Terhubung dengan kami

Opini

Menggugat Beban Ganda (Bag II) Gugatan Class Action untuk Akhiri Dualisme UWTO dan PBB, IPH dan BPHTB

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – 4/4/2018 – Gugatan Class Action untuk Akhiri Dualisme UWTO dan PBB, IPH dan BPHTB
Oleh : Cak Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86
Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Bagian Keenam Belas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai Pasal 77 sampai pasal 84 mengenai pungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan mulai Pasal 85 sampai Pasal 93 mengenai Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah bertabrakan dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU FTZ – Free Trade Zone), di mana lembaga Badan Pengelelola (BP) Kawasan Batam mendapat kewenangan menguasai, mengelola, dan memanfaatkan lahan dari negara dengan cara menyewakan dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), juga memungut biaya Ijin Peralihan Hak (IPH).

Foto: Mosea-Skyscrapercity
Benturan itu menimbulkan beban ganda terhadap suatu objek yang dikenakan dua pungutan pajak dan harus ditanggung oleh masyarakat Batam. Beban ganda tersebut jelas-jelas telah merugikan masyarakat Batam dan telah terjadi diskriminatis kebijakan dari pemerintah. Untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum maka masyarakat Batam dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Batam. Karena persoalannya dihadapi hampir semua masyarakat Batam berpenduduk maupun bukan yang memiliki properti di Batam, maka gugatan dapat dilakukan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok atau class action terhadap Pemko Batam terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ) karena kedua hal tersebut sudah diberlakukan selama bertahun-tahun sehingga ada potensi kerugian yang diderita masyarakat Batam baik materiil maupun immateriil.
Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) merupakan perwakilan kelompok dan tidak harus semua masyarakat memberikan kuasa keikutsertaannya, justru sebaliknya yang tidak berkenan ikut gugatan mengisi formulir yang akan diumumkan di media massa. Karena ada sifatnya kerugian materiil dan immateriil maka gugatannya termasuk Gugatan Perdata dan menjadi ranah kewenangan Pengadilan Negeri. karena gugatan yang sama bisa dilakukan oleh setiap warga Batam atau siapa saja yang memiliki properti tanah dan bangunan di Batam baik diajukan perorangan maupun kelompok.
Keputusan apapun yang diambil Pengadilan nantinya akan mengikat semua pihak, kecuali yang secara nyata membuat pernyataan keluar dari gugatan tersebut.
Identifikasi Masalah Hukum
Masyarakat Batam telah membayar sewa tanah UWTO kepada BP Kawasan Batam selama 30 tahun, sudah membayar Ijin Peralihan Hak (IPH), namun tidak memiliki kuasa apa-apa terhadap tanah dan bangunan tersebut, bahkan termasuk lahan yang sudah bersertifikat BPN. Hal ini dibuktikan ketika masyarakat Batam yang ingin menjual properti diwajibkan harus mendapatkan IPH dari BP Batam sekaligus harus membayar Pajak BPHTB. Masyarakat Batam tidak dapat melakukan atau membuat Akta Jual Beli dengan pembeli atau pihak lain kalau belum membayar IPH, PBB dan BPHTB sekaligus.
Bahwa setiap warga negara, termasuk penduduk Kota Batam berhak mendapat perlakuan hukum yang sama dalam negara. Hak tersebut melekat pada setiap warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum ketika mendapatkan perlukan ketidakadilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gugatan Perwakilan Kelompok adalah sebagai berikut: adanya hak dan/atau kewenangan perlindungan hukum pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya;
Hak dan/atau kewenangan perlindungan hukum tersebut dianggap merugikan masyarakat karena salah intrepretasi dan penerapan Pasal 77 dan 85 UU No. 28 Tahun 2009 tersebut di Kota Batam. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut telah bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap masyarakat Batam;
Adanya hubungan sebab akibat (causal verbal) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 77 dan 85 UU No.28 Tahun 2009 yang akan dimohonkan pengujian; Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para penggugat maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2002, dan kiranya dapat dipenuhi masyarakat Batam sebagai syarat melakukan gugatan ini. Perlindungan terhadap penggugat baik perorangan maupun kelompok dalam hal ini jelas diakui dan dijamin keberadaannya dalam UUD 1945 :
Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28C Ayat (2) berbunyi : Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
Kita dapat menilai bahwa pungutan Pajak PBB dan BPHTB yang berlandaskan pada UU No.28 Tahun 2009 tidak tepat, salah intrepretasi, dan melanggar hukum, dan kemudian menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat Kota Batam.sebab pada objek yang sama sudah dikenakan sewa oleh negara bernama UWTO juga IPH ketika terjadi peralihan hak.
Masyarakat Batam adalah Warga Negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan bergaul dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik dalam politik, hukum, ekonomi, maupun budaya; Untuk itu, Masyarakat Batam juga mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap aktivitas;
Masyarakat dalam hal ini sebagai penduduk Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 1 Tahun 2002 dapat menganggap Pungutan PBB dan BPHTB telah menabrak hukum dan merugikan masyarakat Batam karena dobel dengan UWTO dan IPH.
Apapun produk hukum Pemko Batam yang didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan pungutan PBB dan BPHTB jelas tidak sesuai perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah merugikan masyarakat Kota Batam.
Masyarakat Batam yang memiliki properti secara otomatis memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) terhadap pungutan PBB dan BPHTB di Kota Batam oleh Pemko Batam karena dalam gugatan ini mempunyai hubungan hukum (causal verbal), khususnya Pasal 77 dan 85 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan diberlakukan uang sewa UWTO dan IPH oleh BP Batam.
Berdasarkan uraian singkat di atas, (uraian secara detail dalam disampaikan pada kesempatan berikutnya), masyarakat perwakilan akan memenuhi kualifikasi maupun kapasitas sebagai pemohon mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) terhadap pungutan PBB dan BPHTB oleh Pemko Batam. Dan wilayah hukumnya ada pada yuridiksi Pengadilan Negeri Batam untuk menangani kasus gugatan tersebut.


705 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Batam Mau Jadi Apa???

Diterbitkan

pada

Oleh

Oleh : Cak Ta’in Komari, SS.

WAJAHBATAM.ID-25April 2019|          Penulis akan membuat catatan panjang soal Batam (Rempang, Galang dan sekitarnya) sehingga patut rasanya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar pembaca lagi tidak bertanya-tanya tentang penulis. Saat ini saya adalah Kontributor Wajah Batam, Ketua Presidium LSM Kelompok Diskusi Anti 86, Mantan Dosen Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) 2008-2015, mantan Staf Ahli pimpinan DPRD Kota Batam 2011-2013, mantan wartawan sejumlah media, penulis buku (BATAM TERGADAI 70 TAHUN terbit 2008, Carut Marut Pendidikan Kota Batam terbit 2009, RAMAI-RAMAI MERAMPOK DANA BANSOS terbit 2010, Kugugat ke MK – BUBARKAN BP BATAM terbit 2013, MENJADI PEMILIH CERDAS terbit 2013, ANDAI AKU WALIKOTA BATAM terbit 2014, Directory SEJATIM LINK BUSSINESS terbit 2015, PROVINSI KHUSUS BARELANG Solusi Permanen Masalah Batam terbit 2017, dan sedang mempersiapkan penerbitan buku MELAWAN INVASI ASING (Indonesia dalam Rekayasa Internasional).

Pulau Batam mulai dikembangkan pemerintah pusat sejak 1971 dengan dijadikannya sebagai Offshore Oil Pertamina, dan menjadi kawasan bounded zone sejak 1973. Orientasinya yakni menjadikan Batam sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan motor ekonomi nasional. Posisi Batam yang sangat strategis berada di garis terdepan sebagai pintu masuk Indonesia, berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Hingga tahun 2000-an, Batam adalah surga bagi para pebisnis dan pencari kerja – setiap orang dengan mudah mencari uang di Kota Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam pernah mencapai angka fantastis 17 persen, jauh di atas ekspektasi pemerintah pusat yang mentargetkan hanya 11 persen. Pembangunan dan pergerakan ekonomi sangat cepat, begitu juga dengan pertumbuhan penduduk – terutama migrant pencari kerja.

Sebelum otonomi daerah berlaku, Batam hanya focus pada pengembangan investasi industry, perdagangan, pariwisata dan alih kapal. Tidak ada kepentingan politik praktis di Batam. Tidak ada hiruk pikuk pertentangan soal dualisme lembaga maupun kepemimpinannya (BP Batam dan Pemko Batam). Isu-isu yang mempertentangkan kepentingan kedua lembaga sengaja ‘digoreng’ para politisi maupun aktivis. Makin ribut Batam makin enak cari makan ibaratnya.

Saat ini, sejak 2016 Batam seolah mengalami mati suri – industry satu persatu tutup, para pekerja banyak terkena PHK, masyarakat sebagian meninggalkan Batam kembali ke kampung atau pindah kota lain yang lebih menjanjikan kehidupan lebih baik. Kepemimpinan lembaga BP Batam diganti setiap tahun. Manufer politik kepemimpinan nabrak sana-sini karena tidak paham tupoksi. Terakhir rencana rangkap jabatan Kepala BP Batam yang ditunjuk secara ex-officio dipegang oleh Walikota Batam.

Belakangan Batam seperti gudang masalah. Pusing semua. Untuk itulah, penulis mencoba mengajak semua pihak untuk saling memberikan kontribusi pendapat dalam suatu catatan panjang yang akan penulis ungkapkan mulai besuk di Wajah Batam bersambung setiap hari.

Mengapa tulisan ini saya kasih judul “Batam Mau jadi Apa?” Ya karena tidak jelas lagi Batam ini mau jadi apa. Pembangunan Batam sudah jauh lari dari orientasi awal yang dikonsepkan Prof. B.J. Habibie. Banyak pihak yang gagal paham terhadap konsep pembangunan Batam, yang kemudian muncul konsep-konsep kepentingan personal dan kelompok semata. Sikap dukung mendukung yang dilandasi keinginan dekat dengan penguasa, bukan atas dasar nalar dan pemikiran rasional. Satu persatu nanti, penulis coba ungkapkan dalam tulisan bersambung, tapi akan dibuat sesederhana mungkin agar enak untuk saling memberikan tanggapan atau pandangan. Kata pokok’e harus dibuang jauh-jauh, meski menggunakan akal sehat dan pemikiran terbuka – hanya dengan begitu kita mampu memahami pemikiran dan pandangan orang lain.

To be continue

 

5,998 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Opini

Quo Vadis BP Batam “Tersengat ex-officio Walikota Batam!”

Diterbitkan

pada

Oleh

Tengku Jayadi Noer

Oleh: Tengku Jayadi Nur
Direktur Riset Sosial, Ekonomi dan Politik Kepri

Pulau Batam dulu menjadi harapan banyak anak bangsa untuk sukses dalam kehidupan. Batam merupakan gambaran masa depan yang cemerlang. Sejuta impian hinggap di pulau yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu. Batam berkembang pesat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 17 persen. Itu terjadi di era tahun 80-90an. Setelah itu berkutat dalam masalah dengan pertumbuhan berkisar 7 persen. Bahkan 3 tahun belakangan terjun bebas, pertumbuhan ekonomi di bawah Provinsi Kepri menyentuh 2,04 persen. Terpuruk sampai 1,04 persen! Terkubur dalam kubangan masalah. Batam yang cemerlang kini muram. Bak anak gadis hilang perawan sebelum naik ke pelaminan!


Publik Batam kaget tersengat pernyataan Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution, 14 Desember 2018, BP Batam Dibubarkan. Katanya perintah Bapak Presiden RI, Joko Widodo, yang disampaikan seusai rapat koordinasi dikantornya. Tentu saja kabar itu bagaikan petir di siang bolong, tanpa mendung tanpa hujan, yang menyambar semua orang di Batam, terutama di lingkungan BP Batam. Mungkin ada yang jantungnya berdegub kencang menahan emosi, ada yang dengkulnya lemes, tapi tak sedikit geleng-geleng kepala. Gak paham dengan maunya pusat!

Sehari setelah itu, orang yang sama membuat pernyataan sebaliknya. BP Batam tidak dibubarkan tapi akan dileburkan ke Pemko Batam. Yang lebih mengejutkan pernyataan jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio dipegang walikota Batam. Bukan lagi petir, Guntur dan badai puting beliung menghampurkan daya hanyal semua orang. Hampir semua stake holder memberikan respon dan pernyataan terhadap nasib Batam. Yang paling reaktif dilakukan Kadin Batam, yang langsung membuat surat protes.

Untuk kalangan aktivis, akademi, wartawan – kondisi kontroversi seperti ini memang sangat menarik untuk diikuti bahkan dikembangkan menjadi gorengan yang laris manis dijual. Saya mencoba melihat fenomena ini secara sederhana saja sambil mereview peristiwa yang berlalu. Masa depan belum tergambar dengan jelas saat ini.

Pernyataan yang sama, BP Batam Dibubarkan pernah disampaikan Mendagri Cahyo Kumolo pada awal tahun 2015. Saat itupun seperti petir juga sambar sana sini. Nyatanya sampai akhir tahun 2015 tidak ada pembubaran, padahal semua pihak cukup yakin kalau BP Batam akan dibubarkan. Yang membuat pernyataan Mendagri, orang yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Kan Presiden tinggal buat Keppres atau PP Pembubaran BP Batam mencabut PP 46 tahun 2007. Selesai BP Batam.

Nyatanya, Presiden justru menarik Kewenangan Dewan Kawasan dari Gubernur Kepri ke Menko Perekonomian. Pada akhir 2015, Pemerintah pusat kemudian mewacanakan perubahan status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free trade zone) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pro kontra pun terjadi, tidak sedikit yang menolak. Rencana penerapan KEK buat Batam merupakan degradasi status Batam yang pernah gagal sebelumnya.

Nyatanya kondisi itu hanya untuk menggusur jabatan Kepala BP Batam dan para deputinya dengan mengirimkan orang-orang dari Jakarta. Mustofa Widjaya Cs digantikan Hartanto Reksodiputro Cs, meskipun jabatan Mustofa Cs baru berakhir 2019 sesuai SK Dewan Kawasan. Kepemimpinan Hartanto Cs menimbulkan kontroversi bagi kalangan pengusaha dan masyarakat Batam. Pertumbuhan ekonomi terjun bebas menyentuh angka terendah sepanjang sejarah Batam, 1,04 persen laporan triwulan II tahun 2017 laporan BI Perwakilan Kepri. Hanya setahun digantikan Lukita Dinarsyah Tuwo Cs dengan target 2 tahun pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perekonomian menggelontorkan dana puluhan miliar untuk memenuhi target kepemimpinan Lukita tersebut. BP Batam pun tampil di depan public dengan berbagai even dan kegiatan kepariwisataan sampai berbagai pihak menyebut BP Batam berubah menjadi even organizar. Kegiatan dimulai dari Carnaval Budaya, Batam Menari, hingga Batam Menyanyi. Kemasannya bagus, tapi orientasinya gak jelas. Setelah setahun dipimpin Lukita, nyatanya pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh angka 3,74 persen pada semester III tahun 2018. Tidak ada indikator target 7 persen dalam 2 tahun akan dapat dicapai.

Disharmonisasi antara BP Batam dan Pemko Batam mungkin menjadi salah satu penghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ideal, 7 persen bahkan 10 persen. Kedua institusi pemerintahan itu berjalan sendiri-sendiri dengan orieantasi yang berbeda. Tidak saling mengisi dan mendorong keberadaan masing-masing lembaga. Harusnya dua mesin dan dua nakodah dapat memacu perkembangan Batam melesat cepat, bukan mundur.

Ketika Menko Perekonomian dengan sangat meyakinkan menyatakan jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio dirangkap Walikota Batam kembali mengejutkan publik Batam. Apa sebenarnya yang sedang terpikirkan dan direncanakan pemerintah pusat terhadap Batam? Pernyataan yang nampak emosional. Mulai BP Batam Dibubarkan, tidak jadi dibubarkan dan dileburkan ke Pemko Batam dengan rangkap jabatan, Terkesan terburu-buru dan asal keluar kalimat soal penyelesaian BP Batam. Atau ada sesuatu rencana yang sesungguhnya disembunyikan oleh pemerintah pusat yang selama ini belum diketahui public dan belum mampu diwujudkan hingga saat ini?

Kalimat dualisme institusi di Batam kembali dimunculkan, seolah-olah itulah akar yang membuat Batam sulit untuk maju. Mungkin iya, mungkin tidak. Dualisme seperti apa yang dimaksudkan Menko Perekonomian tersebut. Kalau terkait kewenangan yang dibilang tumpang tindih dan sebagainya. Itu tidak lebih adalah pernyataan racun yang sengaja untuk menyesatkan publik mesti nyatanya tidak ada. Publik dibawa bayang-bayang halusinasi soal dualime lembaga dan tumpang tindih kewenangannya. Masing-masing lembaga memiliki koridor tugas dan tupoksi kerja maupun anggarannya jelas-jelas berbeda, termasuk kewenangannya. Kalaulah ada yang tabrakan itu hanya persoalan yang muncul karena egoisme sektoral. Itu tinggal bagaimana pemerintah pusat serius membuat regulasi yang mengatur antara keduanya menjadi tegas dan jelas. Sederhana dan tidak rumit! Kalau mau…!

