Terhubung dengan kami

Nasional

Kinerja Kejaksaan Buruk Dalam Empat Tahun Terakhir

“Kejaksaan kok cuma jadi tukang stempel berkas limpahan penyidik kepolisian doang, padahal kejaksaan punya kewenangan yang luas.”

Diterbitkan

pada

Gedung Kejaksaan Agung. [Foto: Istimewa]

WAJAHBATAM.ID | Batam (05/11/2018), Evaluasi terhadap kinerja kejaksaan dalam 4 tahun terakhir di bawah kepemimpinan HM Prasetyo dianggap tambah buruk dibanding periode sebelumnya. “Kalau melihat perorang Kejaksaan baik organisasi maupun kinerjanya saya kira buruk dan kurang layak dilihat dari standar UU kejaksaan.” kata Anggota Komisi 3 Bidang Hukum DPR RI, Muhammad Safi’i. 


Menurut Safi’i, persoalan mendasar karena Jaksa Agung berasal dari kader partai sehingga subyektivitas sangat nyata. “Bahkan kondisinya mandeg secara nasional,” ujarnya 
Safi’i menjelaskan, karena Jaksa Agung orang partai kemudian kepala daerah juga berbondong-bondong pindah partai sesuai dengan partainya Jaksa Agung, “ada yang cari pengamanan dan kelancaran proyek,” paparnya. 
Selama 4 tahun belakangan memang hampir tidak ada kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, justru yang disentuh yang kecil-kecil seperti dana desa yang nilai korupsinya puluhan juta saja. “Kejaksaan kok cuma jadi tukang stempel berkas limpahan penyidik kepolisian doang, padahal kejaksaan punya kewenangan yang luas.” tegasnya. (CTK)

86 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Warganet Beri Tanggapan Positif Untuk Program Anies Baswedan

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID-10/6/2019 Hampir sepekan libur lebaran secara bersama sudah di nikmati oleh masyarakat Indonesia yang bekerja baik di pemerintahan dan swasta.

Saatnya kembali melakukan aktivitas seperti biasa, di beberapa kota besar di Indonesia kembali di sibukkan dengan arus balik bagi para pemudik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Salah satunya Jakarta yang merupan pusat dan ibu kota negara yang selalu padat dengan harus balik dari pemudik.
Dan sejak Sabtu kemaren 8/6/2019 Pemprov DKI Jakarta, mekalui Dishub DKI Jakarta memverangkatkan kembali peserta program mudik gratis Jakarta tahun 2019.

Pada saat arus balik ini, 10 bus dari kota asal di beberapa kota di daerah Jawa akan menuju terminal terpadu Pulogebang Jakarta Timur.
Seperti Postingan Instagram pribadi Anies Baswedan sekitar 24 jam yang lalu.

Dimana Dishub Provinsi DkI Jakarta juga bekerja sama dengan Transjakarta dalam memberikan layanan lanjutan berupa shuttle gratis ke terminal terminal DKI Jakarta.

Postingan dari Gubernur DkI untuk mudik – balik gratis tersebut mendapat banyak tanggapan positif dari warganet di mana mereka sangat mengapresiasi program tersebut dan berharap agar program ini tetap berlanjut setiap tahunnya.
(RS).

2,218 kali dilihat, 69 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Berita Utama

Pasca 22 Mei, KPPAD Kepri Himbau Masyarakat dan Stakeholder Ikut Serta Lakukan Advokasi Hukum Atas Kekerasan Pada Anak

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 26/5/2019 | Adanya korban anak-anak yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam peristiwa demo damai di Bawaslu RI Jakarta 22/5/2019 lalu membuat KPPAD Kepri angkat bicara, setelah mengunjungi langsung korban anak (alm. Harun Rasyid) yang meninggal dunia dikediamannya (Red)

Eri Syahrial: Ketua KPPAD Kepri

Pers Rilis KPPAD Kepri

Dukungan KPPAD Provinsi Kepri terhadap Upaya KPAI Terkait Penanganan 3 Korban Anak Meninggal dan Luka-luka pada Kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau menyikapi adanya beberapa korban anak pada peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 lalu.

KPAI sudah turun ke lapangan, mengumpulkan data dan informasi terkait jumlah korban anak meninggal sebanyak 3 orang, banyaknya anaknya luka-luka dan masih ada yang dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta dan masih ada beberapa orangtua mencari anak-anaknya karena belum ditemukan. Kejadian serupa juga terjadi Pontianak Kalimantan Barat sehingga seorang siswa SMK meninggal.

 

Kunjungan KPPAD Kepri di kediaman Alm. Harusn Rasyid, korban anak Jakarta

Atas peristiwa yang menyebabkan korban anak tersebut, Kami Komisioner KPPAD Provinsi Kepri menyatakan sikap sbb;

1. KPPAD Provinsi Kepri sangat menyayangkan terjadinya peristiwa kerusuhan yang terjadi sehingga menimbulkan kekerasan dan korban terhadap anak. Menilai kekerasan yang terjadi pada korban anak merupakan pelanggaran hak-hak anak dan perlindungan anak sehingga harus menjadi perhatian semua pihak.

2. KPPAD Provinsi Kepri Meminta Kapolri untuk melakukan pengusutan secara tuntas terhadap tewasnya 3 korban anak di jakarta dan beberapa anak lainnya luka-luka, serta 1 korban anak SMK tewas di Pontianak. Termasuk menindaklanjuti laporan orangtua terkait masih adanya beberapa anak yang belum ditemukan.

3. KPPAD Provinsi Kepri Memberikan dukungan kepada KPAI untuk terus bekerja mengumpulkan data dan informasi, berkoordinasi dengan pihak kepolisian, mengadvokasi kasus tersebut supaya menjadi atensi penanganan dan mengawasi proses hukum yang berjalan hingga tuntas.

4. KPPAD Provinsi Kepri meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah terjadi kerusuhan memberikan trauma healling dan pendampingan pemulihan psikologis kepada korban anak yang mengalami atau melihat kekerasan kerusuhan tersebut sehingga menimbulkan trauma, serta memberikan layanan pengobatan gratis kepada korban anak.

5. Meminta dukungan semua stakeholder perlindungan anak baik yang ada di pemerintahan dan peran serta masyarakat untuk turut serta mengadvokasi terciptanya keadilan untuk korban dan keluarganya, membantu upaya pemulihan para korban untuk mendapatkan hak-haknya.

6. Melihat situasi keamanan yang belum kondusif dan ditenggarai masih terjadi pengumpulan massa maka diharapkan para orangtua mengawasi anaknya (berusia di bawah 18 tahun) supaya menjauh dari lokasi dan tidak ikut-ikutan melihat dan berkumpul karena berpotensi membahayakan nyawa anak.

7. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan, pihak kepolisian diminta tidak represif dan tidak melakukan kekerasan pada warga yang patut diduga berusia berusia anak karena setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Terhadap anak harus dilakukan upaya yang persuasif dan ramah anak, meski dalam kondisi yang situasi yang sulit.

Demikian penyataan sikap kami kepada semua pihak terkait adanya korban anak pada peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 lalu.

Tanjungpinang, 25 Mei 2019
Ketua Komisi Pengawasan dan perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri

ttd
Eri Syahrial, S.Pd, M.Pd.I

11,089 kali dilihat, 90 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Berita Utama

Prabowo Subianto Diduga Terlibat Lakukan Makar

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Selasa, 21/5/2019 |
Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra diduga terlibat melakukan makar dan disinyalir merupakan salah satu terlapor yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus makar yang menjerat Eggi Sudjana beberapa hari lalu. Kabar tersebut  juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sebelum adanya klarifikasi bahwa Prabowo memang akan mulai diperiksa tapi tidak menjadi saksi ataupun terlapor.

“Kami sudah terima, dikirim tadi pukul 01.30 WIB. Salinan itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut,” kata Dasco melalui sambungan telepon yang dilansir WB dari CNNIndonesia.com Selasa (21/5).

Dalam salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo selaku terlapor dibuat pada 19 April lalu. Lantas, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SPDP pada 17 Mei.

Menurut isi salinan SPDP itu, pasal yang dituduhkan adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.
SPDP perkara dugaan makar. (Dok. Istimewa)

Penyidik menyatakan Prabowo bersama-sama dengan Eggi sudjana diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara / makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.

Sufmi Dasco Ahmad membantah penerbitan SPDP itu dibuat sebagai bentuk dimulainya penyidikan terhadap Prabowo terkait kasus makar.

Dasco mengatakan yang benar adalah SPDP atas nama Eggi Sudjana. Menurut dia, Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor dalam kasus Eggi Sudjana. Namun, status Prabowo bukan tersangka.

“Pak Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor, tapi statusnya bukan tersangka bahkan juga bukan saksi,” ujarnya.

Catatan Redaksi CNNIndonesia.co: Judul berita ini direvisi setelah klarifikasi pihak terkait.(timwb/ayp/ayp)

28,295 kali dilihat, 143 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending