Terhubung dengan kami

Opini

Menggugat Beban Ganda, UWTO atau PBB (Bag I)

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | 01/04/2018 Menggugat Beban Ganda, UWTO atau PBB Oleh : Cak Ta’in Komari, SS. Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86

Pandangan Umum

Sehubungan pola sewa-menyewa tanah di Batam oleh BP Kawasan Batam yang disebut UWTO (sebelumnya Otorita Batam) dan dipungutnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batam terhadap satu objek jelas-jelas telah menimbulkan beban ganda bagi masyarakat Batam. Mengapa tanah sewa dengan UWTO dari negara masih dipungut pajak PBB?
Begitu juga ketika mau terjadi perpindahan hak penyewaan, masyarakat Batam harus mengurus ijin peralihan hak (IPH), namun pada saat yang bersamaan masyarakat juga diwajibkan harus membayar BPHTB. Apa bedanya IPH dengan BPHTB? Mengapa masyarakat harus dibebani dua pungutan untuk satu objek?

Penguasaan Bumi (selanjutnya disebut lahan) oleh BP Batam yang dikelola dan dimanfaatkan dengan menyewakan kepada pihak ketiga (masyarakat dan pengusaha), tapi masyarakat sebagai penyewa masih harus dibebani pembayaran PBB. Di mana rasa keadilan? Mestinya sesuai UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang seharusnya membayar PBB adalah BP Batam, dimana BP Batamlah yang menguasai lahan dan memanfaatkan untuk disewakan kepada pihak lain. Mengapa PBB-nya harus ditanggung masyarakat meski objek pajak dalam penguasaan dan pemanfaatan negara dan adalah tanah negara, dalam hal ini BP Batam.
Lahan di Kota Batam yang dalam kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan oleh BP Batam, dapat diartikan bahwa lahan di Batam merupakan tanah negara sehingga itu termasuk yang dikecualikan untuk dipungut PBB dan BPHTB karena sudah dipungut BP Batam dengan UWTO dan IPH. Hal ini tidak ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Jadi di mana ada persamaan hak dan rasa keadilan itu?
Perlakuan tersebut tentu mengganggu dan merugikan hak masyarakat Batam yang dijamin UUD RI 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Masih persoalan lahan, BP Batam juga telah mengalokasikan lahan hutan lindung yang belum memiliki HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dari Departemen Kehutanan ribuan hektar, lahan tersebut sudah terlanjut dikomersilkan menjadi perumahan, kawasan pertokohan, pariwisata/perhotelan/ resort maupun industri – namun lahan tersebut tidak bersertifikat, atau kalaupun ada yang dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN Batam sertifikat tersebut juga tidak laku ketika dijadikan agunan pengajuan kredit ke bank.
Kondisi ini bukan saja merugikan masyarakat tetapi juga telah menipu masyarakat dengan membeli perumahan yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini juga baru terjadi di Batam, di mana hak masyarakat Batam untuk mendapatkan perlakuan hukum dan pemerintahan yang sama dalam NKRI sebagaimana dijamin UUD 1945 khususnya Pasal 27 Ayat (1) tersebut tidak terpenuhi. Mengapa lahan hutan lindung harus dipungut sewa UWTO oleh BP Batam dan PBB oleh Pemko Batam sekaligus?
Bukti kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan lahan ada di tangan BP Batam sebagai representatif lembaga negara non-struktural, bukan di Pemko Batam, karena setiap Pemko Batam memerlukan lahan untuk suatu kegiatan, pembangunan dan kebutuhan infrastruktur pemerintahan, sosial dan lainnya Pemko Batam harus mengajukan dan meminta alokasi dari BP Batam. Persoalan yang paling nyata adalah permintaan penyerahan lahan untuk Tempat Pembuatan Akhir (TPA) di Telaga Punggur dan Rumah Pemotongan Hewan di Temiang yang hingga kini juga belum tuntas. Di sinilah jelas nyata-nyata bahwa lahan di Kota Batam ada di bawah penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan oleh BP Batam.

Identifikasi Masalah

Persoalan yang paling mendasar sesungguhnya adalah bagaimana memaknai kata perkata dalam UU no. 28 tahun 2009 tentang PBB dan BPHTB tersebut. Untuk itu, mari kita bedah satu persatu. Meskipun secara sederhana dan kasat mata sudah sangat jelas sehingga tidak menimbulkan pemaknaan yang bias dan perlu pembahasan atau penjelasan lebih khusus. Meski untuk kepastian hukum perlu adanya pemaknaan para ahli hukum dan ketetapan pengadilan terhadap persoalan tersebut.
Pokok persoalannya dimulai dengan sengaja atau tidak sengaja, paham atau tidak paham, Pemerintah Kota Batam menerapkan Pasal 77 dan 85 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait pungutan PBB dan BPHTB terhadap masyarakat Kota Batam, yang menurut pandangan kami sebenarnya tidak berhak. Pungutan Pajak PBB dan BPHTB bahkan sudah diberlakukan sejak sebelum keluar UU No.28 Tahun 2009 tersebut, yang pungutan masih dilakukan Kantor Pelayanan Pajak.
Ada persoalan yang perlu dipahami dan dimaknai secara bersama-sama. Prinsip terpentingnya adalah bahwa satu objek tidak boleh dipungut dua atau lebih dengan menggunakan istilah berbeda.
Pasal 77 berbunyi :
(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(3) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
a. ……
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
Pasal 77 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa syarat suatu objek pajak PBB adalah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan. Poin tiga kata inilah yang perlu diberikan perhatian dan pemaknaan secara lebih tepat.
Dipertegas dengan Pasal 78 yang berbunyi :
(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Pembahasannya dari pasal perpasal, dan kata perkata :
Hal yang perlu dicari dan dibuat kesepakatan terkait kata memiliki dan menguasai. Pertanyaannya siapakah yang memiliki dan menguasai lahan di Kota Batam? Apakah BP Batam atau Pemko Batam? Terkait kata memanfaatkan. bahwa apakah masyarakat dapat memanfaatkan lahan/tanah yang didapatkan alokasinya secara sewa/pinjam dari BP Batam sebagaimana keinginannya? Jawabnya tidak. Masyarakat yang mendapatkan alokasi lahan/tanah dari BP Batam hanya menikmati manfaat yang sudah ditentukan BP Batam.
Kata PBB tidak dipungut pada hutan lindung, hutan wisata, ….. dan tanah negara. Apakah di Kota Batam ada yang lebih kuasa atas lahan/tanah dari pemerintah/negara yang dilimpahkan kepada BP Batam? Jawabnya pasti tidak. Artinya dapat disimpulkan bahwa tanah di Kota Batam adalah tanah negara yang dikecualikan untuk dipungut PBB dan BPHTB. Beberapa kompleks perumahan di Kota Batam adalah masih berstatus lahan hutan lindung yang juga dikecualikan untuk dipungut PBB dan BPHTB. Pertanyaannya, mengapa Pemko Batam melakukan pungutan terhadap tanah dan bangunan pada lahan yang berstatus hutan lindung?
Melihat uraian beberapa poin di atas, apakah dalam hal pungutan Pajak PBB dan BPHTB oleh Pemko Batam adalah perbuatan melawan hukum, telah merugikan masyarakat Kota Batam dan harus diberikan sanksi hukum.

Kerugian Material dan Immaterial

Akibat dari tindakan pungutan UWTO dan PBB tersebut, masyarakat Batam telah mengalami kerugian baik secara materi maupun immaterial, baik yang global dialami oleh masyarakat Kota Batam maupun secara personal, yang secara psikis dialami maupun akan dialami masyarakat Kota Batam, yang belum ada terjadi di seluruh wilayah peraturan perundangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni : Kerugian yang diderita akibat beban pajak atau pungutan dobel juga bukan tanggung jawab dan kewenangan yang melekat padanya, di dalamnya telah terjadi pembohongan publik, intimidasi, serta ketidakadilan.
Bagaimana kalau masyarakat Batam sekarang menuntut Pemko Batam untuk mengembalikan semua nilai PBB yang sudah dibayarkan selama ini – yang nilainya sangat besar jika dihitung dari mulai dipungut PBB sejak awal. Bagaimana solusinya, Pemko Batam mampu mengembalikan atau membayarnya kembali kepada masyarakat Batam? Namun untuk itu, mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu, Pemko Batam harus mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat Kota Batam. Sebab praktek ini sangat merugikan masyarakat Kota Batam karena terbebani oleh satu objek dengan dua nilai sewa dan pajak, di mana pungutan yang dilakukan tidak pernah terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum terkait pungutan PBB dan BPHTB serta UWTO dan IPH,maka masyarakat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata Perwakilan Kelompok (class action) ke Pengadilan Negeri Batam. Tentu dengan menghadirkan dan mendengarkan para ahli hukum tata Negara terlebih dahulu, sehingga putusan apapun yang kemudian oleh majelis hakim akan menjadi putusan yang mengikat semua pihak dan memberikan kepastian hukum.
Oleh: Cak Ta’in Komari

2,850 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Batam

Rencana Jahat Gagal, Tuding MCN Lakukan Pembajakan Siaran

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Batam, 2/11/2019 | Wahid, Dirut PT Mackianos Network (MCN) berang dengan sensasi yang dilontarkan oleh oknum LSM bernama Federasi NGO 369 tentang pencurian siaran dari satelit yang menjudge Perusahaannya sebagai pencuri siaran melalui sebuah media, Kamis (31/10/2019) yang diduga melakukan pencurian siaran dari satelit. Hal tersebut menyeret mereka hingga ke ranah hukum, tulis sebuah media portal di Batam, Kepri.

Dalam pernyataannya, Herwin Syahputra sebagai Sekjend Federasi NGO Batam dengan gamblang menyebutkan bahwa pengusaha muda TT sebagai owner PT MCN diduga telah melakukan pencurian chanel siaran dari beberapa satelit, seperti satelit Palapa, satelit Chinasat, satelit Measat dan beberapa satelit lainnya.

Hal tersebut dibantah oleh Wahid, Direktur MCN dan mengatakan bahwa MCN memiliki izin penyiaran, dan seluruh proses penyiaran yang dilakukan perusahaannya melalui ikatan kontrak dengan pemilik konten yang secara technis boleh menayangkan siaran. “Herwin harus menerangkan dasar-dasar pelanggaran yang dimaksud yang menurut saya dia sendiri tidak paham karena dari bahasanya adalah bahasa dari Oknum lain yang secara bersamaan sengaja mencari sensasi entah untuk tujuan apa” kata Wahid ketika WB mengkonfirmasi hal tersebut di Kantor MCN dibilangan Jodoh Kota Batam.

Pencurian konten yang ditujukan pada MCN tidak beralasan, karena pemilik konten saja sering berkoordinasi dan berbincang dengan kami soal tersebut dan tidak ada mempermasalahkannya, trus apa alasannya oknum LSM F-NGO ini kok sibuk kali ? Dan kalau disini kami ceritakan hal sebenarnya bahwa apa yang dituduhkan tersebut merupakan “grand design” oknum yang awalnya mendesign dan menggiring kami melakukan perbuatan kotor ini, hanya saja sebelum rencana mereka berjalan Kami sudah memutuskan hubungan kerjasama dengan pemilik ide tersebut, kami memiliki buktinya lho.. ” lanjut Wahid santai.

Wahid juga menjelaskan bahwa perizinan penyiaran yang sudah berjalan puluhan tahun dimaksud tentunya dikeluarkan banyak pihak secara resmi, dan ini tentunya pihak tersebut juga dianggap ilegal jika apa yang kami lakukan adalah ilegal, jadi pajak yang kami bayarkan tentunya juga ilegal .. lagi pula kamilah yang seharusnya mempertanyakan alasan pemutusan kerjasama antara otak kejahatan yang dimaksud dengan konten yang setoran puluhan juta tiap bulannya tetap berjalan dan dinikmati oleh oknum tersebut” timpal Wahid sembari mempertajam perkataannya bahwa perusahaannya saat itu telah diperalat untuk kepentingan pribadi dan menjadikan motif “kejahatan yang gagal itu” seolah adalah kejahatan kami.

Wahid kembali mengatakan bahwa pernyataan yang dipublis media tersebut tidak beralasan dan terkesan ada unsur hasutan dari pihak yang telah kami singkirkan, dan menjadikan ide pencurian yang gagal tersebut seolah kami yang melakukannya, untuk itu PT. MCN tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah hukum agar rencana kejahatan yang gagal dan akan dilakukan oknum tersebut tidak ditudingkan pada kami yang telah mengambil alih pengoperasian perusahaan saat ini” demikian Wahid mengakhiri pembicaraannya.

(TimWB)

21,163 kali dilihat, 22 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Opini

Batam Mau Jadi Apa???

Diterbitkan

pada

Oleh

Oleh : Cak Ta’in Komari, SS.

WAJAHBATAM.ID-25April 2019|          Penulis akan membuat catatan panjang soal Batam (Rempang, Galang dan sekitarnya) sehingga patut rasanya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar pembaca lagi tidak bertanya-tanya tentang penulis. Saat ini saya adalah Kontributor Wajah Batam, Ketua Presidium LSM Kelompok Diskusi Anti 86, Mantan Dosen Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) 2008-2015, mantan Staf Ahli pimpinan DPRD Kota Batam 2011-2013, mantan wartawan sejumlah media, penulis buku (BATAM TERGADAI 70 TAHUN terbit 2008, Carut Marut Pendidikan Kota Batam terbit 2009, RAMAI-RAMAI MERAMPOK DANA BANSOS terbit 2010, Kugugat ke MK – BUBARKAN BP BATAM terbit 2013, MENJADI PEMILIH CERDAS terbit 2013, ANDAI AKU WALIKOTA BATAM terbit 2014, Directory SEJATIM LINK BUSSINESS terbit 2015, PROVINSI KHUSUS BARELANG Solusi Permanen Masalah Batam terbit 2017, dan sedang mempersiapkan penerbitan buku MELAWAN INVASI ASING (Indonesia dalam Rekayasa Internasional).

Pulau Batam mulai dikembangkan pemerintah pusat sejak 1971 dengan dijadikannya sebagai Offshore Oil Pertamina, dan menjadi kawasan bounded zone sejak 1973. Orientasinya yakni menjadikan Batam sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan motor ekonomi nasional. Posisi Batam yang sangat strategis berada di garis terdepan sebagai pintu masuk Indonesia, berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Hingga tahun 2000-an, Batam adalah surga bagi para pebisnis dan pencari kerja – setiap orang dengan mudah mencari uang di Kota Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam pernah mencapai angka fantastis 17 persen, jauh di atas ekspektasi pemerintah pusat yang mentargetkan hanya 11 persen. Pembangunan dan pergerakan ekonomi sangat cepat, begitu juga dengan pertumbuhan penduduk – terutama migrant pencari kerja.

Sebelum otonomi daerah berlaku, Batam hanya focus pada pengembangan investasi industry, perdagangan, pariwisata dan alih kapal. Tidak ada kepentingan politik praktis di Batam. Tidak ada hiruk pikuk pertentangan soal dualisme lembaga maupun kepemimpinannya (BP Batam dan Pemko Batam). Isu-isu yang mempertentangkan kepentingan kedua lembaga sengaja ‘digoreng’ para politisi maupun aktivis. Makin ribut Batam makin enak cari makan ibaratnya.

Saat ini, sejak 2016 Batam seolah mengalami mati suri – industry satu persatu tutup, para pekerja banyak terkena PHK, masyarakat sebagian meninggalkan Batam kembali ke kampung atau pindah kota lain yang lebih menjanjikan kehidupan lebih baik. Kepemimpinan lembaga BP Batam diganti setiap tahun. Manufer politik kepemimpinan nabrak sana-sini karena tidak paham tupoksi. Terakhir rencana rangkap jabatan Kepala BP Batam yang ditunjuk secara ex-officio dipegang oleh Walikota Batam.

Belakangan Batam seperti gudang masalah. Pusing semua. Untuk itulah, penulis mencoba mengajak semua pihak untuk saling memberikan kontribusi pendapat dalam suatu catatan panjang yang akan penulis ungkapkan mulai besuk di Wajah Batam bersambung setiap hari.

Mengapa tulisan ini saya kasih judul “Batam Mau jadi Apa?” Ya karena tidak jelas lagi Batam ini mau jadi apa. Pembangunan Batam sudah jauh lari dari orientasi awal yang dikonsepkan Prof. B.J. Habibie. Banyak pihak yang gagal paham terhadap konsep pembangunan Batam, yang kemudian muncul konsep-konsep kepentingan personal dan kelompok semata. Sikap dukung mendukung yang dilandasi keinginan dekat dengan penguasa, bukan atas dasar nalar dan pemikiran rasional. Satu persatu nanti, penulis coba ungkapkan dalam tulisan bersambung, tapi akan dibuat sesederhana mungkin agar enak untuk saling memberikan tanggapan atau pandangan. Kata pokok’e harus dibuang jauh-jauh, meski menggunakan akal sehat dan pemikiran terbuka – hanya dengan begitu kita mampu memahami pemikiran dan pandangan orang lain.

To be continue

 

7,362 kali dilihat, 12 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Opini

Quo Vadis BP Batam “Tersengat ex-officio Walikota Batam!”

Diterbitkan

pada

Oleh

Tengku Jayadi Noer

Oleh: Tengku Jayadi Nur
Direktur Riset Sosial, Ekonomi dan Politik Kepri

Pulau Batam dulu menjadi harapan banyak anak bangsa untuk sukses dalam kehidupan. Batam merupakan gambaran masa depan yang cemerlang. Sejuta impian hinggap di pulau yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu. Batam berkembang pesat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 17 persen. Itu terjadi di era tahun 80-90an. Setelah itu berkutat dalam masalah dengan pertumbuhan berkisar 7 persen. Bahkan 3 tahun belakangan terjun bebas, pertumbuhan ekonomi di bawah Provinsi Kepri menyentuh 2,04 persen. Terpuruk sampai 1,04 persen! Terkubur dalam kubangan masalah. Batam yang cemerlang kini muram. Bak anak gadis hilang perawan sebelum naik ke pelaminan!


Publik Batam kaget tersengat pernyataan Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution, 14 Desember 2018, BP Batam Dibubarkan. Katanya perintah Bapak Presiden RI, Joko Widodo, yang disampaikan seusai rapat koordinasi dikantornya. Tentu saja kabar itu bagaikan petir di siang bolong, tanpa mendung tanpa hujan, yang menyambar semua orang di Batam, terutama di lingkungan BP Batam. Mungkin ada yang jantungnya berdegub kencang menahan emosi, ada yang dengkulnya lemes, tapi tak sedikit geleng-geleng kepala. Gak paham dengan maunya pusat!

Sehari setelah itu, orang yang sama membuat pernyataan sebaliknya. BP Batam tidak dibubarkan tapi akan dileburkan ke Pemko Batam. Yang lebih mengejutkan pernyataan jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio dipegang walikota Batam. Bukan lagi petir, Guntur dan badai puting beliung menghampurkan daya hanyal semua orang. Hampir semua stake holder memberikan respon dan pernyataan terhadap nasib Batam. Yang paling reaktif dilakukan Kadin Batam, yang langsung membuat surat protes.

Untuk kalangan aktivis, akademi, wartawan – kondisi kontroversi seperti ini memang sangat menarik untuk diikuti bahkan dikembangkan menjadi gorengan yang laris manis dijual. Saya mencoba melihat fenomena ini secara sederhana saja sambil mereview peristiwa yang berlalu. Masa depan belum tergambar dengan jelas saat ini.

Pernyataan yang sama, BP Batam Dibubarkan pernah disampaikan Mendagri Cahyo Kumolo pada awal tahun 2015. Saat itupun seperti petir juga sambar sana sini. Nyatanya sampai akhir tahun 2015 tidak ada pembubaran, padahal semua pihak cukup yakin kalau BP Batam akan dibubarkan. Yang membuat pernyataan Mendagri, orang yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Kan Presiden tinggal buat Keppres atau PP Pembubaran BP Batam mencabut PP 46 tahun 2007. Selesai BP Batam.

Nyatanya, Presiden justru menarik Kewenangan Dewan Kawasan dari Gubernur Kepri ke Menko Perekonomian. Pada akhir 2015, Pemerintah pusat kemudian mewacanakan perubahan status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free trade zone) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pro kontra pun terjadi, tidak sedikit yang menolak. Rencana penerapan KEK buat Batam merupakan degradasi status Batam yang pernah gagal sebelumnya.

Nyatanya kondisi itu hanya untuk menggusur jabatan Kepala BP Batam dan para deputinya dengan mengirimkan orang-orang dari Jakarta. Mustofa Widjaya Cs digantikan Hartanto Reksodiputro Cs, meskipun jabatan Mustofa Cs baru berakhir 2019 sesuai SK Dewan Kawasan. Kepemimpinan Hartanto Cs menimbulkan kontroversi bagi kalangan pengusaha dan masyarakat Batam. Pertumbuhan ekonomi terjun bebas menyentuh angka terendah sepanjang sejarah Batam, 1,04 persen laporan triwulan II tahun 2017 laporan BI Perwakilan Kepri. Hanya setahun digantikan Lukita Dinarsyah Tuwo Cs dengan target 2 tahun pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perekonomian menggelontorkan dana puluhan miliar untuk memenuhi target kepemimpinan Lukita tersebut. BP Batam pun tampil di depan public dengan berbagai even dan kegiatan kepariwisataan sampai berbagai pihak menyebut BP Batam berubah menjadi even organizar. Kegiatan dimulai dari Carnaval Budaya, Batam Menari, hingga Batam Menyanyi. Kemasannya bagus, tapi orientasinya gak jelas. Setelah setahun dipimpin Lukita, nyatanya pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh angka 3,74 persen pada semester III tahun 2018. Tidak ada indikator target 7 persen dalam 2 tahun akan dapat dicapai.

Disharmonisasi antara BP Batam dan Pemko Batam mungkin menjadi salah satu penghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ideal, 7 persen bahkan 10 persen. Kedua institusi pemerintahan itu berjalan sendiri-sendiri dengan orieantasi yang berbeda. Tidak saling mengisi dan mendorong keberadaan masing-masing lembaga. Harusnya dua mesin dan dua nakodah dapat memacu perkembangan Batam melesat cepat, bukan mundur.

Ketika Menko Perekonomian dengan sangat meyakinkan menyatakan jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio dirangkap Walikota Batam kembali mengejutkan publik Batam. Apa sebenarnya yang sedang terpikirkan dan direncanakan pemerintah pusat terhadap Batam? Pernyataan yang nampak emosional. Mulai BP Batam Dibubarkan, tidak jadi dibubarkan dan dileburkan ke Pemko Batam dengan rangkap jabatan, Terkesan terburu-buru dan asal keluar kalimat soal penyelesaian BP Batam. Atau ada sesuatu rencana yang sesungguhnya disembunyikan oleh pemerintah pusat yang selama ini belum diketahui public dan belum mampu diwujudkan hingga saat ini?

Kalimat dualisme institusi di Batam kembali dimunculkan, seolah-olah itulah akar yang membuat Batam sulit untuk maju. Mungkin iya, mungkin tidak. Dualisme seperti apa yang dimaksudkan Menko Perekonomian tersebut. Kalau terkait kewenangan yang dibilang tumpang tindih dan sebagainya. Itu tidak lebih adalah pernyataan racun yang sengaja untuk menyesatkan publik mesti nyatanya tidak ada. Publik dibawa bayang-bayang halusinasi soal dualime lembaga dan tumpang tindih kewenangannya. Masing-masing lembaga memiliki koridor tugas dan tupoksi kerja maupun anggarannya jelas-jelas berbeda, termasuk kewenangannya. Kalaulah ada yang tabrakan itu hanya persoalan yang muncul karena egoisme sektoral. Itu tinggal bagaimana pemerintah pusat serius membuat regulasi yang mengatur antara keduanya menjadi tegas dan jelas. Sederhana dan tidak rumit! Kalau mau…!

Mungkinkah Rangkap Jabatan Walikota
Fokus public saat ini mungkin lebih banyak tertuju pada rangkap jabatan Walikota Batam yang secara ex-officio juga Kepala BP Batam. Pertanyaannya sekarang mungkinkah itu bisa dilaksanakan dengan baik? Regulasi apa yang dibuat atau dipakai oleh pemerintah pusat, yang tentu saja pijakannya harusnya peraturan perundangan di atasnya.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Paragraf 4 Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 76 Ayat (1) berbunyi :

” a, b, c dst… sampai pada poin h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana diterapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;… ”

BP Batam adalah lembaga negara non-struktural yang pimpinannya adalah pejabat negara. Secara normatif mengacu pada pasal dan ayat tersebut, maka Walikota Batam dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam. Kecuali pemerintah membuat kebijakan leg spesialis yang mengatur soal ex-officio Walikota Batam dan BP Batam berupa peraturan setingkat undang-undang agar tidak menabrak undang-undang.

Sampai hari ini belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan Menko Perekonomian terkait pernyataan jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio dirangkap Walikota Batam. Jika setingkat menteri yang mengeluarkan regulasi kebijakannya maka kondisi itu jelas melawan undang-undang pemerintahan daerah tersebut. Hal ini juga rentan akan dilakukan uji materiil oleh pihak-pihak yang meras dirugikan atas kebijakan tersebut baik ke Mahkamah Agung, atau digugat secara perdata ke P.T.U.N. Maka cerita ex-officio Kepala BP Batam rangkap jabatan oleh Walikota Batam akan panjang ujungnya.

Selain itu, Jabatan Kepala BP Batam dan Para Deputinya juga dilarang rangkap jabatan pada partai politik. Maka posisi Walikota Batam yang merupakan jabatan politik dan kebetulan adalah sekretaris partai politik tertentu di Provinsi Kepri – maka jelas akan melanggar norma. Pilihannya juga kalau dipaksakan dengan poin menabrak UU Pemerintahan Daerah, Walikota Batam harus mengundurkan diri dan melepaskan jabatan sekretaris partai politik tertentu tersebut. Konsekuensinya, Walikota Batam tidak memiliki kekuatan politik secara riil di parlemen sehingga dapat mengganggu kinerjanya.

Persoalan ex-officio jabatan Kepala BP Batam yang dirangkap Walikota Batam nampaknya masih bakal panjang jalannya. Semua pihak masih harus menunggu bagaimana realisasinya oleh pemerintah pusat karena memang perlu banyak sinkronisasi aturan supaya tidak saling tabrak dan memiliki celah hukum.

Takutnya, sengatan ex-efficio hanya iseng semata yang muncul karena kepanikan atau kondisi tertentu yang kita belum tahu. Semacam arena kesenangan bermain petasan atau kembang api yang dimainkan pada musim tahun baru atau hari raya imlek. Petir, Guntur dan badai putting beliung ternyata hanya berlalu dengan sedikit meninggalkan bekas bagi yang sudah terlanjur senang ataupun yang sudah terlanjur terluka. Ternyata sama-sama terbawa dalam fatomorgana dan eforia spontanitas sang menteri.

Seperti yang sudah-sudah, pernyataan Bubarkan BP Batam, tidak jadi bubar, dileburkan, ex-officio dan sebagainya hanya ledakan kecelakaan emosi yang tidak terkontrol ketika menghadapi tekanan tertentu. Kita semua tidak tahu, apa yang sesungguhnya direncanakan dan ingin dilakukan pemerintah pusat terhadap Kota Batam? Terlalu banyak pertanyaan yang dapat dimunculkan namun jawabannya justru di awang-awang yang sangat tinggi. Gorengan penerapaan KEK dan KEK Plus sejak akhir 2015 hingga kini kadang masih terdengar.

Sepertinya masyarakat Batam, terutama BP Batam dan Pemko Batam harus selalu mempersiapkan diri terhadap kejutan atau sengatan lainnya. Harus semakin rajin berolah raga agar detak jantung berdegub normal, jangan sampai berhenti mendadak karena sengatan yang lebih kuat. Yang jelas keberadaan BP Batam dan Pemko Batam tanpa landasan hukum yang kuat akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun. Terlalu lama, Batam dalam ketidakpastian seperti sekarang ini. Perlu keberanian mengambil sikap dan memperjuangankan konsep Batam yang terbaik dan permanen. Semoga badai segera berlalu. Semoga Batam mendapatkan ketetapan yang terbaik dengan pertimbangan dan kajian yang matang.

Batam, 17 Desember 2018


5,675 kali dilihat, 16 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending