Terhubung dengan kami

Batam

Suara Caleg Perempuan (Bag.I): Walikota Batam Harus Netral

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – 10/3/2019 | Pemilu Legislatif dan Pilpres 17 April 2019 sudah diambang pintu, dan para kontestan pemilu mulai jor-joran mengiklankan dirinya dan dukungannya tak terkecuali paslon pilpres, hal ini terlihat mencolok di kota Batam dengan bertaburannya baliho paslon 01 Jokowi-Ma’ruf di seantero kota Batam.

Dengan semaraknya taburan baliho calon legislatif maupun calon presiden yang tak tertata dan perlu dipertanyakan keberadaan Bawaslu dan KPU di kota Batam ini, demikian Sarah mengungkapkan kepada awak media WB dibilangan Legenda Malaka Sabtu, 9/3/2019 lalu.

Uniknya dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh PKPU maupun Undang-undang Pemilu, kepala daerah di Batam seolah tak tersentuh atau karena tak ada yang melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang berjibun, dimana yang nyata saat ini adalah taburan baliho Walikota mengkampanyekan Paslon nomor urut 01 (JM).

Dalam baliho tersebut terpampang nyata foto Paslon 01 dan terdapat juga foto Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Walikota Batam dan wakilnya HM. Rudi dan Amsakar Ahmad. Yang jadi pertanyaan apakah itu merupakan sebuah himbauan atau sosialisasi sesuatu kepentingan pemerintah Batam ? Karena jika hal itu benar maka hendaknyalah disitu terpampang foto Jokowi dan Yusuf Kala, bukan dengan Amin Ma’ruf ! Dan perlu juga dipertanyakan biaya pencetakannya dari APBD atau Pribadi ? Ungkap Sarah yang juga sebagai Caleg PKB Dapil Batam IV (Sekupang-Belakang Padang) Nomor Utut 7.

Ketika wajahbatam.id meminta pendapat Rina Silfya, S.Pd (PPP-caleg DPRD dapil Batam Kota – Lubuk Baja) mengatakan bahwa merujuk Pasal 282 juncto Pasal 386 juncto Pasal 547 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, HM. Rudi dapat diduga melakukan pelanggaran tentang Pasal-pasal yang mengatur soal netralitas ASN tersebut.

Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 282 (berbunyi) pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, demikian Rina Silfya, S.Pd.

Ketika WB meminta tanggapan ke Bawaslu dan KPU Batam, dari empat orang yang telah dihubungi tidak satupun yang memberi jawaban. (shd)

60,650 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Mr.Tom: PT. HUI Buang Limbah Tengah Malam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/7/2019 | Batam yang sedang giat membangun disegala bidang akhir-akhir ini selalu heboh tentang permasalahan limbah, hingga masyarakat Batam sekarang menjuluki Batam adalah Kota Limbah. Hal ini disampaikan Mr. Tom, ketua bidang Lingkungan Hidup Majelis Rakyat Kepri (MARAK) kepada Wajah Batam di Sekretariatnya yang berlokasi di bilangan Kampung Tua Belian Batam Centre Jumat, 19/7/2019.

Dalam menjalankan kontrolnya dibidang lingkungan hidup, MARAK mendapatkan temuan dari warga yang tinggal dilingkungan PT. HUI yang berada Diseputar Batam Centre, dimana perusahaan tersebut diduga melakukan pembuangan limbah melalui saluran air yang mengalir tak jauh dari perumahan penduduk.

Tonton video

 

Tom mengatakan bahwa pembuangan sisa hasil produksi yang diduga sebagai limbah tersebut biasanya dilakukan pada tengah malam dan hal ini MARAK akan menindaklanjutinya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait segala perizinannya setelah melakukan konfirmasi dengan Mr.T sebagai Pimpinan perusahaan HUI.

Berita ini diterbitkan masih berupa informasi dan awak media WB telah mengkonfirmasi Mr.T tapi tidak bersedia menjawabnya. (TimWb)

4,460 kali dilihat, 2,069 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Federasi NGO 369 Ancam Lapor Ke Kejaksaan Jika Gelper Tetap Beroperasi

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 17/7/2019 | Federasi NGO 369 yang merupakan aliansi dari belasan aktifis penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengirim surat pengaduan dan laporan ke Kapolresta Barelang Kota Batam tertanggal 2 Maret 2019 lalu.

Dalam pelaporan tersebut Federasi NGO 369 melaporkan seluruh perusahan Gelper di kota Batam terkait temuan di lapangan oleh tim yang di bentuk oleh F-NGO 369 antara LSM, Media dan Pengacara yang tergabung di Federasi NGO 369.

Mengutip pernyataan dari F-NGO bahwa tim Pokja yang dibentuk mendapatkan temuan bahwa Permainan Ketangkasan (Gelper) dalam menjalankan usahanya dengan modus penukaran rokok dengan uang diluar area permainan yang diberikan pada orang tertentu, dan sejak tahun 2018 berdasarkan hasil Audience tim dgn BPM Batam, bahwa semua izin Gelper yg di keluarkan tidak berlaku karena sudah ada peraturan baru dimana izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Atas temuan tersebut, F-NGO menyimpulkan bahwa arena permainan ketangkasan yang diperuntukkan secara umum adalah arena permainan anak-anak dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Dari pantauan tim F-NGO, Gelper ini banyak menyalahi aturan dimana aktifitas usahanya banyak yang berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman warga, disamping tidak adanya penteraan mesin permainan oleh pemerintah secara berkala sehingga penyelenggara atau pengusaha dapat melakukan pengaturan mesin untuk pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, dan hal ini disinyalir dilakukan oleh seluruh pengusaha Gelper yang masih beroperasi saat ini.

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

F-NGO melalui jubirnya Herwin Koto mengatakan melalui izin salinan unggahan statusnya di akun FB Federasi Ngo bahwa hasil temuan di lapangan oleh timnya pengusaha tersebut telah melakukan penyuapan kepada oknum-oknum terkait setiap bulannya, dan ini adalah merupakan Gratifikasi yang diharamkan dalam UU pemberantasan Korupsi.

Berkenaan dengan laporan ke Polresta Barelang yang sudah berjalan dua Minggu dan belum memperlihatkan tindakan apapun, maka Federasi NGO 369 dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Kejaksaan dan tim saber pungli, demikian disampaikan kepada media Wajah Batam Rabu, 17/7 melalui massengernya. (TimWB)

15,259 kali dilihat, 1,209 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Pemberantasan “Judi Kedok Permainan Ketangkasan” Terkesan Main-main

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM Р16/7/2019 | Permainan ketangkasan yang disinyalir disulap menjadi ajang perjudian dikota Batam terkesan berjalan lancar tanpa ada rasa bersalah dari pihak-pihak penyelenggara. Hal ini dapat dilihat dari gemerlapnya malam yang tak pernah redup dan seolah protes masyarakat dan keberadaan aparat hukum seolah tidak ada artinya oleh penyelenggara salah satu jenis hiburan malam ini sebagaimana laporan tim WB disalah satu kawasan  Belian Batam Centre, Senin 15/7 (23.30 wib)

Kenyataan ini juga terlihat saat RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Kota Batam dimana dari 30 lebih pengusaha hiburan karaoke dan Gelper yang diundang hanya 3 orang pengusaha saja yang datang mewakili perusahaan.

Dugaan daftar perusahaan yang mengantongi izin permainan ketangkasan

Dalam RDP tersebut, perwakilan pengusaha Karoeke mengakui ada praktek permainan bola pimpong, namun BPM-PTSP mengatakan bahwa permainan seperti bola pimpong tersebut bukan judi dan tidak ada kaitannya dengan Pengawasan Pemko Batam, padahal Perda nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyebutkan bahwa Ketangkasan Bola termasuk bagian dari hiburan. “Sungguh hal yang cukup menarik pernyataan tersebut padahal dalam RDP tersebut tidak ada satupun yang bertanya dan mempersoalkan tentang judi”, cuitan salah satu anggota DPRD Kota Batam, Uba Inga Sigalingging diakun facebooknya.

Uba Juga mengatakan bahwa dari penjelasan bagian Pengawasan Pemko Batam dalam RDP tersebut terkesan hanya sebagai “Humas Perusahaan Gelper” dari pada pengawas Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan lain dari bagian Pengawasan BPM-PTSP bahwa ada 39 Gelper yang beroperasi dan penjelasan Kepala Badan BP2RD, dari 39 Gelper, hanya 10 yang membayar pajak dan selebihnya masih perlu diungkap agar tidak merugikan negara serta merusak moral generasi bangsa dengan penyelubungan perjudian dengan modus permainan ketangkasan ini.

Menariknya ketika awak media ini meminta tanggapan dari beberapa aktifis LSM (E dan F) yang pernah mendapatkan “jatah” bulanan dalam pengoperasian permainan ketangkasan ini, mereka membenarkan bahwa hal tersebut memang dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh pengelolanya.

Dari pantauan awak media ini, hiburan ketangkasan yang ada dikota Batam ini masih tetap berjalan dan gemerlap hiburan ini memberikan kesan aparatur negara kurang serius dalam menangani pelanggaran aturan yang disorot masyarakat dibanyak media sosial khususnya di Group Sosmed Wajah Batam.

16,203 kali dilihat, 1,281 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending