Terhubung dengan kami

Politik

Djoko Edhi: “Lebih Baik Khilafah Daripada PKI” 

Kalau saya suruh milih PKI atau Khilafah, saya pilih Khilafah. PKI jelas makar, bunuh 7 jenderal, khilafah baru gagasan. Tak pakai makar,” demikian cuitannya, baru-baru ini.

Diterbitkan

pada

Djoko Edhi Abdurrahman

WAJAHBATAM.ID | Jakarta (21/09/2018) – Mantan Anggota DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman mengaku akan memilih paham khilafah ketimbang paham komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) ketika hanya ada dua pilihan di hadapannya. Kedua paham ini, sebagaimana kita ketahui adalah paham yang mendapat “tempat sendiri” di kalangan tertentu.

Sebut saja paham khilafah “dimiliki” oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun keduanya sama-sama sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dinilai bertentangan dengan konstitusi yang ada.

Akan tetapi, walau keduanya sudah dibubarkan dengan masing-masing kekuatan hukumnya, HTI dan PKI tentu berbeda dalam memperjuangkan keinginannya. PKI, dalam sejarah pernah memberontak. Sedangkan HTI tidak pernah memberontak. Inilah yang menjadi alasan Edy untuk memilih khilafah.

Kalau saya suruh milih PKI atau Khilafah, saya pilih Khilafah. PKI jelas makar, bunuh 7 jenderal, khilafah baru gagasan. Tak pakai makar,” demikian cuitannya, baru-baru ini.

Selain itu, ia yang juga merupakan orang Nahdlatul Ulama mengaku menyukai Front Pembela Islam (FPI). Kesukaannya ke FPI karena ormas tersebut dinilai mampu berdakwah secara nahi munkar.

“Saya suka FPI karena mampu berdakwah nahi munkar (menolak kejahatan). NU tak mampu melakukan nahi munkar. NU cuma mampu berdakwah amar makruf (mengajak ke kebaikan).”

(WB/Sampono/INT)

56 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Oknum RT dan Petugas PKH Intervensi Warga Untuk Berpihak Pilih Caleg Nya

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 16/4/2019 | Belasan mak-mak warga Baloi Kota Batam mendatangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Komplek Ruko Aku Tahu Sei. Panas malam tadi Senin, 15 April 2019 sekitar pukul 18.00 WIB menyampaikan keluhannya atas intervensi oknum RT dan PKH yang mereka alami.

Menurut keterangan warga bahwa mereka didatangi oleh oknum perangkat RT dan PKH yang menyampaikan bahwa warga harus memilih caleg-caleg dari partai Nasdem jika masih mau menerima bantuan PKH. Salah satu warga juga mengatakan bahwa diduga sudah ada nama warga yang dicoret dan tidak terdapat lagi namanya sebagai penerima bantuan.

Dalam pertemuan warga dengan pengurus PPP disinyalir ada indikasi tekanan dan intervensi yang mereka alami dan hal ini dibuktikan dengan kiriman SMS dari oknum perangkat RT ke salah satu warga dengan memerintahkan pilihan warga harus ke salah satu Partai peserta pemilu beserta seluruh caleg nya.

Berikut isi SMS via WhatsApp yang diterima warga:

Pengurus PPP dalam hal ini juga telah menghubungi pihak RT, PKH dan Lurah yang pada kesempatan itu berencana akan hadir di kantor PPP pada sore tersebut, tapi setelah ditunggu beberapa jam tidak ada konfirmasi lanjut akan kehadiran mereka.

Tonton video pengakuan warga !

Ketua DPC PPP Erizal T, SE. MM yang hadir setelah kedatangan warga tersebut mengatakan pada Wajah Batam bahwa pengaduan warga simpatisannya akan ditampung dan akan dilakukan kajian lebih lanjut “semwntara ini kita jadikan catatan penting dulu, karena kami lagi konsentrasi dalam persiapan pemilu yang tinggal 2 hari lagi” demikian ulasana Erizal T. (shd)

68,404 kali dilihat, 2,117 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Politik

Money Politik Menjelang Pencoblosan Di Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 15/4/2019 | Beredarnya berita video timses caleg yang bagi-bagi uang di medsos mencoreng pesta demokrasi 2019 yang dua hari lagi akan digelar (17/3) Dalam video tersebut terlihat seorang wanita bagi-bagikan uang yang diduga timses NN dan AS caleg DPRD Propinsi dari Gerinda.

Bawaslu yang dikonfirmasi oleh media WB via WA hingga tulisan ini diterbitkan belum memberikan jawaban dan klarifikasi.

Menurut informasi dari beberapa pihak melalui medsos, bahwa Bawaslu sudah melakukan investigasi dan sudah bertemu dengan beberapa saksi yang menerima uang tersebut. ”

 

Ketua Bawaslu Kota Batam Syailendra Reza Irwansyah Rezeki mengatakan kepada WB via WhatsApp nya bahwa hingga saat ini Bawaslu belum menerima laporan dari staff Bawaslu Batam. dan NN sebagai caleg yang dituduhkan bermain money politik yang menghebohkan Batam ini belum bisa memberikan jawaban ketika dikonfirmasi oleh tim WB.(timwb)

10,857 kali dilihat, 73 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Batam

Caleg Gerindra, Anwar Anas Laporkan Bawaslu Batam Ke DKPP

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 29/3/2019 | Salah satu peserta Pemilu dari Partai Gerindra, Anwar Anas dan kuasa hukumnya Amir Mahmud Lubis akan melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Oknum Satpol: “Mas (K) Adalah Kepercayaan Penguasa Kota Batam, Wali Kota”

Pasalnya, dalam surat pemberitahuan Bawaslu Kota Batam tentang status laporan yang dilakukan Anwar Anas disebutkan laporan dihentikan di tingkat Gakkumdu Kota Batam dan memberikan rekomendasi kepada KASN pemerintah kota Batam dengan alasan pasal yang disangkakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

 

” Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam hanya merekomendasikan kasus dugaan tindak pidana pemilu oknum Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Batam, berinisial IT ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saja” kata Anwar Anas

IT yang berstatus ASN tersebut dilaporkan oleh Anwar Anas terkait dugaan mengkampanyekan salah satu caleg Nasdem di kecamatan Sei. Beduk dengan menggunakan seragam lengkap dinas Satpol PP.

Selain itu, kuasa Hukum Anwar Anas, Amir Mahmud menilai proses pemeriksaan belum sesuai aturan.

“Hasil pemeriksaan itu menurut kami belum didasarkan pada proses pemeriksaaan yang seharusnya menurut undang-undang pemilu dan peraturan  perundang-undangan pelaksanaannya,” tulisnya dalam keterangan pers yang diterima WAJAHBATAM.ID

Amir pun menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu kota Batam gagal mematuhi ketentuan peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu yang mengharuskan kehadiran penyidik dan jaksa dalam pemeriksaan saksi, pelapor, dan terlapor.

“Dan patut diduga ini telah memberikan andil besar dan mendasar terhadap rangkaian penyelidikan, pembahasan, dan rapat pleno dalam menentukan hasil akhir pemeriksaan laporan klien kami,” ujarnya.

Anwar Anas pun menambahkan bahwa, sampai dengan saat ini pihaknya masih menyiapkan berkas pengaduan ke DKPP.

“Sampai saat ini, Pak Amir Lubis selaku kuasa hukum masih menyiapkan berkas pengaduan yang akan disampaikan kepada DKPP, sebab meskipun langit runtuh, keadilan dan kejujuran harus ditegakkan,” tutupnya. (Aa)

28,217 kali dilihat, 48 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending