Terhubung dengan kami

Politik

Prabowo Menandatangani 17 Poin Pakta Integritas

Prabowo Subianto hadir dalam acara Ijtima Ulama II dan menandatangani Pakta Integritas.

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.id | Jakarta (16/09/2018), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) mengadakan agenda Ijtima Ulama II yang berlangsung di Grand Cempaka Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (16/09/2018).

Prabowo Subianto turut hadir dalam acara Ijtima Ulama II tersebut, hal ini membuktikan bahwa ia serius dan mempunyai komitmen menjadi calon Presiden. Dalam acara tersebut GNPF Ijtima Ulama menyodorkan Pakta Integritas kepada Prabowo Subianto. Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan antara Prabowo Subianto dan Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak.

Adapun isi 17 Poin Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Prabowo Subianto adalah sebagai berikut:

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.

3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.

4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umum beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.

5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Ummat Islam), secara adil untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.

8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.

9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya.

10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.

12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan.

13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan.

14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.

15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212 dan 313 yang pernah/sedang menjalani proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar yang pernah tersangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang mengalami penzaliman.

17. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.


Turut hadir dalam penandatanganan adalah Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Waketum Gerindra Fadli Zon.

(WB/STR/INT)

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pertemuan Aneh Di Golden Prawn Bengkong Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 19/3/2019 | Kejadian unik di Golden Prawn yang berlangsung pukul 11.00 WIB hingga saat berita ini diterbitkan media WB masih berlangsung dan hal ini menjadikan banyak pertanyaan dikalangan PNS yang mana kehadiran mereka tidak diketahui atas undangan siapa dan tujuan apa.

Berdasarkan pantauan dan informasi yang diperoleh WB dari sumber yang dipercaya bahwa para ASN diundang melalui lisan oleh pimpinan diinstansinya masing-masing dengan tujuan hanya makan-makan saja.

Pengunjung harus titipkan HP dan elekteonik lainnya.

Uniknya mereka diwanti-wanti tidak boleh membawa Handphone, kamera atau alat perekam lainnya, bahkan sebagaimana kejadian kegiatan di salah satu dinas beberapa hari lalu bahkan sampai cek body untuk memastikan undangan tidak membawa apapun yang berbentuk elektronik berperekam.

Informasi juga masuk dari beberapa sumber bahwa ada sejenis intervensi dan ancaman dimana para ASN dipaksa untuk milih salah satu paslon Presiden, jika tidak maka preskon mereka dari daerah tidak cair dan dana untuk daerah tidak dicairkan oleh pusat, demikian disampaikan melalui WhatsApp kepada awak WB yang siang ini juga mengintip kegiatan diseputar Golden Prown Bengkong Kota Batam yang dijaga sangat ketat.

Pada kesempatan lain, malam sebelumnya juga ada kegiatan yang sama diselenggarakan untuk RT RW dibilangan Bengkong Sadai dan sempat diliput kamera tersembunyi oleh warga (EK) yang dikirimkan ke WB.

Demikian juga informasi dari warga R, kejadian pada malam yang sama di  perumahan Pesona Asri dan Marbela yang dihadiri banyak RT dan RW, pada acara undangan disambut oleh pejabat dan caleg salah satu partai yang meminta dukungan agar diperumahan tersebut bisa “diwarnakan” dengan salah satu warna partai yang melalui instruksi langsung dari pejabat tinggi batam tersebut mereka membagi-bagikan amplop yang berisi ratusan ribu rupiah perorang.

Sekembalinya dari sana mereka juga kembali ke perumahan Pesona Asri dengan memberikan bantuan 10 juta untuk fasum diperumahan tersebut, demikian R menyampaikan berita ini via WhatsApnya. (wb212)

147,217 kali dilihat, 9,150 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Mak-Mak Kecewa di Prabowo Menyapa

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 13/3/2019 | Mega Wisata Ocarina terlihat diserbu para pendukung dan simpatisan Prabowo Subianto, paslon Capres dengan nomor urut 02 yang hadir hari ini Rabu, 13/3/2019 pada acara Prabowo menyapa mansyarakat Batam Kepulauan Riau.

Wajah Batam yang akan melakukan tayangan Live terkendala karena kendala signal. Pada kesempatan tersebut oleh karena banyak masyarakat yang hadir dilokasi acara dan meminta agar mereka diliput WB maka kru WB mencoba bertanya kepada para pengunjung. Tapi kenyataan yang ditemui adalah hampir semua HP Android tidak bisa on air kecuali HP yang tidak Android (red: jadul).

 

Sebagian besar masyarakat merasa kecewa karena tidak bisa berkomunikasi baik melalui sosial media maupun komunikasi telephon langsung.

Pada kesempatan lain teriak Prabowo..Prabowo menggema di Pantai Ocarina Batam dan dalam acara ini Prabowo dalam orasinya mengatakan “Saya bersumpah akan melindungi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia” dan dengan sikap patriotnya Prabowo juga mengatakan bahwa “Jangan pernah takut untuk menggapai kemerdwkaan, karena masyarakat Indonesia sudah selalu membebaskan bangsa ini dari penjajahan mulai dari Belanda, Jepang dan lainnya” demikian Prabowo Subianto. (Shd)

191,547 kali dilihat, 233 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Suara Caleg Perempuan (Bag.I): Walikota Batam Harus Netral

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 10/3/2019 | Pemilu Legislatif dan Pilpres 17 April 2019 sudah diambang pintu, dan para kontestan pemilu mulai jor-joran mengiklankan dirinya dan dukungannya tak terkecuali paslon pilpres, hal ini terlihat mencolok di kota Batam dengan bertaburannya baliho paslon 01 Jokowi-Ma’ruf di seantero kota Batam.

Dengan semaraknya taburan baliho calon legislatif maupun calon presiden yang tak tertata dan perlu dipertanyakan keberadaan Bawaslu dan KPU di kota Batam ini, demikian Sarah mengungkapkan kepada awak media WB dibilangan Legenda Malaka Sabtu, 9/3/2019 lalu.

Uniknya dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh PKPU maupun Undang-undang Pemilu, kepala daerah di Batam seolah tak tersentuh atau karena tak ada yang melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang berjibun, dimana yang nyata saat ini adalah taburan baliho Walikota mengkampanyekan Paslon nomor urut 01 (JM).

Dalam baliho tersebut terpampang nyata foto Paslon 01 dan terdapat juga foto Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Walikota Batam dan wakilnya HM. Rudi dan Amsakar Ahmad. Yang jadi pertanyaan apakah itu merupakan sebuah himbauan atau sosialisasi sesuatu kepentingan pemerintah Batam ? Karena jika hal itu benar maka hendaknyalah disitu terpampang foto Jokowi dan Yusuf Kala, bukan dengan Amin Ma’ruf ! Dan perlu juga dipertanyakan biaya pencetakannya dari APBD atau Pribadi ? Ungkap Sarah yang juga sebagai Caleg PKB Dapil Batam IV (Sekupang-Belakang Padang) Nomor Utut 7.

Ketika wajahbatam.id meminta pendapat Rina Silfya, S.Pd (PPP-caleg DPRD dapil Batam Kota – Lubuk Baja) mengatakan bahwa merujuk Pasal 282 juncto Pasal 386 juncto Pasal 547 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, HM. Rudi dapat diduga melakukan pelanggaran tentang Pasal-pasal yang mengatur soal netralitas ASN tersebut.

Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 282 (berbunyi) pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, demikian Rina Silfya, S.Pd.

Ketika WB meminta tanggapan ke Bawaslu dan KPU Batam, dari empat orang yang telah dihubungi tidak satupun yang memberi jawaban. (shd)

58,861 kali dilihat, 68 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending