Terhubung dengan kami

Opini

Suara Adzan Secara Perlahan Akan Hilang di Langit Indonesia

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.id | Batam (31/08/2018), Kerusuhan yang berujung pembakaran sejumlah wihara dan kelenteng di Tanjung Balai Asahan berawal dari protes seorang warga beretnis Tinghoa karena merasa terganggu terhadap suara adzan dari pengeras suara masjid yang berada di depan rumahnya.

Selain menyalahkan secara reaktif yang berlebihan dari warga yang berujung pembakaran rumah ibadah, juga tak sedikit masyarakat bahkan tokoh yang juga turut mempersoalkan suara adzan ini.

Apalagi sejumlah pihak sudah menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada aturan dari Kementerian Agama yang mengatur penggunaan pengeras suara. Namun sayang, bagi mereka, aturan tersebut tidak dijalankan.

Bagaimana sebenarnya aturan pengeras suara tersebut? Apakah juga turut mengatur suara adzan yang digemakan setiap akan memasuki waktu shalat?

Aturan tersebut terdapat dalam Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla. Namun, Dalam aturan tersebut, khusus untuk azan tidak ada pembatasan suara. Karena suara azan harus keras. Memang disarankan sang muazzin sebaiknya bersuara merdu.

Begini bunyi aturan Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musholla tersebut.

  1. Perawatan penggunaan pengeras suara oleh orang-orang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan antipati atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar, atau musholla.
  2. Mereka yang menggunakan pengeras suara (muadzin, imam shalat, pembaca Alquran, dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak didengar, tidak cempreng, sumbang, atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu masjid dan bahkan jauh daripada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar malah menjadi menjengkelkan.
  3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan, seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara doa, dzikir, dan shalat. Karena pelanggaran itu bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan umat beragama sendiri tidak menaati ajaran agamanya.
  4. Dipenuhinya syarat-syarat di mana orang yang mendengarkan dalam keadaan siap untuk mendengarnya, bukan dalam keadaan tidur, istirahat, sedang beribadah atau dalam sedang upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali adzan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang bahkan sebaliknya. Berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan masyarakatnya masih terbatas, maka suara keagamaan dari dalam masjid, langgar, atau musholla selain berarti seruan takwa juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitarnya.
  5. Dari tuntunan nabi, suara adzan sebagai tanda masuknya salat memang harus ditinggikan dan karena itu penggunaan pengeras suara untuknya adalah tidak diperdebatkan tetapi yang perlu diperhatikan adalah agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.

Instruksi tersebut juga mengatur tata cara pemasangan pengeras suara baik suara saat shalat lima waktu, shalat Jumat, juga saat takbir, tarhim, dan Ramadhan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Kep/D/101/1978 tentang aturan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid perlu direvisi.

“Peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan sehingga perlu direvisi karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Senin (27/08/2018).

Dikutip dari halaman Kementerian Agama , Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin menjelaskan bahwa aturan tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan mushalla sudah ada sejak tahun 1978. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep / D / 101/1978.

“Untuk saat ini, belum pernah ada,” kata Muhammadiyah Amin di Jakarta, Jumat (24/08/2018) lalu.

Menurutnya, Instruksi Dirjen Bimas Islam ini antara lain menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan mushalla. Salah satu keuntungannya adalah sasaran penyampaian dakwah dapat lebih luas. Namun, penggunaan pengeras suara juga bisa mengganggu orang yang sedang beristirahat atau penyelenggaraan upacara keagamaan. “Untuk itu, diperlukan aturan dan itu sudah terbit sejak 1978 lalu,” tegasnya.

(WB/SK_Tharen/INT)

4,479 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Rencana Jahat Gagal, Tuding MCN Lakukan Pembajakan Siaran

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Batam, 2/11/2019 | Wahid, Dirut PT Mackianos Network (MCN) berang dengan sensasi yang dilontarkan oleh oknum LSM bernama Federasi NGO 369 tentang pencurian siaran dari satelit yang menjudge Perusahaannya sebagai pencuri siaran melalui sebuah media, Kamis (31/10/2019) yang diduga melakukan pencurian siaran dari satelit. Hal tersebut menyeret mereka hingga ke ranah hukum, tulis sebuah media portal di Batam, Kepri.

Dalam pernyataannya, Herwin Syahputra sebagai Sekjend Federasi NGO Batam dengan gamblang menyebutkan bahwa pengusaha muda TT sebagai owner PT MCN diduga telah melakukan pencurian chanel siaran dari beberapa satelit, seperti satelit Palapa, satelit Chinasat, satelit Measat dan beberapa satelit lainnya.

Hal tersebut dibantah oleh Wahid, Direktur MCN dan mengatakan bahwa MCN memiliki izin penyiaran, dan seluruh proses penyiaran yang dilakukan perusahaannya melalui ikatan kontrak dengan pemilik konten yang secara technis boleh menayangkan siaran. “Herwin harus menerangkan dasar-dasar pelanggaran yang dimaksud yang menurut saya dia sendiri tidak paham karena dari bahasanya adalah bahasa dari Oknum lain yang secara bersamaan sengaja mencari sensasi entah untuk tujuan apa” kata Wahid ketika WB mengkonfirmasi hal tersebut di Kantor MCN dibilangan Jodoh Kota Batam.

Pencurian konten yang ditujukan pada MCN tidak beralasan, karena pemilik konten saja sering berkoordinasi dan berbincang dengan kami soal tersebut dan tidak ada mempermasalahkannya, trus apa alasannya oknum LSM F-NGO ini kok sibuk kali ? Dan kalau disini kami ceritakan hal sebenarnya bahwa apa yang dituduhkan tersebut merupakan “grand design” oknum yang awalnya mendesign dan menggiring kami melakukan perbuatan kotor ini, hanya saja sebelum rencana mereka berjalan Kami sudah memutuskan hubungan kerjasama dengan pemilik ide tersebut, kami memiliki buktinya lho.. ” lanjut Wahid santai.

Wahid juga menjelaskan bahwa perizinan penyiaran yang sudah berjalan puluhan tahun dimaksud tentunya dikeluarkan banyak pihak secara resmi, dan ini tentunya pihak tersebut juga dianggap ilegal jika apa yang kami lakukan adalah ilegal, jadi pajak yang kami bayarkan tentunya juga ilegal .. lagi pula kamilah yang seharusnya mempertanyakan alasan pemutusan kerjasama antara otak kejahatan yang dimaksud dengan konten yang setoran puluhan juta tiap bulannya tetap berjalan dan dinikmati oleh oknum tersebut” timpal Wahid sembari mempertajam perkataannya bahwa perusahaannya saat itu telah diperalat untuk kepentingan pribadi dan menjadikan motif “kejahatan yang gagal itu” seolah adalah kejahatan kami.

Wahid kembali mengatakan bahwa pernyataan yang dipublis media tersebut tidak beralasan dan terkesan ada unsur hasutan dari pihak yang telah kami singkirkan, dan menjadikan ide pencurian yang gagal tersebut seolah kami yang melakukannya, untuk itu PT. MCN tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah hukum agar rencana kejahatan yang gagal dan akan dilakukan oknum tersebut tidak ditudingkan pada kami yang telah mengambil alih pengoperasian perusahaan saat ini” demikian Wahid mengakhiri pembicaraannya.

(TimWB)

21,166 kali dilihat, 25 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Opini

Batam Mau Jadi Apa???

Diterbitkan

pada

Oleh

Oleh : Cak Ta’in Komari, SS.

WAJAHBATAM.ID-25April 2019|          Penulis akan membuat catatan panjang soal Batam (Rempang, Galang dan sekitarnya) sehingga patut rasanya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar pembaca lagi tidak bertanya-tanya tentang penulis. Saat ini saya adalah Kontributor Wajah Batam, Ketua Presidium LSM Kelompok Diskusi Anti 86, Mantan Dosen Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) 2008-2015, mantan Staf Ahli pimpinan DPRD Kota Batam 2011-2013, mantan wartawan sejumlah media, penulis buku (BATAM TERGADAI 70 TAHUN terbit 2008, Carut Marut Pendidikan Kota Batam terbit 2009, RAMAI-RAMAI MERAMPOK DANA BANSOS terbit 2010, Kugugat ke MK – BUBARKAN BP BATAM terbit 2013, MENJADI PEMILIH CERDAS terbit 2013, ANDAI AKU WALIKOTA BATAM terbit 2014, Directory SEJATIM LINK BUSSINESS terbit 2015, PROVINSI KHUSUS BARELANG Solusi Permanen Masalah Batam terbit 2017, dan sedang mempersiapkan penerbitan buku MELAWAN INVASI ASING (Indonesia dalam Rekayasa Internasional).

Pulau Batam mulai dikembangkan pemerintah pusat sejak 1971 dengan dijadikannya sebagai Offshore Oil Pertamina, dan menjadi kawasan bounded zone sejak 1973. Orientasinya yakni menjadikan Batam sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan motor ekonomi nasional. Posisi Batam yang sangat strategis berada di garis terdepan sebagai pintu masuk Indonesia, berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Hingga tahun 2000-an, Batam adalah surga bagi para pebisnis dan pencari kerja – setiap orang dengan mudah mencari uang di Kota Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam pernah mencapai angka fantastis 17 persen, jauh di atas ekspektasi pemerintah pusat yang mentargetkan hanya 11 persen. Pembangunan dan pergerakan ekonomi sangat cepat, begitu juga dengan pertumbuhan penduduk – terutama migrant pencari kerja.

Sebelum otonomi daerah berlaku, Batam hanya focus pada pengembangan investasi industry, perdagangan, pariwisata dan alih kapal. Tidak ada kepentingan politik praktis di Batam. Tidak ada hiruk pikuk pertentangan soal dualisme lembaga maupun kepemimpinannya (BP Batam dan Pemko Batam). Isu-isu yang mempertentangkan kepentingan kedua lembaga sengaja ‘digoreng’ para politisi maupun aktivis. Makin ribut Batam makin enak cari makan ibaratnya.

Saat ini, sejak 2016 Batam seolah mengalami mati suri – industry satu persatu tutup, para pekerja banyak terkena PHK, masyarakat sebagian meninggalkan Batam kembali ke kampung atau pindah kota lain yang lebih menjanjikan kehidupan lebih baik. Kepemimpinan lembaga BP Batam diganti setiap tahun. Manufer politik kepemimpinan nabrak sana-sini karena tidak paham tupoksi. Terakhir rencana rangkap jabatan Kepala BP Batam yang ditunjuk secara ex-officio dipegang oleh Walikota Batam.

Belakangan Batam seperti gudang masalah. Pusing semua. Untuk itulah, penulis mencoba mengajak semua pihak untuk saling memberikan kontribusi pendapat dalam suatu catatan panjang yang akan penulis ungkapkan mulai besuk di Wajah Batam bersambung setiap hari.

Mengapa tulisan ini saya kasih judul “Batam Mau jadi Apa?” Ya karena tidak jelas lagi Batam ini mau jadi apa. Pembangunan Batam sudah jauh lari dari orientasi awal yang dikonsepkan Prof. B.J. Habibie. Banyak pihak yang gagal paham terhadap konsep pembangunan Batam, yang kemudian muncul konsep-konsep kepentingan personal dan kelompok semata. Sikap dukung mendukung yang dilandasi keinginan dekat dengan penguasa, bukan atas dasar nalar dan pemikiran rasional. Satu persatu nanti, penulis coba ungkapkan dalam tulisan bersambung, tapi akan dibuat sesederhana mungkin agar enak untuk saling memberikan tanggapan atau pandangan. Kata pokok’e harus dibuang jauh-jauh, meski menggunakan akal sehat dan pemikiran terbuka – hanya dengan begitu kita mampu memahami pemikiran dan pandangan orang lain.

To be continue

 

7,365 kali dilihat, 15 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Opini

Quo Vadis BP Batam “Tersengat ex-officio Walikota Batam!”

Diterbitkan

pada

Oleh

Tengku Jayadi Noer

Oleh: Tengku Jayadi Nur
Direktur Riset Sosial, Ekonomi dan Politik Kepri

Pulau Batam dulu menjadi harapan banyak anak bangsa untuk sukses dalam kehidupan. Batam merupakan gambaran masa depan yang cemerlang. Sejuta impian hinggap di pulau yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu. Batam berkembang pesat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 17 persen. Itu terjadi di era tahun 80-90an. Setelah itu berkutat dalam masalah dengan pertumbuhan berkisar 7 persen. Bahkan 3 tahun belakangan terjun bebas, pertumbuhan ekonomi di bawah Provinsi Kepri menyentuh 2,04 persen. Terpuruk sampai 1,04 persen! Terkubur dalam kubangan masalah. Batam yang cemerlang kini muram. Bak anak gadis hilang perawan sebelum naik ke pelaminan!


Publik Batam kaget tersengat pernyataan Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution, 14 Desember 2018, BP Batam Dibubarkan. Katanya perintah Bapak Presiden RI, Joko Widodo, yang disampaikan seusai rapat koordinasi dikantornya. Tentu saja kabar itu bagaikan petir di siang bolong, tanpa mendung tanpa hujan, yang menyambar semua orang di Batam, terutama di lingkungan BP Batam. Mungkin ada yang jantungnya berdegub kencang menahan emosi, ada yang dengkulnya lemes, tapi tak sedikit geleng-geleng kepala. Gak paham dengan maunya pusat!

Sehari setelah itu, orang yang sama membuat pernyataan sebaliknya. BP Batam tidak dibubarkan tapi akan dileburkan ke Pemko Batam. Yang lebih mengejutkan pernyataan jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio dipegang walikota Batam. Bukan lagi petir, Guntur dan badai puting beliung menghampurkan daya hanyal semua orang. Hampir semua stake holder memberikan respon dan pernyataan terhadap nasib Batam. Yang paling reaktif dilakukan Kadin Batam, yang langsung membuat surat protes.

Untuk kalangan aktivis, akademi, wartawan – kondisi kontroversi seperti ini memang sangat menarik untuk diikuti bahkan dikembangkan menjadi gorengan yang laris manis dijual. Saya mencoba melihat fenomena ini secara sederhana saja sambil mereview peristiwa yang berlalu. Masa depan belum tergambar dengan jelas saat ini.

Pernyataan yang sama, BP Batam Dibubarkan pernah disampaikan Mendagri Cahyo Kumolo pada awal tahun 2015. Saat itupun seperti petir juga sambar sana sini. Nyatanya sampai akhir tahun 2015 tidak ada pembubaran, padahal semua pihak cukup yakin kalau BP Batam akan dibubarkan. Yang membuat pernyataan Mendagri, orang yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Kan Presiden tinggal buat Keppres atau PP Pembubaran BP Batam mencabut PP 46 tahun 2007. Selesai BP Batam.

Nyatanya, Presiden justru menarik Kewenangan Dewan Kawasan dari Gubernur Kepri ke Menko Perekonomian. Pada akhir 2015, Pemerintah pusat kemudian mewacanakan perubahan status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free trade zone) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pro kontra pun terjadi, tidak sedikit yang menolak. Rencana penerapan KEK buat Batam merupakan degradasi status Batam yang pernah gagal sebelumnya.

