Terhubung dengan kami

Hukum & Kriminal

Bobotoh Sweeping Supporter Persija Hingga ke Hotel

“Bobotoh punya niatan anarkis terhadap Supporter Persija, terbukti Bobotoh sweeping ke hotel.”

Diterbitkan

pada

Tersangka pelaku pengeroyokan Haringga Sirila di Stadion GBLA. Foto: Tribun Jabar

WAJAHBATAM.id | Jakarta (24/09/2018), Tidak tanggung-tanggung Bobotoh Supporter Persib melakukan sweeping pendukung Persija hingga ke hotel.

Saksi mata saat kejadian diluar lapangan Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) minggu lalu, dilansir dari Vivanews, “Saya lihat langsung bagaimana Ari dipukulin, tega banget sampai meninggal, saya gak bisa berbuat apa-apa, saya juga bisa dipukulin juga,” kata Iqbal.

Haringga Siria, korban keanarkisan supporter Persib Bobotoh, saksi mata sekaligus teman korban, Iqbal menceritakan kejadian dirinya juga di sweeping di hotel tempat dia menginap.

“Bobotoh punya niatan anarkis terhadap supporter Persija, terbukti Bobotoh sweeping ke Hotel.

Saya sampai Sabtu dengan sebelas The Jak lain, nginep di hotel. Ternyata ada sweeping massal sampe hotel, beruntung hotel saya baik. Bobotoh tahu ada The Jak di hotel saya karena lihat daftar tamu dan ada KTP. Beruntung cleaning service kasih tahu kita dan disuruh keluar lewat pintu belakang,” lanjut dia. 

Dalam pertandingan yang merenggut nyawa supporter tersebut, Persib meraih kemenangan dengan skor 3-2 atas Persija.

(WB/Sampono/INT) 

666 kali dilihat, 9 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Caleg Gerindra, Anwar Anas Laporkan Bawaslu Batam Ke DKPP

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 29/3/2019 | Salah satu peserta Pemilu dari Partai Gerindra, Anwar Anas dan kuasa hukumnya Amir Mahmud Lubis akan melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Oknum Satpol: “Mas (K) Adalah Kepercayaan Penguasa Kota Batam, Wali Kota”

Pasalnya, dalam surat pemberitahuan Bawaslu Kota Batam tentang status laporan yang dilakukan Anwar Anas disebutkan laporan dihentikan di tingkat Gakkumdu Kota Batam dan memberikan rekomendasi kepada KASN pemerintah kota Batam dengan alasan pasal yang disangkakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

 

” Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam hanya merekomendasikan kasus dugaan tindak pidana pemilu oknum Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Batam, berinisial IT ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saja” kata Anwar Anas

IT yang berstatus ASN tersebut dilaporkan oleh Anwar Anas terkait dugaan mengkampanyekan salah satu caleg Nasdem di kecamatan Sei. Beduk dengan menggunakan seragam lengkap dinas Satpol PP.

Selain itu, kuasa Hukum Anwar Anas, Amir Mahmud menilai proses pemeriksaan belum sesuai aturan.

“Hasil pemeriksaan itu menurut kami belum didasarkan pada proses pemeriksaaan yang seharusnya menurut undang-undang pemilu dan peraturan  perundang-undangan pelaksanaannya,” tulisnya dalam keterangan pers yang diterima WAJAHBATAM.ID

Amir pun menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu kota Batam gagal mematuhi ketentuan peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu yang mengharuskan kehadiran penyidik dan jaksa dalam pemeriksaan saksi, pelapor, dan terlapor.

“Dan patut diduga ini telah memberikan andil besar dan mendasar terhadap rangkaian penyelidikan, pembahasan, dan rapat pleno dalam menentukan hasil akhir pemeriksaan laporan klien kami,” ujarnya.

Anwar Anas pun menambahkan bahwa, sampai dengan saat ini pihaknya masih menyiapkan berkas pengaduan ke DKPP.

“Sampai saat ini, Pak Amir Lubis selaku kuasa hukum masih menyiapkan berkas pengaduan yang akan disampaikan kepada DKPP, sebab meskipun langit runtuh, keadilan dan kejujuran harus ditegakkan,” tutupnya. (Aa)

28,213 kali dilihat, 44 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

FGD: Radikalisme Adalah Pemahaman Individu, Bukan Agama Atau Kepercayaan Tertentu

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 25/3/2019 | Badan Pembinaan Masyarakat  Polda Kepri melalui Forum Group Discussion (FGD) selenggarakan diskusi tentang “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menangkal Radikalisme” hari Senin, 25/3 di BCC Hotel Lubuk Baja Nagoya Batam.

Pada penyelengaraan ini FGD mengundang segenap tokoh masyarakat dan Ormas se Kota Batam yang tergabung dalam paguyuban-paguyuban dan juga dihadiri dari undangan berbagai agama untuk tujuan memahami serta dapat menjadi corong kemasyarakat dalam menyampaikan bahaya radikalisme dalam keutuhan bangsa.

Penanggung jawab acara Binmas Polda Kepri AKBP Aro T Binops  menyampaikan pada WB bahwa kegiatan perdana hari ini bertujuan untuk menyatukan paham tentang radikalisme dan akan diselenggarakan secara kontiniu agar maksud dari keutuhan NKRI dapat tercapai.

Forum ini dibuka oleh Wadir Binmas Polda AKBP Edy Suryanto Dalam sambutannya mengharapkan seluruh elemen masyarakat dapat saling bahu membahu bersama polri dalam mencegah muncul dan berkembangnya paham masyarakat terhadap radikalisme.

Acara dikemas dengan santai dimana tamu dan undangan dapat berbicara bebas dengan tanpa ada suatu tekanan dalam menyampaikan pandangan dan pendapat, sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat (Suharsad) yang tidak ingin forum ini menjadi ajang menilai atau memojokkan pandangan individu yang menjadikan sebagai tolak ukur dalam menilai pemahaman peserta terhadap arti radikalisme disamping dapat menjadikan hal tersebut menjadi catatan dari pihak yang menyampaikan pandangan tersebut.

Kepala Dinas Infokom Yazid yang hadir mewakili Pemerintah kota Batam menyambut baik kegiatan ini dimana Forum Diskusi ini sangat bermanfaat dalam menanamkan rasa kebersamaan serta dapat menyimpulkan bahwa paham radikalisme tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kelompok atau agama tertentu tapi merupakan paham individu yang menyalahartikan suatu pemahaman ajaran dalam keyakinannya masing-masing.

Muhammad Santoso, wakil Majelis Ulama Indonesia Kota Batam yang juga bertindak sebagai salah satu narasumber dalam forum diskusi ini menyatakan dan sepakat bahwa paham radikalisme tidak dapat diarahkan pada satu kelompok agama atau kepercayaan tertentu. (shd)

44,521 kali dilihat, 16 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Hanya 100 Juta PT.HBR Kuasai 7 Hektar Lahan Warga Pulau Buluh

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 5/3/2019 | Praktek penguasaan lahan secara masive yang dilakukan oleh PT. Hiasindah Bangun Raya terhadap lahan seluas 7 hektar milik Kusnadi merupakan hal yang dapat memperlemah kepemilikan lahan oleh pemilik sebenarnya karena berbagai upaya sudah dilakukan justru Kusnadi sebagai pemilik lahan di somasi oleh PT. Hiasindah Bangun Raya karena mengaku telah membayar sebagai uang muka pembelian lahan tersebut kepada Zul Novan yang statusnya adalah menyewa lahan yang berada di Sei. Lopet Pulau Labu Kepri, hal ini dikemukakan oleh Kusnadi kepada Wajah Batam dibilangan UNIBA Batam Centre – Selasa, 5/3/2019.

Menurut Kusnadi bahwa lahan seluas 4 hektar yang telah dibelinya dari Muhadi pada tahun 2016 tersebut disewakan kepada Zul Novan seluas 50×70 meter untuk membangun gudang kayu miliknya.

Saat ini PT. Hiasindah Bangun Raya yang didampingi Pengacara dan Oknum Brimob mendatangi Kusnadi dengan menyatakan bahwa Pihak perusahaan akan melakukan penggusuran dengan alasan bahwa perusahaan telah mengantongi PL dari Otorita Batam pada tahun 2012.

Lahan yang sudah dikelola menjadi kebun oleh pemilik awal (Muhadi.red) dari tahun 1967 tersebut juga sudah memiliki surat dari Kepala Desa Sungai Buluh dari tahun 1990.

Pihak perusahaan hingga saat ini terus melakukan paksaan kepada Kusnadi dengan tanpa menyelesaikan ganti rugi, dan secara diam-diam mengaku telah membayar pada Zul Novan uang sejumlah 100 juta tanpa diketahui oleh Kusnadi.

Zul Novan yang berstatus menyewa lahan Kusnadi ternyata mengklaim bahwa bangunan diatas tersebut adalah miliknya sementara sewa menyewa antara Kusnadi dan Zul Novan telah berakhir. Hal ini dijadikan sebagai alasan oleh perusahaan bahwa oihak perusahaan telah mengganti rugi lahan 4 hektar tersebut, sehingga pihak perusahaan memberikan somasi kepada Kusnadi untuk segera mengosongkan lahannya.

Masalah ini juga sudah dilakukan mediasi yang difasilitasi pihak Lurah dan Kepolisian dan pihak terkait telah meminta agar perusahaan menghentikan rencana penggusuran tersebut tapi ditolak oleh perusahaan.

Kusnadi yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut akhirnya akan menempuh jalan hukum agar kesewenangan jangan terus berlanjut karena Kusnadi menduga ini merupakan hal yang tak sesuai peraturan dan ada indikasi menjadi permainan oleh oknum-oknum tertentu, demiiian Kusnadi menceritakan pada Wajah Batam.(shd)

 

22,306 kali dilihat, 13 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending