Terhubung dengan kami

Batam

UAS Masuk Rekomendasi GNPF Ulama Mendampingi Prabowo

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | JAKARTA – Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) secara resmi ditutup pada Sabtu malam, 28 Juli 2018. Penutupan dilakukan setelah dilakukan rapat pleno yang dipimpin oleh KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i.
Sebelum rapat pleno, peserta Ijtima dibagi menjadi empat komisi.
Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Dakwah dan Komisi Lembaga dan Organisasi. Komisi Politik berhasil merumuskan kritera ideal calon pemimpin dan pejabat publik yang akan dipilih oleh umat Islam. Pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat penyelanggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, auxiliary body) presiden/wapres, gubernur/wagub, bupati/wabup, walikota/wakil walikota, anggota DPR/DPRD dan pimpinan atau anggota lembaga negara lainnya.

Komisi Dakwah menghasilkan tiga program dakwah khusus, yakni Gerakan Indonesia Shalat Subuh Berjamaah (GISS), Gerakan Anti Pemurtadan dan Pemberantasan Aliran Sesat. Komisi lembaga dan organisasi menghasilkan keputusan untuk membentuk membentuk Badan Pekerja MPUI-I (Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia).
Sementara Komisi Ekonomi, menghasilkan delapan keputusan diantaranya membangkitkan perekonomian umat yang berbasiskan masjid, pesantren, dan sentra-sentra lainnya.

Rekomendasi Ulama

Untuk kepemimpinan nasional, peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasikan:

  1. Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto – Al Habib Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri atau

  2. Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto – Ust. Abdul Somad Batubara, Lc., MA

sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk didaftarkan ke KPU oleh Partai Koalisi Keumatan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019.
Keputusan terkait kepemimpinan nasional mengikat seluruh peserta ijtima untuk memberikan dukungan kepada calon presiden yang direkomendasikan, selain itu Ijtima juga mewajibkan peserta ijtima untuk menyosialisasikan hasil rekomendasi ini ke seluruh umat Islam Indonesia, dan menyatakan mandat kepada Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama Habib Rizieq Syihab untuk mengambil keputusan atas dinamina yang berkembang dalam proses pemilihan presiden 2019.
Ijtima diikuti oleh 600 ulama dan tokoh nasional dari seluruh provinsi di Indonesia. Dibuka oleh Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama Habib Muhammad Rizieq Syihab pada Jumat malam, 27 Juli 2018. Hadir dalam pembukaan sejumlah ulama tokoh nasional dan lima pimpinan partai politik, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS M. Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Suharto).

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Terbongkar: Ada Iuran Puluhan Juta Dari Penerimaan CPNS Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/2/209 | Dibatalkannya 97 CPNS yang dinyatakan lulus oleh BKN Pusat membuat para CPNS membuka mulut, dimana ada pungutan yang dilakukan secara kolektif berjumlah rata@rata 10 juta oleh beberapa oknum secara berantai yang juga merupakan peserta CPNS dan telah lulus serta mendapatkan SK nya sebagai PNS. Ini diungkapkan perwakilan guru kepada kru WB di bilangan Batam Centre pada hari Senin, 11/2/2019.

Baca:

Enam Tahun Dinyatakan Lulus Oleh BKN, 93 CPNS Akan Demo Karena Dinyatakan Batal Oleh Pemko Batam

“Pengumpulan uang tersebut dilakukan oleh oknum CPNS berinisial ‘Mw dan ‘Rh yang lulus dan menukar SK swastanya menjadi SK Negeri di rumah Mw” Tika melanjutkan dengan nada kesal sembari menunggu perwakilan mereka koordinasikan rencana demo ke Polresta Barelang Batam Tika mengatakan “sudah kepalang basah, kita bongkar saja sekalian..” dan diaminkan guru-guru dengan koor “setujuu..” dalam pertemuan dengan Suharsad selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Nasional (FKPN).

Bassau Makassau, aktifis pendidikan yang menjabat sebagai Ketua Investigasi FKPN mengungkapkan bahwa FKPN akan selalu mendampingi guru-guru CPNS yang nyata telah diluluskan ileh BKN Pusat. Pendampingan guru-guru akan selalu kami lakukan dan akan selalu kawal sampai status hukumnya diberlakukan”.

Demikian juga tanggapan dari Firdaus Ketua Forum Peduli Masyarakat Kepri (FPM Kepri) bahwa beliau sangat prihatin dengan pencedraan pada diri guru-guru. Dan ini harus dipertanggung jawabkan dalam hal ini FPM Kepri meminta aparat dan pemerintah kota Batam mengusut dan menyelesaikan secara tuntas secara hukum. Apapun bentuk jenis korupsi harus diberantas dan FPM Kepri akan selalu kawal masalah seperti ini” demikian lanjutnya.

Wajah Batam telah mengkorfimansikan kebenaran informasi ini ke Syahir Kepala BKD via WhatsApp, tapi hingga saat ini tidak bersedia memberi menjawaban. (wb212)

(Bersambung)

Lanjutkan Membaca

Batam

Enam Tahun Dinyatakan Lulus Oleh BKN, 93 CPNS Akan Demo Karena Dinyatakan Batal Oleh Pemko Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/2/209 | Pemerintah kota Batam membatalkan 93 status PNS guru-guru honorer yang sudah enam tahun dinyatakan lulus dalam test resmi CPNS pada tahun 2013, dan sudah enam tahun mereka tidak menerima hak kesejahteraan sementara 381 dari 93 telah menerima kesejahteraan yang diberikan oleh negara, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Tika perwakilan guru tersebut kepada Wajah Batam, Minggu 10/2/2019 di Batam Centre.

Dari kenyataan tersebut, selama enam tahun perwakilan guru telah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak mereka. “Kami sudah mendatangi mulai dari BKN dijakarta, Ombudsman Kepri, bahkan hingga meminta keterangan ke Kantor Regional XII di Pekan Baru. Dari informasi yang kami rangkum, kami memahami bahwa ada hal yang tidak beres dan terindikasi adanya mall administrasi dan pembiaran yang berlaku atas hak-hak kami sebagai PNS yang dinyatakan lulus oleh BKN Pusat.di

93 PNS Yang Dibatalkan Pemko Batam Tuntut Haknya

WAJAHBATAM.ID – 10/2/209 | Pemerintah kota Batam membatalkan 93 status PNS guru-guru honorer yang sudah enam tahun dinyatakan lulus dalam test resmi CPNS pada tahun 2013, dan sudah enam tahun mereka tidak menerima hak kesejahteraan sementara 381 dari 93 telah menerima kesejahteraan yang diberikan oleh negara, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan guru tersebut kepada Wajah Batam, Minggu 10/2/2019 di Batam Centre.

Dari kenyataan tersebut, selama enam tahun perwakilan guru telah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak mereka. “Kami sudah mendatangi mulai dari BKN dijakarta, Ombudsman Kepri, bahkan hingga meminta keterangan ke Kantor Regional XII di Pekan Baru.

“Dari informasi yang kami kumpulkan, kami memahami bahwa ada hal yang tidak beres dan terindikasi adanya mall administrasi dan pembiaran atas hak-hak CPNS yang dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Negara yang berlaku di Pemko Batam. Hal ini terkesan adanya pengkotak-kotakkan kelulusan sementara status kami sama-sama dinyatakan lulus oleh BKN Pusat” ungkap Tika.

Masalah ini telah lama diperjuangkan hingga pada hari ini Senin, 11/2/2019 perwakilan 93 guru telah mengadakan dialog dengan Walikota Batam di lantai IV gedung Pemko Batam yang dihadiri langsung oleh pak Rudi, Pak Syahir (ka.BKD) dan pejabat tinggi lainnya di pemko Batam, lanjut Tika menyampaikan bahwa adanya pertemuan pada hari dimaksud.

Karena kurang puas dari hasil pertemuan tersebut, perwakilan guru mendatangi Polresta Barelang memasukkan surat pemberitahuan untuk adakan demontrasi damai yang rujukannya diberitahu pihak Intelkam Polresta Barelang aksi demo damai tersebut dapat dilaksanakan pada hari Senin,18/2/2019″, ucap perwakilan guru tersebut mengakhiri pembicaraannya.

Hingga tulisan ini diterbitkan, awak media ini telah mengkonfirmasi via WhatsApp kepada Kepala Syahir Kepada BPKSDM BKD Pemko Batam dan belum mendapat tanggapan.
(wb212)

 

Lanjutkan Membaca

Batam

Ijazah Anak Hilang di SMPN 20 Tiban, “Satu Truk Tentara Ibu Bawakan Kemaripun, Saya Takkan Gentar”

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 9/2/2019 |
Dua siswa lulusan SMPN 20 hingga saat ini belum menerima ijazah yang ketika dikonfirmasi pada Kepala Sekolahnya menyatakan telah hilang dan sedang dalam pencarian, demikian pengakuan kedua orang tua siswa melaporkan hal ini pada WAJAH BATAM  Sabtu, 9/2/2019 di Batam Centre.

AN adalah siswa lulusan SMPN 20 Tiban pada tahun 2016, setelah hampir 3 tahun hingga saat ini belum menerima ijazahnya. Hal ini terjadi karena saat itu pihak sekolah mengatakan ijazah tersebut harus menyesuaikan data dan sidik jari siswa. Namun setelah lembaran ijazah dan SKHU diserahkan pada para lulusan ternyata AN yang diwakili orang tuanya karena sedang mondok disalah satu Boarding School di kota Batam tidak menerima ijazahnya.

Hingga saat ini orang tua AN telah 4 kali mendatangi sekolah tersebut tapi pihak sekolah selalu memberikan alasan dalam proses pencarian.

Ketika awak media ini mengkonfirmasi kepada Ibu Puspa (wakil kepala sekolah. Red), beliau juga masih berupaya mencari diruangan tempat penyimpanan berkas dan ijazah.

Karena tidak menemukannya, maka pihak sekolah meminta siswa alumni SMPN 20 Tiban tersebut dapat hadir, tapi setelah pada hari berikutnya AN hadir disekolah, ditanggapi oleh pegawai yang ditunjuk dengan mengatakan ijazah tersebut sudah tidak ada.

Karena selalu mendapatkan jawaban yang tidak bisa memberikan kepastian selama setelah 2 tahun terombang ambing, maka Bapak siswa memutuskan untuk memberitakan masalah ini melalui media WAJAH BATAM.

Kejadian Yang Sama Tahun 2010

Lain halnya dengan ibu Maysarah, ijazah SD anaknya (RW)yang juga merupakan saudara sepupu dari AN juga dihilangkan oleh pihak sekolahnya yang mana saat masuk ke SDN 20 Tiban (2006) pihak sekolah meminta dan menahan ijazahnya karena pindahan dari propinsi.

Setelah RW selesaikan pendidikannya di SMPN 20 Tiban tahun ajaran 2009-2010, Bapak Dian (Kepsek) pada saat itu, tidak bisa mengembalikannya dan saat itu pernah terjadi pertengkaran dimana waktu itu kepala sekolah sempat melontarkan kata “satu truk tentara ibu bawakan kemari pun, saya takkan gentar“… Ujar kepsek saat itu.

Dari keterangan yang diperoleh dari Ibu May (orang tua RW.red) di bilangan wilayah Tiban Lama, ibu yang memiliki 3 orang anak ini mengungkapkan bahwa ijazah SD anaknya sampai detik ini tidak di temukan oleh pihak sekolah SMP 20 Negeri Tiban Batam.

Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Nasional (FKPN) Suharsad ketika diminta pendapatnya mengatakan bahwa dalam kasus 2 izajah ini Pemerintah Kota Batam harus bertanggung jawab, jika hal ini tidak diselesaikan maka FKPN akan membawa kasus ini ke Komisi IV agar dapat diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat.

(Sauthi)

Lanjutkan Membaca

Trending