Terhubung dengan kami

Opini

Menggugat Beban Ganda (Bag II) Gugatan Class Action untuk Akhiri Dualisme UWTO dan PBB, IPH dan BPHTB

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – 4/4/2018 – Gugatan Class Action untuk Akhiri Dualisme UWTO dan PBB, IPH dan BPHTB
Oleh : Cak Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86
Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Bagian Keenam Belas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai Pasal 77 sampai pasal 84 mengenai pungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan mulai Pasal 85 sampai Pasal 93 mengenai Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah bertabrakan dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU FTZ – Free Trade Zone), di mana lembaga Badan Pengelelola (BP) Kawasan Batam mendapat kewenangan menguasai, mengelola, dan memanfaatkan lahan dari negara dengan cara menyewakan dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), juga memungut biaya Ijin Peralihan Hak (IPH).

Foto: Mosea-Skyscrapercity
Benturan itu menimbulkan beban ganda terhadap suatu objek yang dikenakan dua pungutan pajak dan harus ditanggung oleh masyarakat Batam. Beban ganda tersebut jelas-jelas telah merugikan masyarakat Batam dan telah terjadi diskriminatis kebijakan dari pemerintah. Untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum maka masyarakat Batam dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Batam. Karena persoalannya dihadapi hampir semua masyarakat Batam berpenduduk maupun bukan yang memiliki properti di Batam, maka gugatan dapat dilakukan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok atau class action terhadap Pemko Batam terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ) karena kedua hal tersebut sudah diberlakukan selama bertahun-tahun sehingga ada potensi kerugian yang diderita masyarakat Batam baik materiil maupun immateriil.
Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) merupakan perwakilan kelompok dan tidak harus semua masyarakat memberikan kuasa keikutsertaannya, justru sebaliknya yang tidak berkenan ikut gugatan mengisi formulir yang akan diumumkan di media massa. Karena ada sifatnya kerugian materiil dan immateriil maka gugatannya termasuk Gugatan Perdata dan menjadi ranah kewenangan Pengadilan Negeri. karena gugatan yang sama bisa dilakukan oleh setiap warga Batam atau siapa saja yang memiliki properti tanah dan bangunan di Batam baik diajukan perorangan maupun kelompok.
Keputusan apapun yang diambil Pengadilan nantinya akan mengikat semua pihak, kecuali yang secara nyata membuat pernyataan keluar dari gugatan tersebut.
Identifikasi Masalah Hukum
Masyarakat Batam telah membayar sewa tanah UWTO kepada BP Kawasan Batam selama 30 tahun, sudah membayar Ijin Peralihan Hak (IPH), namun tidak memiliki kuasa apa-apa terhadap tanah dan bangunan tersebut, bahkan termasuk lahan yang sudah bersertifikat BPN. Hal ini dibuktikan ketika masyarakat Batam yang ingin menjual properti diwajibkan harus mendapatkan IPH dari BP Batam sekaligus harus membayar Pajak BPHTB. Masyarakat Batam tidak dapat melakukan atau membuat Akta Jual Beli dengan pembeli atau pihak lain kalau belum membayar IPH, PBB dan BPHTB sekaligus.
Bahwa setiap warga negara, termasuk penduduk Kota Batam berhak mendapat perlakuan hukum yang sama dalam negara. Hak tersebut melekat pada setiap warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum ketika mendapatkan perlukan ketidakadilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gugatan Perwakilan Kelompok adalah sebagai berikut: adanya hak dan/atau kewenangan perlindungan hukum pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya;
Hak dan/atau kewenangan perlindungan hukum tersebut dianggap merugikan masyarakat karena salah intrepretasi dan penerapan Pasal 77 dan 85 UU No. 28 Tahun 2009 tersebut di Kota Batam. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut telah bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap masyarakat Batam;
Adanya hubungan sebab akibat (causal verbal) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 77 dan 85 UU No.28 Tahun 2009 yang akan dimohonkan pengujian; Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para penggugat maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2002, dan kiranya dapat dipenuhi masyarakat Batam sebagai syarat melakukan gugatan ini. Perlindungan terhadap penggugat baik perorangan maupun kelompok dalam hal ini jelas diakui dan dijamin keberadaannya dalam UUD 1945 :
Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28C Ayat (2) berbunyi : Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
Kita dapat menilai bahwa pungutan Pajak PBB dan BPHTB yang berlandaskan pada UU No.28 Tahun 2009 tidak tepat, salah intrepretasi, dan melanggar hukum, dan kemudian menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat Kota Batam.sebab pada objek yang sama sudah dikenakan sewa oleh negara bernama UWTO juga IPH ketika terjadi peralihan hak.
Masyarakat Batam adalah Warga Negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan bergaul dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik dalam politik, hukum, ekonomi, maupun budaya; Untuk itu, Masyarakat Batam juga mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap aktivitas;
Masyarakat dalam hal ini sebagai penduduk Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 1 Tahun 2002 dapat menganggap Pungutan PBB dan BPHTB telah menabrak hukum dan merugikan masyarakat Batam karena dobel dengan UWTO dan IPH.
Apapun produk hukum Pemko Batam yang didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan pungutan PBB dan BPHTB jelas tidak sesuai perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah merugikan masyarakat Kota Batam.
Masyarakat Batam yang memiliki properti secara otomatis memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) terhadap pungutan PBB dan BPHTB di Kota Batam oleh Pemko Batam karena dalam gugatan ini mempunyai hubungan hukum (causal verbal), khususnya Pasal 77 dan 85 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan diberlakukan uang sewa UWTO dan IPH oleh BP Batam.
Berdasarkan uraian singkat di atas, (uraian secara detail dalam disampaikan pada kesempatan berikutnya), masyarakat perwakilan akan memenuhi kualifikasi maupun kapasitas sebagai pemohon mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) terhadap pungutan PBB dan BPHTB oleh Pemko Batam. Dan wilayah hukumnya ada pada yuridiksi Pengadilan Negeri Batam untuk menangani kasus gugatan tersebut.


1,374 kali dilihat, 20 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Menggugat Beban Ganda, UWTO atau PBB (Bag I)

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID | 01/04/2018 Menggugat Beban Ganda, UWTO atau PBB Oleh : Cak Ta’in Komari, SS. Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86

Pandangan Umum

Sehubungan pola sewa-menyewa tanah di Batam oleh BP Kawasan Batam yang disebut UWTO (sebelumnya Otorita Batam) dan dipungutnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batam terhadap satu objek jelas-jelas telah menimbulkan beban ganda bagi masyarakat Batam. Mengapa tanah sewa dengan UWTO dari negara masih dipungut pajak PBB?
Begitu juga ketika mau terjadi perpindahan hak penyewaan, masyarakat Batam harus mengurus ijin peralihan hak (IPH), namun pada saat yang bersamaan masyarakat juga diwajibkan harus membayar BPHTB. Apa bedanya IPH dengan BPHTB? Mengapa masyarakat harus dibebani dua pungutan untuk satu objek?

Penguasaan Bumi (selanjutnya disebut lahan) oleh BP Batam yang dikelola dan dimanfaatkan dengan menyewakan kepada pihak ketiga (masyarakat dan pengusaha), tapi masyarakat sebagai penyewa masih harus dibebani pembayaran PBB. Di mana rasa keadilan? Mestinya sesuai UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang seharusnya membayar PBB adalah BP Batam, dimana BP Batamlah yang menguasai lahan dan memanfaatkan untuk disewakan kepada pihak lain. Mengapa PBB-nya harus ditanggung masyarakat meski objek pajak dalam penguasaan dan pemanfaatan negara dan adalah tanah negara, dalam hal ini BP Batam.
Lahan di Kota Batam yang dalam kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan oleh BP Batam, dapat diartikan bahwa lahan di Batam merupakan tanah negara sehingga itu termasuk yang dikecualikan untuk dipungut PBB dan BPHTB karena sudah dipungut BP Batam dengan UWTO dan IPH. Hal ini tidak ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Jadi di mana ada persamaan hak dan rasa keadilan itu?
Perlakuan tersebut tentu mengganggu dan merugikan hak masyarakat Batam yang dijamin UUD RI 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Masih persoalan lahan, BP Batam juga telah mengalokasikan lahan hutan lindung yang belum memiliki HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dari Departemen Kehutanan ribuan hektar, lahan tersebut sudah terlanjut dikomersilkan menjadi perumahan, kawasan pertokohan, pariwisata/perhotelan/ resort maupun industri – namun lahan tersebut tidak bersertifikat, atau kalaupun ada yang dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN Batam sertifikat tersebut juga tidak laku ketika dijadikan agunan pengajuan kredit ke bank.
Kondisi ini bukan saja merugikan masyarakat tetapi juga telah menipu masyarakat dengan membeli perumahan yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini juga baru terjadi di Batam, di mana hak masyarakat Batam untuk mendapatkan perlakuan hukum dan pemerintahan yang sama dalam NKRI sebagaimana dijamin UUD 1945 khususnya Pasal 27 Ayat (1) tersebut tidak terpenuhi. Mengapa lahan hutan lindung harus dipungut sewa UWTO oleh BP Batam dan PBB oleh Pemko Batam sekaligus?
Bukti kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan lahan ada di tangan BP Batam sebagai representatif lembaga negara non-struktural, bukan di Pemko Batam, karena setiap Pemko Batam memerlukan lahan untuk suatu kegiatan, pembangunan dan kebutuhan infrastruktur pemerintahan, sosial dan lainnya Pemko Batam harus mengajukan dan meminta alokasi dari BP Batam. Persoalan yang paling nyata adalah permintaan penyerahan lahan untuk Tempat Pembuatan Akhir (TPA) di Telaga Punggur dan Rumah Pemotongan Hewan di Temiang yang hingga kini juga belum tuntas. Di sinilah jelas nyata-nyata bahwa lahan di Kota Batam ada di bawah penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan oleh BP Batam.

Identifikasi Masalah

Persoalan yang paling mendasar sesungguhnya adalah bagaimana memaknai kata perkata dalam UU no. 28 tahun 2009 tentang PBB dan BPHTB tersebut. Untuk itu, mari kita bedah satu persatu. Meskipun secara sederhana dan kasat mata sudah sangat jelas sehingga tidak menimbulkan pemaknaan yang bias dan perlu pembahasan atau penjelasan lebih khusus. Meski untuk kepastian hukum perlu adanya pemaknaan para ahli hukum dan ketetapan pengadilan terhadap persoalan tersebut.
Pokok persoalannya dimulai dengan sengaja atau tidak sengaja, paham atau tidak paham, Pemerintah Kota Batam menerapkan Pasal 77 dan 85 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait pungutan PBB dan BPHTB terhadap masyarakat Kota Batam, yang menurut pandangan kami sebenarnya tidak berhak. Pungutan Pajak PBB dan BPHTB bahkan sudah diberlakukan sejak sebelum keluar UU No.28 Tahun 2009 tersebut, yang pungutan masih dilakukan Kantor Pelayanan Pajak.
Ada persoalan yang perlu dipahami dan dimaknai secara bersama-sama. Prinsip terpentingnya adalah bahwa satu objek tidak boleh dipungut dua atau lebih dengan menggunakan istilah berbeda.
Pasal 77 berbunyi :
(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(3) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
a. ……
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
Pasal 77 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa syarat suatu objek pajak PBB adalah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan. Poin tiga kata inilah yang perlu diberikan perhatian dan pemaknaan secara lebih tepat.
Dipertegas dengan Pasal 78 yang berbunyi :
(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Pembahasannya dari pasal perpasal, dan kata perkata :
Hal yang perlu dicari dan dibuat kesepakatan terkait kata memiliki dan menguasai. Pertanyaannya siapakah yang memiliki dan menguasai lahan di Kota Batam? Apakah BP Batam atau Pemko Batam? Terkait kata memanfaatkan. bahwa apakah masyarakat dapat memanfaatkan lahan/tanah yang didapatkan alokasinya secara sewa/pinjam dari BP Batam sebagaimana keinginannya? Jawabnya tidak. Masyarakat yang mendapatkan alokasi lahan/tanah dari BP Batam hanya menikmati manfaat yang sudah ditentukan BP Batam.
Kata PBB tidak dipungut pada hutan lindung, hutan wisata, ….. dan tanah negara. Apakah di Kota Batam ada yang lebih kuasa atas lahan/tanah dari pemerintah/negara yang dilimpahkan kepada BP Batam? Jawabnya pasti tidak. Artinya dapat disimpulkan bahwa tanah di Kota Batam adalah tanah negara yang dikecualikan untuk dipungut PBB dan BPHTB. Beberapa kompleks perumahan di Kota Batam adalah masih berstatus lahan hutan lindung yang juga dikecualikan untuk dipungut PBB dan BPHTB. Pertanyaannya, mengapa Pemko Batam melakukan pungutan terhadap tanah dan bangunan pada lahan yang berstatus hutan lindung?
Melihat uraian beberapa poin di atas, apakah dalam hal pungutan Pajak PBB dan BPHTB oleh Pemko Batam adalah perbuatan melawan hukum, telah merugikan masyarakat Kota Batam dan harus diberikan sanksi hukum.

Kerugian Material dan Immaterial

Akibat dari tindakan pungutan UWTO dan PBB tersebut, masyarakat Batam telah mengalami kerugian baik secara materi maupun immaterial, baik yang global dialami oleh masyarakat Kota Batam maupun secara personal, yang secara psikis dialami maupun akan dialami masyarakat Kota Batam, yang belum ada terjadi di seluruh wilayah peraturan perundangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni : Kerugian yang diderita akibat beban pajak atau pungutan dobel juga bukan tanggung jawab dan kewenangan yang melekat padanya, di dalamnya telah terjadi pembohongan publik, intimidasi, serta ketidakadilan.
Bagaimana kalau masyarakat Batam sekarang menuntut Pemko Batam untuk mengembalikan semua nilai PBB yang sudah dibayarkan selama ini – yang nilainya sangat besar jika dihitung dari mulai dipungut PBB sejak awal. Bagaimana solusinya, Pemko Batam mampu mengembalikan atau membayarnya kembali kepada masyarakat Batam? Namun untuk itu, mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu, Pemko Batam harus mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat Kota Batam. Sebab praktek ini sangat merugikan masyarakat Kota Batam karena terbebani oleh satu objek dengan dua nilai sewa dan pajak, di mana pungutan yang dilakukan tidak pernah terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum terkait pungutan PBB dan BPHTB serta UWTO dan IPH,maka masyarakat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata Perwakilan Kelompok (class action) ke Pengadilan Negeri Batam. Tentu dengan menghadirkan dan mendengarkan para ahli hukum tata Negara terlebih dahulu, sehingga putusan apapun yang kemudian oleh majelis hakim akan menjadi putusan yang mengikat semua pihak dan memberikan kepastian hukum.
Oleh: Cak Ta’in Komari

3,532 kali dilihat, 28 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Batam Ini Sakit, Perlu Diobati Bukan Dirias

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID | BATAM 23 Maret 2018,
Sebuah tulisan yang mengharapkan Batam Kembali Pulih oleh seorang aktifis dan penulis yang dikirim ke WB 22/03/2018.

Oleh Cak Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86
Kalau muka pucat karena sakit kritis mestinya bukan sekedar merias muka, tapi harus melakukan diagnose penyakitnya, sehingga dapat diambil tindakan untuk mengobatinya. Itu adalah tindakan menipu yang mencoba menutupi keadaan yang sebenarnya untuk sementara agar tetap kelihatan cantik dan menarik. Pertanyaannya sampai kapan…?
Analogi di atas bisa untuk menggambarkan kondisi BP Batam bahkan Kota Batam secara keseluruhan. Batam sedang mengalami sakit, hampir semua orang mengakui dan merasakan itu. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam bahkan mungkin ‘zero’ selama tahun tahun 2017 – dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berada pada angka di bawah 2 persen. Masyarakat dan pengusaha, sama-sama merasakan kesulitan yang sangat luar biasa. Bahkan saking beratnya kondisi yang dihadapi sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Batam sudah meninggalkan kota ini.
Sejak pergantian jajaran pimpinan BP Batam dari Mustofa Cs ke Hatanto Cs tahun 2015 kondisi ekonomi Batam terus mengalami penurunan. Sampai akhir 2017, pimpinan BP Batam diganti lagi oleh Lukita. Sudah melampau target kerja 100 hari, namun tidak juga mengalami kemajuan apapun. Kondisi Batam bagai orang sakit yang mukanya nampak pucat. Semua orang tahu Batam sedang mengalami penderitaan dengan berbagai kesulitan yang ada. Hampir semua masyarakat Batam mengalami rasa sakit tersebut.
Kondisi tersebut bukan tidak mungkin menimbulkan kepanikan dan kebingungan, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Batam. Lalu muncullah beberapa usulan ide untuk membuat Batam supaya terlihat bergeliat, Batam masih bergairah, Batam masih mempunyai masa depan. Batam mau dikembangkan menjadi kota pariwisata.
Maka dibuatlah beberapa even yang diorientasi untuk menggairahkan pariwisata tersebut. Even pertama adalah carnaval budaya yang diselenggarakan sangat mewah di Nagoya Hill. Ramaikah? Sangat ramai. Wong peserta yang ikut datang dari Vietnam dan lain-lain. Sukses acaranya? Sangat sukses. Itu acara yang sangat luar biasa. Tapi coba lihat berapa anggaran yang digunakan untuk menggelar kegiatan tersebut. Kabarnya menghabiskan dana mencapai Rp. 2,5 miliar.
Even selanjutnya dibuat adalah lomba lari marathon 10 km Barelang, yang menyediakan hadiah ratusan juta – untuk penyelenggaraannya mungkin menghabiskan setengah miliaran. Kemudian ada acara car free day, dan terakhir car free night yang diperkirakan juga menghabiskan anggaran satu miliar lebih.
Even yang lebih dahsyat bakal digelar adalah Batam menari. Targetnya untuk memecahkan rekor Muri yang akan diikuti sekitar 16 ribu penari. Sebenarnya bukan penari, tapi masyarakat, pegawai BP Batam, pegawai Pemko Batam, dan pelajar yang diajari menari secara simultan, juga kelompok masyarakat.
Pertanyaannya, berapa anggaran yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan kegiatan Batam menari tersebut? Melihat Event Organizer pelaksananya yang berasal dari Jakarta, yang dipimpin Guruh Seokarnoputra, tentu perlu anggaran besar. Beberapa orang memperkirakan 5 sampai 10 miliar. Pertanyaannya lagi, untuk apa? Apa yang mau dicapai oleh BP Batam sebagai pemilik program.
Kabarnya juga pada saat pelaksanaan Batam Menari akan dihadirkan kelompok musik Wali Band dan penyanyi dangdut Saskia Gotik. Wali Band pasarannya untuk ke Batam sekitar Rp. 150 – 200 juta, sementara Saskia Gotik juga punya tarif selangit sekitar Rp. 150 jutaan. Itu belum termasuk kalau melibatkan kesenian tradisional atau lainnya untuk pengisi acara yang tentu juga perlu dapat honor.
Apakah berbagai kemasan even yang diselenggarakan untuk menunjukkan bahwa Batam tidak sedang sakit itu dengan berbagai hiasan tersebut kemudian mampu menyembuhkan penyakitnya. Melihat penampilan Batam yang cantik, bergelorah dan bersemangat itu tentu akan membuat banyak orang senang dan terhibur. Tapi apakah itu dapat dilaksanakan secara terus menerus selamanya?
Apa sebenarnya ingin dicapai BP Batam dengan merias Batam dengan berbagai even tersebut? Apakah even-even tersebut memang akan mampu menyembuhkan penyakit kronis yang diderita Batam? Apakah sebelum melaksanakan berbagai kegiatan kepariwisataan itu, sudah melakukan kajian secara komprehensif, akademis dan teknis – sehingga itu memang solusi yang harus diambil. Target apa yang ingin dicapai dengan membuang puluhan miliar itu? Mengapa mereka tidak lebih focus kepada tupoksi kerja lembaga tersebut sehingga visi dan misi pembangunan Batam sebagai kawasan khusus dapat diwujudkan?
Pelaksanaan even kepariwisataan yang dilaksanakan BP Batam itu juga menunjukkan overlapping tupoksi kelembagaan dengan Pemko Batam.
Sementara Pemko Batam justru memaksakan diri melaksanakan tugas BP Batam dengan membangun infrastruktur pelebaran jalan yang merupakan asset BP Batam/negara. Bukannya ini terbulak balik? BP Batam mungkin enak saja karena mempunyai anggaran non bujeter yang cukup dilaporkan kepada kementerian keuangan. Sementara bagaimana pertanggungjawaban Pemko Batam pada tataran administrasi saja pasti masalah.
Okelah kita memang harus berpikir positif dan mendorong upaya Pemko Batam dan BP Batam untuk menghidupkan kembali pergerakan ekonomi masyarakat Batam. Tapi setidaknya mereka harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat sehingga semua dapat memahami kondisi ini. Karena pelaksana dan leading sectornya adalah lembaga negara ada aturan dan procedural yang mesti mereka taati karena negara kita masih negara hukum.
Perlu juga dijelaskan manfaat apa yang akan diperoleh masyarakat jangka pendek dan panjangnya dengan berbagai even pariwisata itu. Pengaruh apa dan bagaimana kegiatan itu dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi masyarakat? Sejauh ini berbagai even kegiatan hanya memberikan manfaat dan keuntungan kepada pelaksana dan pihak yang terlibat saja.
Masyarakat Batam sekarang ini sedang menderita, sakit kritis. Iklim usaha tidak mendukung untuk perkembangan, pengangguran terus meningkat karena beberapa industry menutup aktivitasnya, sector riil ekonomi makropun sedang sekarat – apalagi tempat berusaha sudah disapu bersih oleh Pemko Batam – tanpa diberikan alternative tempat pengganti. Bukan sebaliknya justri dimatikan sehingga mereka terpaksa pulang kampong atau pindah tempat berusaha.
BP Batam itu dihadirkan untuk mempercepat mewujudkan Batam sebagai salah satu motor ekonomi nasional dengan status khusus dan berbagai fasilitas khusus. Tupoksi kerjanya jelas tertuang dalam regulasi keberadaan lembaga tersebut. Pergantian pimpinan BP Batam dua kali yang langsung dikendalikan pemerintah pusat mestinya mampu memberikan perbaikan kondisi secara signifikan. Amanah tersebut ada pada pundak pimpinan BP Batam yang baru. Mereka harus mampu melakukan pembenahan dalam lembaga, dan terpenting adalah membangun iklim investasi yang kondusif.
Pertanyaannya apakah Batam masih punya daya saing dibandingkan dengan kawasan serupa di luar negeri, seperti Malaysia, Filiphina, Vietnam, Thailand, bahkan China dan India. Mereka terus mengalami pertumbuhan, sementara Batam justru terjun bebas. Kita harus akui bahwa Batam sedang menderita, sakit kritis. Karena sakit perlu didiagnosa apa penyakitnya kemudian diobati. Kalau tidak ada obatnya maka kalau perlu ya diamputasi sekalian. Jadi bukan dirias supaya seolah kelihatan cantik tapi tetap menderita.
*** Batam, 20 Maret 2018 ***

1,712 kali dilihat, 13 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Pasang Iklan Disini

Iklan

Komentar Facebook

Trending