Terhubung dengan kami

Nasional

UAS Pecat Kapita Ampera

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID|| Pekanbaru 15.08.2018, beredar sebuah foto, dari Surat Pernyataan yang ditandatangani Ustadz Abdul Somad Batubara L.c MA (UAS) yang isinya menyatakan bahwa UAS mencabut Surat Kuasa Khusus ke Kapitra Ampera sebagai Kuasa Hukum UAS mulai hari Rabu (15/8).

Dalam surat itu, disebutkan Kapitra sudah bukan pengacara dari UAS dan Ustadz yang sedang naik daun itu juga menyebutkan bahwa segala pernyataan Kapitra yang mengatasnamakan UAS, sudah bukan tanggung jawabnya beliau lagi.

Tak hanya itu, Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) juga menguatkan surat pernyataan UAS tersebut sebagaimana terlihat dalam foto berikut ini.

sumber swamedium.com

570 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Ombudsman RI Minta Pemerintah Batalkan Rencana Penunjukan Rudi Sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/5/2019 | Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah pelanggaran administratif, atas penunjukan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai Ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam (BP KPBPB Batam).

Setelah Lukita Dinarsyah Tuwo diberhentikan Desember 2018 lalu dan diisi sementara oleh Edy Putra Irawady, jabatan tersebut menjadi seksi dan tak lepas dari keinginan Rudi (Walikota Batam saat ini) yang jauh-jauh hari sudah terdengar akan menjabat rangkap sebagai ex-officio pimpinan BP Batam. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya spanduk-spanduk tandingan yang beredar dukung Rudi yang bertaburan dibeberapa daerah, sebut saja di seputaran jodoh, batu ampar pasca demo yang berlangsung 9/5/2019 lalu, demikian ungkap warga yang dijumpai awak media ini diseputar spanduk dukungan tersebut siang ini 10/5 di Jodoh Batam.

Mengamati hal tersebut, sebagaimana yang dilansir dari IDNNews.id bahwa Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, Ombudsman RI dalam dua bulan terakhir telah mengamati dan mengkaji penunjukan Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam dari sisi hukumnya.Ternyata, penunjukannya sarat maladministrasi karena ada beberapa undang-undang yang dilanggar,

“Penunjukkan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam dilakukan tanpa melakukan kajian dan tinjauan hukum yang komperhensif sehingga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar Laode sebagaimana dilansir Kompas, Rabu (8/5/2019).

Laode mengatakan, penunjukkan Ex officio mulanya disebabkan adanya wacana dualisme pengelolaan Batam. Dalam rapat kabinet akhirnya diputuskan untuk menunjuk Rudi menempati posisi tersebut.

Faktanya, kata Laode, kajian Ombudsman menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya dualisme yang dimaksud. Terkait dugaan maladministrasi, masalah pertama yang disorot Ombudsman adalah latar belakang Rudi yang merupakan Wali Kota Batam, orang yang punya jabatan politis. Ia merupakan Sekretaris DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau.

Pasal 33 ayat 1 PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Badan Layanan Umum menyatakan, pejabat pengelola BLU terdiri dari PNS atau tenaga profesional. Kepala BP Batam termasuk dalam pejabat BLU.

Kemudian, aturan itu ditegaskan juga melalui Peraturan Dewan Kawasan PBPB Batam Nomor 1 Tahun 2014, di mana disebutkan bahwa pejabat BP Batam harus menanggalkan jabatan kepala daerah maupun jabatan politis lainnya.

Laode mengatakan, BP Batam sejatinya lembaga yang tidak tercampur dengan jabatan politik. Sebab, posisi Wali Kota Batam sebagai Anggota Dewam Kawasan merupakan posisi strategis untuk pengawasan BP Batam.

 

Komisioner Ombudsman Laode Ida “Maka menjadi sebuah kemunduran dalam tata kelola BP Batam yang profesional jika kebijakan penunjukan Wali Kota sebagai ex officio Kepala BP Batam dilakukan,” ujar Laode.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala BP Batam selaku pimpinan lembaga adalah pengguna anggraan. Sementara jabatan Wali Kota bukan merupakan pengguna anggaran.

Jika diberlakukan kebijakan Ex Officio, maka Wali Kota Batam akan menjadi pengguna anggaran. Padahal, pengguna anggaran bukan pejabat yang dihasilkan dari sebuah proses pemilihan umum.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan negara,” kata Loade.
Penunjukan Ex Officio BP Batam merupakan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan juga Dewan Kawasan. Masukan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo yang kemudian menyetujuinya.

Sebelum diresmikan, Ombudsman meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penunjukan Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam.

“Pelanggaran ada pada Dewan Kawasan dan Kemenko Perekonomian. Seolah ini benar tapi itu pelanggaran, sudah ada aturannya dalam undang-undang. Itu aturannya Dewan Kawasan tapi dilanggar sendiri oleh mereka,” terang Laode.(*/kcm/timwb)

61,247 kali dilihat, 140 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Malam ini KAMMI Gelar Aksi Nasional di Depan Mesjid Agung Batam Centre

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 23/3/2019 | KAMMI pada malam ini Sabtu, (23/3) adakan Aksi Kemanusiaan Nasional yang akan digelar di depan Mesjid Agung Batam Centre (depan alun-alun Batam Centr) pukul 20.00 WIB.

Bersama Wajah Batam, Maulana Ketua KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) menyatakan bahwa dalam aksi ini akan digelar beberapa rangkaian acara sebagai berikut:

1. MC
2. Tilawah
3. Orasi dari berbagai organisasi yang akan orasi
4. Solat ghaib
5. Doa.

UNDANGAN RESMI KAMMI

SERUAN AKSI KEMANUSIAAN NASIONAL

🙏🏽 _Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh_ 🙏🏽

Bismillah,

‼ *Penembakan Masjid di Selandia Baru adalah Perbuatan Biadab* ‼

Tepat tanggal 15 Maret 2019 hari Jumat lalu, telah terjadi penembakan massal di Masjid Christchruch, Selandia Baru.

KAMMI menilai kejadian ini merupakan tragedi kemanusiaan yang membahayakan *perdamaian* antar sesama pemeluk agamabdan anti kemanusiaan.

Maka dari itu, kami mengajak seluruh warga kota Batam untuk mengikuti *aksi kemanusiaan ini*, yang insyaallah akan diisi dengan:

Sholat Ghoib untuk korban di Selandia Baru* sekaligus *aksi galang dana untuk korban banjir Bandang di Sentani, Papua.

Dan insyaallah akan ada orasi dari *Ustad Abu ghoza* (Waka FUI MUI Batam)

Yang akan dilaksanakan pada:

Hari: Sabtu, 23 Maret 2019
Pukul: 20:00 – selesai
Tempat: Jalan di dekat alun alun yang menghadap ke masjid agung Batam

Aksi ini didukung oleh:
1. FLP Batam
2. KAMMI
3. RMAB
4. FORMIST Ibnu Sina
5. Musisy UIB
6. ODOJ BATAM
7. SPJ Regional Batam
8. LDK AL AMAR UNRIKA
9. FORSIMA UNIBA
10. ACT KEPRI
11. MRI
12. RZ
13. RMKIB
14. WAJAH BATAM

🤝🏻🤝🏻 _yang jauh mari merapat, yang sudah rapat mari eratkan barisan. Kita Muslim dan kita bersaudara_ 🤝🏻🤝🏻

💥 Dibuka juga donasi untuk korban banjir bandang di Sentani, Papua. Transfer melalui *Bank Muamalat, No rek: 4110041609 a/n Windi Wulandari*
( _NB: mohon mengirimkan bukti transfer ke CP yang tertera_ )

CP: 089502243126 (WINDI)

#Savemuslimchristcruch

  • 🙏🏽 _Wasalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh_ 🙏🏽 (Shd)

34,366 kali dilihat, 13 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pertemuan Aneh Di Golden Prawn Bengkong Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 19/3/2019 | Kejadian unik di Golden Prawn yang berlangsung pukul 11.00 WIB hingga saat berita ini diterbitkan media WB masih berlangsung dan hal ini menjadikan banyak pertanyaan dikalangan PNS yang mana kehadiran mereka tidak diketahui atas undangan siapa dan tujuan apa.

Berdasarkan pantauan dan informasi yang diperoleh WB dari sumber yang dipercaya bahwa para ASN diundang melalui lisan oleh pimpinan diinstansinya masing-masing dengan tujuan hanya makan-makan saja.

Pengunjung harus titipkan HP dan elekteonik lainnya.

Uniknya mereka diwanti-wanti tidak boleh membawa Handphone, kamera atau alat perekam lainnya, bahkan sebagaimana kejadian kegiatan di salah satu dinas beberapa hari lalu bahkan sampai cek body untuk memastikan undangan tidak membawa apapun yang berbentuk elektronik berperekam.

Informasi juga masuk dari beberapa sumber bahwa ada sejenis intervensi dan ancaman dimana para ASN dipaksa untuk milih salah satu paslon Presiden, jika tidak maka preskon mereka dari daerah tidak cair dan dana untuk daerah tidak dicairkan oleh pusat, demikian disampaikan melalui WhatsApp kepada awak WB yang siang ini juga mengintip kegiatan diseputar Golden Prown Bengkong Kota Batam yang dijaga sangat ketat.

Pada kesempatan lain, malam sebelumnya juga ada kegiatan yang sama diselenggarakan untuk RT RW dibilangan Bengkong Sadai dan sempat diliput kamera tersembunyi oleh warga (EK) yang dikirimkan ke WB.

Demikian juga informasi dari warga R, kejadian pada malam yang sama di  perumahan Pesona Asri dan Marbela yang dihadiri banyak RT dan RW, pada acara undangan disambut oleh pejabat dan caleg salah satu partai yang meminta dukungan agar diperumahan tersebut bisa “diwarnakan” dengan salah satu warna partai yang melalui instruksi langsung dari pejabat tinggi batam tersebut mereka membagi-bagikan amplop yang berisi ratusan ribu rupiah perorang.

Sekembalinya dari sana mereka juga kembali ke perumahan Pesona Asri dengan memberikan bantuan 10 juta untuk fasum diperumahan tersebut, demikian R menyampaikan berita ini via WhatsApnya. (wb212)

167,342 kali dilihat, 33 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending