porter diperkirakan rata-rata Rp 50.000/hari. (Shd)

Lanjutkan Membaca

Berita

Puing-puing Pesawat Ditemukan di Khazanah Plaza

Bangkai pesawat tersebut terdiri dari banyak pecahan puing-puing dan terdapat dua potongan besar yang tergeletak tepat didepan gedung Khazanah Plaza Sukajadi Batam.

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID | Batam (09/11/2018), Sebuah bangkai pesawat dengan beberapa puing-puingnya terlihat berserakan di lapangan parkir depan Khazanah Plaza, Sukajadi, saat tim Wajah Batam mengunjungi kantor WB yang juga berada di Khazanah Plaza siang tadi, Jumat (09/11) pukul 13.00 WIB.

Bangkai pesawat tersebut terdiri dari banyak pecahan puing-puing dan terdapat dua potongan besar yang tergeletak tepat didepan gedung Khazanah Plaza Sukajadi Batam.

Bangkai pesawat didepan Khazanah Plaza untuk menarik pengunjung. [WAJAHBATAM.ID] 

Khazanah Plaza saat ini sedang melakukan perbaikan sistem dan management adalah merupakan salah satu pusat bisnis syariah yang berusaha melakukan inovasi untuk menarik pengunjung, salah satu inovasi tersebut yaitu dengan mendisain sebuah pesawat yang sudah tidak berfungsi lagi (scrap) menjadi tempat bermain dan hiburan anak-anak dan keluarga, demikian disampaikan Eka Putra, GM Khazanah Plaza mengakhiri pembicaraannya saat dikonfirmasi Wajah Batam. (WB212/STR)

Lanjutkan Membaca

Berita

Soal THL: Pimpinan Diam, Sekwan Sibuk Rapat

Soal Tenaga Honorer Lepas (THL) di Sekretariat DPRD Batam yang diduga sebagian besar Fiktif, hingga saat ini belum ada pimpinan dan anggota DPRD Batam yang memberikan keterangan masalah tersebut.

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID | Batam (30/10/2018), Soal Tenaga Honorer Lepas (THL) di Sekretariat DPRD Batam yang diduga sebagian besar Fiktif, hingga saat ini belum ada pimpinan dan anggota DPRD Batam yang memberikan keterangan masalah tersebut.

Tiga pimpinan Dewan hingga kini belum membaca pesan WhatsApp yang dikirimkan Wajah Batam sejak pagi tadi. Beberapa anggota dewan yang sudah membaca pesan konfirmasi juga tidak memberikan tanggapan meskipun sudah membaca pesan tersebut.

Bahkan ada beberapa anggota dewan yang mengaku tidak tahu menahu soal ratusan THL yang diduga fiktif dan menghabiskan anggaran sampai Rp 5,8 miliar itu. “Walah, iya tah Mas. Aku gak ngerti itu, coba konfirmasi ke Sekwan lah,” jawab pesan Sukaryo.

Sementara Kepala Sekretariat DPRD Batam, Asril ketika hendak dikonfirmasi sedang ada rapat internal. “Beliau ada rapat internal,” kata Petugas Pamdal Sekretariat DPRD Batam tadi siang (30/10).

“Gak mungkin mas,tapi paling tidak bisa konfirmasi d sekwan…saja,zaman skrg semua hrs transparan.” Ketua DPRD Batam, Nuryamto menanggapi isu ratusan THL di Sekretariat DPRD Batam yang diduga fiktif yang telah menghabiskan anggaran sampai 5.8 miliar. (CTK/STR)

Lanjutkan Membaca

Trending