Terhubung dengan kami

Politik

Ulama : Ijtima Ulama Tetap Independen dan Kontrol Pemerintah

“Ulama tegas dan tetap independen walaupun Prabowo Sandi menang di Pilpres, jangan dibawa ke pemerintahan, kita harus mengevaluasi. Posisi ulama adalah sejajar seperti MPR, bahkan di atas pemerintah,” ujar Siddik.

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | Batam (21/09/2018), Ijtima Ulama II resmi menyatakan GNPF Ulama dan presentatif Ulama serta tokoh nasional mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres mendatang.

“Poin-poin dalam pakta integritas merupakan murni dari resolusi umat Islam atas permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Seperti melanjutkan amanat reformasi yaitu penegakan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu.” Ungkap mantan Denjen Kopasus itu.

“Tadi ada 17 point dalam pakta integritas, semuanya adalah demi bangsa negara, rakyat dan semua agama jadi benar-benar saya menyampaikan penghargaan kepada Ijtima Ulama II atas komitmen mereka untuk kepentingan bangsa dan negara rakyat Indonesia seluruhnya, memperjuangkan kepentingan yang besar menegakkan keadilan demi rakyat Indonesia,” ujarnya

Kendati demikian, dalam pakta integritas tersebut tidak disebutkan secara eksplisit soal korupsi. Hal itu disayangkan Ketua Umum Dewan Da’wah Ustaz Mohammad Siddik. Menurutnya, banyak pejabat atau kepala negara yang melakukan korupsi baik dengan sadar atau tanpa disadari.

“Saya kira (17 point pakta integritas) sudah cukup komprehensif, dasarnya sudah ada di good goverment. Namun sebaiknya ada pihak yang mengusulkan soal point korupsi,” ujar Siddik seperti dikutip wajahbatam.id via wartapilihan.com di Jakarta, Senin (17/09).

Karena itu, lanjut Siddik, dewan da’wah akan tetap melakukan fungsi kontrol terhadap pasangan Prabowo-Sandi jika nantinya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Ia menyarankan agar Ijtima Ulama digelar setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.

“Meski Prabowo-Sandi menang, ulama tetap independen, jangan dibawa ke pemerintahan, kita harus mengevaluasi. Posisi ulama adalah sejajar seperti MPR, bahkan di atas pemerintah. Kalaupun ada satu yang menjadi menteri, itu sudah biasa,” ungkap Siddik.

Selain soal korupsi, kata Siddik, banyak rentetan persoalan lainnya yang menjadi catatan ulama di bawah kepemimpinan Jokowi. Diantaranya narkoba, gerakan separatis, derasnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia, bahaya laten komunis, Sumber Daya Alam mengalir ke luar, dan kriminalisasi terhadap ulama serta rakyat yang kritis terhadap pemerintah.

“Gerakan seperti ini tidak menutup kemungkinan ada proksi dari negara ketiga seperti Australia, Cina dan Amerika. Karena mereka tidak tulus terhadap kemerdekaan Indonesia. Mereka iri terhadap kekayaan Indonesia. Dibuatlah Islamophobia. Sehingga orang Islam takut terhadap keislamannya sendiri, ini yang perlu kita ingatkan,” terang mantan Director Islamic Development Bank (IDB) ini.

Siddik menandaskan, jika pasangan Prabowo-Sandi mendapat amanah dari rakyat Indonesia, maka harus mendukung Undang-Undang yang berpihak terhadap rakyat. Jika mampu, dapat memformulasikan nilai-nilai syariat ke dalam legislasi nasional bersama DPR RI.

“Pemerintah harus mampu mengedukasi dan evaluasi hukum syariat. Sebab, banyak yang disalahpahami. Sehingga banyak Perda-Perda (peraturan daerah) yang dihapus. Padahal, Perda tersebut memberikan banyak kemaslahatan,” pungkasnya.

(WB/IYs/INT)

79 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Oknum RT dan Petugas PKH Intervensi Warga Untuk Berpihak Pilih Caleg Nya

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 16/4/2019 | Belasan mak-mak warga Baloi Kota Batam mendatangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Komplek Ruko Aku Tahu Sei. Panas malam tadi Senin, 15 April 2019 sekitar pukul 18.00 WIB menyampaikan keluhannya atas intervensi oknum RT dan PKH yang mereka alami.

Menurut keterangan warga bahwa mereka didatangi oleh oknum perangkat RT dan PKH yang menyampaikan bahwa warga harus memilih caleg-caleg dari partai Nasdem jika masih mau menerima bantuan PKH. Salah satu warga juga mengatakan bahwa diduga sudah ada nama warga yang dicoret dan tidak terdapat lagi namanya sebagai penerima bantuan.

Dalam pertemuan warga dengan pengurus PPP disinyalir ada indikasi tekanan dan intervensi yang mereka alami dan hal ini dibuktikan dengan kiriman SMS dari oknum perangkat RT ke salah satu warga dengan memerintahkan pilihan warga harus ke salah satu Partai peserta pemilu beserta seluruh caleg nya.

Berikut isi SMS via WhatsApp yang diterima warga:

Pengurus PPP dalam hal ini juga telah menghubungi pihak RT, PKH dan Lurah yang pada kesempatan itu berencana akan hadir di kantor PPP pada sore tersebut, tapi setelah ditunggu beberapa jam tidak ada konfirmasi lanjut akan kehadiran mereka.

Tonton video pengakuan warga !

Ketua DPC PPP Erizal T, SE. MM yang hadir setelah kedatangan warga tersebut mengatakan pada Wajah Batam bahwa pengaduan warga simpatisannya akan ditampung dan akan dilakukan kajian lebih lanjut “semwntara ini kita jadikan catatan penting dulu, karena kami lagi konsentrasi dalam persiapan pemilu yang tinggal 2 hari lagi” demikian ulasana Erizal T. (shd)

79,030 kali dilihat, 8 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Politik

Money Politik Menjelang Pencoblosan Di Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 15/4/2019 | Beredarnya berita video timses caleg yang bagi-bagi uang di medsos mencoreng pesta demokrasi 2019 yang dua hari lagi akan digelar (17/3) Dalam video tersebut terlihat seorang wanita bagi-bagikan uang yang diduga timses NN dan AS caleg DPRD Propinsi dari Gerinda.

Bawaslu yang dikonfirmasi oleh media WB via WA hingga tulisan ini diterbitkan belum memberikan jawaban dan klarifikasi.

Menurut informasi dari beberapa pihak melalui medsos, bahwa Bawaslu sudah melakukan investigasi dan sudah bertemu dengan beberapa saksi yang menerima uang tersebut. ”

 

Ketua Bawaslu Kota Batam Syailendra Reza Irwansyah Rezeki mengatakan kepada WB via WhatsApp nya bahwa hingga saat ini Bawaslu belum menerima laporan dari staff Bawaslu Batam. dan NN sebagai caleg yang dituduhkan bermain money politik yang menghebohkan Batam ini belum bisa memberikan jawaban ketika dikonfirmasi oleh tim WB.(timwb)

11,925 kali dilihat, 16 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Caleg Gerindra, Anwar Anas Laporkan Bawaslu Batam Ke DKPP

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 29/3/2019 | Salah satu peserta Pemilu dari Partai Gerindra, Anwar Anas dan kuasa hukumnya Amir Mahmud Lubis akan melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Oknum Satpol: “Mas (K) Adalah Kepercayaan Penguasa Kota Batam, Wali Kota”

Pasalnya, dalam surat pemberitahuan Bawaslu Kota Batam tentang status laporan yang dilakukan Anwar Anas disebutkan laporan dihentikan di tingkat Gakkumdu Kota Batam dan memberikan rekomendasi kepada KASN pemerintah kota Batam dengan alasan pasal yang disangkakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

 

” Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam hanya merekomendasikan kasus dugaan tindak pidana pemilu oknum Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Batam, berinisial IT ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saja” kata Anwar Anas

IT yang berstatus ASN tersebut dilaporkan oleh Anwar Anas terkait dugaan mengkampanyekan salah satu caleg Nasdem di kecamatan Sei. Beduk dengan menggunakan seragam lengkap dinas Satpol PP.

Selain itu, kuasa Hukum Anwar Anas, Amir Mahmud menilai proses pemeriksaan belum sesuai aturan.

“Hasil pemeriksaan itu menurut kami belum didasarkan pada proses pemeriksaaan yang seharusnya menurut undang-undang pemilu dan peraturan  perundang-undangan pelaksanaannya,” tulisnya dalam keterangan pers yang diterima WAJAHBATAM.ID

Amir pun menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu kota Batam gagal mematuhi ketentuan peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu yang mengharuskan kehadiran penyidik dan jaksa dalam pemeriksaan saksi, pelapor, dan terlapor.

“Dan patut diduga ini telah memberikan andil besar dan mendasar terhadap rangkaian penyelidikan, pembahasan, dan rapat pleno dalam menentukan hasil akhir pemeriksaan laporan klien kami,” ujarnya.

Anwar Anas pun menambahkan bahwa, sampai dengan saat ini pihaknya masih menyiapkan berkas pengaduan ke DKPP.

“Sampai saat ini, Pak Amir Lubis selaku kuasa hukum masih menyiapkan berkas pengaduan yang akan disampaikan kepada DKPP, sebab meskipun langit runtuh, keadilan dan kejujuran harus ditegakkan,” tutupnya. (Aa)

29,688 kali dilihat, 8 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending