Terhubung dengan kami

Organisasi

Ikatan Mande Saiyo (IMS) Bentuk Paguyuban Wanita Minang Batam

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.id|Batam (06/09/2018), Para wanita Minang yang ada di kota Batam, Rabu Malam (05/09/2018) berkumpul di Taman Raya menyatukan misi membentuk sebuah komunitas perempuan yang diberi nama Ikatan Mande Saiyo (IMS) Kota Batam.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh wanita Minang dan didampingi oleh Organisasi Pemuda GEMPPAR Kecamatan Batam Kota. Dalam kesempatan tersebut Wajah Batam juga turut diundang dan diharapkan sebagai wadah pembinaan komunitas.

IMS adalah sebuah komunitas paguyuban sosial yang bercita-cita menjadikan wanita khususnya untuk mendapat perlindungan dan pembinaan dari pihak-pihak Pemerintah dan lembaga-lembaga perempuan yang ada di Kota Batam disamping juga sebagai wadah sosial dan silaturrahmi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) wanita Minang serta akan menjalankan program-program ekonomi melalui berbagai kegiatan dan unit usaha. Selanjutnya IMS juga akan memberikan perlindungan hukum terhadap segala kemungkinan yang dapat menimpa keluarga dan anak-anak dalam kemasyarakatan, demikian Linda (Ketua IMS yang juga sebagai Guru di sebuah sekolah negeri di Taman Raya) mengungkapkan pada Wajah Batam.

IMS dalam waktu dekat juga akan membentuk cabang-cabang di setiap kecamatan yang ada di Kota Batam dan berharap ibu-ibu dan perempuan Minang yang ada di Kota Batam untuk bergabung yaitu dengan menghubungi Ketua dan Sekretaris IMS di nomor HP 081277671951 – 081363052235, lanjut Yuni (sekretaris) sekaligus menutup pembicaraannya.

Pada kesempatan yang sama, Dian Abadi selaku Ketua DPC Kecamatan Batam Kota mengatakan bahwa GEMPPAR sangat mendukung kegiatan dan niat ibu-ibu dan perempuan Minang ini dan siap mendampingi serta memberikan pengayoman maksimal untuk berjalannya misi komunitas IMS tersebut sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku di Kota Batam, lanjut Dian mengakhiri pertemuan tersebut.

(WB/WB212)

1,412 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Iklan

Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

IKKP Batam Akan Semarakkan Kemitraan Pembangunan Kota Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 7/3/2019 | Ikatan Keluarga Kota Pariaman (IKKP) adalah sebuah ormas yang berdiri tiga tahun lalu secara resmi malam ini Sabtu, 6 April resmi bernaung dibawah PKDP, organisasi induk masyarakat Pariaman yang ada di Kota Batam.

IKKP berdiri tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan menjadi sebuah organisasi masyarakat yang hanya bertujuan mewadahi masyarakat Kota Pariaman yang ada di Kota Batam.

Arisma Chaniago yang akrab dipanggil Oyong terpilih sebagai Ketua IKKP Batam dengan Sekretaris Yunang Sastra, dalam pelantikan yang digelar di Giant Seraya Atas bertekat akan membangun IKKP berbeda dengan IK yang ada di tubuh PKDP Batam.”IKKP juga siap menjaga keutuhan NKRI umumnya dan Kota Batam khususnya.

Anggota kami tidak berafiliasi dengan salah satu partai mana pun, malah anggota IKKP banyak yang berasal dari beragam pengurus partai,” kata Arisman Chaniago kepada awak media saat ditemui di sela kegiatan.

Hal ini, kata Arisman, sesuai dengan kesepakatan di awal pembentukan IKKP, yakni harus mampu mengayomi, melindungi dan menampung aspirasi masyarakat dalam membangun kebersamaan dan keluarga yang kompak serta dinamis.Disentil masalah pemilu 2019, Arisman menegaskan IKKP tidak melarang dan memberikan kebebasan pada kader dan anggotanya untuk memilih sesuai keinginannya.

Acara ini dihibur oleh Artis kondang minang Amri Arifin dan berbagai atraksi seperti tari piring dan pencak silat. Dan acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh Minang dari berbagai IK-IK yang bernaung di bawah Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam dan juga dihadiri oleh Walikota Pariaman yang diwakili oleh Kadisdik Pariaman Drs.kander M,Si.

Pelantikan IKKP dilakukan oleh H. Syahrul yang mewakili Ketua PKDP Batam Kompol Abu Zanar. SIK ini juga dihadiri berbagai tokoh-tokoh ormas dan OKP kota Batam, Gema Minang Antoni Lendra (Ketum), Soni Piliang (Ketua Gempar) dan Pendiri Gema Minang Suharsad yang juga sebagai CEO nya Forum Sosmed Wajah Batam yang cukup terkenal Batam dan Kepulauan Riau. (Shd)

15,142 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

DUGAAN KECURANGAN OMBUDSMAN KEPRI KEMBALI DISOROT

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID | BATAM  (27/05/2018 ) – Para peserta seleleksi KP Ombudsman RI kembali menyorot dugaan kecu8rangan yang dilakukan pansel Ombudsman RI beberapa hari lalu.
Berita Terkait : Ta’in Komari : Ada Indikasi Titipan Pejabat
 
Tain Komari. S.Sos melalui unggahannya di akun sosial media pribadinya untuk kedua kalinya mengirim Surat Terbuka yang dialamatkan kepada ketua Ombudsman RI
Bpk. Prof. Amzulian Rifai, SH. LLM. PHD (27/5/2018).
Dalam surat terbuka tersebut dinyatakan bahwa ada temuan-temuan untuk memperkuat dugaan tersebut antara lain

  1. Bahwa pada saat registrasi kehadiran untuk mengikuti TES TERTULIS tanggal 22 Mei 2018, seorang calon HERMAN PRASETYO, SE.Ak. MM. tidak mampu menunjukkan ijazah asli, dan menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan berada di Jakarta dan gak mungkin dapat ditunjukkan pada hari tersebut. LOGIKAnya Sdr. Herman Prasetyo langsung didiskualifikasi karena dalam pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 18 Mei 2018 jelas-jelas peserta diwajibkan menunjukkan KTP asli, Ijazah Asli, SKCK asli dan lainnya pada saat mau mengikuti ujian tertulis tersebut. Namun Sdr. Herman Prasetyo tetap diperkenankan mengikuti ujian tertulis, bahkan secara hitungan waktu sangat tidak mungkin mampu menunjukkan ijazah asli karena berada di jakarta, yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian TES TERTULIS dan berhak mengikuti tes selanjutnya.

Hasil penelusuran yang kami temukan bahwa Sdr. HERMAN PRASETYO adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah Provinsi Kepri dengan jabatan SEKRETARIS Kantor KESBANGPOL & LINMAS PROVINSI KEPRI. Sebuah jabatan yang cukup prestisius dalam karier sebagai ASN karena selangkah lagi dapat menduduki jabatan Kepala Dinas/OPD. Dalam hal pendapatan ‘take home pay’ dapat mencapai 20 sampai 25 juta rupiah perbulan bahkan lebih.
Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi kami peserta lainnya, mengapa Sdr. HERMAN PRASETYO yang sudah memiliki jabatan prestise dengan pendapatan cukup besar justru mengikuti seleksi jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri yang pendapatannya jauh lebih kecil berkisar 10 sampai 15 juta perbulan. Dari pandangan karier sebagai ASN, Herman Prasetyo juga masih memiliki kesempatan merai jabatan-jabatan struktural lainnya. Sangat rugi jika dibandingkan dengan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri yang hanya sampai 5 tahun.
Jadi apa orientasi Sdr. HERMAN PRASETYO ikut dalam seleksi CALON KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KEPRI sangat patut digali dan pertanyakan lebih dalam..? Apakah yang bersangkutan benar-benar menginginkan jabatan KP Ombudsman tersebut atau ada maksud lain…? Monggo silahkan, Ketua Ombudsman RI dan Komisioner lainnya menilai sendiri, jika unsur pemerintah yang menjadi Kepala Perwakilan, Ombudsman Provinsi Kepri apakah akan mampu memenuhi ekspekstasi publik dan berjalan sebagaimana mestinya..?’ karena status yang bersangkutan masih ASN, kecuali dia keluar dari ASN.

  1. Bahwa pada saat dilaksanakan TES TERTULIS tersebut, beberapa kejanggalan yang seperti disengaja PANSEL untuk memberikan ruang dan toleransi kepada seorang calon yang melanggar tata tertib ujian. Pansel sebelumnya sudah menyampaikan bahwa peserta dilarang meninggalkan tempat ujian sampai waktu ujian habis, ujian yang dilakukan dua sesi pilian dan isian akan diberikan waktu jedah istirahat selama 15 menit dengan masing-masing ujian 60 menit dan 45 menit. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal hanya diperbolehkan menyerahkan kepada Pansel dalam waktu kurang dari 5 menit dari waktu ujian berakhir.

Kenyataannya menimbulkan kejanggalan, Pansel mempercepat waktu istirahat hanya menjadi 5 menit dari yang semestinya 15 menit sebagaimana pembacaan tata tertib oleh pansel sebelum ujian dimulai. Selain itu, dua peserta mengumpulkan hasil ujian pada hitungan waktu di sekitar 10 menit sebelum waktu ujian berakhir, yakni Sdr. LAGAT PARROHA PATAR SIADARI, SE, MH. yang kemudian disusul Sdr. ARHAM.
Maka semestinya keduanya diberikan sanksi DISKUALIFIKASI karena melanggar tata tertib ujian yang sudah dibacakan Pansel sebelumnya. Nyatanya mereka berdua justru termasuk yang dinyatakan lulus TES TERTULIS dan mengikuti tes selanjutnya. Jadi ada apa dengan Pansel ini..?
Penelusuran lebih lanjut ternyata, Sdr. LAGAT PARROHA PATAR SIADARI siang itu tanggal 22 Mei 2018 harus mengikuti Tes Psikologi Seleksi CALON BAWASLU PROVINSI KEPRI di Mapolda Kepri. Sehingga ada kemungkinan Pansel yang memangkas waktu istirahat dari 15 menit menjadi hanya 5 menit dan memberikan toleransi penyerahan hasil ujian 10 menit sebelum waktu habis adalah suatu bentuk bantuan khusus Pansel kepada Sdr. LAGAT PARROHA PATAR SIADARI agar dapat segera pergi ke Mapolda Kepri untuk mengikuti Tes Psikologi seleksi Calon Bawaslu Provinsi Kepri tersebut.
Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Sdr. LAGAT PARROHA PATAR SIADARI tidak memiliki kemantapan dan keseriusan untuk menduduki Jabatan KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KEPRI, dengan menduakan niat mengikuti seleksi posisi jabatan di kelembagaan lainnya. Di Seleksi Bawaslu, Sdr. Lagat juga lulus.

  1. Sementara, Sdr. Azwardi, Ssos. MH – kami belum memiliki referensi apa-apa karena menang tidak mengenal yang bersangkutan lebih dalam.

Demikian surat pengaduan lanjutan sebagai kelengkapan laporan dan pengaduan sebelumnya tertanggal 25 Mei 2018, sehingga sebagai usulan kami dalam surat pengaduan pertama itu dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan melakukan ujian terhadap 10 calon yang sudah lolos seleksi, kecuali tiga nama yang jelas-jelas tidak melanggar dan tidak memenuhi ketentuan dipersyaratkan pansel, demikian Tain Komari, SS
Dalam hal yang sama, Amir Mahmud. SH yang juga sebagai salah satu peserta ketika media ini mengkonfirmasi bahwa Ujian tertulis yang berlangsung saat itu memang penuh kejanggalan-kejanggalan dan dirasa Pansel KP Ombudsman Kepri seharusnya di ulang demi pelaksanaan transparansi dan akuntabilitasi dalam mendapatkan KP Ombudsman yang benar-benar sesuai sebagaimana yang diharapkan.
 
 

4,001 kali dilihat, 9 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

10 Calon Ombudsman Kepri Yang Lolos Seleksi Persyaratan Administrasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID | BATAM (20/05/2018 ) – Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, kembali membuka lowongan kerja terbaru.
Kali ini, Ombudsman RI mengundang putra-putri terbaik WNI yang memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam membenahi sektor pelayanan publik di Indonesia untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Perwakilan. Penutupan pendaftaran lowongan kerja pada 11 Mei 2018 mendapatkan 10 peserta yang lolos dari seleksi administrasi dari perwakilan Propinsi Kepulauan Riau.
Sebanyak 10 orang peserta yang dinyatakan lolos persyaratan administrasi oleh Pansel Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018 di Jakarta adalah sebagai berikut:

  1. Amir Mahmud, S.Ag, MH, CLA
  2. Arham
  3. Azwardi, S.Sos, MH
  4. Dr. Razaki Persada, SE, Msi
  5. DR. Esy Faishal Muttaqin, S.Sos, SH, MH, CPL
  6. H. Ramsus, S.Sos
  7. Herman Prasetyo, SE.Ak, MM
  8. Lagat Parroha Patar Suadari, SE, MH
  9. Tain Komari, SS
  10. Yudi Kornelis, SH, M.Hum

Peserta yang lolos ujian seleksi akan melaksanakan ujian selanjutnya yaitu ujian tertulis yang akan diadakan pada tanggal 22 Mei 2018, di Graha Pena, Batam.

Masyarakat juga dapat memberikan masukan terkait calon-calon tersebut melalui
[email protected] dengan menuliskan subyek email Masukan Calon Kaper 2018, selambatnya Selasa tanggal 22/5/2018 pukul 12.00 WIB.
Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 

4,412 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Perkembangan VIRUS CORONA

Komentar Facebook

Trending