Terhubung dengan kami

Berita

Ketua IGTKI-PGRI Kecamatan, Diblokir Agar Kebusukan Tidak Terbongkar

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.IDBatam, Hal unik yang diterima oleh ketua IGTKI-PGRI Kecamatan Batam Kota Rina Silfya, S.Pd adalah sehari setelah Konferda II organisasi Oemar Bakrie ini berlangsung karena dalam Konferda tersebut sebagai ketua yang mewakili organisasi Guru TK kecamatan Batam Kota ini menolak LPJ Ketua IGTKI-PGRI Batam periode 2012-2017.

Konferensi II IGTKI-PGRI Kota Batam

Konferensi II IGTKI-PGRI Kota Batam | Wajah Batam


Hal ini terungkap saat WB mewawancarai Rina Silfya, S.Pd sebagai ketua IGTKI-PGRI Kecamatan Batam Kota. Beliau mengatakan bahwa pemblokiran dan pemutusan komunukasi diseluruh kecamatan dalam Group Facebook dan WathsApp milik organisasi disinyalir agar pengurus yang lama dan kembali menguasai organisasi dengan cara curang (by order) tidak mengetahui kecurangan-kecurangan dan pembodohan yang sudah mereka lakukan, dimana Guru-guru yang murni sebagai pendidik dan tidak paham berorganisasi dapat kembali mereka jadikan sebagai Sapi Perahannya untuk 5 tahun berikutnya. “Mereka ingin Lahan basah keuangan organisasi tidak terganggu karena Saya mengetahuinya dari laporan beberapa Anggota dan LPJ nya di Konferda II kemarin bahkan Guru-guru diancam tak boleh ikut Konferda jika tak melunasi puluhan juta iuran keanggotaannya serta setiap peserta diwajibkan membayar uang pendaftaran konfercab dan seminar sbg peserta sejumlah Rp 160.000, dan inipun tak dilaporkan dalam LPJ nya “, demikian Rina Silfya, S.Pd
Beliau juga melanjutkan bahwa Konferda II IGTKI-PGRI Batam telah disetting mereka agar tidak jatuh ketangan pengurus yang lebih peduli dan mapan dengan organisasi yaitu dengan dugaan melanggar aturan2 organisasi yang sudah diamanahkan AD ART organisasi, dan itu juga didukung oleh mantan Ketua IGTKI-PGRI Prop.Kepri Tasneti. S.pd AUD yang sekarang juga menjabat Kabid PAUDNI Prop.Kepri.
Salah satu contoh hal yang menggiurkan posisi pengurus organisasi Guru TK Batam ini adalah Pembelian Baju Batik untuk seluruh anggota yang dibiayai uang Kas dimana Batik tersebut dijual ke anggota tanpa mengembalikan hasil penjualan tersebut kedalam Kas kembali. Demikian juga hasil keuntungan kegiatan yang diserahkan Rina Silfya, S.Pd yg saat itu sebagai ketua panitia secara jelas tidak dicatat dan digelapkan mereka.

Dan banyak lagi daftar keuangan yang tak jelas kemana raibnya yang akan segera dilaporkan ke kepolisian jika perlu ke Tipikor jika masuk dalam unsur-unsur korupsinya yang saat ini masih dalam kajian team yang disusun untuk itu, lanjut Ketua IGTKI-PGRI Kecamatan Batam Kota yang terkenal vokal di organisasi profesi ini.
Ketua dan sekretaris IGTKI-PGRI setelah dikonfirmasi tidak dapat dihubungi karena keduanya memblokir WA dan HP kami yang bertugas (WB09/Nayla)

2,710 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Iklan

Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Hadiri RDP Bersama Komisi VI DPR RI

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rabu (26/2) sore, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN BP Batam Tahun Anggaran 2019 dan Roadmap BP Batam Tahun Anggaran 2020 S/d 2024.

Turut hadir, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto, beserta jajarannya.

Rapat ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua/F-PGolkar GDE Sumarjaya Linggih didampingi Wakil Ketua/F-PNasdem Martin Manurung, dan dihadiri oleh para anggota Komisi VI DPR RI.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam kesempatan pertama menjelaskan realisasi penyerapan anggaran BP Batam Tahun 2018 S/d 2019 yang mengalami peningkatan kepada para anggota Komisi VI DPR RI.

“Untuk Tahun Anggaran 2019 realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP Batam sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.565 miliar atau 75,83 persen dari alokasi awal yakni Rp 2.064 miliar. Realisasi tersebut lebih tinggi 14,35 persen dari realisasi tahun 2018, yakni 66,90 persen,” ujar Purwiyanto wakil ketua BP BATAM.

Sedangkan menurut data dari Online Single Submission (OSS), tercatat sebanyak 83 perusahaan dengan total investasi US$ 229,3 juta, yang menyerap lebih dari 7.600 tenaga kerja untuk Investasi Baru Tahun 2019.

Adapun penyebab kurang maksimalnya daya serap anggaran pada Tahun Anggaran 2019 dikatakan Purwiyanto didasari oleh beberapa hal, yakni adanya penghematan belanja pegawai BP Batam dan beberapa anggaran di antaranya merupakan anggaran proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Laut, Bandara Internasional Hang Nadim, serta pengembangan Sewerage System.

Oleh karena itu, Purwiyanto mengatakan, Kepala BP Batam beserta para Deputi telah menyusun roadmap 2020-2024 BP Batam sebagai langkah strategis guna memaksimalkan daya serap anggaran BP Batam. Adapun roadmap tersebut berlandaskan agenda kelima Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu Transformasi Ekonomi yang berfokus kepada upaya transformasi dari sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

“Fokus pengembangan kami terdapat pada empat sektor strategis. Pertama, industri manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri smartphone dan kedirgantaraan. Kedua, industri jasa seperti Maintenance Repair Overhaul (MRO) pesawat dan kapal, serta shipyard. Ketiga, pengembangan logistik, seperti e-commerce dan transshipment. Dan yang terakhir, industri pariwisata,” terang Purwiyanto.

Sumber/foto : badan pengusaha Batam ( BP Batam )

Selama RDP berlangsung, BP Batam tak luput dari masukan yang disampaikan para Anggota Komisi VI DPR RI, baik mengenai pengelolaan lahan di Batam, realisasi target investasi, hingga optimalisasi aset.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, mengatakan BP Batam telah melakukan langkah-langkah strategis, dua di antaranya adalah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepala (Perka) Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, serta akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai optimalisasi implementasi OSS di Batam.

“Baru saja kemarin (Rabu, 26/02) kami melakukan sosialiasi Perka BP Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, yang memuat proses untuk mendapatkan lahan dan membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) yang baru,” kata Rudi ( sebagai kepala BP BATAM )

Ia melanjutkan, sebelum Perka BP Batam ini terbit, ada empat belas dokumen yang harus dilengkapi oleh Pemohon untuk mendapatkan lahan di Batam. Namun kini, pesyaratan tersebut telah disederhanakan dan dipermudah. Selain itu, proses dokumen dapat dilakukan secara mobile, sehingga Pemohon dapat melacak dokumen melalui perangkat telepon genggam.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan BKPM untuk melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proses OSS agar bisa terhubung langsung dengan BP Batam, dan mudah-mudahan dapat terlaksana untuk mempermudah proses investasi di Batam,” tambahnya.

BP Batam juga telah melakukan lelang Bandara Hang Nadim, yang saat ini sebanyak tujuh perusahaan telah lolos Prakualifikasi Lelang. Rudi juga mengungkapkan, pada Bulan Mei mendatang pemenang tender sudah bisa diumumkan untuk pelaksanaan pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim. Selain itu, Pelabuhan Bongkar Muat Batu Ampar juga diproyeksikan Bulan Maret mendatang akan memulai proses revitalisasi, sebagai hasil kesepakatan antara BP Batam dengan Konsorsium PT Pelindo II bersama PT Pelindo I dan PT Persero.

“Kami berharap kritik dan masukan yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman kami untuk membangun Batam menjadi kota tujuan investasi kita bersama,” tutup Rudi. (rud)

Jakarta, 26 Februari 2020

WAJAHBATAM.ID | 27/02/20-BP Batam Hadiri RDP Bersama Komisi VI DPR RI

16,917 kali dilihat, 25 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Berita

Tahukah Anda Apa Itu IPAL ?

Diterbitkan

pada

Oleh

Batam, 9/12/2019 | BP Batam mempunyai target pembangunan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau waste water treatment plant (WWTP) tahap I yang pembangunannya diwilayah Bengkong saat ini sudah mencapai 76,4 persen selesai pada tahun 2020 mendatang.

Kepala Bidang Pengelolaan Limbah, BP Batam, Iyus Rusmana mengatakan sebagai kota industri dan daerah tujuan pariwisata, isu lingkungan menjadi persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena itu Batam terus berupaya menciptakan lingkungan yang sehat, salah satunya dengan membangun IPAL tersebut,

 

“Proyek ini dikerjakan oleh Hansol EME dan konsultannya Sunjin, keduanya dari Korea Selatan,” demikian Iyus sebagaimana dilansir dalam Kata Batam.

IPAL Bengkong Sadai dibangun di atas lahan sekitar 7 hektare. Proyek ini dibiayai dari dana dukungan Pemerintah Korea Selatan melalui pinjaman lunak (soft loan) Economic Development Coorperation Fund (EDCF) sebesar USD43 juta.

Lebih lanjut Iyus mengungkapkan manfaat IPAL sangat banyak di antaranya menjaga kualitas dan kuantitas air waduk, menjaga kualitas perairan agar tetap bersih, menjaga saluran drainase/parit, sungai, pantai dari pencemaran limbah domestik, estetika lingkungan terjaga bersih, hijau dan asri.

IPAL juga dapat menghasilkan pupuk berkualitas yang bisa digunakan untuk penghijauan hutan kota, taman kota, dan taman-taman lingkungan disamping juga bermanfaat dalam peningkatan kesehatan masyarakat karena dengan IPAL lingkungan bersih dari bibit-bibit penyakit dan kotoran.

“Lingkungan yang bersih serta kualitas air yang terjaga akan bermanfaat dalam meningkatkan investasi serta wisatawan ke Batam,” Demikian Iyus

(TimWb)

22,103 kali dilihat, 26 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Polling PILWAKO

Diterbitkan

pada

Oleh

Andai Hari Ini Pilwako Batam, Siapakah Pilihan Anda ?

59,458 kali dilihat, 22 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Perkembangan VIRUS CORONA

Komentar Facebook

Trending