Nyatanya kondisi itu hanya untuk menggusur jabatan Kepala BP Batam dan para deputinya dengan mengirimkan orang-orang dari Jakarta. Mustofa Widjaya Cs digantikan Hartanto Reksodiputro Cs, meskipun jabatan Mustofa Cs baru berakhir 2019 sesuai SK Dewan Kawasan. Kepemimpinan Hartanto Cs menimbulkan kontroversi bagi kalangan pengusaha dan masyarakat Batam. Pertumbuhan ekonomi terjun bebas menyentuh angka terendah sepanjang sejarah Batam, 1,04 persen laporan triwulan II tahun 2017 laporan BI Perwakilan Kepri. Hanya setahun digantikan Lukita Dinarsyah Tuwo Cs dengan target 2 tahun pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perekonomian menggelontorkan dana puluhan miliar untuk memenuhi target kepemimpinan Lukita tersebut. BP Batam pun tampil di depan public dengan berbagai even dan kegiatan kepariwisataan sampai berbagai pihak menyebut BP Batam berubah menjadi even organizar. Kegiatan dimulai dari Carnaval Budaya, Batam Menari, hingga Batam Menyanyi. Kemasannya bagus, tapi orientasinya gak jelas. Setelah setahun dipimpin Lukita, nyatanya pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh angka 3,74 persen pada semester III tahun 2018. Tidak ada indikator target 7 persen dalam 2 tahun akan dapat dicapai.

Disharmonisasi antara BP Batam dan Pemko Batam mungkin menjadi salah satu penghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ideal, 7 persen bahkan 10 persen. Kedua institusi pemerintahan itu berjalan sendiri-sendiri dengan orieantasi yang berbeda. Tidak saling mengisi dan mendorong keberadaan masing-masing lembaga. Harusnya dua mesin dan dua nakodah dapat memacu perkembangan Batam melesat cepat, bukan mundur.

Ketika Menko Perekonomian dengan sangat meyakinkan menyatakan jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio dirangkap Walikota Batam kembali mengejutkan publik Batam. Apa sebenarnya yang sedang terpikirkan dan direncanakan pemerintah pusat terhadap Batam? Pernyataan yang nampak emosional. Mulai BP Batam Dibubarkan, tidak jadi dibubarkan dan dileburkan ke Pemko Batam dengan rangkap jabatan, Terkesan terburu-buru dan asal keluar kalimat soal penyelesaian BP Batam. Atau ada sesuatu rencana yang sesungguhnya disembunyikan oleh pemerintah pusat yang selama ini belum diketahui public dan belum mampu diwujudkan hingga saat ini?

Kalimat dualisme institusi di Batam kembali dimunculkan, seolah-olah itulah akar yang membuat Batam sulit untuk maju. Mungkin iya, mungkin tidak. Dualisme seperti apa yang dimaksudkan Menko Perekonomian tersebut. Kalau terkait kewenangan yang dibilang tumpang tindih dan sebagainya. Itu tidak lebih adalah pernyataan racun yang sengaja untuk menyesatkan publik mesti nyatanya tidak ada. Publik dibawa bayang-bayang halusinasi soal dualime lembaga dan tumpang tindih kewenangannya. Masing-masing lembaga memiliki koridor tugas dan tupoksi kerja maupun anggarannya jelas-jelas berbeda, termasuk kewenangannya. Kalaulah ada yang tabrakan itu hanya persoalan yang muncul karena egoisme sektoral. Itu tinggal bagaimana pemerintah pusat serius membuat regulasi yang mengatur antara keduanya menjadi tegas dan jelas. Sederhana dan tidak rumit! Kalau mau…!

Mungkinkah Rangkap Jabatan Walikota
Fokus public saat ini mungkin lebih banyak tertuju pada rangkap jabatan Walikota Batam yang secara ex-officio juga Kepala BP Batam. Pertanyaannya sekarang mungkinkah itu bisa dilaksanakan dengan baik? Regulasi apa yang dibuat atau dipakai oleh pemerintah pusat, yang tentu saja pijakannya harusnya peraturan perundangan di atasnya.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Paragraf 4 Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 76 Ayat (1) berbunyi :

” a, b, c dst… sampai pada poin h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana diterapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;… ”

BP Batam adalah lembaga negara non-struktural yang pimpinannya adalah pejabat negara. Secara normatif mengacu pada pasal dan ayat tersebut, maka Walikota Batam dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam. Kecuali pemerintah membuat kebijakan leg spesialis yang mengatur soal ex-officio Walikota Batam dan BP Batam berupa peraturan setingkat undang-undang agar tidak menabrak undang-undang.

Sampai hari ini belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan Menko Perekonomian terkait pernyataan jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio dirangkap Walikota Batam. Jika setingkat menteri yang mengeluarkan regulasi kebijakannya maka kondisi itu jelas melawan undang-undang pemerintahan daerah tersebut. Hal ini juga rentan akan dilakukan uji materiil oleh pihak-pihak yang meras dirugikan atas kebijakan tersebut baik ke Mahkamah Agung, atau digugat secara perdata ke P.T.U.N. Maka cerita ex-officio Kepala BP Batam rangkap jabatan oleh Walikota Batam akan panjang ujungnya.

Selain itu, Jabatan Kepala BP Batam dan Para Deputinya juga dilarang rangkap jabatan pada partai politik. Maka posisi Walikota Batam yang merupakan jabatan politik dan kebetulan adalah sekretaris partai politik tertentu di Provinsi Kepri – maka jelas akan melanggar norma. Pilihannya juga kalau dipaksakan dengan poin menabrak UU Pemerintahan Daerah, Walikota Batam harus mengundurkan diri dan melepaskan jabatan sekretaris partai politik tertentu tersebut. Konsekuensinya, Walikota Batam tidak memiliki kekuatan politik secara riil di parlemen sehingga dapat mengganggu kinerjanya.

Persoalan ex-officio jabatan Kepala BP Batam yang dirangkap Walikota Batam nampaknya masih bakal panjang jalannya. Semua pihak masih harus menunggu bagaimana realisasinya oleh pemerintah pusat karena memang perlu banyak sinkronisasi aturan supaya tidak saling tabrak dan memiliki celah hukum.

Takutnya, sengatan ex-efficio hanya iseng semata yang muncul karena kepanikan atau kondisi tertentu yang kita belum tahu. Semacam arena kesenangan bermain petasan atau kembang api yang dimainkan pada musim tahun baru atau hari raya imlek. Petir, Guntur dan badai putting beliung ternyata hanya berlalu dengan sedikit meninggalkan bekas bagi yang sudah terlanjur senang ataupun yang sudah terlanjur terluka. Ternyata sama-sama terbawa dalam fatomorgana dan eforia spontanitas sang menteri.

Seperti yang sudah-sudah, pernyataan Bubarkan BP Batam, tidak jadi bubar, dileburkan, ex-officio dan sebagainya hanya ledakan kecelakaan emosi yang tidak terkontrol ketika menghadapi tekanan tertentu. Kita semua tidak tahu, apa yang sesungguhnya direncanakan dan ingin dilakukan pemerintah pusat terhadap Kota Batam? Terlalu banyak pertanyaan yang dapat dimunculkan namun jawabannya justru di awang-awang yang sangat tinggi. Gorengan penerapaan KEK dan KEK Plus sejak akhir 2015 hingga kini kadang masih terdengar.

Sepertinya masyarakat Batam, terutama BP Batam dan Pemko Batam harus selalu mempersiapkan diri terhadap kejutan atau sengatan lainnya. Harus semakin rajin berolah raga agar detak jantung berdegub normal, jangan sampai berhenti mendadak karena sengatan yang lebih kuat. Yang jelas keberadaan BP Batam dan Pemko Batam tanpa landasan hukum yang kuat akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun. Terlalu lama, Batam dalam ketidakpastian seperti sekarang ini. Perlu keberanian mengambil sikap dan memperjuangankan konsep Batam yang terbaik dan permanen. Semoga badai segera berlalu. Semoga Batam mendapatkan ketetapan yang terbaik dengan pertimbangan dan kajian yang matang.

Batam, 17 Desember 2018


5,678 kali dilihat, 19 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending