Terhubung dengan kami

Politik

Djoko Edhi: “Lebih Baik Khilafah Daripada PKI” 

Kalau saya suruh milih PKI atau Khilafah, saya pilih Khilafah. PKI jelas makar, bunuh 7 jenderal, khilafah baru gagasan. Tak pakai makar,” demikian cuitannya, baru-baru ini.

Diterbitkan

pada

Djoko Edhi Abdurrahman

WAJAHBATAM.ID | Jakarta (21/09/2018) – Mantan Anggota DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman mengaku akan memilih paham khilafah ketimbang paham komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) ketika hanya ada dua pilihan di hadapannya. Kedua paham ini, sebagaimana kita ketahui adalah paham yang mendapat “tempat sendiri” di kalangan tertentu.

Sebut saja paham khilafah “dimiliki” oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun keduanya sama-sama sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dinilai bertentangan dengan konstitusi yang ada.

Akan tetapi, walau keduanya sudah dibubarkan dengan masing-masing kekuatan hukumnya, HTI dan PKI tentu berbeda dalam memperjuangkan keinginannya. PKI, dalam sejarah pernah memberontak. Sedangkan HTI tidak pernah memberontak. Inilah yang menjadi alasan Edy untuk memilih khilafah.

Kalau saya suruh milih PKI atau Khilafah, saya pilih Khilafah. PKI jelas makar, bunuh 7 jenderal, khilafah baru gagasan. Tak pakai makar,” demikian cuitannya, baru-baru ini.

Selain itu, ia yang juga merupakan orang Nahdlatul Ulama mengaku menyukai Front Pembela Islam (FPI). Kesukaannya ke FPI karena ormas tersebut dinilai mampu berdakwah secara nahi munkar.

“Saya suka FPI karena mampu berdakwah nahi munkar (menolak kejahatan). NU tak mampu melakukan nahi munkar. NU cuma mampu berdakwah amar makruf (mengajak ke kebaikan).”

(WB/Sampono/INT)

148 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Utama

Prabowo Subianto Diduga Terlibat Lakukan Makar

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Selasa, 21/5/2019 |
Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra diduga terlibat melakukan makar dan disinyalir merupakan salah satu terlapor yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus makar yang menjerat Eggi Sudjana beberapa hari lalu. Kabar tersebut  juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sebelum adanya klarifikasi bahwa Prabowo memang akan mulai diperiksa tapi tidak menjadi saksi ataupun terlapor.

“Kami sudah terima, dikirim tadi pukul 01.30 WIB. Salinan itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut,” kata Dasco melalui sambungan telepon yang dilansir WB dari CNNIndonesia.com Selasa (21/5).

Dalam salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo selaku terlapor dibuat pada 19 April lalu. Lantas, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SPDP pada 17 Mei.

Menurut isi salinan SPDP itu, pasal yang dituduhkan adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.
SPDP perkara dugaan makar. (Dok. Istimewa)

Penyidik menyatakan Prabowo bersama-sama dengan Eggi sudjana diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara / makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.

Sufmi Dasco Ahmad membantah penerbitan SPDP itu dibuat sebagai bentuk dimulainya penyidikan terhadap Prabowo terkait kasus makar.

Dasco mengatakan yang benar adalah SPDP atas nama Eggi Sudjana. Menurut dia, Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor dalam kasus Eggi Sudjana. Namun, status Prabowo bukan tersangka.

“Pak Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor, tapi statusnya bukan tersangka bahkan juga bukan saksi,” ujarnya.

Catatan Redaksi CNNIndonesia.co: Judul berita ini direvisi setelah klarifikasi pihak terkait.(timwb/ayp/ayp)

28,004 kali dilihat, 31 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Oknum RT dan Petugas PKH Intervensi Warga Untuk Berpihak Pilih Caleg Nya

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 16/4/2019 | Belasan mak-mak warga Baloi Kota Batam mendatangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Komplek Ruko Aku Tahu Sei. Panas malam tadi Senin, 15 April 2019 sekitar pukul 18.00 WIB menyampaikan keluhannya atas intervensi oknum RT dan PKH yang mereka alami.

Menurut keterangan warga bahwa mereka didatangi oleh oknum perangkat RT dan PKH yang menyampaikan bahwa warga harus memilih caleg-caleg dari partai Nasdem jika masih mau menerima bantuan PKH. Salah satu warga juga mengatakan bahwa diduga sudah ada nama warga yang dicoret dan tidak terdapat lagi namanya sebagai penerima bantuan.

Dalam pertemuan warga dengan pengurus PPP disinyalir ada indikasi tekanan dan intervensi yang mereka alami dan hal ini dibuktikan dengan kiriman SMS dari oknum perangkat RT ke salah satu warga dengan memerintahkan pilihan warga harus ke salah satu Partai peserta pemilu beserta seluruh caleg nya.

Berikut isi SMS via WhatsApp yang diterima warga:

Pengurus PPP dalam hal ini juga telah menghubungi pihak RT, PKH dan Lurah yang pada kesempatan itu berencana akan hadir di kantor PPP pada sore tersebut, tapi setelah ditunggu beberapa jam tidak ada konfirmasi lanjut akan kehadiran mereka.

Tonton video pengakuan warga !

Ketua DPC PPP Erizal T, SE. MM yang hadir setelah kedatangan warga tersebut mengatakan pada Wajah Batam bahwa pengaduan warga simpatisannya akan ditampung dan akan dilakukan kajian lebih lanjut “semwntara ini kita jadikan catatan penting dulu, karena kami lagi konsentrasi dalam persiapan pemilu yang tinggal 2 hari lagi” demikian ulasana Erizal T. (shd)

80,014 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Politik

Money Politik Menjelang Pencoblosan Di Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 15/4/2019 | Beredarnya berita video timses caleg yang bagi-bagi uang di medsos mencoreng pesta demokrasi 2019 yang dua hari lagi akan digelar (17/3) Dalam video tersebut terlihat seorang wanita bagi-bagikan uang yang diduga timses NN dan AS caleg DPRD Propinsi dari Gerinda.

Bawaslu yang dikonfirmasi oleh media WB via WA hingga tulisan ini diterbitkan belum memberikan jawaban dan klarifikasi.

Menurut informasi dari beberapa pihak melalui medsos, bahwa Bawaslu sudah melakukan investigasi dan sudah bertemu dengan beberapa saksi yang menerima uang tersebut. ”

 

Ketua Bawaslu Kota Batam Syailendra Reza Irwansyah Rezeki mengatakan kepada WB via WhatsApp nya bahwa hingga saat ini Bawaslu belum menerima laporan dari staff Bawaslu Batam. dan NN sebagai caleg yang dituduhkan bermain money politik yang menghebohkan Batam ini belum bisa memberikan jawaban ketika dikonfirmasi oleh tim WB.(timwb)

12,850 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending