Terhubung dengan kami

Nasional

Warganet Beri Tanggapan Positif Untuk Program Anies Baswedan

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID-10/6/2019 Hampir sepekan libur lebaran secara bersama sudah di nikmati oleh masyarakat Indonesia yang bekerja baik di pemerintahan dan swasta.

Saatnya kembali melakukan aktivitas seperti biasa, di beberapa kota besar di Indonesia kembali di sibukkan dengan arus balik bagi para pemudik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Salah satunya Jakarta yang merupan pusat dan ibu kota negara yang selalu padat dengan harus balik dari pemudik.
Dan sejak Sabtu kemaren 8/6/2019 Pemprov DKI Jakarta, mekalui Dishub DKI Jakarta memverangkatkan kembali peserta program mudik gratis Jakarta tahun 2019.

Pada saat arus balik ini, 10 bus dari kota asal di beberapa kota di daerah Jawa akan menuju terminal terpadu Pulogebang Jakarta Timur.
Seperti Postingan Instagram pribadi Anies Baswedan sekitar 24 jam yang lalu.

Dimana Dishub Provinsi DkI Jakarta juga bekerja sama dengan Transjakarta dalam memberikan layanan lanjutan berupa shuttle gratis ke terminal terminal DKI Jakarta.

Postingan dari Gubernur DkI untuk mudik – balik gratis tersebut mendapat banyak tanggapan positif dari warganet di mana mereka sangat mengapresiasi program tersebut dan berharap agar program ini tetap berlanjut setiap tahunnya.
(RS).

4,091 kali dilihat, 27 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Teguh Supriyanto: BPKN Tidak Main-main Terhadap Developer Nakal

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 2/8/2019 | Kehadiran Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) memberikan secercah harapan kepada masyarakat Batam, hal ini terungkap dengan ramai dan antusiasnya warga yang hadir mengajukan pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen nasional dan hadir dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang komisi l DPRD Kota Batam Kamis, 1/8/2019

Dalam RDP tersebut terungkap bahwa saat ini ada tiga Developer bermasalah yang diduga mengabaikan hak-hak masyarakat konsumen seperti yang terjadi pada warga perumahan Tembesi Raya yang mengaku sudah lelah dan berulang-ulang menuntut haknya sejak tahun 2015 kepada PT Mutiara Bintang Aries sebagai pengembang.

Dari keterangan warga yang dihubungi WB, mereka pernah mengadukan ini kepada pemerintah kota Batam melalui Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad (2017), tapi tak ada tindaklanjutnya hingga ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bonaparte pada tahun 2018 yang juga tak menghasilkan apapun. Berbagai jalan ditempuh warga hingga pernah dua kali RDP dengan DPRD Batam juga tak membuahkan harapan, Bahkan pernah juga melakukan demo perusahaan tersebut pada tahun 2016.

Terakhir warga Tembesi Raya membuat pengaduan ke Polresta Barelang (19/1/2019) dan masyarakat berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan sengketa ini.

Dalam RDP ini terungkap juga bahwa lahan yang dikelola tersebut bukan milik pengembang dan BPKN menghimbau kepada masyarakat agar mau melaporkan permasalahn-permasalahan seperti ini, dan masyarakat tak perlu bingung mencari tempat pengaduan yang tepat hingga permasalahannya dapat diselesaikan secara benar.

BPKN menuturkan bahwa hingga pertengahan 2019, ada 365 aduan perlindungan konsumen yang masuk ke BPKN. Dari 365 kasus 27 yang sudah selesai hingga saat ini dan masih ada pengaduan yang masih dalam proses 338 termasuk pengaduan yang baru masuk dari Batam.

Dari 27 kasus yang sudah tutup tersebut, 8 kasus berhasil diberikan hak masyarakat konsumen senilai Rp 134.825.608,00.

Ketika WB mempertanyakan tindakan apa yang akan dilakukan BPKN, Teguh Supriyanto yang menjabat sebagai bidang Pengurusan Pengaduan Masyarakat menuturkan bahwa “baik Pemerintah maupun Pengembang dapat dikenakan sanksi teguran, administratif bahkan hingga pidana. Dan BPKN tidak main-main dengan pengabaian hak-hak konsumen (masyarakat).”

“BPKN yang menerima lebih 100 pengaduan dalam kehadiran mereka di Batam akan segera memproses pengaduan ini agar masyarakat jangan berlama-lama dalam memperoleh haknya”, demikian Teguh Supriyanto kepada Wajah Batam.

Untuk membuat aduan terkait perlindungan konsumen, masyarakat bisa menghubungi watsapp 08153 153 153 atau menghubungi Call center di (021) 153. Laporan juga bisa dikirimkan melalui email setbpkn@BPKN.go.id.

14,891 kali dilihat, 54 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Jaswar Koto Disebut-sebut Duduki Menristek RI

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 1/8/2019 | Profesor Jaswar Koto yang belum lama berselang sempat mencuri perhatian masyarakat Indonesia dengan kepiawaiannya di bidang teknologi, sekarang muncul dan digadang-gadangkan sebagai salah satu kandidat menteri riset dan teknologi republik Indonesia (Menristek RI).

Jaswar Koto yang bukan insan politik dan independent dalam berpolitik tentunya sangat dibutuhkan negara ini untuk ikut serta membangun tata kelola dibidang teknologi dan digital yang diharapkan dapat memajukan Indonesia dibidang ya.

Jaswar Koto yang disebut-sebut sebagai ahli pengembangan perangkat lunak biometrik (biometric software development), beliau juga disebut-sebut dari beberapa referensi bahwa spesialisasinya ada di bidang perkapalan, kilang minyak lepas pantai, juga kelautan dan aerospace (kedigantaraan).

Yang lebih membanggakan bahwa dalam situsweb milik International Society of Ocean, Mechanical & Aerospace (ISOMAse) menyebut bahwa Jaswar Koto adalah presiden mereka. Jaswar juga menjabat President of Ocean and Aerospace Research Institute Indonesia.

Dalam situs Research Gate Jaswar Koto juga disebutkan seorang yang ahli dibidang kelautan, teknik offshore, dan aerospace, sehingga namanya tercatat pula sebagai profesor di Ocean & Aerospace Research Institute, sebagaimana dilansir dari situs www.tirto.id

“Keahlian saya adalah HPC (High Perfomance Computing) sekaligus Biometric Software development. Saya mengajar di Institute Technology Malaysia. Saya juga menjadi kepala dari HPC Centre Technology,” kata Jaswar saat memperkenalkan dirinya dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Mengutip situs ISOMAse.org, Jaswar Koto merupakan ahli bidang perkapalan dan pengeboran minyak lepas pantai dan juga merupakan President of Ocean and Aerospace Research Institute, Indonesia; President of International Society of Ocean, Mechanical & Aerospace (ISOMAse).

Jaswar Koto adalah sarjana di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) pada 1994 dengan Studi Fisika. Gelar Magister Manajemen didapatkannya dari Notre Dame University, Australia, pada tahun 2000, sementara gelar doktor didapatkan dari saka Prefecture University, Jepang pada tahun 2004 dalam bidang Engineering, Aerospace and Ocean Engineering, School of Engineering.

Gelar magister manajemen dan doktornya didapatkan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk jurusan Fisika Komputasi.

Melihat panjangnya perjalanan karir dan pendidikannya, maka selayaknyalah putra Minang ini dapat memberikan kontribusi kepada negeri ini kedepan sehingga Indonesia pada era globalisasi teknologi dan digital bukan lagi negara tertinggal dan diperhitungkan negara-negara lain di seluruh dunia.(Shd)

Jaswar Koto Menristek RI masa depan, menunggu dukungan anda
https://pollingkita.com/polling26109-polling-siapa-yang-tepat-menjabat-menristek-dikti-kabinet-jokowi-ke2-untuk-indonesia-kerja-maju-dan-hebat?ref=wa

36,759 kali dilihat, 42 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Berita Utama

Pasca 22 Mei, KPPAD Kepri Himbau Masyarakat dan Stakeholder Ikut Serta Lakukan Advokasi Hukum Atas Kekerasan Pada Anak

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 26/5/2019 | Adanya korban anak-anak yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam peristiwa demo damai di Bawaslu RI Jakarta 22/5/2019 lalu membuat KPPAD Kepri angkat bicara, setelah mengunjungi langsung korban anak (alm. Harun Rasyid) yang meninggal dunia dikediamannya (Red)

Eri Syahrial: Ketua KPPAD Kepri

Pers Rilis KPPAD Kepri

Dukungan KPPAD Provinsi Kepri terhadap Upaya KPAI Terkait Penanganan 3 Korban Anak Meninggal dan Luka-luka pada Kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau menyikapi adanya beberapa korban anak pada peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 lalu.

KPAI sudah turun ke lapangan, mengumpulkan data dan informasi terkait jumlah korban anak meninggal sebanyak 3 orang, banyaknya anaknya luka-luka dan masih ada yang dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta dan masih ada beberapa orangtua mencari anak-anaknya karena belum ditemukan. Kejadian serupa juga terjadi Pontianak Kalimantan Barat sehingga seorang siswa SMK meninggal.

 

Kunjungan KPPAD Kepri di kediaman Alm. Harusn Rasyid, korban anak Jakarta

Atas peristiwa yang menyebabkan korban anak tersebut, Kami Komisioner KPPAD Provinsi Kepri menyatakan sikap sbb;

1. KPPAD Provinsi Kepri sangat menyayangkan terjadinya peristiwa kerusuhan yang terjadi sehingga menimbulkan kekerasan dan korban terhadap anak. Menilai kekerasan yang terjadi pada korban anak merupakan pelanggaran hak-hak anak dan perlindungan anak sehingga harus menjadi perhatian semua pihak.

2. KPPAD Provinsi Kepri Meminta Kapolri untuk melakukan pengusutan secara tuntas terhadap tewasnya 3 korban anak di jakarta dan beberapa anak lainnya luka-luka, serta 1 korban anak SMK tewas di Pontianak. Termasuk menindaklanjuti laporan orangtua terkait masih adanya beberapa anak yang belum ditemukan.

3. KPPAD Provinsi Kepri Memberikan dukungan kepada KPAI untuk terus bekerja mengumpulkan data dan informasi, berkoordinasi dengan pihak kepolisian, mengadvokasi kasus tersebut supaya menjadi atensi penanganan dan mengawasi proses hukum yang berjalan hingga tuntas.

4. KPPAD Provinsi Kepri meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah terjadi kerusuhan memberikan trauma healling dan pendampingan pemulihan psikologis kepada korban anak yang mengalami atau melihat kekerasan kerusuhan tersebut sehingga menimbulkan trauma, serta memberikan layanan pengobatan gratis kepada korban anak.

5. Meminta dukungan semua stakeholder perlindungan anak baik yang ada di pemerintahan dan peran serta masyarakat untuk turut serta mengadvokasi terciptanya keadilan untuk korban dan keluarganya, membantu upaya pemulihan para korban untuk mendapatkan hak-haknya.

6. Melihat situasi keamanan yang belum kondusif dan ditenggarai masih terjadi pengumpulan massa maka diharapkan para orangtua mengawasi anaknya (berusia di bawah 18 tahun) supaya menjauh dari lokasi dan tidak ikut-ikutan melihat dan berkumpul karena berpotensi membahayakan nyawa anak.

7. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan, pihak kepolisian diminta tidak represif dan tidak melakukan kekerasan pada warga yang patut diduga berusia berusia anak karena setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Terhadap anak harus dilakukan upaya yang persuasif dan ramah anak, meski dalam kondisi yang situasi yang sulit.

Demikian penyataan sikap kami kepada semua pihak terkait adanya korban anak pada peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 lalu.

Tanjungpinang, 25 Mei 2019
Ketua Komisi Pengawasan dan perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri

ttd
Eri Syahrial, S.Pd, M.Pd.I

12,861 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending