Terhubung dengan kami

Politik

Dana Pilpres Kubu Jokowi-Amin Tidak Sebut Nama Penyumbang

Kubu Jokowi-Amin memiliki dana awal 11M yang berasal dari 4 perusahaan dan 1 orang pribadi yang tidak mau diungkap namanya.

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | Batam (24/09/2018), Pelaporan dana awal kampanye pilpres, kubu Prabowo-Sandi sebesar 2M dimana masing-masing Prabowo dan Sandi menyetor 1M. Sedangkan kubu Jokowi-Amin memiliki dana awal 11M yang berasal dari 4 perusahaan dan 1 orang pribadi yang tidak mau diungkap namanya oleh Syafrizal anggota bendahara tim kampanye paslon nomor urut 01.

Sandiaga Uno, cawapres dari Prabowo menjelaskan bahwa beliau menilai biaya kampanye sangat mahal, sehingga tim paslon nomor urut 2 tidak menutup kemungkinan untuk menerima sumbangan dari perusahaan atau pribadi.

Sekjen PSI Juli Antoni menyoroti dana awal kampanye Prabowo-Sandi yang kecil bila dibandingkan dengan pasangan Jokowi Amin. Menimpali hal ini Fadli Zon menyindir balik dengan mengatakan bahwa komentar Juli hanya untuk mencari sensasi supaya (PSI) mendapat mendapat ‘recognize’.

“Insya Allah pasangan (Prabowo-Sandi) ini tidak akan mau menggadaikan dirinya ke cukong atau kelompok-kelompok lain yang mau mengatur pemerintahan di masa depan, Ini catatan penting kami’, ucap Dahnil Koordinator Jubir Prabowo-Sandi

(WB/Yong-Abu/INT)

160 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Epicentrum Politik Kota Batam

Diterbitkan

pada

Oleh

Oleh Cak Ta’in Komari, SS.(Kontributor Wajah Batam.id)

WAJAHBATAM.ID – 7/8/2019 | Sejak beberapa pekan terakhir lini masa dipenuhi beragam citra figur tokoh masyarakat, yang didominasi dengan narasi kontestasi pemilukada walikota Batam. Beberapa kelompok maupun personal mencoba melemparkan sosok yang dianggap berpotensi bisa mengikuti pertarungan Pilkada Walikota Batam yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Maka dapat aku simpulkan saat ini sedang terjadi penjajakan calon pemimpin Kota Batam baik di tataran elit maupun masyarakat, terutama para spekulan terhadap tokoh tersebut.

Jika pemungutan suara dilaksanakan pada akhir tahun 2020, maka mulai saat ini hingga akhir tahun 2019 adalah momentum penjajakan penerimaan public terhadap potensi seorang tokoh untuk ditampilkan menjadi seorang pemimpin daerah. Bukan itu saja, mereka sudah mesti mulai melakukan penjajakan dan lobi-lobi partai politik untuk kendaraannya nanti atau kalau memungkinkan pencalonan melalui jalur independen bagi yang tidak memiliki partai dan kemungkinan kecil bisa mendapatkan kendaraan partai. Maklum, untuk memperoleh kendaraan politik diperlukan ‘mahar’ yang cukup mahal – kecuali partai sendiri yang menimbang potensi sang tokoh sangat besar bakal memenangkan pilkada tersebut.

Semua ini menandakan bahwa “pesta rakyat” kota Batam yang berbarengan dengan Pilgub. Kepri serta beberapa daerah lain tersebut sudah dekat. Di padang yang penuh sesak, kuru setra akan bertarung dengan para kesatria. Instrik politik dan informasi perkembangan politik akan terus mewarnai lini masa, media sampai obrolan kedai kopi. Bisa menarik bisa juga tidak. Di mana tahun ini, kita baru saja terlibat dalam pertarungan sengit pilpres dan pileg yang penuh instrik dan dinamika, yang tentu sangat menguras tenaga dan pikiran bahkan melelahkan. Aura pilpres yang cenderung negatif hingga saat inipun masih berasa. Bukan tidak mungkin muncul kejenuhan pada masyarakat sehingga akan muncul sikap acuh tak acuh, meskipun bukan sikap skeptis apalagi antipati.

Masyarakat yang dalam kesadaran berharap akan adanya perubahan politik masih dalam kondisi cemas, di mana segala kondisi membuatnya khawatir. Bayang-bayang akan kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, kesulitan berusaha, bahkan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang otomatis akan memberikan gambaran akan ada kenaikan-kenaikan lainnya, terutama harga sembako. Kondisi ekonomi yang sulit bakal semakin sulit. Persoalan pendidikan yang saat PPDB selalu bermasalah dan memunculkan kesulitan bagi masyarakat, dan banyak persoalan lainnya yang dihadapi masyarakat ke depan.

Kondisi tersebut bisa memberikan dua effect yang berlawanan, di mana masyarakat akan antusias mendukung dan memilih pemimpin yang memiliki sikap berani mengambil kebijakan local yang benar-benar berpihak pada masyarakat atau sebaliknya tidak perduli. Yang antusias akan mendorong calon pemimpin yang memberikan angin segar pada perubahan iklim investasi, berusaha, bekerja dan hidup akan menjadi lebih baik. Pemimpin yang benar-benar memahami kultur dan persoalan yang dihadapi masyarakat ke depannya. Sementara yang tidak perduli tentu tidak menarik untuk dibahas, dan biarkan waktu yang akan membuat mereka perduli untuk menentukan masa depannya sendiri selama 5 tahun ke depan.

Potensi bakal calon Walikota Batam sebenarnya gampang mengukurnya, sebab syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah sangat jelas. Misalnya, calon diusung partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20 persen kursi dewan. Maka pasangan calon yang memungkinkan bisa mengikuti kontestasi pilkada hanya 4 pasang, sebab tidak mungkin perolehan partai politik atau gabungan partai politik tersebut angkanya persis 20 persen – tentu melebihi. Tapi bukan persoalan normatif tersebut yang penting, melainkan kemampuan dan kapasitas personal sang calon untuk memanagemen pemerintahan dengan orientasi kepentingan peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya. Tentu bukan konsepsual semata karena itu bisa dibuatkan oleh orang lain atau timsesnya, yang terpenting kontekstual yang teraplikasi dalam pemikiran dan perbuatannya.

Melihat konstalasi perolehan kursi Dewan Kota Batam, maka tidak ada satupun partai yang memungkinkan mengusung pasangan sendiri karena tidak ada yang menembus perolehan suara di atas 20 persen. Mereka harus saling bergabung untuk bisa mengusung pasangan calon. Tentu saja ditambah pasangan calon independen yang langsung diusung oleh masyarakat dengan dukungan tanda tangan dan KTP. Rasanya cukup berat bagi seorang tokoh untuk bisa maju melalui jalur independen tapi bukan tidak mungkin kalau masyarakat memang mau.

Sementara kondisi partai politik juga berubah total pasca-pemilu, di mana koalisi 02 sudah bubar karena sebagian merapat ke capres pemenang. Dimulai dengan Demokrat diikuti PAN, sementara PKS berteguh hati tetap bersama Gerindra sebagai kelompok oposisi. Meskipun kepastian semua itu belum ada sampai pelantikan presiden dan penunjukkan menteri-menterinya. Tapi Jika hal tersebut mempengaruhi sampai pada kontestasi pilkada pada semua daerah, maka satu pasangan yang pasti dari Gerindra dan PKS akan membentuk poros tersendiri.

Satu-satunya partai politik di Kota Batam hanya Nasdem yang memiliki kader layak menjadi pemimpin Batam, yakni Walikota Batam Muhammad Rudi (sekretaris Nasdem Provinsi Kepri) dan Amsakar Ahmad (Ketua Nasdem kota Batam yang juga Wakil Walikota Batam). Selebihnya masih sebatas tokoh politik local yang baru sukses di level legislatif, meski bisa saja dipaksakan untuk menjadi calon baik untuk walikota maupun wakil walikota seperti Iman Sutiawan (Gerindra), Zaenal Abidin atau Ruslan Ali Wasyim (Golkar), dan Safari Ramadhan (PAN).

Ada tokoh-tokoh di luar partai politik yang juga banyak dibicarakan bakal mencalon atau dicalonkan dalam pilwako nanti. Ada nama mantan Kepala BP Batam 2005-2016, Mustofa Widjaya; mantap Kepala BP Batam 2018-2019, Lukita Dinarsyah Tuwo; Ikhsan, tokoh muda Sumatera Barat; dan mungkin tokoh yang lainnya yang masih malu-malu untuk memunculkan dirinya.

Melihat sekilas peluang mereka untuk menjadi kontestan Pilwako Batam. Dari tokoh politik yang hampir pasti maju baru Amsakar Ahmad – Nasdem. Sementara Muhammad Rudi kabarnya akan maju di Pilkada Gubernur Kepri. Berdasarkan gambar yang sudah beredar di medsos, Amsakar Ahmad bakan berpasangan dengan Istri Rudi. Mustofa Widjaya masih sebatas mendapat dukungan dari kelompok Jawa Timur. Sementara Lukita jauh sebelumnya sudah didengungkan oleh Ketua Kadin Batam maupun Provinsi sebagai bakal calon Walikota Batam 2021-2026.

Kabarnya PDIP yang bakal digunakan oleh Lukita untuk kontestasi tersebut, meskipun hingga saat ini belum diketahui siapa yang bakal menjadi calon pasangannya. PDIP biasanya menduetkan calon potensial dengan kadernya seperti yang terjadi pada percaturan sebelumnya. Pada pilwako 2015, PDIP mencalonkan Ria Saptarika dengan Sulistiana. Sementara pada pilwako 2010, PDIP mencalonkan Nada Soraya dengan Nuryanto. Sayangnya dua kali kontestasi yang diikuti tersebut PDIP belum berhasil memenangkannya. Tentu kali ini PDIP akan berhitung dengan sangat matang untuk bisa memenangkan calon yang akan diusungnya. Lukita itu baru sebatas wacana belum menjadi keputusan partai.

Mustofa kabarnya akan mencoba melalui jalur independen dengan mengumpulkan dukungan KTP dan tanda tangan masyarakat melalui jaringan paguyuban Sejatim, sambil melakukan penjajakan untuk menggunakan kendaraan partai politik. Sejauh ini belum ada deklarasi public tentang pencalonannya tersebut. Apalagi Mustofa Widjaya juga baru mengalami kegagalan dalam kontestasi politik dalam pencalonannya untuk menjadi anggota DPD RI dari Kepri tahun 2019 ini. Tentu ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang tidak tepat dalam suksesi. Tapi bisa jadi hasil evaluasi dari situasi tersebut menjadi titik perbaikan dalam kontestasi pilwako. Semua bisa saja terjadi dan patut kita tunggu keseriusannya.

Kiranya siapa yang sudah di hati masyarakat, entah dibenci atau dinanti, semua soal hati dan piti. Para spekulan sudah bergerilya sana-sini. Tapi mungkin semua mesti tahu diri dan sadar diri. Semoga semua pada mau berkaca diri. Dan akan lebih menarik pada ulasan berikutnya untuk mencoba mengkaji para calon dari sisi kekuatan dan kelemahannya, sejauh mana masing-masing tokoh punya peluang untuk memenangkan kontestasi pilwako ke depan.

***

16,480 kali dilihat, 35 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Politik

Ada Signal Ismet Abdullah Ikut Mencalonkan Diri Dalam Pilgub Kepri 2020

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 11/7/2019 | Meski Pilkada Kepri masih setahun lagi, tapi kalangan politikus, tokoh masyarakat hingga para netizen di berbagai media mainstream dan sosial media seperti Facebook, tweeter dan lainnya mulai menyemarakkan aromanya dengan memunculkan vigur-vigur yang dianggap mereka layak memimpin Kepri pada 2020 mendatang.

Dari sekian banyak Vigur yang muncul kepermukaan, nama Ismet Abdullah yang pernah menjabat Ketua Otorita Batam dan Gubernur Kepri mulai menggema dan terlihat cukup banyak respon dan dukungan para netizen.

Ketika WB mencoba meminta tanggapan dan sikapnya untuk mencalon pada Pilgub Kepri 2020 mendatang melalui WhatsAppnya (10/7), Ismet enggan mengomentari walaupun terkesan sinyal untuk mencalonkan dirinya tersebut lebih dominan memperlihatkan kesediaannya.

Namun demikian, Ismet saat ini masih mempelajari dari harapan masyarakat Kepri yang menginginkannya untuk mencalonkan diri kembali.

Sajauh ini Ismet hanya mengatakan sangat prihatin dengan keadaan Kepulauan Riau saat ini, dan dari sinyalnya terlihat keinginannya untuk mencalonkan diri kembali jika masyarakat Kepri mendukungnya. (Shd)

16,848 kali dilihat, 24 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Berita Utama

Prabowo Subianto Diduga Terlibat Lakukan Makar

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – Selasa, 21/5/2019 |
Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra diduga terlibat melakukan makar dan disinyalir merupakan salah satu terlapor yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus makar yang menjerat Eggi Sudjana beberapa hari lalu. Kabar tersebut  juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sebelum adanya klarifikasi bahwa Prabowo memang akan mulai diperiksa tapi tidak menjadi saksi ataupun terlapor.

“Kami sudah terima, dikirim tadi pukul 01.30 WIB. Salinan itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut,” kata Dasco melalui sambungan telepon yang dilansir WB dari CNNIndonesia.com Selasa (21/5).

Dalam salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo selaku terlapor dibuat pada 19 April lalu. Lantas, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SPDP pada 17 Mei.

Menurut isi salinan SPDP itu, pasal yang dituduhkan adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.
SPDP perkara dugaan makar. (Dok. Istimewa)

Penyidik menyatakan Prabowo bersama-sama dengan Eggi sudjana diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara / makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.

Sufmi Dasco Ahmad membantah penerbitan SPDP itu dibuat sebagai bentuk dimulainya penyidikan terhadap Prabowo terkait kasus makar.

Dasco mengatakan yang benar adalah SPDP atas nama Eggi Sudjana. Menurut dia, Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor dalam kasus Eggi Sudjana. Namun, status Prabowo bukan tersangka.

“Pak Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor, tapi statusnya bukan tersangka bahkan juga bukan saksi,” ujarnya.

Catatan Redaksi CNNIndonesia.co: Judul berita ini direvisi setelah klarifikasi pihak terkait.(timwb/ayp/ayp)

35,952 kali dilihat, 30 kali dilihat hari ini

Lanjutkan Membaca

Trending