Mungkinkah Rangkap Jabatan Walikota
Fokus public saat ini mungkin lebih banyak tertuju pada rangkap jabatan Walikota Batam yang secara ex-officio juga Kepala BP Batam. Pertanyaannya sekarang mungkinkah itu bisa dilaksanakan dengan baik? Regulasi apa yang dibuat atau dipakai oleh pemerintah pusat, yang tentu saja pijakannya harusnya peraturan perundangan di atasnya.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Paragraf 4 Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 76 Ayat (1) berbunyi :

” a, b, c dst… sampai pada poin h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana diterapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;… ”

BP Batam adalah lembaga negara non-struktural yang pimpinannya adalah pejabat negara. Secara normatif mengacu pada pasal dan ayat tersebut, maka Walikota Batam dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam. Kecuali pemerintah membuat kebijakan leg spesialis yang mengatur soal ex-officio Walikota Batam dan BP Batam berupa peraturan setingkat undang-undang agar tidak menabrak undang-undang.

Sampai hari ini belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan Menko Perekonomian terkait pernyataan jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio dirangkap Walikota Batam. Jika setingkat menteri yang mengeluarkan regulasi kebijakannya maka kondisi itu jelas melawan undang-undang pemerintahan daerah tersebut. Hal ini juga rentan akan dilakukan uji materiil oleh pihak-pihak yang meras dirugikan atas kebijakan tersebut baik ke Mahkamah Agung, atau digugat secara perdata ke P.T.U.N. Maka cerita ex-officio Kepala BP Batam rangkap jabatan oleh Walikota Batam akan panjang ujungnya.

Selain itu, Jabatan Kepala BP Batam dan Para Deputinya juga dilarang rangkap jabatan pada partai politik. Maka posisi Walikota Batam yang merupakan jabatan politik dan kebetulan adalah sekretaris partai politik tertentu di Provinsi Kepri – maka jelas akan melanggar norma. Pilihannya juga kalau dipaksakan dengan poin menabrak UU Pemerintahan Daerah, Walikota Batam harus mengundurkan diri dan melepaskan jabatan sekretaris partai politik tertentu tersebut. Konsekuensinya, Walikota Batam tidak memiliki kekuatan politik secara riil di parlemen sehingga dapat mengganggu kinerjanya.

Persoalan ex-officio jabatan Kepala BP Batam yang dirangkap Walikota Batam nampaknya masih bakal panjang jalannya. Semua pihak masih harus menunggu bagaimana realisasinya oleh pemerintah pusat karena memang perlu banyak sinkronisasi aturan supaya tidak saling tabrak dan memiliki celah hukum.

Takutnya, sengatan ex-efficio hanya iseng semata yang muncul karena kepanikan atau kondisi tertentu yang kita belum tahu. Semacam arena kesenangan bermain petasan atau kembang api yang dimainkan pada musim tahun baru atau hari raya imlek. Petir, Guntur dan badai putting beliung ternyata hanya berlalu dengan sedikit meninggalkan bekas bagi yang sudah terlanjur senang ataupun yang sudah terlanjur terluka. Ternyata sama-sama terbawa dalam fatomorgana dan eforia spontanitas sang menteri.

Seperti yang sudah-sudah, pernyataan Bubarkan BP Batam, tidak jadi bubar, dileburkan, ex-officio dan sebagainya hanya ledakan kecelakaan emosi yang tidak terkontrol ketika menghadapi tekanan tertentu. Kita semua tidak tahu, apa yang sesungguhnya direncanakan dan ingin dilakukan pemerintah pusat terhadap Kota Batam? Terlalu banyak pertanyaan yang dapat dimunculkan namun jawabannya justru di awang-awang yang sangat tinggi. Gorengan penerapaan KEK dan KEK Plus sejak akhir 2015 hingga kini kadang masih terdengar.

Sepertinya masyarakat Batam, terutama BP Batam dan Pemko Batam harus selalu mempersiapkan diri terhadap kejutan atau sengatan lainnya. Harus semakin rajin berolah raga agar detak jantung berdegub normal, jangan sampai berhenti mendadak karena sengatan yang lebih kuat. Yang jelas keberadaan BP Batam dan Pemko Batam tanpa landasan hukum yang kuat akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun. Terlalu lama, Batam dalam ketidakpastian seperti sekarang ini. Perlu keberanian mengambil sikap dan memperjuangankan konsep Batam yang terbaik dan permanen. Semoga badai segera berlalu. Semoga Batam mendapatkan ketetapan yang terbaik dengan pertimbangan dan kajian yang matang.

Batam, 17 Desember 2018


4,271 kali dilihat, 14 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Opini

Menakar Peluang Kursi Senayan

Pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak antara pemilu legislative dan pemilu presiden akan saling mempengaruhi.

Diterbitkan

pada

Oleh

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. [Foto: Kompas.com/Sbrina Asril]

Oleh Tengku Jayadi Noer
Direktur Risert economic, social and politik Provinsi Kepri

Pemilu 2019 sudah di depan mata. Boleh dibilang sekarang adalah tahun politik. Pesta akbar pemilu legislative bersamaan dengan pemilu presiden. Masing-masing partai sudah menyodorkan caleg ke KPU. Secara global, kekuatan kelompok partai terbagi dua yakni partai pendukung pemerintahan PDIP, Nasdem, PPP, PKB dan Hanura; dan, partai oposisi Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN; ditambah partai baru Perindo, Berkarya, PSI dan Garuda. Selain itu, ada partai penggembira yang pemilu 2014 tidak lolos Parlemen Treshole (PT) yakni PBB dan PKPI.

Pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak antara pemilu legislative dan pemilu presiden akan saling mempengaruhi. Dengan dua pasangan kandidat calon presiden dan wakil presiden, yakni Joko Widodo dengan Makruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno, maka central pengaruh ada pada kedua sosok tersebut. Kita coba menganalisa bagaimana dengan kekuatan politik di Provinsi Kepri untuk peluang Ketua Partai dan calon lainnya.

Jika benar pelaksanaan Pilpres akan mempengaruhi hasil pileg, maka sepertinya partai ikon capreslah yang paling diuntungkan. Jokowi terhadap PDIP dan Prabowo terhadap Gerindra. Jika asumsi itu benar maka dua kursi DPR RI dari Kepri minimal sudah diambil kedua partai tersebut, yakni PDIP dan Gerindra. Jika referensinya tetap capres maka dua kursi lainnya bisa direbut Nasdem atau Golkar di kubu Jokowi, semantara di Kubu Prabowo ada PKS dan Demokrat. Peta politik ini bukan sesuatu yang mutlak karena factor personal caleg juga bisa mempengaruhi diri sendiri.

Melihat fenomena gerakan politik 2019GantiPresiden yang menggaung sejak awal tahun 2018 lalu dan mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat, berbanding berbalik dengan kegiatan Projo 2 periode. Kondisi itu bukan tidak mungkin akan mempengaruhi perolehan kursi DPR RI dari Kepri disapu bersih kelompok gerakan #2019GantiPresiden, yakni Gerindra, PKS, Demokrat dan satu kursi mungkin jadi rebutan.

Kita mulai dari PDIP, sepertinya perolehan pemilu 2009 bakal terulang. PDIP yang tahun 2004 berhasil mengantarkan satu kursi DPR RI, yakni Jaka Singgih – kehilangan kursi pada pemilu 2009 dengan figure central Firman Jaya Deli. Pemilu 2014, PDIP kembali berhasil merebut satu kursi yakni Dwi Ria Latifah. Tapi saat itu, Ketua PDIP Provinsi Kepri – DR. Soerya Respationo masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Kekalahan PDIP pada Pilkada Gubernur tahun 2016 dan Pilkada Walikota Tanjungpinang 2018 tentu merupakan referensi bagaimana PDIP dapat mengantarkan calegnya ke Senayan pemilu kali ini? Awalnya, public cukup antusias ketika ada nama Istono dalam bakal caleg PDIP dari Provinsi Kepri, terutama masyarakat Jawa – namun ketika nama Istono hilang dan berganti Mayjend (Purn) TNI Sturman Panjaitan, mereka merasa kecewa. Jadi sepertinya PDIP harus bekerja keras kalau tidak mau mengalami peristiwa perolehan pemilu seperti tahun 2009.

Partai Golkar yang mampu mengantarkan kadernya DR. Hary Azhar Azis selama 2 periode 2004 dan 2009, harus kehilangan kursi tahun 2014. Pemilu 2019, Golkar menyodorkan Ketua DPD Kepri Ansar Ahmad sebagai Caleg DPR RI, ditambah Zulbahri dan 2 calon perempuan. Ansar Ahmad tentu akan beradu dengan calon lainnya yang beraroma Melayu, ada Nyat Kadir dari Nasdem, Abdul Basit dari PKB, ada Husnizar Hood dari Demokrat. Basis suara Ansar Ahmad ada di Bintan dan Tanjungpinang, namun di sana ada Husnizar dan Riny Fitrianti (Nasdem). Eksistensi ayah Rini, HM Sani tentu mampu mendongkrang suaranya, terutama di Karimun dan Tanjungbatu. Pencalonan Rini tentu dapat menggerus perolehan suara Dwi Ria Latifah (PDIP) di sana.

Ansar Ahmad perlu kerja ekstra keras untuk mengalahkan Zulbahri. Mantan anggota DPD RI itu telah membuktikan dalam setiap kontestasi politik di Kepri mampu memperoleh suara sekitar 40 ribuan, baik dalam Pilwako Batam 2006, menjadi DPD RI dan Pilkada Gubernur 2010. Zulbahri gagal kembali duduk sebagai anggota DPD RI tahun 2014 karena tidak mampu mendongkrak perolehan suaranya, di mana pada 2 periode sebelumnya ada dominiasi suara DPD RI lainnya yang terlalu besar yakni Aida Zulaekah Ismeth Abdullah.

Ansar Ahmad sepertinya bakal mengandalkan mesin partai yang bekerja untuknya. Persoalannya, mungkinkah mesin partai berjalan tanpa ada pendanaan yang jelas? DR. Hary yang sudah berani mengeluarkan dana besar untuk suksesi politiknya saja tumbang. Ada pihak internal yang sengaja ngerjain dan memanfaatkannya saja. Dana yang diberikan Hary diambil diatasnamakan pribadi calon tingkat kota dan provinsi, sementara DR. Hary-nya ditenggelamkan.

Posisi Ansar Ahmad yang mantan Bupati Bintan sangat berat untuk merebut kursi DPR RI itu karena baru kalah Pilkada Gubernur 2016 berpasangan dengan Soerya Respationo, dan hampir 3 tahun tidak ada gerakan politik yang dibangun terhadap masyarakat.

Jika 2014 yang mampu merebut kursi DPR RI dari Kepri yakni PDIP, PAN dan Nasdem. Meski pemilu 2019 Kepri mendapatkan jatah tambahan satu kursi lagi menjadi 4, ketiganya bakal kesulitan mempertahankan kursi mereka. Dwi Ria Latifah (PDIP) tidak seperti Jaka Singgih yang berani banyak keluar duit, Asman Abnur (PAN) banyak ditinggal kader terbaiknya, Nyat Kadir (Nasdem) nyantai-nyantai saja.

Nasdem menjadi fenomenal di Kepri karena posisi Ketua Nurdin Basirun adalah Gubernur Provinsi Kepri, dan sekretarisnya Muhammad Rudi adalah Walikota Batam. Bahkan Nasdem memiliki target dapat merebut 2 kursi dari Kepri. Kepercayaan itu muncul karena keberadaan Jasarmen Purba, anggota DPD RI itu telah membuktikan perolehan suara 83.748. Persoalannya apakah suara DPD Jasarmen Purba itu dapat diboyongnya secara utuh ke pencalegkan DPR RI? Di mana ada sejumlah nama yang akan memperebutkan konstituen yang sama dengan Jasarmen, sebut Jamer Sinde Purba dari Gerindra, dan Sturman Panjaitan dari PDIP. Sementara kelompok muslim Sumatera Utara akan diperebutkan Andrei P Simanjuntak dari PKS dan Aida Zulaekah Ismeth Abdullah. Nyat Kadir sendiri mendapatkan tantangan dari Abdul Basit Has yang basisnya lebih ke hinterland. Jadi pertanyaannya bagaimana gubernur, walikota, wakil walikota yang semua pengurus teras Nasdem bekerja keras mewujudkan target 2 kursi DPR RI tersebut? Berapa banyak dana yang disiapkan untuk suksesi tersebut?

PAN yang mengantarkan Asman Abnur tahun 2014 sedikit mengganggu logika untuk mencoba menalar. Di mana perolehan suara Asman Abnur pribadi mencapai 97.327 dengan suara PAN total mencapai 119.044. Asman melenggang mulus ke Senayan. Namun hasil itu sangat tidak sejalan, tidak pararel, tidak sinkron, dengan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Kepri maupun Kabupaten/Kota. Untuk DPRD Provinsi Kepri hanya 2 kursi yakni Alex Guspineldi dan Danir Tan dengan total suara PAN 18.000. Bukankah Asman bersosialisasi dengan kerjasama dengan caleg-caleg provinsi maupun kabupaten/kota? Lalu mengapa hasilnya bisa timpang sangat jauh sekali? Tidak mungkin kan Asman bekerja sendiri, membentuk jaringan dan timses sendiri tanpa melibatkan para caleg di bawahnya.

Apa mungkin caleg-caleg PAN tersebut hanya mensukseskan Asman Abnur tapi tidak mensukseskan diri sendiri? Tentu tidak mungkin! Beberapa di antaranya adalah caleg incumbent. Kondisi tersebut memunculkan pandangan miring bahwa Asman Abnur sebagai Ketua DPW saat itu hanya menyelamatkan diri sendiri tapi mengorbankan kader-kader terbaik mereka.

Kader-kader terbaik PAN tersebut kini melompat ke partai lain Yudi Carsana dan Fahmi Fikri pindah partai menjadi caleg Gerindra, sementara Iwan K mencalonkan diri melalui partai Nasdem. Hetdin Manurung melompat ke Demokrat. Akumulasi perolehan suara mereka jika dikumpulkan menjadi satu berkisar antara 20 – 25 ribu, yang pada saat pemilu 2014 tentu memberikan suaranya juga kepada Asman Abnur. Ketika mereka lompat ke partai lain, tentu mereka juga akan membawa gerbong dukungannya juga.

Mereka memang ada yang menggantikan, tapi persoalannya apakah para penggantinya tersebut mampu mengangkat suara partai? Mereka yang terbuang tersebut 3 di antaranya adalah incumbent yang jelas-jelas memiliki basis pendukung sehingga mampu ‘menenteng’ dan ‘mendorong’ perolehan suara calon DPR RI. Sementara para penggantinya yang pendatang baru, apa bukan justru perlu ‘ditenteng’ bukan ‘menenteng’. Begitu juga dengan pengalaman hasil 2014, di mana Asman melenggang sendiri tapi membiarkan caleg-caleg provinsinya, apakah caleg yang baru akan tulus bekerja mensukseskan Asman?

Posisi Asman sendiri secara politik juga sudah mencapai puncak karier dengan menjadi salah satu menteri di Kabinet pemerintahan saat ini. Sayangnya ketika partai yang mendukungnya keluar dari koalisi pemerintah, Asman tetap berada di dalam kabinet meskipun tokoh sesepuh dan pendiri PAN, Amien Rais meminta yang bersangkutan mundur dari jabatan tersebut. Kondisi itu pasti juga mempengaruhi sikap public terhadap sosok Asman Abnur.

Persaingan Asman untuk mempertahankan kursi DPR RI dari Kepri juga semakin dipersulit dengan adanya calon-calon DPR RI dari etnis Sumatera Barat lainnya. Sebut saja Zulbahri dari Partai Golkar, Mirwan Jamal dari PPP. Untungnya Hendri Rahman gagal nyaleg melalui Gerindra. Tentu tokoh minang tersebut mempunyai tempat masing-masing dalam komunitas sumatera Barat maupun etnis lainnya, termasuk terkait dengan profesi atau bisnis.

Bakal menarik memang untuk melihat dan mengikuti pertarungan politik mereka, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, dan PAN. Siapa-siapa yang mampu merebut kursi DPR RI sebagai wakil rakyat Kepri pemilu 2019 nanti akan semakin mengerucut seiring waktu yang mendekati hari pemilu 17 April 2019. Semua partai punya peluang, yang incumbent bisa kehilangan, yang pendatang bisa dapat. PDIP pernah kehilangan kursi, PKS dan Demokrat pernah dapat, PAN juga pernah kehilangan, dan Nasdem yang pendatang baru langsung dapat. Maka partai pendatang baru juga tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama Perindo dan Berkarya.

Pemilu 2019 juga perang ketokohan di mata masyarakat. Bagaimana mereka sesungguhnya dapat diterima dengan dukungan yang nyata untuk mengantarkan diri ke kursi Senayan. Perang tokoh itu ada Ansar Ahmad, Zulbahri, Dwi Ria Latifah, Asman Abnur, Nyat Kadir, Jasarmen Purba, Jamer Sinde Purba, Aida Zulaekah Ismeth Abdullah, Abdul Basit Has, Husnizar hood, ditambah tokoh nasional Andrei Simanjuntak, Sturman Panjaitan, Saleh Ramli, dll. Ingat, kursi legislative DPR RI dari Kepri hanya untuk 4 orang!


2,999 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending